Label

Rabu, 21 November 2012

TATA RUANG DESA


 Bab 1
Pendahuluan

1.1.       Latar Belakang
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perkembangan pembangunan desa di Provinsi Jawa Barat, dihadapkan kepada berbagai permasalahan, keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan, transportasi, perekonomian, kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan keamanan merupakan fenomena sebuah desa. Kondisi infrastruktur yang memprihatinkan menyebabkan sanitasi kurang baik dan keterbatasan air bersih merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan pola hidup sehat di desa. Di samping itu kesejahkteraan kelompok masyarakat yang hidup di desa sangat memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.
Kondisi desa hingga saat ini sangat memprihatinkan karena rentan terhadap adanya perkembangan kawasan yang tidak terkendali, banyaknya permintaan ijin pembangunan yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang kawasan perdesaan, menyebabkan pembangunan desa menjadi tidak beraturan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 11 Ayat (1), Bahwa agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan perdesaan dalam Peraturan Pemerintah ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan, juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas.
Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi, dan permukiman masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupun desa di sekitarnya.
Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat perdesaan nasional yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat perdesaan nasional saling terkait dan berjenjang, serta saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan desa dan desa.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat Pasal 1, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat adalah hasil perencanaan pembangunan yang dilakukan bukan berdasarkan unit administratif desa, melainkan atas dasar kesamaan fungsi kawasan perdesaan dan Pola Tata Desa adalah tata penggunaan lahan atau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi dan budidaya masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan desa, dan pusat layanan sosial.
Meningkatnya kebutuhan penduduk dan intensitas aktivitas pada suatu kawasan perdesaan perlu untuk disikapi dan diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah yang terkait. Hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat membangkitkan banyak persoalan perdesaan terutama yang terkait dengan ketersediaan infrastruktur perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan yang kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir fenomena perkembangan desa yang ada, akan menimbulkan persoalan seperti :
a.         Persoalan keterbatasan infrastruktur wilayah;
b.         Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang;
c.         Permasalahan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d.         Pertumbuhan kegiatan yang tidak terkendali dan pembangunan desa yang tidak terarah;
e.         Timbulya zona campuran yang tidak sesuai peruntukan;
f.          Hilangnya ruang publik dan RTH untuk artikulasi sosial;
g.         Lemahnya kelembagaan, pembiayaan dan kerjasama antar daerah dan sektor terkait dengan pengelolaan kawasan;
h.        Kesenjangan antar dan di dalam kawasan.
Menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan program pembangunan kawasan perdesaan yang lebih di fokuskan pada percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana desa yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, dimana masyarakat sebagai objek pembangunan dan kesenjangan daerah-daerah maju dengan daerah tertinggal sebagai salah satu indikatornya.
Berdasarkan indikator-indikator masalah tersebut, penyebabnya adalah belum ada “Penataan Ruang Kawasan Perdesaan”, karena setelah penetapan dan penegasan batas desa dibuat, perlu ditindaklanjuti dengan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan yang lebih detail sesuai dengan karakteristik, tipologi dan potensi wilayah perdesaan yang secara ekonomi dapat mendorong perkembangan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk :
a.         Pemberdayaan masyarakat perdesaan;
b.         Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan
c.         Wilayah yang didukungnya;
d.         Konservasi sumber daya alam;
e.         Pelestarian warisan budaya lokal;
f.          Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan
g.         Untuk ketahanan pangan; dan
h.         Penjagaan keseimbangan pembangunan
i.          Perdesaan-perdesaan.
Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.

1.2.       Maksud dan Tujuan
Ø  Maksud
1.      Melakukan kajian yang secara operasional dapat dilaksanakan untuk mendorong sekaligus mengendalikan perkembangan kawasan perdesaan di Provinsi Jawa Barat;
2.      Mengembangkan konsep secara teoritis tentang Pentingnya Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dalam rangka optimalisasi pembangunan desa yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat;
3.      Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan sebagai pedoman bagi instansi teknis dalam pembuatan produk Tata Ruang Kawasan Perdesaan di Jawa Barat;
4.      Menerapkan konsep Penataan Ruang Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan karakteristik, tipologi dan potensi kawasan perdesaan yang secara ekonomi dapat mendorong perkembangan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan di Jawa Barat.
Ø  Tujuan
1.         Tersusunnya pedoman umum Penataan Ruang Kawasan Perdesaan yang menjadi ‘guidance’ bagi instansi teknis dalam mengendalikan perkembangan kawasan perdesaan dan pemberian perizinan kesesuain pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahannya;
2.         Menjadikan pedoman umum Penataan Ruang Kawasan Perdesaan yang diharapkan mampu menjadi bagian pendorong dari kelancaran pelaksanaan otonomi daerah, khususnya bagi peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang demi terwujudnya ‘good governance’;
3.         Menjembatani produk rencana penataan ruang pada tingkat Kabupaten, yang berfungsi sebagai pengendali pembangunan kawasan perdesaan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pemanfaatan lahan, penataan bangunan dan lingkungan, agar memenuhi kriteria perencanaan pembangunan yang berkelanjutan meliputi :
-      Peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik;
-      Pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan;
-      Pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
-      Penjagaan keseimbangan pembangunan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
-      Memasukkan unsur budaya dan kebiasaan penduduk setempat.
4.         Terakomodirnya kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan akan sarana prasarana dasar lingkungan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat setempat melalui konsistensi terhadap rencana pemanfaatan ruang yang telah dibuat.

Bab 2
Pendekatan dan Metodologi

2.1.       Pendekatan dan Metodologi
Kegiatan penyusunan pedoman Penataan Ruang Kawasan Perdesaan ini menggunakan pendekatan normatif dan partisipatif.

2.1.1.      Pendekatan
a.    Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif dalam kajian ini menekankan pada kajian terhadap produk peraturan dan kebijakan yang terkait dengan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan. Pendekatan normatif  yang digunakan dalam penyusunan pedoman Penataan Ruang Kawasan Perdesaan ini, pada dasarnya merupakan pendekatan yang digunakan untuk merumuskan suatu kebijakan dan strategi berdasarkan data dan informasi yang tersedia serta mengacu pada produk peraturan dan perundangan yang terkait dengan substansi Penataan Ruang Kawasan Perdesaan.
Terkait dengan kajian ini, pendekatan normatif ini tidak dipandang sekedar sebagai pendekatan untuk merumuskan kebijakan yang sifatnya konseptual. Pendekatan ini dilakukan secara komparatif mulai dengan membandingkan kondisi eksisting permasalahan kawasan perdesaan dengan kriteria dan standar yang ada sampai dengan perumusan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi kondisi dan permasalahan tersebut.
b.   Pendekatan Partisipatif
Perencanaan partisipatif, di Indonesia didefinisikan sebagai upaya perencanaan yang dilakukan bersama antara unsur pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, peran masyarakat ditekankan pada penentuan tingkat kebutuhan, skala prioritas, dan alokasi sumber daya masyarakat.
Sejalan dengan semangat yang tumbuh dalam era otonomi daerah yang mengedepankan Pemerintah Provinsi sebagai fasilitator dengan mendorong peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas serta pelibatan masyarakat dan juga aparatur pemerintahan di daerah. Dengan demikian kebiasaan ‘menginstruksikan’ masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.
Pengelolaan sumberdaya alam yang beraneka ragam perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumberdaya lainnya dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang yang humanopolis, yaitu tata ruang yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang asri berdasar wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Atas dasar hal tersebut maka prinsip dasar yang diterapkan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:
a.      Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pemanfaatan ruang;
b.      Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pemanfaatan ruang;
c.       Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya;
d.      Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika dan budaya;
e.      Memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional.
Manfaat penggunaan pendekatan tersebut adalah untuk meminimalkan konflik berbagai kepentingan yang berarti juga mendapatkan hasil akhir yang menguntungkan untuk semua pihak. Keuntungan lainnya yang akan diperoleh adalah jaminan kelancaran implementasi hasil kajian ini di kemudian hari.

2.1.2.      Metode Pelaksanaan Kegiatan
Dalam suatu perencanaan agar proses pelaksanaan pekerjaan lebih terarah maka tujuan dan sasaran yang diinginkan tertuang dalam suatu kerangka pemikiran sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan yang disusun dengan sedemikian rupa secara singkat, ringkas, dan jelas tertuang dalam metodologi pelaksanaan kegiatan perencanaan. Berkaitan dengan beberapa metode pendekatan di atas, maka secara garis besar metodologi pelaksanaan kegiatan penyusunan Penataan Ruang kawasan Perdesaan. Secara substansi dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu :
1.      Penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Penataan Ruang Kawaan perdesaan, serta Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
2.      Tahap Persiapan dan Desk Studi, menggunakan data sekunder seperti potensi dan permasalahan suatu kawasan perdesaan yang meliputi; kegiatan ekonomi masyarakat desa, fisik kawasan dan sumber daya alam lainnya, infrastruktur dan investasinya, dan arah perkembangannya sebagai proses kajian makro kawasan;
3.      Tahap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dalam rangka optimalisasi pembangunan desa yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pedoman bagi instansi teknis dalam pembuatan produk Tata Ruang Kawasan Perdesaan di Jawa Barat;
4.      Koordinasi atau rapat internal tim penyusun Peraturan Gubernur tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dengan OPD terkait;
5.      Proses Legalisasi mengenai proses dan prosedur, Rancangan Peraturan Gubernur yang dimulai dengan mempresentasikan konsep akhir Penataan Ruang Kawasan Perdesaan oleh tim penyusun di hadapan Gubernur untuk dibahas sebagai Peraturan Gubernur.
6.      Apresiasi (sosialisasi) produk Peraturan Gubernur tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan.

2.1.3.      Kerangka Pikir
a.       Perlunya “Payung” Kebijakan yang Jelas yang Menjembatani Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang
Dalam kerangka kebijakan di Indonesia, pembangunan suatu wilayah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan dan perencanaan spasial. Perencanaan pembangunan yang memberikan arahan pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah secara umum perlu diterjemahkan secara spasial ke dalam bentuk perencanaan spasial atau yang bisa dikenal sebagai penataan ruang. Walaupun dengan orientasi yang berbeda, namun keberadaan kedua produk perencanaan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Terkait dengan hal ini, maka antara perencanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)) dengan perencanaan spasial yang tertuang dalam Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dibutuhkan suatu sinergitas dan keterpaduan. Dalam implementasinya dalam suatu kawasan, sinergitas dan keterpaduan tersebut seringkali tidak terjadi. Kondisi yang terjadi adalah kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam dokumen rencana tata ruang seringkali tidak sejalan dengan visi misi pembangunan wilayah yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan. Dalam konteks desa dan kawasan perdesaannya, ketidaksinergian antara keduanya ini membawa pada arah pembangunan desa yang tidak jelas yang mengarah pada pembangunan dan pengembangan desa dan kawasan perdesaan yang tidak terkendali.
Berdasarkan pada hal ini berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan dan dokumen rencana tata ruang tersebut perlu untuk diikat dalam suatu payung kebijakan yang jelas. Adapun payung kebijakan yang dimaksud lebih diarahkan pada penciptaan Visi dan Misi suatu daerah yang merujuk pada Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan banyaknya persoalan pembangungan desa dan kawasan perdesaan yang bersumber dari  persoalan sektoral serta bentuk penanganan yang sifatnya sektoral, maka visi dan misi tersebut dalam penerapannya perlu dijabarkan dan diturunkan dalam suatu arah pengembangan, visi, misi, kebijakan, dan strategi yang sifatnya sektoral namun tetap memperhatikan arahan pembangunan kawasan secara keseluruhan.
b.        Perlunya Arahan Pengembangan Kawasan dan Sektoral yang Didasarkan Pada Kebutuhan Desa
Ketidaksinergian antara perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang seharusnya menjadi dasar dan menjadi arahan dalam pembangunan ini kemudian memunculkan berbagai bentuk-bentuk penanganan persoalan pembangunan desa yang sifatnya sektoral dan parsial. Penanganan persoalan yang semacam ini umumnya didasarkan pada suatu penanganan yang solutif yang umumnya untuk penyelesaian persoalan dalam jangka pendek dan tidak melihat keberlanjutannya dan keterkaitannya dengan aspek pembangunan lainnya. Adapun tiap program penanganan yang diberikan umumnya membawa strategi - strategi penanganan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik program yang diberikan dan pihak yang memberikan program penanganan tersebut.
Strategi penanganan yang terkandung dalam program tersebut pada dasarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan ikut mengarahkan arah pembangunan desa. Semakin banyak program penanganan yang masuk dan diimplementasikan di suatu desa, serta semakin tidak terintegrasinya program-program yang masuk tersebut, maka belum tentu persoalan pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang ada dapat terselesaikan. Program beserta strategi yang ada justru berpotensi untuk menimbulkan berbagai persoalan baru yaitu tidak jelasnya arah pengembangan desa yang kemudian berujung pada pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang tidak terkendali. Adapun fenomena ini muncul karena program-program penanganan desa dan kawasan perdesaan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan desa yang merupakan penjabaran dari visi dan misi suatu daerah yang telah dirumuskan.
Ruang lingkup Pedoman mencakup ‘apa dan bagaimana’ kiprah masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam setiap langkah kegiatan pemanfaatan ruang berikut yang berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang, seperti RTRWN, RTRW Propinsi, RTRW Kabupaten, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip diatas.
Langkah-langkah kegiatan dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud di atas meliputi :
1)      Adjustment (penyesuaian), yang mencakup kegiatan sosialisasi dan adaptasi rencana tata ruang kepada warga masyarakat yang berada di wilayah yang akan terkena dampak penerapan rencana tata ruang;
2)      Penyusunan program pemanfaatan, yang meliputi identifikasi dan pembuatan program sesuai dengan tahapan waktu untuk merealisasikan rencana peruntukannya seperti yang tertera pada rencana tata ruang;
3)      Pembiayaan Program, yang mencakup mobilisasi, prioritasi, dan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peruntukannya;
4)      Proses perizinan, yang mencakup kegiatan mempersiapkan dan mengurus perizinan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan tahapan yang direncanakan;
5)      Pelaksanaan pembangunan, yang mencakup kegiatan membangun yang bisa terdiri dari rangkaian kegiatan survei, investigasi, design, konstruksi, operasi dan pemeliharaan.
Untuk Kerangka Pikir dan Kerangka Teknis Penyusunan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dapat dilihat pada gambar 2.1 dan gambar 2.2.



ØUU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang
ØPP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
ØPP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
ØPeraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat

Perlunya “Payung” Kebijakan yang Jelas yang Menjembatani Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Perlunya Arahan Pengembangan Kawasan dan Sektoral yang Didasarkan Pada Kebutuhan Desa


§ Visi Misi Provinsi Jawa Barat
§ RTRW Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Pedoman Umum Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

FENOMENA PERSOALAN DESA

§ Visi Misi Kabupaten
§ RTRW Kabupaten

Keadaan Desa yang ada masa sekarang
(Eksisting)

a.  Persoalan keterbatasan infrastruktur wilayah;
b.  Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang;
c.  Permasalahan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d.  Pertumbuhan kegiatan yang tidak terkendali dan pembangunan desa yang tidak terarah;
e.  Timbulya zona campuran yang tidak sesuai peruntukan;
f.   Hilangnya ruang publik dan RTH untuk artikulasi sosial;
g.  Lemahnya kelembagaan, pembiayaan dan kerjasama antar daerah dan sektor terkait dengan pengelolaan kawasan;
h.  Kesenjangan antar dan di dalam kawasan.

 














Gambar 2.1 Kerangka Pikir




Ø UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Ø PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
Ø PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Ø Permendagri No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat

 

                                                                                                                                  

KEGIATAN ANALISIS

ANALISIS KUANTITATIF
1.     Analisis Fisik
2.     Analisis Dampal Lingkungan
3.     Analisis Kependudukan
4.     Analisis Daya Tarik & Konsentrasi Aktivitas
5.     Analisis Ekonomi
6.     Metoda Teknis Penentuan Pusat-Pusat Pengembangan (Struktur  Ruang)
7.     Analisis Tipe Kawasan Permukiman
8.     Analisis Infrastuktur dan Transportasi
a.  Analisis Fasilitas Umum dan Sosial
b.  Analisis Utilitas Umum
c.   Analisis Sistem Transportasi
9.     Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Wilayah (Kriteria Lokasi)
10.   Analisis Penataan Lingkungan dan Bangunan

RANCANGAN RENCANA PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN
1.     Penentuan fungsi kawasan
2.     Penetapan pola pemanfataan ruang, berupa rencana blok pemanfataan ruang kawasan perdesaan (Block Plan)
3.     Kebijaksanaan pengembangan
4.     Rencana struktur pelayanan kegiatan
5.     Rencana pengembangan sistem transportasi
6.     Rencana Intensitas pemanfaatan ruang dan Tata Masa Bangunan
7.     Rencana sistem prasarana
8.     Tahapan pelaksanaan pembangunan

GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN
(KONDISI EKSISTING)


Ø Arahan Kebijkan RTRW Provinsi
Ø Pergub tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
Ø Arahan Kebijakan RTRW Kab


Evaluasi Data dan informasi hasil kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendaliaan pemanfaatan ruang

PERATURAN TEKNIS DAN ARAHAN PEMANFAATAN SERTA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

FISIK DASAR


SOSIAL KEPENDUDUKAN

WISMA
(Permukiman & Bangunan)

MARGA
(Prasarana Perhubungan)

KARYA
(Kegiatan Penduduk)

SUKA
(Rekreasi & Olah Raga)

PENYEMPURNA
(Fasum & Fasos)


ANALISIS MIKRO KAWASAN

ANALISIS MAKRO KAWASAN

LEGALITAS RENCANA PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

ANALISIS KUALITATIF
1.     Penyerapan Aspirasi (Stakeholder)
2.     Analisis SWOT
a.  Strengths (Kekuatan)
b.  Weaknesses (Kelemahan)
c.   Opportunies (Peluang)
d.  Theaths (Hambatan/Ancaman)
3.     Analisis Kelembagaan dan Keuangan
4.     Analisis Tapak
5.     Analisis Partisipasi
 


























Gambar 2.2 Kerangka Teknis Penyusunan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
Bab 3
Mekanisme dan Prosedur Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan

3.1.            Mekanisme Peran Masyarakat
Pelibatan masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten dilakukan melalui mekanisme dan prosedur pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan langkah-langkah kegiatan yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:
1)         Adjustment/Penyesuaian;
2)         Penyusunan program pemanfaatan;
3)         Penyusunan pembiayaan program;
4)         Pengurusan proses perizinan;
5)         Pelaksanaan pembangunan.

3.1.1.      Adjustment/Penyesuaian
Dalam proses adjustment dari rencana tata ruang wilayah Nasional, tata ruang wilayah Propinsi, tata ruang wilayah Kabupaten, stakeholder yang berwenang membuat/mengambil kebijakan, khususnya dari lembaga eksekutif yang terdiri dari Menteri terkait, Gubernur, Bupati wajib mensosialisasikan dan mengadaptasikan kepada stakeholder yang akan terkena dampak langsung atas pelaksanaan pembangunan. Dalam hal adjustment Penataan Ruang Kawasan Perdesaan, sosialisasi dan adaptasi kepada masyarakat pada wilayah peruntukan sebagaimana dilakukan melalui instansi yang berwenang.
Ketiga stakeholder lainnya melakukan pengawasan, dorongan, mediasi, dan penciptaan iklim yang kondusif agar proses adjustment berjalan lancar, transparan dan akuntabel. Inisiatif dari adjutment bisa dimulai dari Eksekutif mapun stakeholder yang terkena dampak atau stakeholder lain yang telah mengetahuinya dengan mengajukan permintaan kepada institusi yang berwenang.
Sosialisasi rencana tata ruang sebagaimana disebut diatas dilaksanakan paling tidak selama 7 (tujuh) hari berturut-turut melalui media cetak yang terbit dan atau beredar pada wilayah setempat, media elektronik yang berada dan atau siaran/penayangan mencakup wilayah yang bersangkutan, serta dimungkinkan melalui forum-forum pertemuan antar stakeholder. Proses adaptasi dilaksanakan dengan waktu sesuai kebutuhan, paling tidak 14 (empat belas) hari sebelum penyusunan program pemanfaatan. Forum pertemuan tersebut diadakan sampai pada tingkat :
a.         Propinsi untuk sosialisasi dan adaptasi RTRWN;
b.         Kabupaten untuk sosialisasi dan adaptasi RTRW Propinsi;
c.          Kecamatan dan kawasan perdesaan untuk sosialisasi dan adaptasi RTRW Kabupaten;
d.         Desa untuk sosialisasi dan adaptasi Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan.

3.1.2.      Penyusunan Program Pemanfaatan
Penyusunan program dan kegiatan pemanfaatan ruang dikelompokkan menjadi penentuan program dan kegiatan serta penentuan tahapan waktu pencapaian kegiatan.
a.         Penentuan Program dan Kegiatan
Penentuan program dan kegiatan disusun untuk mendorong implementasi rencana tata ruang dengan pola pemberian insentif dan disinsentif atas pemanfaatan ruangnya. Pelaksanaan kebijakan insentif dan disinsentif tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Gubernur /Bupati.
Kebijakan insentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang, yang dilaksanakan antara lain melalui penetapan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, fisik, dan pelayanan umum. Sedangkan kebijakan disinsentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan antara lain melalui penolakan pemberian perizinan pembangunan, pembatasan pengadaan sarana dan prasarana.
Kebijakan Nasional atas kawasan yang perlu diberi insentif dan disinsentif ditetapkan oleh Menteri, sedangkan kebijakan umum kriteria kawasan ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Sementara itu kebijakan teknis kawasan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan mengacu pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur. Pelaksanaan kebijakan insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi dan menghapuskan hak-hak penduduk sebagai warga negara dan tetap menghormati hak-hak masyarakat yang melekat pada ruang. Selain itu program dan kegiatan tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari semua stakeholder yang dijaring melalui berbagai media yang tersedia.


b.         Penentuan Tahapan
Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, RTRW Nasional Propinsi/Kabupaten/Kota dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (jangka menengah) Propinsi/Kabupaten, dan dijabarkan dalam program tahunan (jangka pendek) pemanfaatan ruang.
Program dan kegiatan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya diutamakan kepada kawasan-kawasan yang diprioritaskan pembangunannya guna mendukung pembentukan struktur dan pola pemanfaatan ruang Nasional/Propinsi/ Kabupaten, yang dialokasikan sesuai dengan tahapan pembangunan. Penyusunan dan pembiayaannya dibahas dalam rapat koordinasi pembangunan guna tercapainya keselarasan rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana kegiatan pembangunan sektoral, nasional, dan daerah. Pelaksanaan rapat koordinasi antar stakeholder tersebut dilakukan mulai dari tingkatan paling bawah yaitu RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan sampai ke tingkatan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Pemanfaatan ruang yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya diselenggarakan melalui pola pengelolaan tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya.
c.          Pelaksanaan Penyusunan Program dan Kegiatan
Penjabaran RTRWN/RTRWP/RTRWK ke dalam rencana pembangunan lima tahun Nasional/Propinsi/Kabupaten dan program tahunan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, dilakukan oleh Eksekutif pada level masing-masing, yaitu Nasional oleh Menteri terkait, Propinsi oleh Gubernur yang dibantu oleh Dinas/Kantor terkait, Kabupaten oleh Bupati yang dibantu oleh Dinas/Kantor terkait dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai stakeholder. Sementara itu penjabaran Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan dan program dan kegiatan tahunan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, dilakukan oleh instansi yang berwenang atau badan usaha yang melaksanakan penyusunan Rencana Teknis Ruang tersebut.
Sinkronisasi program rencana kegiatan pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dengan rencana kegiatan sektoral dan daerah dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional/Propinsi/Kabupaten/Kota yang melibatkan seluruh stakeholder pada masing-masing tingkatan.



3.1.3.      Penyusunan Pembiayaan Program dan Kegiatan
Penyusunan pembiayaan dilakukan oleh stakeholder yang akan melaksanakannya. Dalam hal yang dilaksanakan oleh Pemerintah, maka dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan berkepentingan sesuai dengan level masing-masing dengan meminta persetujuan dari DPR atau DPRD dan masukan dari masyarakat, swasta, LSM dan stakeholder lainnya.
Komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan pembiayaan ini antara lain mencakup perhitungan biaya dan penganggaran, dengan komponen perhitungan yang terdiri dari:
(a) Biaya layanan tenaga ahli utama;
(b) Biaya layanan tenaga ahli pendukung;
(c) Biaya perjalanan;
(d) Biaya bahan;
(e) Biaya pengembangan data dan informasi;
(f) Biaya lain-lain.
Komponen biaya tersebut diatas, tidak termasuk biaya administrasi, publikasi dan pelibatan masyarakat atau forum warga. Penghitungan biaya dan anggaran tersebut berdasarkan pada harga satuan yang berlaku pada wilayah yang bersangkutan. Dalam kondisi tertentu komponen-komponen tersebut diatas dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada sektor maupun pada pelaku yang menanganinya.

3.1.4.      Pengurusan Proses Perizinan
Izin lokasi adalah izin untuk membebaskan tanah di areal yang telah ditetapkan dalam rangka untuk memperoleh tanah tersebut agar hak atas tanah nya dapat diproses. Izin lokasi merupakan sarana untuk mengarahkan dan mengendalikan penggunaan tanah agar sesuai dengan rencana tata ruang. Pemegang izin lokasi tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah yang telah ditetapkan pada areal izin lokasi. Karena izin lokasi adalah hanya izin untuk membebaskan tanah bukan untuk menguasai areal yang ditunjuk.
Hak menguasai atau menggunakan tanah pada areal izin lokasi dapat diberikan apabila pemegang izin lokasi telah membebaskan atau telah mengadakan ganti rugi kepada pemilik semula dan telah mempunyai tanda bukti yang syah atau autentik. Izin lokasi ditandatangani oleh Bupati, tetapi data pertanahan sebagai bahan untuk penerbitan SK izin lokasi dipersiapkan oleh Badan/Kantor pertanahan setempat. Sebelum izin lokasi diterbitkan, pemegang izin lokasi harus melaksanakan penjelasan, pemaparan, konsultasi, koordinasi dan pendekatan dengan masyarakat untuk memperoleh dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
Pelaporan dan evaluasi dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang pada tingkat Nasional dilaksanakan oleh Menteri terkait, pada tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Gubernur yang dibantu oleh Bappeda Propinsi, pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati yang dibantu oleh Bappeda Kabupaten.
Pemantauan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang pada tingkat Nasional dilaksanakan oleh Menteri terkait bersama masyarakat, pada tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait bersama masyarakat, dan pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten terkait bersama masyarakat.
Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan  yang telah ditetapkan dilakukan melalui pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pemerintah dan Penyidik Publik. Dalam proses pengurusan perizinan ini masyarakat diberitahu seluruh prosesnya dari awal hingga akhir untuk menghindari penyalahgunaan proses dan kewenangan yang ada.

3.1.5.      Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan tata-urut proses sebagai berikut :
a.         Survey, yang mencakup kegiatan penyelidikan dan pengukuran;
b.         Investigasi, yang merupakan kegiatan pencatatan fakta-fakta atas hasil peninjauan atau penyidikan;
c.          Desain, merupakan kegiatan pembuatan kerangka bentuk atau perancangan;
d.         Konstruksi, merupakan kegiatan pelaksanaan atau pembangunan apa yang ada dalam desain;
e.         Operasional dan pemeliharaan, yang merupakan kegiatan untuk menggunakan atau memfungsikan hasil konstruksi dan pemeliharaan agar berfungsi seoptimal mungkin.
Dalam kondisi tertentu komponen-komponen tersebut diatas dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada sektor maupun pada pelaku yang menanganinya.
Prosedur peran masyarakat untuk merealisasikan langkah-langkah Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dapat diuraikan sebagai berikut :


1)         Tingkat Nasional
Peran masyarakat pada tingkat nasional dapat berupa pemberian data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang terkait dengan mekanisme Penataan Ruang Kawasan Perdesaan tersebut diatas. Informasi tersebut disampaikan kepada Menteri terkait setelah disosialisasikan dan diadaptasikan.
2)         Tingkat Propinsi
Peran masyarakat pada tingkat Propinsi dapat berupa penyampaian data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah disosialisasikan dan diadaptasikan. Pemberian masukan dapat dilakukan secara tertulis yang tembusannya dapat disampaikan kepada Ketua DPRD atau secara lisan yang dicatat dan dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Bappeda Propinsi. Pemberian masukan tersebut dapat dilakukan melalui seluruh media komunikasi yang tersedia. Informasi, saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan dari masyarakat tentang indikasi kebijakan maupun yang berkaitan dengan mekanisme pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud diatas yang dianggap signifikan dibahas dalam forum pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat yang merupakan representasi stakeholder bersama Gubernur yang dibantu oleh TKPRD Provinsi dan instansi terkait.
3)         Tingkat Kabupaten
Peran masyarakat pada tingkat Kabupaten dapat berupa penyampaian data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan kepada Bupati untuk kawasan perdesaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah disosialisasikan dan diadaptasikan. Pemberian masukan dapat dilakukan secara tertulis yang tembusannya dapat disampaikan kepada Ketua DPRD atau secara lisan yang dicatat dan dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Bappeda Kabupaten. Pemberian masukan tersebut dapat dilakukan melalui seluruh media komunikasi yang tersedia.
Informasi, saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan dari masyarakat tentang penentuan arah pengembangan dan hal lain yang terkait dengan mekanisme pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud diatas, dibahas dalam forum pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat yang merupakan representasi stakeholder bersama Bupati yang dibantu oleh TKPRD Provinsi instansi terkait.

Program pemanfaatan ruang yang disusun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, agama maupun adat dan budaya setempat. Apabila dengan mekanisme dan prosedur tersebut masih terjadi konflik antar stakeholder dalam memanfaatkan ruang, maka diupayakan cara-cara musyawarah oleh stakeholder untuk tujuan akhir kemaslahatan warga yang terkena dampak, tetapi dengan tidak meningggalkan benefit yang lebih luas.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar