Label

Rabu, 21 November 2012

RJPMD


BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005–2025

Untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan pada setiap misi sebagai berikut:
5.1  Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

a.    Misi 1, Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing

1.   Sasaran Pokok misi satu adalah;
a.       Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
b.      Meningkatnya kesadaran berperilaku sehat guna mewujudkan budaya hidup sehat;
c.       Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu dan dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau;
d.       Meningkatnya akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas;
e.       Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan formal, non formal, dan informal;
f.        Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan yang efektif dan berbasis kompetensi serta berorientasi pada kualitas lulusan;
g.       Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
h.       Terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai­nilai agama dan nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat;
i.         Meningkatnya kualitas kerukunan hidup antar dan inter umat beragama;
j.         Meningkatnya kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja;
k.       Meningkatnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja;
l.         Meningkatnya perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;
m.  Meningkatnya kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
n.    Meningkatnya pelayanan dan penanganan sosial pada korban trafficking pada anak dan perempuan;
o.    Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatnya potensi kesejahteraan sosial;
p.    Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga;
q.    Meningkatnya kualitas pemuda dan peran dalam bidang politik, ekonomi dan budaya serta IPTEK.

2.   Arah Kebijakan misi satu adalah;
Terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang sehat, berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur yang mendasarkan setiap tindakan kepada norma dan nilai luhur agama dan budaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan modal dasar tercapainya sasaran pembangunan di bidang lainnya. Tanpa disertai dengan SDM yang mampu berpikir dan bertindak cepat dan tepat menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, pembangunan tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya dan tidak akan mampu memenuhi aspek keberlanjutan.
Pembangunan pendidikan diselengga rakan secara integral oleh institusi pendidi kan, pengguna, dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berahlak mulia, berkepribadian nasional, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan pasar. Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan pada:
1.              Pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat di jalur formal, informal, dan nonformal dengan memperhatikan kondisi wilayah;
2.              Penyediaan data dan informasi pendidikan yang akurat, tepat waktu dan transparan bagi pengelola dan pengguna jasa pendidikan untuk dijadikan bahan bagi peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan;
3.              Pengembangan fungsi, peran dan kualitas aparatur institusi pendidikan Jawa Barat yang berskala nasional, regional, dan internasional yang dikembangkan melalui pusat-pusat pelatihan;
4.              Pengembangan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien dengan pencitraan publik yang akuntabel dan profesional;
5.              Penyediaan sarana pendidikan yang bermutu dan merata, peningkatan penelitian dan penyebarluasan hasilnya, serta pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
6.              Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan baik negeri maupun swasta dengan standar yang memadai, disertai upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
7.              Peningkatan sistem evaluasi yang komprehensif dan akuntabel yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik;
8.              Peningkatan pola dan kultur belajar siswa yang dikembangkan ke arah pembentukan budaya kualitas melalui proses pembelajaran yang demokratis dan menyenangkan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya;
9.              Pemenuhan tuntutan anggaran dan pembiayaan pendidikan sesuai dengan UUD 1945 dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan berkualitas yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pembangunan kesehatan dilaksanakan secara simultan dengan titik berat pada kesehatan ibu dan anak, sanitasi, peningkatan kualitas gizi masyarakat, peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pengembangan peran instalasi kesehatan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan untuk membentuk lingkungan dan perilaku sehat serta peningkatan peran dan fungsi kaum perempuan sebagai penggerak pembangunan di seluruh tingkat dan lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan kepada:
1.         Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas bagi penduduk miskin;
2.         Peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan dalam rangka meniadakan ketimpangan antardaerah dan antarkelompok penduduk;
3.         Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medik;
4.         Peningkatan produksi, distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif dan aman bagi penduduk dengan harga yang terjangkau.
Pembangunan bidang keagamaan merupakan landasan bagi terciptanya sumber daya manusia Jawa Barat yang berkualitas. Karakteristik masyarakat Jawa Barat yang religius dan berbudaya adiluhung diharapkan mampu mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan. Karena itu pembangunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang agamis diarahkan untuk:
1.         Peningkatan pemahaman ajaran agama di kalangan umat beragama melalui pendidikan agama dan dakwah agar kesadaran dan keyakinan keagamaan umat semakin meningkat;
2.         Peningkatan pengamalan ajaran agama secara menyeluruh baik tentang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak mulia sehingga terwujud kesalehan individual dan kesalehan sosial;
3.         Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan internal umat beragama dan kerukunan antarumat beragama;
4.         Pengembangan sarana dan lembaga keagamaan;
5.         Peningkatan pelayanan keagamaan dan partisipasi antarumat beragama pada proses pembangunan.
Pembangunan bidang kebudayaan juga merupakan modal bagi terciptanya sumber daya manusia Jawa Barat yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan terwujudnya masyarakat yang memiliki jatidiri dan berketahanan budaya, diharapkan mampu menjadi faktor pendukung pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan. Oleh karenanya pembangunan bidang kebudayaan diarahkan untuk:
1.         Pemantapan ketahanan budaya masyarakat Jawa Barat;
2.              Revitalisasi, pelestarian, serta pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat;
3.         Pemantapan serta penguatan identitas dan jatidiri masyarakat Jawa Barat;
4.         Penumbuhan budaya inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menciptakan masyarakat pembelajar.
Pembangunan ketenaga kerjaan bersifat multidimensi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks. Pembangunan ketenagakerjaan yang berskala besar, kompleks, serta masih didominasi oleh tenaga kerja pertanian dan sektor informal lainnya memerlukan kebijakan pasar kerja yang lentur.
Adapun arah pembangunan ketenagakerjaan dapat diuraikan sebagai berikut:
1.         Peningkatan kompetensi dan daya saing pencari kerja untuk pasar tenaga kerja di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat termasuk di luar negeri;
2.         Peningkatan keterampilan tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan, jasa serta sektor pertanian;
3.         Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja pada sektor formal;
4.         Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha.
Pembangunan pemuda dan olahraga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan SDM Jawa Barat diselenggarakan untuk memberikan dukungan nyata pada upaya peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi dan daya saing serta membentuk karakter masyarakat Jawa Barat yang memiliki semangat dan daya juang yang tinggi. Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga diarahkan untuk:
1.         Peningkatan kualitas pemuda agar menjadi modal manusia (human capital) yang memiliki karakter dan berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, budaya serta IPTEK;
2.         Pengembangan lembaga kepemudaan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi proses pembangunan dan bagi kesejahteraan masyarakat;
3.              Peningkatan kualitas aktivitas olahraga yang diarahkan pada budaya berolahraga dan olah raga prestasi.
Untuk aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, upaya pembangunannya diarahkan untuk:
1.         Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan;
2.         Penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3.         Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan jender;
4.         Ketersediaan data dan statistik.
Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial, penguatan modal sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat, penyelenggaraan pelayanan sosial yang bersifat pencegahan, rehabilitatif dan promotif bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk mendukung semua hal tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga masyarkat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk:
1.         Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat;
2.         Peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Pembangunan pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), diarahkan untuk:
1.         Memantapkan penguasaan dan pengambangan IPTEK yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;
2.         Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan pengembangan teknologi pada setiap aspek pembangunan guna perwujudan masyarakat sejahtera


b.   Misi 2, Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;
1.   Sasaran Pokok misi dua adalah;
a.    Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing serta meningkatnya keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah;
b.    Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi bersamaan dengan meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang berkelanjutan, infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan modern, pasokan energi yang andal dan efisien, serta sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas;
c.    Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, investasi di daerah, nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor;
d.    Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Jawa Barat;
e.    Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal;
f.     Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Jawa Barat terutama Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta tumbuhnya wirausaha baru.
2.   Arah Kebijakan misi dua adalah;
Arah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus berkelanjutan dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Jawa Barat secara adil dan proporsional dengan didukung oleh iklim usaha yang berdaya saing. Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi wilayah melalui pengembangan kegiatan utama (core business) secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi daerah Jawa Barat tahun 2005-2025 diarahkan kepada peningkatan nilai tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pengembangan pertanian, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur wilayah dan keuangan daerah.
Pengembangan industri manufaktur Jawa Barat diarahkan pada:

1.         Peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui diversifikasi produk hasil penelitan dan pengembangan, pendalaman struktur, penguatan hubungan kemitraan antar industri dan pendukungan infrastruktur industri;
2.         Pembangunan industri yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan, pengembangan industri ramah lingkungan serta pengembangan industri berbahan baku yang terbarukan;
3.         Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu berdaya saing baik di pasar lokal maupun internasional;
4.         Pengembangan industri substitusi impor, industri yang potensial dan industri kreatif.
Selanjutnya untuk pengembangan jasa difokuskan pada perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang diarahkan pada:
1.              Peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal dan regional, nasional dan internasional;
2.              Peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien;
3.              Peningkatan perlindungan konsumen serta peningkatan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri;
4.              Penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor.
Pengembangan pertanian di Provinsi Jawa Barat diarahkan pada:
1.              Pengembangan industri input yang memadai dari segi jumlah, kualitas, dan waktu sesuai dengan tuntutan pengembangan agribisnis hilir;
2.              Pengembangan teknologi budidaya dan organisasi produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman, ternak dan ikan dengan menggunakan lahan minimal dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman bagi konsumen;
3.         Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil produk primer;
4.              Pengembangan sistem pemasaran yang berorientasi pada perubahan permintaan konsumen;
5.              Pengembangan penunjang sistem yang berfungsi mengatur dan memandu sistem pertanian dan bisnis kelautan;
6.              Pengembangan jejaring bisnis terintegrasi yang menggambarkan harmoni antarpelaku bisnis pada tingkat institusi pemerintah terkait, produsen dan pelaku jasa pertanian dalam lingkup wilayah dan lingkup fungsional.
Pengembangan pariwisata diarahkan pada pengembangan kawasan-kawasan unggulan yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan citra Jawa Barat sebagai daerah tujuan wisata diarahkan untuk dapat mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.
Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi Jawa Barat diarahkan pada peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar serta pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Untuk itu, pengembangan KUMKM dilakukan secara terintegrasi melalui pembentukan usaha yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat perekonomian domestik.
Pengembangan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan dan pelaksanaan iklim persaingan usaha secara sehat, peningkatan kemitraan strategis di antara pelaku pembangunan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi lokal serta perumusan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi.
Pengembangan investasi daerah diarahkan pada perwujudan iklim investasi yang menarik melalui pemberian insentif dan kemudahan kepada investor dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana dana stimulan, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringan biaya dan percepatan pemberian izin usaha. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi yang akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.
Pembangunan energi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi dan listrik yang bersumber dari potensi energi terbarukan seperti, potensi hidro, surya, angin, panas bumi, uap dan gelombang laut.
Pembangunan infrastruktur wilayah yang meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi dan sarana dan prasarana pemukiman diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastuktur dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya dengan memperhatikan keserasian pembangunan antardaerah dan wilayah serta daya dukung lingkungan. Pengembangan infrastruktur wilayah dilaksanakan dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui investasi swasta, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur wilayah.
Pembangunan infrastruktur wilayah dikemba ngkan melalui pendekatan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta mendukung tumbuhnya pusat – pusat pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi dan sarana dan prasarana pemukiman diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya dengan memperhatikan keserasian pembangunan antardaerah dan wilayah serta daya dukung lingkungan. Pengembangan infrastruktur wilayah dilaksanakan dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui investasi swasta, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur wilayah.
Pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan melalui pendekatanpengembangan wilayah, guna terciptanya keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta mendukung tumbuhnya pusat – pusat pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur transportasi yang terdiri dari transportasi darat, laut, dan udara dilaksanakan melalui pengembangan infrastruktur transportasi yang efektif dan efisien, yang diarahkan pada peningkatan pergerakan orang dan barang, melalui kualitas pelayanan dan optimalisasi biaya, mempercepat dan memperlancar pergerakan melalui perbaikan manajemen transportasi antarmoda, angkutan umum massal terutama di perkotaan, pengembangan jalan bebas hambatan di perkotaan dan antar kota yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama serta peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan primer. Pembangunan transportasi udara dan laut dilakukan melalui pembangunan dan revitalisasi bandara serta pelabuhan nasional maupun internasional, guna memenuhi kebutuhan pergerakan dari dan ke Jawa Barat dalam skala regional, nasional, maupun internasional.
Pengembangan infrastruktur sumber daya air dilakukan melalui upaya konservasi, sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pengembangan sistem informasi sumber daya air, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Untuk itu, pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan pada penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber air sekaligus sebagai pengendali banjir dan daya rusak air, peningkatan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai, optimalisasi penggunaan air permukaan dan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan pemanfaatan air yang berwawasan lingkungan. Adapun pengembangan infrastruktur irigasi diarahkan pada peningkatan layanan jaringan irigasi melalui optimalisasi penyediaan air irigasi dan kehandalan prasarana irigasi untuk menciptakan keberlanjutan sistem irigasi.
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan masyarakat terhadap telekomunikasi, dengan prioritas pengembangan pada wilayah yang memiliki teledensitas rendah.
Pembangunan infrastruktur pemukiman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar pemukiman yang memadai (air minum dan sanitasi) pada wilayah-wilayah tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Hal tersebut ditujukan terutama untuk mengejar ketertinggalan pembangunan pada wilayah-wilayah tersebut dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman akan diarahkan pada pengembangan sistem komunal skala kecil untuk kawasan pedesaan dan skala besar untuk kawasan perkotaan. Pembangunan prasarana pengelolaan sampah, pengolahan air bersih, dan pengolahan air limbah dilaksanakan melalui peningkatan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat/kelompok masyarakat, sehingga secara bertahap peran pemerintah akan terus berkurang yang pada akhirnya hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator saja. Pengembangan sarana perumahan diarahkan pada pembangunan rumah-rumah susun terutama di kawasan perkotaan.

c.    Misi 3 Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari

1.   Sasaran Pokok misi ketiga adalah;
a.       Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b.      Terkendalinya pertumbuhan penduduk secara alamiah maupun penduduk migrasi;
c.       Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan;
d.       Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien dan bernilai tambah.

2.   Arah Kebijakan misi ketiga adalah;
Lingkungan hidup yang asri dan lestari akan meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Karena itu, untuk mewujudkan Jawa Barat yang termaju, daya dukung lingkungan memegang peran penting dalam proses pembangunan. Penerapan prinsip–prinsip pembangunan berkelanjutan dan sinergitas implementasi di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.
Pengendalian pertumbuhan penduduk dan persebarannya diarahkan dengan pertimbangan menjaga daya tampung suatu wilayah dalam suatu kesatuan ruang. Untuk itu, pengendalian terhadap laju pertambahan penduduk alami maupun arus migrasi terutama urbanisasi menjadi perhatian utama. Pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk yang terkendali ditujukan agar mampu memberi dampak positif terhadap daya dukung maupun daya tampung suatu wilayah, terutama dari sisi permintaan dan kebutuhan terhadap sumber daya alam, bahan pangan, infrastruktur wilayah, lahan dan permukiman, bahkan dari sisi jumlah limbah atau bahan buangan yang dihasilkan.
Kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan merupakan aspek penting untuk memperoleh kualitas lingkungan yang layak. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat lebih diarahkan melalui peningkatan pendidikan lingkungan sejak dini, sosialisasi, komunikasi dan informasi lingkungan, serta memperkenalkan berbagai kearifan lokal kepada seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan memerlukan suatu perhatian. Keteladanan sebagai bagian dari budaya masyarakat Jawa Barat mendapat perhatian khusus agar berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat berperilaku ramah lingkungan dapat tercapai.
Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadilan, serasi, serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kota-kota besar dan metropolitan sehingga menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona lindung, penciptaan aktivitas ekonomi melalui penyediaan ruang-ruang investasi beserta dukungan sistem transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan, memantapkan kepranataan, menguatkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan, mengoptimalkan penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta menguatkan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air, sumber daya pesisir dan laut dan kawasan lindung. Berbagai upaya tersebut perlu didukung oleh sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik, dengan arahan pada tersedianya perangkat hukum dan perundangan yang memberikan kepastian kewenangan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.
Secara geografis wilayah Jawa Barat terletak pada area yang rentan terhadap bencana alam, dan perubahan iklim, bahkan di beberapa wilayah mempunyai resiko tinggi terhadap bencana. Upaya penanganan bencana ke depan lebih diarahkan kepada pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pengurangan resiko bencana diarahkan kepada pencegahan lebih dini, mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan, untuk meminimalkan tingkat kerusakan, kerugian ekonomi, bahkan korban jiwa. Dalam pelaksanaannya, upaya pengurangan resiko bencana harus masuk dalam setiap proses tahapan pembangunan dan pengembangan wilayah. Penataan ruang yang berbasis kebencanaan, sistem informasi kebencanaan dan kerentanan terhadap iklim, sistem peringatan dini, perencanaan penanganan bencana, sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat agar lebih mempunyai kesiapan dan ketahanan menghadapi bencana, merupakan hal–hal yang mendapat perhatian khusus.
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diarahkan pada upaya peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan serta kontrol terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, demikian pula upaya meningkatkan penyediaan sistem pengelolaan lingkungan terpadu, baik berupa instalasi pengolahan limbah bersama, sanitasi komunal atau tempat pemrosesan akhir sampah terpadu, penerapan pola 3R, yaitu Reduce (pengurangan), Reuse (pemakaian ulang), Recycle (daur ulang). Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada pengembangan instrumen atau upaya nonstruktural dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti kegiatan ekolabel, sertifikasi pengelola lingkungan, penegakan hukum lingkungan, maupun pola insentif dan disinsentif.
Pemulihan kualitas lingkungan diarahkan kepada upaya rehabilitasi lahan kritis baik melalui pola vegetasi maupun sipil teknis, reklamasi lahan pasca maupun bekas penambangan, penataan daerah resiko tinggi bencana (gerakan tanah, tsunami, dan banjir), penataan kawasan kumuh perkotaan, pemulihan ekosistem kawasan lindung, perlindungan atau pemulihan daerah resapan/imbuhan air tanah, pemulihan kualitas sumber daya air permukaan, air tanah, dan pesisir. Pola kemitraan perlu dibangun dengan masyarakat untuk lebih memacu pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan.
Pelestarian fungsi kawasan lindung diarahkan pada pemulihan kondisi dan peningkatan fungsi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan ekosistem kawasan, kestabilan iklim baik mikro maupun makro, manfaat ekologis dan menjaga sumber daya ekonomi kawasan. Kawasan lindung Jawa Barat memegang peran penting bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan pengurangan resiko bencana alam, kawasan lindung akan bermanfaat besar guna mencegah atau mengurangi besaran serta dampak akibat bencana alam, seperti banjir, longsor, dan tsunami. Kawasan lindung juga mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi dari sisi jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, atau sumber daya air. Oleh karena itu, setiap pemanfaatannya harus tetap dalam kaidah konservasi yang telah ditentukan.
Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatannya, menciptakan kemandirian, serta peningkatan nilai tambahnya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap upaya pengembangan energi alternatif untuk mendukung ketahanan energi, pemanfaatan jasa–jasa lingkungan dalam pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang tidak terpisahkan dari wilayah daratan, kepariwisataan dan pendidikan, pengelolaan sumber daya air terpadu, pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dan produk pertambangan, peningkatan pencadangan energi atau sumber daya alam tak terbarukan, pengembangan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan pembatasan penggunaan sumber daya alam tidak terbarukan. Upaya mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab.

d.    Misi 4 Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik;

1.   Sasaran Pokok misi keempat adalah;
a.       Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan yang didukung kondisi politik yang demokratis berbasiskan etika;
b.      Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c.       Meningkatnya profesionalisme aparatur yang berbasis nilai-nilai keagamaan, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang bermuara kepada peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

2.   Arah Kebijakan misi keempat adalah;
Untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, perlu perubahan perilaku politik seluruh kekuatan politik masyarakat dalam menciptakan demokrasi berbasis etika dan nilai-nilai budaya daerah, sehingga mampu mewujudkan keadaan yang aman, tertib, dan tenteram dalam melaksanakan pembangunan. Hal tersebut didukung oleh penegakan hukum yang konsisten, produk hukum yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan perubahan perilaku aparatur pemerintah yang dilandasi peningkatan etos kerja, profesionalitas, peraturan, sistem dan prosedur, dan sistem karier yang lebih terarah dan mampu menjamin kesejahteraan pegawai sesuai dengan kinerjanya. Kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah harus disertai dengan optimalisasi kemahiran beradaptasi dalam menggunakan perangkat teknologi berbasis informasi yang mempunyai daya saing terutama pemanfaatan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalitas aparatur ditunjang oleh struktur organisasi tata kerja yang lebih efisien dan efektif.
Pembangunan politik diarahkan untuk mewujudkan demokrasi yang berbasis etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Demokrasi dicapai melalui konsensus seluruh pemangku kepentingan untuk berperan sesuai fungsinya masing­-masing yang didukung oleh kemapanan suprastruktur dan infrastruktur politik, meningkatnya peran partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik dan sarana pengatur konflik, sehingga dapat meredam potensi konflik di daerah baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, juga semakin kuatnya peran masyarakat madani (civil society) dalam mendukung kapasitas dan kapabilitas sistem politik. Demokrasi diarahkan untuk memperkuat otonomi daerah pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa yang menjamin pertisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Arah pembangunan untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui:
1.         Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal;
2.         Penataan hubungan eksekutif dan legislatif menuju kemitraan yang menjamin tata kelola pemerintahan yang baik;
3.         Penguatan peran masyarakat madani (civil society) dalam demokratisasi;
4.         Perluasan akses partisipasi publik;
5.         Pengembangan budaya politik kewargaan;
6.         Penataan daerah otonom kabupaten dan kota dalam rangka pemerataan pembangunan dan efektivitas rentang kendali;
7.         Pengembangan kerja sama daerah.
Pembangunan ketenteraman dan ketertiban masya rakat dia rahkan untu k mewujudkan tertib sosial berlandasan hukum. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagai faktor utama dan berperan dalam menciptakan situasi kondusif bagi keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat. Dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib perlu didukung konsistensi penegakan hukum dengan aparat hukum yang bersih dan lembaga peradilan yang kuat dan independen.
Arah pembangunan yang akan dilaksanakan adalah:
1.         Peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan;
2.         Peningkatan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3.         Penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia.
Pembangunan hukum ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik melalui proses penyusunan produk hukum yang aspiratif dan partisipatif, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman, sehingga dapat meningkatkan kualitas legislasi daerah. Produk hukum yang ditetapkan harus diikuti dengan penegakkan hukum yang konsisten didukung aparat penegak hukum yang bersih dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.
Arah pembangunan untuk mewujudkan hal tersebut adalah:
1.         Perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat;
2.         Perwujudan harmonisasi produk hukum;
3.         Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
4.         Pembangunan budaya hukum;
5.         Pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.
Penyelenggaraan manajemen pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang ditopang oleh aparatur yang profesional, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi etika, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dengan wadah struktur kelembagaan daerah yang memiliki ukuran yang tepat guna mewujudkan birokrasi yang efisien.
Arah pembangunan untuk mewujudkan hal tersebut adalah:
1.              Penataan birokrasi pemerintahan dari sisi struktur dan budaya organisasi serta kesejahteraan aparatur;
2.              Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standardisasi kualitas pelayanan;
3.              Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik;
4.              Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha;
5.              Pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka penguatan daya saing;
6.              Peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya.

e.    Misi 5 Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
1.   Sasaran Pokok misi kelima adalah;
a.       Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di seluruh wilayah Jawa Barat;
b.      Berkurangnya kesenjangan antarwilayah dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat;
c.       Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana dasarnya dengan didukung oleh pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan terbebas dari permukiman kumuh;
d.       Tersedianya kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran;
e.       Tersedianya akses akan pelayanan sosial dasar di seluruh wilayah Jawa Barat.

2.   Arah Kebijakan misi kelima adalah;
Pemerataan pembangunan diarahkan pada:
1.              Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan;
2.         Peningkatan perhatian kepada wilayah tertinggal agar ketertinggalan wilayah tersebut tidak terlalu besar bahkan dapat sejajar dengan wilayah lain yang telah lebih dulu berkembang. Untuk itu akan dilakukan percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui pendekatan peningkatan manusianya maupun sarana dan prasarananya;
3.              Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan koperasi dan penciptaan akses terhadap lembaga keuangan lainnya sebagai wahana yang efektif untuk mendukung kegiatan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4.              Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan sehingga wilayah perbatasan sebagai wajah Jawa Barat dapat menjadi pintu gerbang yang mencirikan kemajuan Provinsi Jawa Ba rat;
5.              Keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan agroindustri dan agropolitan sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan sumberdaya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya;
6.              Kerjasama antardaerah dikembangkan guna menciptakan kondisi saling menguntungkan. Kerjasama antardaerah diarahkan dalam rangka efisiensi
pelayanan publik maupun pembangunan lainnya melalui kerjasama pembiayaan, ataupun pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga dapat berbagi manfaat diantara daerah yang bekerjasama;
7.              Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan melalui sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi bagi masyarakat yang kurang beruntung dan bagi masyarakat penyandang masalah sosial;
8.              Pemenuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya dilakukan melalui penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan daya belinya;
9.         Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu air minum dan sanitasi diarahkan pada peningkatan kualitas penyediaan air minum dan sanitasi, pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat, penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang akuntabel dan profesional serta penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi;
10.        Peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar yaitu pendidikan dan kesehatan akan terus dilakukan melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai dan merata di seluruh wilayah Jawa Barat, pembenahan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat serta peningkatan kualitas pendidikan dasar dan peningkatan pelayanan kesehatan yang akuntabel dan bertanggung jawab.
5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan
Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Jawa Barat dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Batas bawah status pembangunan manusia terkategorikan tinggi (IPM = 80), diproyeksikan dapat terwujud pada tahapan RPJM Daerah Ketiga yaitu pada tahun 2015, yang merupakan komitmen bersama dalam perwujudannya antara pemerintahan provinsi jawa barat, pemerintahan kabupaten/kota se jawa barat, peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat serta dukungan yang kuat dari pemerintah. Bentuk komitmen tersebut diimplementasikan ke dalam kerangka anggaran (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan Non APBN/APBD serta dana masyarakat/ dunia usaha) dan kerangka regulasi.
Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
5.2.1 RPJM Daerah Pertama (2005 – 2008)
Dengan berlandaskan pada pencapaian hasil-hasil pembangunan periode sebelumnya, pembangunan daerah pada tahap ini diprioritaskan pada akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi ‘Dengan Iman dan Takwa Jawa Barat Sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010’. Upaya pencapaian visi tersebut dilakukan dengan implementasi lima visi pembangunan sebagai berikut:
Pertama, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang akan diraih terutama melalui upaya peningkatan pendidikan, kualitas kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Jawa Barat. Faktor kunci keberhasilan misi ini adalah mengoptimalkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Adapun tujuannya adalah meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan produktivitas untuk peningkatan daya saing SDM Jawa Barat.
Kedua, Pengembangan Struktur Perekonomian Regional yang Tangguh, hal ini diperlukan untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Jawa Barat agar memiliki kemandirian, kemampuan, dan daya saing dalam menghadapi persaingan global serta mengentaskan masyarakat miskin. Faktor kunci keberhasilan misi ini adalah meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mendorong tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan daya tarik Jawa Barat serta membaiknya kondisi perekonomian nasional,
Ketiga, Pemantapan Kinerja Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan aspek politik, hukum dan HAM. Melalui pemantapan kinerja ini diharapkan pemerintah daerah di Jawa Barat dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor kunci keberhasilan untuk misi ini adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Provinsi sejalan dengan tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tujuan yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya sinergitas, produktivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Keempat, Peningkatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan, terutama untuk mengendalikan keseimbangan daya dukung lingkungan dengan jumlah dan persebaran penduduk dalam satu kesatuan ruang, serta upaya meningkatkan mitigasi bencana alam. Faktor kunci keberhasilannya adalah optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah dalam rangka pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengatasi degradasi lingkungan. Tujuan yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Kelima, Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial yang Berlandaskan Agama dan Budaya Daerah, yang harus menjadi landasan pembangunan di Jawa Barat, baik dalam pembangunan SDM, ekonomi, pemerintahan, politik dan hukum maupun pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Faktor kunci keberhasilannya adalah meningkatkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial berlandaskan agama dan budaya daerah untuk mengantisipasi kekuatan pengaruh negatif. Tujuan yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya pengamalan ajaran agama, keharmonisan sosial, dan apresiasi terhadap budaya.
Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan pertama ini adalah:
Bidang Pendidikan. Prioritas pembangunan pendidikan diarahkan pada percepatan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung target tersebut dilakukan melalui pembagian peran (Role Sharing) pendanaan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru SD/MI dan SMP/MTs, serta bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Pada jenjang pendidikan menengah difokuskan pada Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di kota – kota yang telah memenuhi syarat. Upaya tersebut dilakukan melalui bantuan beasiswa bagi siswa SMA/SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah. Selain itu Rintisan Sekolah Berstandar Nasional/Internasional menjadi prioritas pada periode ini. Pemberantasan buta aksara juga menjadi target yang tak kalah pentingnya, melalui pengembangan pendidikan keaksaraan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terutama untuk daerah-daerah terpencil yang sulit mengakses pendidikan formal.
Pembangunan bidang kebudayaan di Jawa Barat diprioritaskan pada nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Selanjutnya langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, diawali dengan identifikasi terhadap nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan Jawa Barat.
Bidang Kesehatan. Prioritas pembangunan kesehatan pada periode ini diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan melalui penyiapan tenaga kesehatan strategis, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, pengembangan puskesmas dan rumah sakit yang mampu melakukan pertolongan gawat darurat pada persalinan, peningkatan pengamtan yang terus menerus (surveilans) penyakit dan promosi serta penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media.
Bidang Keagamaan. Pembangunan di bidang keagamaan memprioritaskan upaya-upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama.
Langkah dan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, dilakukan dengan dialog-dialog secara berkesinambungan baik antar maupun interumat beragama untuk mencapai harmonisasi sosial, sikap tenggang rasa dan tingginya sikap toleransi antara sesama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda. Selain itu untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan langkah dan upaya penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara optimal, fasilitasi kepada lembaga – lembaga keagamaan dalam meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat, guna mewujudkan kesalehan sosial.
Bidang Kebudayaan. Pembangunan bidang kebudayaan di Jawa Barat diprioritaskan pada nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Selanjutnya langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, diawali dengan identifikasi terhadap nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan Jawa Barat.
Bidang Ketenagakerjaan. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pelaksanaan hubungan industrial diarahkan untuk menciptakan produktivitas, kualitas, peningkatan kesejahteraan pekerja.
Bidang Pemuda dan Olah Raga. Pembangunan bidang pemuda di Jawa Barat diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengoptimalkan peran lembaga kepemudaan, sedangkan pembangunan bidang olahraga diarahkan pada upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga yang berskala regional, nasional, serta melakukan pembinaan terhadap bibit – bibit atlet berprestasi dari seluruh daerah di Jawa Barat. Selain olahraga prestasi, pengembangan olahraga tradisional dan olahraga masyarakat menjadi prioritas pada RPJM Daerah tahap pertama. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas tersebut adalah dengan membangun sarana prasarana olahraga masyarakat di kecamatan yang dilakukan secara bertahap.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada penyelenggaraan advokasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam pendidikan dan latihan, peningkatan pemahamanan semua pihak tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak, kemampuan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan, serta penyediaan data terpilah secara time series pada setiap aspek pembangunan.
Bidang Sosial. Pembangunan bidang sosial diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Bidang IPTEK. Pembangunan bidang IPTEK diprioritaskan pada penggalangan kerjasama antara lembaga – lembaga penelitian dan perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam upaya pemanfaatan hasil-hasil penelitian sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Bidang Industri dan Perdagangan. Pembangunan industri di Jawa Barat dilakukan melalui tahapan revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi yang ditandai dengan penguatan struktur industri, peningkatan kesempatan kerja di sektor industri, pendayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil menengah sebagai pendukung industri besar. Disamping itu, untuk peningkatan sistem perdagangan Jawa Barat melalui penataan sistem pemasaran dan sarana distribusi barang, serta perintisan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Free Trade Zone (FTZ).
Bidang Pertanian dan Kelautan. Pengembangan pertanian sebagai salah satu core business Jawa Barat ditandai dengan beberapa penguatan yaitu penguatan sub sistem agribisnis. Strategi penguatan sistem agribisnis Jawa Barat didasarkan kepada kondisi permasalahan faktual pada sistem agribinis serta adanya peluang dan tantangan yang muncul sebagai akibat terjadinya perubahan lingkungan. Strategi penguatan sistem agribisnis Jawa Barat diharapkan dapat menghantarkan pertanian pada kondisi ideal sebagai salah satu core business Jawa Barat dan mampu mewujudkan masyarakat Jawa Barat sejahtera. Tahapan penguatan sistem agribisnis Jawa Barat disusun meliputi enam aspek penguatan antara lain 1) penguatan sumber daya manusia, 2) penguatan usaha, 3) penguatan kondisi lingkungan, 4) penguatan sarana dan prasarana, 5) penguatan penelitian dan pengembangan agribisnis, dan 6) Penguatan koordinasi kelembagaan.
Pembangunan bisnis kelautan diarahkan pada pembenahan TPI/PPI, pembenahan sistem perikanan budidaya, pemberdayaan masyarakat pengolah/ pengrajin ikan tradisional, peningkatan fungsi pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, pelesta rian lingkungan pesisir dan laut untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap dan budidaya, pembuatan database kelautan, pembuatan tata ruang wilayah pesisir dan laut, penegakan hukum dan kebijakan, pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, keuangan dan permodalan, teknologi, produksi, pemasaran, pengembangan kemitraan dan kelembagaan pertanian, pengembangan sarana dan prasarana.
Bidang Kepariwisataan. Adapun dalam rangka peningkatan citra Jawa Barat sebagai daerah kunjungan wisata, dilakukan upaya penataan objek dan daya tarik wisata di Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Jawa Barat, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based development) serta peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata.
Bidang KUMKM. Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) dilakukan melalui tahap penyiapan pranata KUMKM melalui peningkatan kapasitas SDM KUMKM, perkuatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, pembiayaan dan IPTEK serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan KUMKM pada masa otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam tahapan pelaksanaan implementasinya.
Bidang Investasi. Pada tahap RPJMD I bidang investasi diarahkan pada penyiapan prasarana dan saran iklim investasi, inventarisasi potensi investasi serta promosi investasi Jawa Barat. Diharapkan dengan membangun iklim investasi yang kondusif diawal tahapan ini dapat menjadikan Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi disegala bidang.
Bidang Energi. Pada tahap ini penyiapan pranata dalam pengelolaan energi difokuskan pada penyediaan energi bagi masyarakat, meningkatnya upaya konservasi dan penghematan energi serta dimulainya pengembangan energi alternatif.
Bidang Infrastruktur Wilayah. Pengembangan infrastruktur wilayah diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah. Pada tahap ini, arah pengembangannya adalah pada penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur wilayah, berupa penyusunan perencanaan strategis dan kajian teknis, pengembangan kelembagaan pengelola serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Indikasi implementasi kebijakannya ditandai dengan terlaksananya revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada, serta persiapan pengembangan infrastruktur yang meliputi: jalan tol dan arteri, angkutan massal perkotaan, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, waduk dan jaringan air baku, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih dan sanitasi serta rumah susun.
Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Upaya meningkatkan daya dukung lingkungan Jawa Barat, dilakukan melalui perbaikan kepranataan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk baik secara alamiah maupun pengendalian migrasi, penataan ruang yang mampu mengarahkan pergerakan orang dan barang, antisipasi pertumbuhan wilayah, khususnya kawasan perkotaan, sinkronisasi rencana tata ruang wilayah Provinsi dengan kabupaten/kota, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan ke arah yang lebih baik. Upaya penerapan pendidikan lingkungan di sekolah, berkembangnya sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, tersedianya berbagai pedoman, tolok ukur, baku mutu, sistem pemantauan dan evaluasi pengelolaan lingkungan, serta peraturan lingkungan yang memadai, berjalannya upaya penegakan hukum lingkungan, serta meningkatnya upaya mitigasi bencana.
Bidang Kependudukan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana, sistem administrasi kependudukan dan penyiapan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah Provinsi.
Bidang Politik. Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada penguatan semangat kebangsaan, pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi, penguatan peran dan fungsi partai politik dan legislatif, peningkatan peran masyarakat dalam demokrasi, penguatan lembaga legislatif serta pengembangan kemitraan eksekutif dan legislatif
Bidang Hukum dan HAM. Dalam bidang hukum dan HAM dilakukan upaya penataan hukum daerah serta penciptaan landasan hukum untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.
Bidang Ketentraman dan Ketertiban. Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban umum diarahkan pada upaya mewujudkan rasa tentram dan suasana tertib dengan tertanganinya berbagai kerawanan sosial, menurunnya angka kriminalitas dan tercapainya prasyarat pembangunan.
Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Pembangunan Bidang Aparatur diarahkan pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai, penguatan unit – unit pelayanan publik, pembentukan Pusat Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan.
Bidang Keuangan Daerah. Pembangunan bidang keuangan daerah diarahkan pada peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil.
Bidang Tata Ruang. Pelaksanaan Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pencapaian kawasan lindung sebesar 34% pada tahun 2008 serta perwujudan struktur tata ruang Jawa Barat, terdiri dari pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka pengembangan 8 (delapan) kawasan andalan.


5.2.2 RPJM Daerah Kedua (2008-2013)
RPJM Daerah kedua ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Pada tahapan ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 74,85 – 75,03 pada tahun 2013.
Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:
Bidang Pendidikan. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) melalui upaya Jawa Barat Bebas Putus Jenjang Sekolah (JB-BPJS), melalui penuntasan penanganan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan dimulainya Rintisan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di kota–kota terpilih. Pada kurun waktu ini dilakukan akselerasi Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun bagi kabupaten/kota se-Jawa Barat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukungnya yaitu melalui pengembangan pendidikan satu atap (sembilan tahun), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu (pendidikan untuk semua/Education For All).
Penanganan pendidikan dilaksanakan sejak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi melalui upaya peningkatan pemenuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan secara bertahap. Perhatian secara proporsional untuk pelaksanaan pendidikan yang memadai termasuk pelaksanaan pendidikan di daerah perdesaan, daerah perbatasan antar provinsi dan daerah terpencil. Selain itu pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat masih tetap diprioritaskan, dengan target peningkatan rata-rata lama sekolah bagi seluruh masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan formal.
Untuk pengembangan pendidikan menengah diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai keunggulan lokal pertanian, kelautan, industri dan pariwisata. Pembangunan sekolah kejuruan tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan proporsi jumlah SMK berbanding SMA menjadi 60 : 40. Upaya-upaya tersebut didukung dengan perangkat kurikulum yang tetap berbasis kompetensi dengan memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal. Peningkatan kepedulian dari pemerintah daerah termasuk pemangku kepentingan terhadap pendidikan pertanian dan peningkatan budaya pertanian perlu dikembangkan secara berkelanjutan.
Adapun dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan melalui upaya kerjasama pemerintah provinsi dan perguruan tinggi serta lembaga riset yang difokuskan pada pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu, serta pendampingan perguruan tinggi dalam perwujudan pembangunan daerah.
Bidang Kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan desa, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak.
Bidang Keagamaan. Sedangkan fokus pembangunan bidang keagamaan diprioritaskan pada pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya – upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat.
Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan langkah dan upaya optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang berada di tengah masyarakat.
Bidang Kebudayaan. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Upaya yang dilakukan antara lain menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat terutama pada kalangan generasi muda dalam peran sertanya untuk pembangunan yang harmoni dan berbudaya tinggi.
Bidang Ketenagakerjaan. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan pening katan produktivitas, kualitas dan pening katan kesejahteraan pekerja.
Bidang Pemuda dan Olah Raga. Pembangunan bidang olahraga diprioritaskan pada persiapan pembangunan Stadion Utama Jawa Barat (West Java Stadium) di Kawasan Sarana Olah Raga Gedebage sebagai pusat sarana dan prasarana olahraga yang diharapkan mampu memfasilitasi berbagai aktivitas olahraga yang berskala nasional maupun internasional, serta sebagai salah satu upaya untuk mendorong prestasi olahraga di Jawa Barat. Sedangkan untuk pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, terus dilakukan melalui upaya peningkatan ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah. Adapun pembangunan bidang pemuda diupayakan melalui peningkatan kualitas pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan dilakukan melalui penyediaan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan kewirausahaan.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.
Bidang Sosial, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Bidang IPTEK. Pada tahap ini, bidang IPTEK diarahkan untuk pendayagunaan dan pengembangan hasil-hasil penelitian terapan dalam menunjang fokus dan akselerasi pembangunan ekonomi; pengembangan SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkannya dalam mendukung peningkatan kualitas insani yang berdaya saing serta berbudaya ilmu (science) dan teknologi; perwujudan layanan pemerintahan provinsi berbasis teknologi informasi (cyber province)
Bidang Industri dan Perdagangan. Bidang industri dan perdagangan, diarahkan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (networking), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menegah dalam struktur industri, peningkatan kemitraan antar industri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Jawa Barat sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada sektor perdagangan diarahkan untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri, menata distribusi barang yang efektif dan efisien serta meningkatkan ekspor produk Jawa Barat .
Bidang Pertanian dan Kelautan. Pembangunan pertanian pada tahap RPJM kedua diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan petani, perbaikan infrastruktur pendukung pertanian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan dan membangun budaya pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian. Dalam kaitannya dengan pengembangan agribisnis, upaya yang dilakukan adalah: (1) penataan agribisnis yang ada dengan menggunakan ilmu dan teknologi yang tepat guna menghasilkan produksi pertanian yang tinggi per hektar antara lain dengan menggunakan pendekatan SRI (System of Rice Intensification), (2) perbaikan subsistem agribisnis, (3) revitalisasi agribisnis, (4) meningkatkan nilai tambah agribisnis dalam struktur perekonomian, dan (5) realokasi sumber daya, pendanaan, dan pengembangan kawasan pertumbuhan agribisnis di perdesaan.
Strategi pengembangan bisnis kelautan Jawa Barat pada tahap kedua ini diarahkan pada pengembangan perikanan komersial di Pantai Selatan dan Pantai Utara, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan usaha teknologi komunikasi kelautan, pengembangan jejaring usaha, pengembangan usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk industri hilir.
Bidang Kepariwisataan. Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang berakar pada alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada tahap ini dilakukan juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata dengan standar internasional.
Bidang KUMKM. Pembangunan KUMKM dilakukan melalui melalui optimalisasi sumber daya produktif melalui peningkatan pemberdayaan KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna untuk mengakselerasi upaya perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengembangan inkubator bisnis KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan dalam penyediaan tenaga kerja di Jawa Barat. KUMKM pada tahap ini diharapkan dapat unggul dalam persaingan dalam lingkup nasional.
Bidang Investasi Daerah. Upaya peningkatan investasi yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah mempertahankan keberadaan invetasi yang ada, dan menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembentukan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal.
Bidang Energi. Semakin membaiknya pengelolaan energi, dicerminkan dengan semakin mantapnya pranata pengelolaan energi, penyiapan desain dan rencana induk energi regional Jawa Barat, dan rencana pengembangan desa mandiri energi, meningkatnya upaya efisiensi energi, meningkatnya upaya konservasi dan hemat energi, meningkatnya kemampuan pasokan energi, meningkatnya akses energi bagi masyarakat perdesaan serta semakin berdayanya masyakarakat dalam program pembangunan energi yang berkelanjutan.
Meningkatnya penyediaan infrastruktur energi diantaranya dengan meningkatkan kemampuan pembangkit listrik tenaga air dengan perbaikan lingkungan sekitarnya, pengembangan energi panas bumi untuk skala nasional, serta mendorong pengembangan energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin serta perluasan jaringan listrik perdesaan untuk tercapainya akses listrik di seluruh desa di Jawa Barat menuju Program Jabar Caang Tahun 2010.
Bidang Infrastruktur Wilayah. Pada tahap ini, pengembangan infrastruktur wilayah, diarahkan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan infrastruktur yang telah ada, mengembangakan sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport) serta melanjutkan dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wilayah.
Pembangunan infrastruktur wilayah strategis pada tahap ini, ditandai dengan peningkatan aksesibilitas pergerakan orang, barang, dan jasa, melalui penyelesaian pembangunan jalan horizontal di wilayah Jabar Selatan, pembangunan jalan tol dalam kota yang dilaksanakan pada ruas Depok-Antasari, ruas Cinere-Jagorawi, ruas Tanjung Priok-Cikarang, dan ruas Bogor Ring Road Tahap I, serta persiapan dan pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Cikopo-Palimanan, Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan pada ruas Soreang-Pasirkoja. Berkenaan dengan penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur transportasi jalan, dilakukan tahapan perencanaan dan persiapan pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Ciawi – Sukabumi, ruas Sukabumi – Ciranjang, dan ruas Ciranjang – Padalarang, serta jalan tol dalam kota pada ruas Terusan Pasteur-­Ujungberung-Gedebage.
Dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi jalan, pada tahap ini akan dikembangkan dan diimplementasikan kebijakan mekanisme pendanaan jalan melalui konsep Road Fund dan Turn Key Project. Sedangkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah secara keseluruhan, pada tahap ini akan dikembangkan dan diimplementasikan konsep Multi Years Project, sebagai konsep pendanaan pembangunan infrastruktur dalam tahun jamak, termasuk penyiapan konsep kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur-infrastruktur strategis.
Pengembangan infrastruktur transportasi jalan kereta api ditandai dengan ketersediaan pranata, melalui konsep revitalisasi jalur eksisting, pembangunan jalur ganda KA serta peningkatan fungsi Dry Port Gedebage. Adapun perencanaan dan persiapan revitalisasi yang akan dilaksanakan adalah pada jalur Kiaracondong – Ciwidey, Jalur Cicalengka – Tanjungsari – Kertajati, dan jalur Bandung – Sukabumi – Bogor. Sedangkan pembangunan jalur ganda KA akan dilakukan pada jalur Purwakarta – Padalarang dan jalur Padalarang – Cicalengka.
Dalam hal pengembangan infrastruktur transportasi laut, proses penyiapan pranatanya dilakukan melalui perencanaan dan persiapan pengembangan Pelabuhan Internasional Arjuna di Kota Cirebon, Pelabuhan Pengumpan Gebang di Kabupaten Cirebon, Pelabuhan Pengumpan Muara Gembong dan Tarumajaya di Bekasi, Pelabuhan Perikanan Samudera Pala buhanratu, serta perencanaan dan persiapan pemba ngunan Pelabuhan Internasional Cilamaya di Kabupaten Karawang. Sedangkan pada pengembangan infrastruktur transportasi udara, proses penyiapan pranata dilakukan melalui perencanaan dan persiapan pembangunan Bandar Udara Pusat Penyebaran Primer Kertajati di Majalengka, serta persiapan pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Sekunder Husein Sastranegara di Bandung, serta Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier Cakrabhuwana di Cirebon, dan Bandar Udara Nusawiru di Ciamis.
Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air, dilakukan melalui pembangunan waduk-waduk strategis, pengendalian bencana banjir dan kekeringan, serta peningkatan layanan jaringan irigasi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini dalam rangka pembangunan waduk strategis antara lain penyelesaian pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang; perencanaan dan persiapan pembangunan Waduk Sukahurip, Waduk Cikembang, dan Waduk Leuwikeris di Kabupaten Ciamis, Waduk Citepus di Kabupaten Sukabumi, Waduk Santosa di Kabupaten Bandung, Waduk Cibatarua di Kabupaten Garut, serta waduk-waduk strategis lainnya; persiapan dan pembangunan tahap awal Waduk Cipanas di Kabupaten Sumedang dan Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang; perencanaan, persiapan dan pembangunan tahap awal Daerah Irigasi (DI) Leuwigoong di Kab. Garut dan DI strategis lainnya.
Pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan antara lain melalui peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi yang ditandai dengan peningkatan cakupan pelayanan jaringan telepon dan nir kabel sampai ke desa, pengembangan konsep Jabar Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan.
Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dicerminkan oleh mantapnya pranata pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta semakin tumbuhnya perilaku ramah lingkungan. Terciptanya keseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, berkembangnya kearifan lokal, semakin membaiknya sistem informasi sumber daya alam lingkungan hidup, tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang mampu berfungsi sebagai media pendidikan lingkungan, kecukupan air baku, kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai. Membaiknya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola 3R, meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya dan infrastruktur alam khususnya sumberdaya hutan kritis dan rusak, air permukaan, air tanah, mangrove dan terumbu karang, tercapainya kawasan lindung sebesar 35% dari luas Jawa Barat, serta meningkatnya penegakan hukum lingkungan. Melakukan penataan lingkungan kawasan pesisir dan laut yang terintegrasi dengan kawasan daratan. Semakin meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana. Upaya peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah diarahkan melalui integrasi aspek lingkungan dalam kegiatan sektoral, pendidikan lingkungan dan membangun sinergitas antar daerah serta pemangku kepentingan dalam rangka memulai upaya mewujudkan Jawa Barat sebagai Eco-province.
Bidang Kependudukan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan kuantitas akseptor dan kualitasnya, penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan penataan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah Provinsi.
Bidang Politik. Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada pemantapan kehidupan demokrasi, pemantapan semangat kebangsaan, pemantapan peran dan fungsi partai politik, peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani (civil society), pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, penatahan hubungan eksekutif dan legislatif, penyusunan rencana induk daerah otonom, penataan daerah otonom serta pengembangan kerjasama dengan institursi provinsi Jawa Barat dengan institusi lainnya.
Bidang Hukum dan HAM. Pembangunan bidang hukum diarahkan pada penataan hukum daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan harmonisasi produk hukum, pembangunan budaya hukum serta pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan. Selain itu dalam penegakan HAM perlu pentaan perlindungan dan memenuhi hak asasi warga negara dengan terwujudnya rasa aman dan damai.
Bidang Keamanan dan Ketertiban. Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan untuk membangun sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta membangun masyarakat patuh hukum.
Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Pembangunan bidang aparatur diarahkan pada penataan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi mela lui pengembangan kemampuan aparatur, pening katan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan sebagai bagian dari perwujudan Jabar Cyber Province; penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan profesionalitas aparatur; pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan; pengembangan kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan Kabupaten/Kota dalam dalam rangka penguatan daya saing desa; serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Penyelenggaraan pelayanan publik secara bertahap ditingkatkan menjadi pelayanan yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah.
Untuk mewujudkan iklim pemerintahan yang kondusif bagi kalangan internal maupun eksternal khususnya dunia usaha/investor akan dikembangkan upaya terobosan dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa baik secara manual maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); serta melalui peningkatan fungsi Pusat Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTS). Disamping itu guna meningkatkan kualitas pembangunan Jawa Barat dalam perspektif pelibatan masyarakat secara menyeluruh dibutuhkan perhatian khusus secara melembaga pada aspek pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, pemberdayaan perempuan dan pengembangan olah raga.
Bidang Keuangan Daerah. Pembangunan bidang keuangan daerah diarahkan pada peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil, serta peningkatan pendayagunaan aset – aset daerah dan BUMD serta persiapan pemanfaatan Obligasi Daerah. Selain itu, diupayakan penggalangan sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN serta sumber – sumber pendapatan lainnya yang sah. Penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD) dilakukan dengan mengembangkan opsi kolateral dan pembelian saham BUMD yang maju.
Bidang Tata Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang semakin baik yang ditandai dengan ditetapkannya Perda tentang RTRWP Jawa Barat, kemudian dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan penyiapan petunjuk pelaksanaan RTRWP Jawa Barat dan rencana tata ruang yang lebih rinci. Hal tersebut diikuti dengan pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang antara provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan Struktur Ruang Jawa Barat ditandai dengan mulai terbentuknya Sistem Kota-Kota yang dicapai melalui Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bodebek yang berada dalam Sistem Kawasan Perkotaan Jabodetabek, Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Pengembangan/ Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Cirebon. Selain itu, dilakukan persiapan dalam Pengembangan/Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi, PKW Cikampek – Cikopo, dan PKW Tasikmalaya, serta Pengembangan/Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Indramayu, dan Pengembangan Baru Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu, PKW Kadipaten, PKW Pangandaran. Perwujudan Pola Ruang Jawa Barat ditandai dengan peningkatan fungsi dan luasan menuju capaian 45% Kawasan Lindung, yang di antaranya merupakan Taman Nasional Gunung (TNG) Gede Pangrango, TNG Halimun Salak, TNG Ciremai, Cagar Alam (CA) Gunung Tangkuban Parahu, CA Leuweung Sancang, CA Gunung Tilu, CA Gunung Papandayan, CA. Gunung Burangrang, CA Kawah Kamojang, CA Gunung Simpang, CA Pangandaran, CA Cibanteng, CA Laut Leuweung Sancang, Suaka Margasatwa (SM) Cikepuh, SM Gunung Sawal, Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas, TWA Pangandaran, TWA Laut Cijulang, Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi, Taman Hutan Raya (THR) Ir. H. Juanda di Bandung, dan kawasan berfungsi lindung lainnya, serta menuju penetapan lahan sawah abadi dalam rangka ketahanan pangan Jawa Barat. Perwujudan Struktur dan Pola Ruang tersebut juga didukung melalui langkah persiapan dalam Pengembangan Kawasan Andalan di Bopunjur dsk, Pengembangan Kawasan Andalan di Sukabumi dsk, Pengembangan Kawasan Andalan di Purwasuka, Pengembangan Kawasan Andalan di Cekungan Bandung, Pengembangan Kawasan Andalan di Ciayumajakuning, Pengembangan Kawasan Andalan di Priangan Timur­Pangandaran, serta memfasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Jawa Barat yang meliputi Kawasan Strategis (sudut kepentingan ekonomi) Jabodetabek-Punjur, Kawasan Strategis (sudut kepentingan lingkungan hidup) Pangandaran – Kali pucang – Segara Anakan (Pacangsanak), Kawasan Strategis (sudut kepentingan ekonomi) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Kawasan Strategis (sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi) Fasilitas Uji Terbang Roket dan Stasiun Pengamat Dirgantara di Pameungpeuk Garut, Kawasan Strategis (sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi) Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari dani Sumedang, serta Kawasan Strategis (sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi) Stasiun Tele Command dan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro. Selain itu, pengembangan wilayah Jawa Barat mulai diarahkan pada persiapan pengembangan kawasan koridor, perbatasan, dan kawasan lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi untuk mencapai optimasi pemanfaatan ruang khususnya dalam penyediaan ruang – ruang investasi. Pelaksanaan penataan ruang sebagaimana disebutkan di atas perlu diiringi dengan pembangunan infrastruktur data spasial yang operasional dan terintegrasi dengan jaringan data spasial nasional.


5.2.3 RPJM Daerah Ketiga (2013-2018)
RPJM Daerah ketiga ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan maksud sebagai persiapan dalam mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Pada akhir tahapan ini, IPM diproyeksikan dapat terwujud pada kisaran sebesar 78,06 – 78,59.
Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut:
Bidang Pendidikan. Sasaran utama bidang pendidikan yaitu penuntasan Program Wajib Belajar sembilan Tahun yang telah dicanangkan bagi kabupaten/kota se-Jawa Barat pada periode sebelumnya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung akselerasi tersebut yaitu tuntasnya penanganan sarana dan prasarana pendidikan menengah melalui pembangunan unit sekolah baru (USB), rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru (RKB) serta ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih merupakan sasaran prioritas pada periode ini, dengan target meningkatnya daya tampung pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal.
Pada periode ini juga dilakukan upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multi media bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan melalui bantuan sarana dan prasarana serta tenaga terdidik sebagai fasilitator pendidikan keterampilan di perdesaan.
Adapun upaya dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, dilakukan melalui peningkatan upaya kerjasama dengan perguruan tinggi yang diprioritaskan pada peningkatan jumlah beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu berbentuk beasiswa prestasi dan beasiswa ekonomi, serta implementasi hasil-hasil penelitian perguruan tinggi dalam pembangunan.
Bidang Kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan diupayakan untuk memperkuat peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
Bidang Keagamaan. Pembangunan bidang keagamaan di Jawa Barat memprioritaskan kepada upaya-upaya untuk memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara.
Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan merevitalisasi dan mengevaluasi peran dan fungsi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu dilakukan upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara, agar penyelenggaraan kehidupan bernegara dilandasi oleh nilai-nilai agama.
Bidang Kebudayaan. Perhatian di bidang kebudayaan diprioritaskan pada upaya­upaya untuk mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bidang Ketenagakerjaan. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pemantapan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan pening katan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Bidang Pemuda dan Olah Raga. Pembangunan bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada penyiapan kemandirian pemuda dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya tanpa banyak tergantung pada pihak lain. Adapun pengembangan keolahragaan dilakukan melalui perwujudan Jawa Barat sebagai provinsi yang mampu berprestasi baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pencetak atlet berprestasi pada event olahraga internasional. Selain itu dalam rangka meningkatkan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, pada tahapan ini dicanangkan budaya gerak pada semua lapisan masyarakat Jawa Barat.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.
Bidang Sosial, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Bidang IPTEK. Bidang IPTEK diarahkan pada peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian internasional dalam penciptaan teknologi tepat guna untuk meningkakan daya saing ekonomi daerah, persiapan Provinsi Jawa Barat sebagai pusat pengembangan SDM dan sarana prasarana IPTEK secara nasional, serta perluasan perwujudan provinsi berbasis teknologi informasi pada setiap Kabupaten/Kota.
Bidang Industri dan Perdagangan. Pembangunan bidang industri dan perdagangan diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh, perluasan kawasan perdagangan ekspor, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri.
Bidang Pertanian dan Kelautan. Pada bidang pertanian diarahkan pada pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian hulu sampai dengan hilir, setelah diperolehnya komitmen terhadap pembangunan pertanian di Provinsi Jawa Barat. Pemantapan mutu merupakan komitmen Provinsi Jawa Barat untuk merespons setiap tuntutan konsumen, terutama terhadap mutu, kenyamanan, keamanan, kesehatan, kelestarian dan isu-isu lingkungan lainnya. Pada tahap ini diperlukan: (1) Pengelolaan kualitas rantai produksi (Supply Chain Management) yang efektif dan efisien, (2) Budaya mutu dan merk, (3) Sertifikasi dan standisasi produk, (4) Respons terhadap upaya mencapai kepuasan konsumen, dan (5) Kelembagaan penunjang yang efisien.
Strategi pengembangan bisnis kelautan Jawa Barat pada tahap ketiga diarahkan pada penumbuhan dan pengawasan perikanan komersial di Pantai Selatan dan Pantai Utara, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan teknologi komunikasi kelautan, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan jejaring usaha kelautan, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, penguatan pasar untuk industri hilir, pengembangan usaha permodalan, serta pengembangan usaha informasi kelautan.
Bidang Kepariwisataan. Pengembangan pariwisata diarahkan pada penciptaan destinasi wisata Jawa Barat, dimana persaingan dalam kepariwisataan yang semakin tajam, menuntut setiap wilayah untuk terus menggali potensi sumber daya agar berdaya jual, diminati dan dikunjungi wisatawan.
Bidang KUMKM. Pengembangan KUMKM di berbagai sektor perekonomian melalui peningkatan kualitas serta kehandalan untuk memposisikan KUMKM yang mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Barat dan dan memiliki daya saing untuk memenangkan kompetisi dalam konteks regional ASEAN.
Bidang Investasi Daerah. Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, pada tahap ini diupayakan pada peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi serta memperluas kerjasama investasi dengan provinsi lainnya di Indonesia dan negara-negara lain.
Bidang Energi. Dalam upaya kemandirian energi regional, maka pada tahap ketiga, diharapkan semakin mantapnya pranata pengelolaan energi, diupayakan untuk mendorong kehandalan pasokan energi, terciptanya desa mandiri energi serta mencari cadangan-cadangan energi tidak terbarukan, semakin meningkatnya efisiensi energi, mantapnya konservasi dan hemat energi, pengembangan infrastruktur energi dalam rangka pemantapan rasio elektrifikasi, mendorong investasi swasta bagi pengembangan energi alternatif dengan pola insentif, terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan, meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan, mengembangakan energi alternatif lainnya dan sumber daya panas bumi, bio fuel, mikrohidro, surya, angin dan gelombang laut.
Bidang Infrastruktur Wilayah. Pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan infrastruktur wilayah diupayakan terdistribusi pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Jawa Barat yang produktif dan memiliki daya saing. Indikasi pencapaian skenario rencana pada tahap ini, ditandai dengan berkembangnya sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport), jaringan infrastruktur transportasi, meningkatnya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, optimalnya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya ketersediaan jaringan irigasi, meningkatnya cakupan pelayanan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta meningkatnya penyediaan rumah susun bagi masyarakat perkotaan.
Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan pada tahap ini ditandai dengan peningkatan kuantitas kemantapan infrastruktur yang telah ada serta melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, melalui penyelesaian persiapan pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Ciawi-Sukabumi, ruas Sukabumi – Ciranjang, dan ruas Ciranjang – Padalarang, serta penyelesaian persiapan pembangunan jalan tol dalam kota pada ruas Terusan Pasteur – Ujung Berung – Cileunyi dan pembangunan jalan tol dalam kota pada ruas Soreang – Pasirkoja. Selain itu dilakukan perencanaan dan persiapan pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Cileunyi - Nagreg Ciamis, penyelesaian pembangunan jalan tol dalam kota ruas Bogor Ring Road Tahap II, pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan.
Pengembangan infrastruktur transportasi jalan kereta api dilakukan melalui penyelesaian persiapan dan permulaan revitalisasi jalur KA eksisting pada jalur Kiaracondong – Ciwidey, jalur Cicalengka – Tanjungsari – Kertajati, serta jalur Bandung­ Sukabumi – Bogor. Selain itu dilakukan penyelesaian pembangunan jalur ganda KA pada jalur Padalarang – Cicalengka dan jalur Purwakarta -Padalarang.
Pengembangan infrastruktur transportasi laut, dilakukan melalui penyelesaian persiapan dan pengembangan tahap awal pada Pelabuhan Internasional Arjuna di Kota Cirebon, Pelabuhan Pengumpan Gebang di Kabupaten Cirebon, Pelabuhan Pengumpan Muara Gembong dan Tarumajaya di Bekasi, Pelabuhan Perikanan Samudera Laut Palabuhanratu, serta penyelesaian persiapan dan pembangunan tahap awal Pelabuhan Internasional Cilamaya di Karawang. Sedangkan pada pengembangan infrastruktur transportasi udara, dilakukan melalui penyelesaian persiapan dan pembangunan tahap awal Bandar Udara Pusat Penyebaran Primer Kertajati di Majalengka, serta penyelesaian persiapan dan pengembangan tahap awal Bandar Udara Pusat Penyebaran Sekunder Husein Sastra Negara di Bandung dan Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier Cakrabhuwana di Cirebon, serta Nusawiru di Ciamis. Selain itu, pada tahap ini, sebagai proses penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur transportasi udara, dilakukan perencanaan dan persiapan pengembangan Bandar Udara pusat penyebaran tersier Kalijati di Subang, Bandar Udara Cibeureum di Tasikmalaya, serta Bandar Udara Atang Sanjaya di Bogor.
Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dilakukan melalui persiapan dan pembangunan tahap awal Waduk Sukahurip, Waduk Cikembang, dan Waduk Leuwikeris di Kabupaten Ciamis, Waduk Citepus di Kabupaten Sukabumi, Waduk Santosa di Kabupaten Bandung, Waduk Cibatarua di Kabupaten Garut, serta waduk-waduk strategis lainnya; penyelesaian pembangunan Waduk Cipanas di Kabupaten Sumedang dan Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang; penyelesaian pembangunan DI Leuwigoong di Kab. Garut dan DI strategis lainnya.
Sedangkan untuk pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan antara lain melalui penyelesaian pembangunan pelayanan jaringan telepon dan nirkabel sampai ke desa, penerapan konsep Jabar Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih,
kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan.
Bidang Kependudukan. Pada periode ini, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pemberdayaan keluarga berkualitas, pemantapan sistem administrasi kependudukan dan peningkatan persebaran penduduk sesuai dengan potensinya serta penyelenggaraan program transmigrasi.
Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Daya dukung lingkungan Jawa Barat yang mantap atau sebagai eco-province dicerminkan oleh proses penataan ruang Jawa Barat yang mampu mewadahi jumlah penduduk, persebaran dan aktivitasnya, serta pertumbuhan kota – kota, secara seimbang sesuai daya tampungnya, meningkatnya potensi sumberdaya alam dan membaiknya infrastruktur alam serta fungsi lingkungan hidup, terutama dari ketersediaan sumber air baku yang berkualitas, lahan subur dan produktif, kulaitas udara dan ekosistem pesisir yang lebih baik, terwujudnya optimalisasi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar serasi dengan daya dukung lingkungan. Indikasinya adalah semakin meningkatnya peran aktif dan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, berkembangnya penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non formal. Sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang yang handal, serta sarana prasarana dan infrastruktur lingkungan yang semakin lengkap dan memadai. Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin efektif berbasis teknologi ramah lingkungan, menjaga konsistensi upaya penegakan hukum dalam pengendalian kualitas lingkungan, semakin efektifnya upaya konservasi dan pemulihan kualitas dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya untuk kondisi kawasan lindung, daerah aliran sungai dan cekungan air bawah tanah. Terciptanya sistem mitigasi dan penanggulangan bencana yang handal, pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu, dan tercapainya luasan 45% kawasan lindung dari luas Jawa Barat.
Peningkatan efisiensi, efektivitas dari nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam lingkungan hidup tetap menjadi prioritas untuk menjaga daya dukung lingkungan yang memadai bagi proses pembangunan di Jawa Barat. Sistem pemantauan dan penilaian lingkungan semakin dimantapkan dalam rangka perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) kualitas lingkungan.
Bidang Politik. Pembangunan Bidang Politik diarahkan pada perwujudan demokrasi pada proses politik, pemantapan semangat kebangsaan, membangun kemandirian partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani (civil society). Pada tahapan ini pula dilakukan upaya perluasan akses partisipasi publik, penataan daerah otonom di jawa Barat serta pemantapan kerjasama dengan institusi di Provinsi Jawa Barat dengan institusi lainnya.
Bidang Hukum dan HAM. Pembangunan Bidang Hukum diarahkan pada penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan, memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pada tahap ini pula selain mewujudkan harmonisasi produk hukum juaga dilakukan pula perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat, penguasaan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.
Bidang Keamanan dan Ketertiban. Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan pada meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan.
Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Pembangunan Bidang Aparatur diarahkan pada Pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi kepada pelayanan serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pembangunan desa diarahkan pada pengembangan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing. Penyelenggaran pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel difokuskan pada bidang perijinan.
Bidang Keuangan Daerah. Pembangunan Bidang Keuangan Daerah, disamping tetap melanjutkan upaya-upaya yang telah ditempuh pada RPJM Daerah Kedua, juga diarahkan pada peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah, optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja daerah, penerapan konsentrasi kewilayahan dalam pembangunan daerah, dan menjaga kesinambungan fiskal daerah.
Bidang Tata Ruang. Perkembangan wilayah di Jawa Barat semakin baik yang ditunjukkan dengan berkembangnya permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan rencana tata ruang dan mantapnya sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang. Proporsi Kawasan lindung sebesar 45% dan Kawasan Budidaya sebesar 55% termasuk alokasi untuk lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan sawah abadi, telah dapat diimplementasikan secara konsisten. Pengembangan wilayah Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan struktur dan pola ruang yang telah disiapkan pranatanya, termasuk dalam pengembangan kawasan koridor, perbatasan, dan kawasan lainnya, sebagai kawasan strategis provinsi. Penataan ruang dilaksanakan dengan penggunaan data dan informasi spasial yang mutakhir (selalu terbaharui) serta operasional dalam kerangka pengembangan infrastruktur data spasial.
5.2.4 RPJM Daerah Keempat (2018-2023)
RPJM Daerah keempat ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional. Pada tahapan ini, batas bawah status pembangunan manusia terkategorikan tinggi (IPM = 80) diproyeksikan terwujud pada tahun 2021 atau 2022, dan di akhir tahapan akan terwujud IPM sebesar 81,35 – 81,85.
Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan keempat ini adalah:
Bidang Pendidikan. Perhatian bidang pendidikan pada periode 2018-2023 adalah Tuntas Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana. Upaya - upaya yang terus dilakukan dalam rangka penuntasan akselerasi tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar lima belas Tahun dan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.
Pengembangan Lembaga PAUD pada periode ini diprioritaskan pada target tertampungnya semua anak usia 0 – 6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal.
Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum internasional.
Pada periode ini juga upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya, mulai diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaaan melalui penerapan keterampilan dan penguasaan multi media yang telah diperoleh.
Sedangkan upaya pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan pendidikan tinggi, diprioritaskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas implementasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Bidang Kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan diupayakan mela lui peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) serta terwujudnya pemberian penghargaan dan sangsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.
Bidang Keagamaan. Pembangunan bidang keagamaan di Jawa Barat diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan meningkatkan fungsi dan peran FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu dilakukan upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.
Bidang Kebudayaan. Perhatian di bidang kebudayaan di Jawa Barat diprioritaskan pada penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jatidiri masyarakat Jawa Barat.
Bidang Ketenagakerjaan. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum yang terkait dengan dunia kerja pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis potensi lokal serta kewirausahaan. Penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industril untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.
Bidang Pemuda dan Olah Raga. Pembangunan bidang pemuda dan olaharaga diarahkan pada upaya mencapai kemandirian pemuda sehingga selain mampu mensejahterakan dirinya juga mampu berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Adapun pembangunan olahraga diarahkan untuk mempertahankan keunggulan olahraga Jawa Barat di tingkat nasional dan internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat Jawa Barat.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.
Bidang Sosial, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan pengga lian potensi sumber kehidupan penyandang masalah keseja hteraan sosial.
Bidang IPTEK. Pembangunan bidang IPTEK diarahkan pada pemantapan kerjasama dengan lembaga penelitian internasional serta pengembangan ekonomi sebagai hasil penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).
Bidang Industri dan Perdagangan. Pada bidang industri dan perdagangan, diarahkan pada pemantapan industri dan perdagangan, melalui perkuatan potensi industri, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayagunaan potensi dalam negeri serta perluasan jaringan perdagangan luar negeri.
Bidang Pertanian dan Kelautan. Pada tahap ini, pengembangan pertanian Provinsi Jawa Barat harus sudah menguasai jaringan bisnis yang luas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem pertanian. Untuk itu diperlukan: (1) Perusahaan induk (Holding Company) dan integrasi vertikal tingkat lokal, regional, dan internasional, (2) Kolaborasi bisnis di tingkat Jawa Barat dan Provinsi lain, dan (3) Relasi bisnis di pasar internasional. Pada tahap ini pertanian Provinsi Jawa Barat sudah berkembang menembus batas-batas wilayah Provinsi dan negara. Konsekuensinya adalah pada tahap ini persaingan global akan semakin kuat. Selama tahapan sebelumnya dapat dilalui dengan baik, pada tahap pengembangan jaringan ini akan dapat dilalui dengan baik.
Strategi pengembangan bisnis kelautan Jawa Barat pada tahap keempat diarahkan pada pengembangan perikanan komersial di Pantai Selatan dan Pantai Utara, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan (marine culture), pengembangan kota-kota pantai (coastal cities), pengembangan wisata kelautan dan pengembangan usaha eko­konservasi.
Bidang Kepariwisataan. Sementara itu, pada bidang pariwisata, diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata Jawa Barat, pengembangan kelembagaan pariwisata dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata.
Bidang KUMKM. Pada tahapan ini, pengembangan KUMKM diarahkan pada pengembangan jaringan kelembagaan KUMKM untuk mengatasi persaingan global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUMKM. Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian dan mampu berkiprah dalam persaingan internasional.
Bidang Investasi Daerah. Pembangunan investasi daerah diarahkan pada pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu dan teknologi.
Bidang Energi. Semakin mantapnya kemandirian energi pada tahap ini diharapkan dapat tercapai dengan mantapnya desa mandiri energi, mantapnya infrastruktur energi, terwujudnya kehandalan pasokan energi, tingkat efisiensi pendayagunaan energi semakin baik, meningkatnya pengembangan energi alternatif, meningkatnya investasi swasta dalam pengembangan energi alternatif, dan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengusahaan energi.
Bidang Infrastruktur Wilayah. Arah pengembangan infrastruktur wilayah pada tahap ini adalah pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah, dan meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun, dengan tetap meningkatkan kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Pada tahap ini akan ditandai oleh mantapnya pengelolaan infrastruktur transportasi, berkembangnya sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport), terpenuhinya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, ha nda lnya pengendalian banjir dan kekeringan, optimal nya pengelolaan jaringan irigasi, terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan rumah susun bagi masyarakat perkotaan.
Pemantapan pengelolaan infrastruktur transportasi jalan ditandai dengan peningkatan kualitas dan kemantapan infrastruktur yang telah ada serta penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, melalui penyelesaian pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Ciawi-Sukabumi, ruas Sukabumi – Ciranjang, dan ruas Ciranjang – Padalarang, serta jalan tol dalam kota pada ruas Terusan Pasteur - Ujung  Berung – Cileunyi. Selain itu dilakukan pula pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Cileunyi-Nagreg-Ciamis. Adapun pada pemantapan pengelolaan infrastruktur transportasi laut, dila kukan melalui penyelesaian pengembangan Pelabuhan Internasional Arjuna di Kota Cirebon, Pelabuhan Pengumpan Gebang di Cirebon, Pelabuhan Pengumpan Muara Gembong dan Tarumajaya di Bekasi, Pelabuhan Perikanan Samudera Palabuhanratu, serta penyelesaian pembangunan Pela buhan Internasional Cilamaya di Karawang.
Dalam hal pengembangan transportasi jalan kereta api, dilakukan melalui penyelesaian revitalisasi jalur kereta api pada jalur Kiaracondong – Ciwidey, jalur Cicalengka – Tanjungsari – Kertajati, dan jalur Bandung – Sukabumi – Bogor. Sedangkan pada pengembangan infrastruktur transportasi udara, di lakukan melalui pembangunan tahap lanjutan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer Kertajati di Majalengka, serta penyelesaian pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Sekunder Husein Sastra Negara di Bandung, Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier Cakrabhuwana di Cirebon, dan Bandar Udara Nusawiru di Ciamis. Selain itu, pada tahap ini dilakukan penyelesaian persiapan dan pengembangan tahap awal Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier Kalijati di Subang, Bandar Udara Cibeureum di Tasikmalaya, serta Bandar Udara Atang Sanjaya di Bogor.
Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dilakukan melalui penyelesaian pembangunan Waduk Cipanas di Kabupaten Sumedang, Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang, Waduk Sukahurip, Waduk Cikembang, dan Waduk Leuwikeris di Kabupaten Ciamis, Waduk Citepus di Kabupaten Sukabumi, Waduk Santosa di Kabupaten Bandung, Waduk Cibatarua di Kabupaten Garut, serta waduk-waduk strategis lainnya; serta penyelesaian pembangunan DI strategis lainnya.
Sedangkan untuk pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan antara lain melalui pelaksanaan konsep Desa Punya Internet (Desa Pinter) tahun 2020, pelaksanaan konsep Jabar Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan.
Bidang Kependudukan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk pada tahapan ini diarahkan pada kemandirian keluarga, peningkatan kualitas data penduduk dan peningkatan persebaran penduduk yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidupnya, dan lebih memantapkan lagi program transmigrasi.
Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung lingkungan Jawa Barat, terus dijaga dan dipertahankan secara konsisten berbagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat. Berbagai upaya tersebut dicerminkan melalui, membudayanya perilaku ramah lingkungan di masyarakat, semakin mantapnya sistem pemantauan, penilaian dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, semakin terpeliharanya kualitas lingkungan terutama semakin membaiknya status mutu sungai-sungai dan waduk besar, fungsi kawasan lindung, kondisi 15 (lima belas) cekungan air bawah tanah, kualitas udara perkotaan, kondisi lahan bekas penambangan, bekas tempat pembuangan sampah, serta kualitas lahan pertanian dan perkebunan. Bertambahnya potensi dan cadangan sumberdaya alam dan terciptanya diversifikasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang ramah lingkungan. Menguatnya ketahanan masyarakat di kawasan resiko bencana, serta tertatanya kawasan rawan bencana.
Bidang Politik. Bidang Politik diarahkan pada membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah otonom di jawa Barat serta penguatan kerjasama antar institusi.
Bidang Hukum dan HAM. Pada Bidang Hukum diarahkan pada pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat, perwujudan harmonisasi produk hukum, pemantapan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.
Bidang Keamanan dan Ketertiban. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun psikis serta peningkatan dan pelayanan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Bidang Aparatur diarahkan pada penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayan serta mengembangkan budaya organisasi. Selain itu, dilakukan upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam pembangunan desa diarahkan pada pengembangan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing. Pada aspek pelayan publik diarahkan pada penyelenggaran pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel dibidang pajak daerah dan retribusi.
Bidang Keuangan Daerah. Pembangunan Bidang Keuangan Daerah akan terus diarahkan pada pemantapan upaya – upaya yang telah dilakukan pada RPJM sebelumnya dan peranan sektor swasta diharapkan semakin besar dalam berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bidang Tata Ruang. Pembangunan wilayah di seluruh pelosok Jawa Barat semakin merata karena telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya.
Melalui koordinasi penataan ruang pelaksanaan kegiatan pembangunan di Jawa Barat telah sesuai dengan rencana tata ruang dan keseimbangan lingkungan dapat terjaga bahkan dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terwujud. Hal ini ditandai dengan terpeliharanya alokasi ruang kawasan lindung, dan terjaminnya lahan untuk sawah, serta optimalnya alokasi ruang di kawasan perkotaan untuk tumbuh dan berkembangnya aktivitas perkotaan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Infrastruktur data spasial telah dapat digunakan dengan mantap dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang.
 5.2.5 RPJM Daerah Kelima (2023-2025)
RPJM Daerah kelima ditujukan untuk mencapai keunggulan Jawa Barat di segala bidang sehingga kesejahteraan masyarakat Jawa Barat memiliki sifat keberlanjutan dengan kecenderungan yang semakin lama semakin meningkat. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Jawa Barat memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dan pembangunan Jawa Barat relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lain. Kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional juga relatif lebih tinggi daripada daerah lain. Pada akhir tahapan ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 82,57 – 83,07.
Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan kelima ini adalah:
Bidang Pendidikan. Pemantapan pembangunan di bidang pendidikan yang diawali dengan rintisan Program Wajib Belajar dua Belas Tahun pada periode sebelumnya, pada periode ini dicanangkan untuk dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Upaya - upaya yang terus dilakukan dalam rangka pencanangan tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan tinggi melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi dari setiap kabupaten/kota.
Selain itu dilakukan upaya pengembangan lembaga pendidikan tinggi di kabupaten/kota yang berbasis keunggulan daerah dan berelevansi terhadap kebutuhan kerja.
Pada periode RPJM Daerah Kelima ini, peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD dilakukan melalui pemantapan lembaga PAUD sebagai media penyiapan menuju jenjang pendidikan dasar sembilan tahun, sesuai dengan standar yang berlaku.
Adapun pengembangan pendidikan menengah dan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah menengah kejuruan dan lembaga pendidikan tinggi bertaraf internasional yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global, yang didukung oleh pengembangan kurikulum internasional berbasis kompetensi.
Pada periode ini PKBM diarahkan sebagai pusat kegiatan masyarakat yang mengutamakan kemandirian, serta tetap diupayakan pemantapan pendidikan keterampilan dan penguasaan IPTEK bagi masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan upaya dukungan terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi, difokuskan pada pemantapan kerjasama pemerintah provinsi dan perguruan tinggi, melalui implementasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi pada berbagai aspek pembangunan, serta peningkatan peran serta sumber daya manusia perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan.
Bidang Kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan melalui peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) dan terwujudnya pemberian penghargaan dan sangsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.
Bidang Keagamaan. Pembangunan bidang keagamaan di Jawa Barat diprioritaskan pada upaya pemantapan Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan semakin mantapnya sikap hidup toleransi dan tenggang rasa yang harmonis sebagai modal dasar pembangunan serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidu pan.
Bidang Kebudayaan. Perhatian di bidang kebudayaan di Jawa Barat diprioritaskan pada upaya pemantapan Ketahanan Budaya Jawa Barat dalam kehidupan global. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan menjadikan budaya Jawa Barat, termasuk nilai­nilai luhur yang dikandungnya, sebagai bagian dari interaksi sosial masyarakat Jawa Barat dalam pergaulan masyarakat berskala regional, nasiona l maupun internasional.
Bidang Ketenagakerjaan. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan penerapan kurikulum yang terkait dengan dunia kerja dan kewirausahaan pada pendidikan formal. Pembudayaan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.
Bidang Pemuda dan Olah Raga. Pembangunan bidang pemuda dan olah raga pada periode terakhir RPJP Daerah diarahkan pada upaya mempertahankan kemandirian pemuda dan mendorong daya saing pemuda Jawa Barat di skala internasional baik dibidang politik, ekonomi, budaya serta IPTEK. Sedangkan pembangunan olahraga Jawa Barat diarahkan untuk tetap mempertahankan keunggulan olahraga Jawa Barat di tingkat nasional dan internasional, serta menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat Jawa Barat.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Tahapan terakhir RPJP Daerah Tahun 2005 – 2025, bidang pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.
Bidang Sosial, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan pengga lian potensi sumber kehidupan penyandang masalah keseja hteraan sosial.
Bidang IPTEK. Pembangunan bidang IPTEK diarahkan pada mempertahankan dan terus mengambangkan inovasi IPTEK serta pemantapan provinsi berbasis teknologi informasi sebagai rujukan nasional
Bidang Industri dan Perdagangan. Pada bidang industri dan perdagangan, diarahkan pada penguatan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan bahan baku terbaharukan, penanganan industri ramah lingkungan dan penguatan jaringan antar industri. Adapun pada sektor perdagangan, diarahkan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, pemberdayaan produk dalam negeri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang.
Bidang Pertanian dan Kelautan. Pembangunan bidang pertanian pada tahap ini harus sudah memasuki tahap pemenangan persaingan, baik nasional maupun global. Untuk itu diperlukan: (1) Penguatan keunggulan kompetitif, (2) Terpenuhinya konsumsi Provinsi Jawa Barat dan domestik, (3) Tingginya daya terima pasar internasional, dan (4) Nilai tambah ekspor yang tinggi. Kegiatan pertanian pada tahap ini dicirikan dengan komitmen yang tinggi terhadap tujuan memenangkan keunggulan kompetitif di pasaran ciri bisnis yang berorientasi pada efisiensi, kualitas, keamanan dan keberlanjutan.
Strategi pengembangan bisnis kelautan Jawa Barat pada tahap kelima diarahkan pada pengembangan perikanan komersial di Pantai Selatan dan Pantai Utara, pengembangan perikanan rekreasi, pengemba ngan usaha penunjang rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan (marine culture), pengembangan kota-kota pantai (coastal cities), pengembangan wisata kelautan dan pengembangan usaha eko-konservasi.
Bidang Kepariwisataan. Pada tahapan ini pariwisata diarahkan untuk keberlanjutan pariwisata, melalui pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan baik sumber daya wisata dan sumber daya pendukung pariwisata Jawa Barat. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pariwisata yang terintegrasi dengan lingkungan, alam, budaya, dan manusia. Pengembangan pariwisata harus mendukung upaya konservasi/preservasi, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan dukungan spesifik Daerah.
Bidang KUMKM. Tahap pembangunan jangka menengah ke lima pembangunan KUMKM melalui pemantapan KUMKM dengan peningkatan daya saing KUMKM, pengembangan struktur ekonomi KUMKM serta penyerapan tenaga kerja dan investasi.
Bidang Investasi Daerah. Pada tahap ini diarahkan pada penciptaan Jawa Barat sebagai daerah tujuan uutama investasi skala nasional dan internasional.
Bidang Energi. Dalam tahap akhir pembangunan jangka panjang maka kemantapan sektor energi yang sudah tercapai terus terjaga dan ditingkatkan sehingga pada tahapan ini adalah masa pemeliharaan pasokan energi, mantapnya desa mandiri energi, mantapnya kemampuan masyarakat dalam pembangunan energi.
Bidang Infrastruktur Wilayah. Tahap ini merupakan akumulasi dari tahapan sebelumnya, dimana arah pengembanganya adalah pemantapan infrastruktur wilayah yang telah terbangun, untuk mendukung pencapaian tujuan RPJPD berikutnya, dengan tetap memperhatikan kualitas kerjasama pemerintah dengan swasta dan masyarakat, sebagai stakeholder pembangunan. Pada tahap ini akan ditandai dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, berkembangnya sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport), mantapnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan, mantapnya pengendalian banjir dan kekeringan, tersedianya jaringan irigasi yang berkelanjutan, mantapnya pelayanan telekomunikasi, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat.
Tersedianya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi dilakukan melalui penyelesaian pembangunan jalan tol yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya termasuk pada ruas Cileunyi-Nagreg-Ciamis sebagai jalan tol antar kota, peningkatan kualitas dan kemantapan jaringan jalan, serta pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi laut dan jalan kereta api yang telah terbangun pada tahap sebelumnya. Sedangkan pada pengembangan infrastruktur transportasi udara, dilakukan penyelesaian pembangunan Bandar Udara Pusat Penyebaran Primer Kertajati di Majalengka, penyelesaian pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier Kalijati di Subang, Bandar Udara Cibeureum di Tasikmalaya, serta Bandar Udara Atang Sanjaya di Bogor, serta pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi udara yang telah terbangun sebelumnya.
Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dilakukan melalui Penyelesaian pembangunan Waduk Cipanas di Kabupaten Sumedang, Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang, Waduk Sukahurip, Waduk Cikembang, dan Waduk Leuwikeris di Kabupaten Ciamis, Waduk Citepus di Kabupaten Sukabumi, Waduk Santosa di Kabupaten Bandung, Waduk Cibatarua di Kabupaten Garut, serta waduk-waduk strategis lainnya; serta Penyelesaian pembangunan DI strategis lainnya.
Sedangkan untuk pemantapan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan antara lain melalui pemantapan pelaksanaan program Desa Punya Internet (Desa Pinter), peningkatan ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan.
Bidang Kependudukan. Pada periode kelima RPJP Daerah 2005 – 2025 ini, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk diarahkan untuk mewujudkan keluarga kecil dan berkualitas, peningkatan penggunaan data penduduk sebagai dasar acuan pembangunan dan memantapkan persebaran penduduk yang mandiri dan berkualitas.
Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Kemantapan daya dukung lingkungan Jawa Barat harus tetap terjaga secara konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestari tetap dilanjutkan melalui, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, memelihara fungsi dan kualitas infrastruktur alam, infrastruktur buatan, sarana dan prasarana lingkungan yang terbangun.
Bidang Politik. Pembangunan bidang politik diarahkan pada konsolidasi demokrasi sebagai pranata kehidupan bernegara, penataan dan penguatan daerah otonom serta kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola kepemerinta han.
Bidang Hukum dan HAM. Bidang Hukum diarahkan pada perwujudan fungsi hukum dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), perwujudan dan harmonisasi produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat serta memantapkan budaya hukum.
Bidang Keamanan dan Ketertiban. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan untuk memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari serta pengutan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia.
Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Bidang Aparatur diarahkan pada penguatan aparatur dalam fasilitasi dan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi anatara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha, pemantapan birokrasi pemerintahan dari sisi struktur dan budaya organiasasi, penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya serta pemantapan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di semua bidang. Dalam pembangunan desa diarahkan pada pemantapan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing.
Bidang Keuangan Daerah. Pembangunan Bidang Keuangan Daerah akan terus diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur, sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transpara nsi dan akuntabi litas publik.
Bidang Tata Ruang. Penataan ruang Jawa Barat telah dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah di Jawa Barat, sehingga tidak terdapat lagi daerah tertinggal di seluruh wilayah Jawa Barat. Seluruh masyarakat Jawa Barat telah menikmati sarana dan prasarana baik dasar maupun yang bersifat pelayanan wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan. Penyelenggaraan Penataan Ruang telah dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, di semua tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar