Label

Sabtu, 17 November 2012

PERENCANAAN WILAYAH KUNINGAN


BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan (kontinyu), berkelanjutan, sejak dari  tahap survei hingga tahap pengamatan.  Perencanaan fisik merupakan bagian atau alat orga­nisasi masyarakat dan pengawasan atau kontrol penggunaan sumber­daya lahan. Pada kenyataannya proses perencanaan merupakan kegiatan yang tidak pernah selesai, karena selalu memerlukan peninjauan  ualng atau pengkajian , guna memberikan  umpan balik  dalam proses evaluasi.  Dalam proses penentuan alternatif , pemilihan alter­natif dan evaluasi diperlukan analisis yang seksama. Analisis adalah uraian atau usaha mengetahui arti sutau keadaan. 
Data, informasi  atau keterangan mengenai suatu  keadaan diurai dan dikaji hubungannya satu sama lain, diselidiki kaitan  yang ada  antara yang satu dengan yang lainnya.  Analisis wilayah (region­al) ialah cara melihat berbagai faktor perkembangan dalam skala wilayah. Dalam hal analisis daerah, daerah dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang batasannya ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu tu­juan, sekala, dan proses.  Tujuan sangat besar pengaruhnya terhadap proses perencanaan. Pertanyaan untuk apakah? dan untuk Siapa dilakukan perencanaan ?, menunjukkan peranan "tujuan"  dalam perencanaan.  Pada setiap pembuatan perencanaan, perencana harus sudah mengetahui atau menetapkan tujuannya dan untuk siapa perencanaan dibuat.
Dalam konteks ini,  proses perencanaan dapat diartikan sebagai  suatu usaha  memak­simumkan segala sumberdaya yang ada pada suatu wilayah atau negara untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya. Untuk dapat menerapkan asas memaksimumkan manfaat segala sumberdaya dengan meminimumkan dana masyarakat, diperlukan kemampuan anali­sis atas kedua faktor yang tidak saling menenggang tersebut. Skala perencanaan mempunyai peranan penting pula.  Secara teori, perencana dapat mencakup seluruh dunia, atau lebih kecil ialah batas wilayah negara. Sebagai contoh, dapat dikemukakan perencanaan daerah aliran sungai yang menembus batas wilayah negara. Pada umumnya kita memepersoalkan perencanaan dalam skala nasion­al, wilayah dan setempat.  Setiap cita-cita dan tujuan suatu negara dituangkan dalam rencana /ran­cangan nasional yang kemudian dipecah-pecah ke dalam rancangan wilayah.  Dalam pelaksanaannya ke sasaran terakhir, rancangan wilayah diterjemahkan ke dalam rencana setempat.  Dari sini terlihat, rancangan daerah meuupakan jembatan antara rancangan nasional dan setempat. Faktor perencanaan lainnya ialah proses. Daerah maupun kota selalu berubah.  Keadaan sosial akan berubah, lambat atau cepat.  Bebagai perubahan ini tentu saja akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat, sehingga selanjutnya berpengaruh pula pada keadaan fisik daerah/kota.  Daerah atau kota yang mengalami urbanisasi besar, mengalami perubahan ekonomi dan fisik yang juga bergerak dengan cepat.  Pulau Jawa dan beberapa kota besar di Indonesia merupakan teladan yang bagus. 
Pola dan laju proses perkembangan masyarakat, ekonomi, plitik dan lainnya dapat dikaji untuk dijadikan  bahan pertimbangan pokok bagi penentuan kebijakan perencanaan. Kebijakan ini men­yangkut beberapa aspek penting. Selain menentukan Apa yang dikembangkan, juga harus menentukan Bagaimana, Kapan, Dan Berapa Besar pengembangannya.  Melihat pola dan laju perkembangan penduduk, seorang perencana kota misalnya akan dapat menentukan segala kebutuhan yang diperlukan pada 10 tahun mendatang. Hal ini sudah mencakup pertanyaan apa dan kapan.  Dalam perencanaan, hal tersebut belumlah cukup dan masih harus dilengkapi dengan pengetahuan "berapa besar" pengembangan yang sebenarnya dibutuh­kan , dan "bagaimana" mewujudkannya.   Berbagai kesulitan akan dihadapi dalam pekerjaan analisis, terutama yang menyangkut data, definisi daerah atau kota, penen­tuan batas daerah perencanaan dan lainnya.  Dalam pekerjaan analisis, seringkali dihadapi berbagai kesulitan atas ketersediaan data dan penentuan daerah perencanaan.




BAB II
PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Kuningan
A.    Sejarah Kab. Kuningan

Pertama kali diketahui Kerajaan Kuningan diperintah oleh seoran raja bernama Sang Pandawa atau Sang Wiragati. Raja ini memerintah sejaman dengan masa pemerintahan Sang Wretikandayun di Galuh (612-702 M). Sang Pandawa mempunyai putera wanita bernama Sangkari. Tahun 617 Sangkari menikah dengan Demunawan, putra Danghyang Guru Sempakwaja, seorang resiguru di Galunggung. Sangiyang Sempakwaja adalah petera tertua Wretikandayun, raja pertama Galuh. Demunawan inilah yang disebutkan dalam tradisi lisan masyarakat Kuningan memiliki ajian dangiang kuning dan menganut agama sanghiyang. Meskipun Kuningan merupakan kerajaan kecil, namun kedudukannya cukup kuat dan kekuatan militerna cukup tangguh. Hal itu terbukti dengan kekalahan yang diderita pasukan Sanjaya (raja galuh) ketika menyerang Kuningan. kedatangan Sanjaya beserta pasukannya atas permintaan Dangiyang Guru Sempakwaja, besan sang Pandawa dengan maksud untuk memberi pelajaran terhadap Sanjaya yang bersikap pongah dan merasa diri paling kuat. Sanjaya adalah cicit Sang Wretikandayun, melalui putranya Sang Mandiminyak yang menggantikannya sebagai raja galuh (703-710) dan cucunya Sang Sena yang menjadi raja berikutnya (710-717). Di Kerajaan Galuh terjadi konflik kepentingan, sehingga Resi Guru Sempakwaja mengambil keputusan. Diantaranya menempatkan Sang Pandawa menjadi guru haji (resiguru) di layuwatang (sekarang tempatnya di Desa Rajadanu Kecamatan Japara).
Sedangkan kedudukan kerajaan digantikan Demunawan dengan gelar Sanghiyangrang Kuku, tahun 723. Masa pemerintahan Rahyangtang Kuku, diberitakan bahwa ibu kota Kerajaan Kuningan ialah Saunggalah. Lokasinya diperkirakan berada di sekitar Kampung Salia, sekarang termasuk Desa Ciherang Kecamatan Nusaherang. Seluruh wilayahnya meliputi 13 wilayah diantaranya Galunggung, Layuwatang, Kajaron, Kalanggara, Pagerwesi, Rahasesa, Kahirupan, Sumanjajah, Pasugihan, Padurungan, Darongdong, Pegergunung, Muladarma dan Batutihang. Tahun 1163-1175, Kerajaan Saunggalah terungkap lagi setelah tidak ada catatan paska Demunawan. Saat itu tahta kerajaan dipegang oleh Rakean Dharmasiksa, anak dari Prabu Dharmakusumah (1157-1175) seorang raja Sunda yang berkedudukan di Kawali. Rakean Dharmasiksa memerintah Saunggalah menggantikan mertuanya, karena ia menikan dengan putri Saunggalah. Namun Rakean Dharmasiksa tidak lama kemudian menggantikan ayahnya yang wafat tahun 1175 sebagai raja Sunda. Sedangkan kerajaan Saunggalah digantikan puteranya yang bernama Ragasuci atau Rajaputra. Sebagai penguasa Saunggalah, Ragasuci dijuluki Rahyantang Saunggalah (1175-1298). Ia memeristri Dara Puspa, putri seorang raja Melayu.
Tahun 1298, Ragasuci diangkat menjadi Raja Sunda menggantikan ayahnya dengan gelar Prabu Ragasuci (1298-1304). Kedudukannya di Saunggalah digantikan puteranya bernama Citraganda. Pada masa kekuasaan Ragasuci, wilayah kekuasaannya bertambah meliputi Cipanglebakan, Geger Gadung, Geger Handiwung, dan Pasir Taritih di Muara Cipager Jampang.

Masa Keadipatian
Berdasarkan tradisi lisan, sekitar abad 15 Masehi di daerah Kuningan sekarang dikenal dua lokasi yang mempunyai kegiatan pemerintahan yaitu Luragung dan Kajene. Pusat pemerintahan Kajene terletak sekarang di Desa Sidapurna Kecamatan Kuningan. saat itu, Luragung dan Kajene bukan lagi sebuah kerajaan tapi merupakan buyut haden. Masa ini, dimulai dengan tampilnya tokoh Arya Kamuning, Ki Gedeng Luragung dan kemudian Sang Adipati Kuningan sebagai pemipun daerah Kajene, Luraugng dan kemudian Kuningan. Mereka secara bertahap di bawah kekuasaan Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Djati (salah satu dari sembilan wali, juga penguasa Cirebon). Tokoh Adipati Kuningan ada beberapa versi. Versi pertama Sang Adipati Kuningan itu adalah putera Ki Gedeng Luragung (unsur lama). Tetapi kemudian dipungut anak oleh Sunan Gunung Djati (unsur baru). Dia dititipkan oleh aya angkatnya kepada Arya Kamuning untuk dibesarkan dan dididik. Kemudian menggantikan kedudukan yang mendidiknya. Versi kedua, Sang Adipati Kuningan adalah putera Ratu Selawati, keturunan Prabu Siliwangi (unsur lama), dari pernikahannya dengan Syekh Maulanan Arifin (unsur baru). Disini jelas terjadi kearifan sejarah. Berdasarkan Buku Pangaeran Wangsakerta yang ditulis abad ke 17, Sang Adipati Kuningan yang berkelanjutan penjelasanya adalah berita yang menyebutkan tokoh ini dikaitkan dengan Ratu Selawati. Bahwa agama Islam menyebar ke Kuningan berkat upaya Syek Maulana Akbar atau Syek Bayanullah. Dia adalah adik Syekh Datuk Kahpi yang bermukim dan membuka pesantren di kaki bukit Amparan Jati (sekarang Cirebon). Syekh Maulana Akbar membukan pesantren pertama di Kuningan yaitu di Desa Sidapurna sekarang, ibu kota Kajene. Ia menikah dengan Nyi Wandansari, putri Surayana. Ada pun Surayana adalah putra Prabu Dewa Niskala atau Prabu Ningrat Kancana, Raja Sunda yang berkedudukan di Kawali (1475-1482) yang menggantikan kedudukan ayahnya Prabu Niskala Wastu Kancana atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi.
Dari pernikahan dengan Nyi Wandansari berputra Maulana Arifin yang kemudian menikah dengan Ratu Selawati. Ratu Selawati bersama kakak dan adiknya yaitu Bratawijaya dan Jayakarsa adalah cucu Prabu Maharaja Niskala Wastu Kancana atau Prabu Siliwangi. Bratawijaya kemudian memimpin di Kajene dengan gelar Arya Kamuning. Sedangkan Jayaraksa memimpin masyarakat Luragung dengan gelar Ki Gedeng Luragung. Mereka bertiga, yakni Ratu Selawati, Arya Kamuning (Bratawijaya), Ki Gedeng Luragung (Jayaraksa) diIslamkan oleh uwaknya yakni Pangeran Walangsungsang. Adapun Sang Adipati Kuningan yang sesungguhnya bernama Suranggajaya adalah anak dari Ki Gedeung Luragung (namun hal itu masih merupakan babad peteng atau masa kegelapan yang sampai saat ini tidak diketahui kebenarannya sesungguhnya anak siapa Sang Adipati Kuningan). Atas prakarsa Sunan Gunung Djati dan istrinya yang berdarah Cina Ong Tin Nio yang sedang berkunjung ke Luragung, Suranggajaya diangkat anak oleh mereka. Tetapi pemeliharaan dan pendidikannya dititipkan pada Arya Kamuning. Sedangkan Arya Kamuning sendiri dikabarkan tidak memiliki keturunan. Akhirnya Suranggajaya diangkat jadi adipati oleh Susuhunan Djati (Sunan Gunung Djati) menggantikan bapak asuhnya. Penobatan ini dilakukan pada tanggal 4 Syura (Muharam) Tahun 1498 Masehi. Penanggalan tesebut bertempatan dengan tanggal 1 September 1498 Masehi. Sejak tahun 1978, hari pelantikan Suranggajaya menjadi Adipati Kuningan itu ditetapkan sebagai Hari Jadi Kuningan sampai sekarang
Kabupaten Kuningan adalah salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Jawa Barat. Prioritas utama Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah menjadikan sektor pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan pada objek dan daya tarik wisata, serta penggalian objek wisata. Kabupaten Kuningan menjadikan sektor pariwisata ini sebagai andalan perekonomian daerah yang berbasiskan sumber daya alam, budaya yang lestari dan agamais.[1]
            Kabupaten Kuningan memiliki latar belakang sejarah yang unik dan panjang. Keberadaan komunitas manusia pertama yang terorganisasi dan menetap di wilayah Kabupaten Kuningan berlangsung pada 2500-1500 SM. Pada masa sejarah yang dicirikan olah adanya budaya tulisan, sistem kemasyarakatan paling awal yang ditemukan di Kabupaten Kuningan adalah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sang Pandawa atau Sang Wiragati pada Tahun 612-702 M dengan keyakinan resmi yang dianut Hindu. Perkembangan daerah dan masyarakat Kuningan selanjutnya ditandai oleh silih bergantinya pemerintahan lokal yang secara umum dapat dibagi ke dalam empat pembabakan besar, yaitu pada masa pemerintahan Hindu dan Islam, masa kolonial, dan masa setelah kemerdekaan.[2] Pada masa pemerintahan Hindu tercatat bahwa pada tahun 732 M, seorang tokoh masyarakat mendirikan kerajaan di wilayah Kuningan yang baru meliputi beberapa daerah pada waktu itu. Tahun tersebut menandai adanya pemerintahan resmi di wilayah Kuningan.[3]
Masa perkembangan Islam di Kabupaten Kuningan ditandai oleh upaya penyebaran Islam oleh Syarif Hidayatullah yang dilakukan pertama kali ke wilayah Luragung. Pada masa tersebut berlangsung momentum penting yaitu pengukuhan Pangeran Kuningan yang merupakan anak didik Syarif Hidayatullah, menjadi kepala pemerintahan Kuningan pada tanggal 1 September 1498 dengan gelar Pangeran Ariya Adipati Kuningan. Tanggal ini telah ditetapkan sebagai hari berdirinya Kuningan (hari jadi Kuningan) yang selalu diperingati setiap tahun sampai dengan sekarang.[4]
Masa kolonial diawali dengan munculnya pengaruh politik dan militer dari Belanda yang melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia. Dalam masa kolonial ini, kepemimpinan pemerintahan lokal-pribumi tetap dipertahankan dengan diposisikan di bawah kendali pemerintahan kolonial. Ketika Belanda masuk dan menjajah Indonesia, terjadi perubahan sistem pemerintahan, pada tahun 1809 pemerintah kolonial Belanda menghapus sistem raja (sultan). Abdi kerajaan dijadikan pegawai raja Belanda dengan pangkat bupati dan di bawah bupati ada Wedana yang tunduk pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Perubahan ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Kerajaan Kuningan dari tahun 1650-1800. Hal ini terkait dengan dimulainya periode kejayaan VOC di Pulau Jawa termasuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Daerah Kuningan dipecah menjadi beberapa kewedanan yang meliputi beberapa kecamatan.[5]
Setelah kemerdekaan terhitung semenjak rakyat Indonesia memproklamasirkan diri sebagai bangsa yang merdeka yaitu pada tahun 1945 terdapat dua versi kepemimpinan di Kabupaten Kuningan, karena Belanda belum mau melepaskan cengkramannya. Pada tahun 1946, Desa Ciwaru menjadi tempat pemerintahan sementara Karesidenan Cirebon dalam menghadapi Agresi ke I oleh Belanda yang telah menguasai Cirebon dan Kuningan.[6]
            Dari sisi peran terhadap wilayah di sekitarnya, sejarah sejak masa karajaan hingga masa kolonial menunjukkan bahwa Kuningan lebih banyak memainkan peran sebagai penyangga atau penyokong dari wilayah di sekitarnya, khususnya wilayah Cirebon. Pada masa tersebut, sokongan terutama berupa dukungan pertahanan militer dari ancaman ekspansi dari pemerintash wilayah lain. Selain itu sokongan yang diberikan juga berupa dukungan ekonomi terhadap wilayah induknya.[7]
Pada masa itu Kuningan merupakan wilayah yang difungsikan sebagai penyedia sumberdaya air untuk budidaya pertanian di wilayah utara dan sebagai penyedia jasa kenyaman lingkungan untuk peristirahatan. Sebagai wilayah dengan akar sejarah yang panjang serta telah mengembangkan identitas kemasyarakatan yang unik dan memiliki potensi yang memadai maka Kuningan ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Lingkungan Provinsi Jawa Barat.[8]
            Kabupaten Kuningan merupakan daerah agraris, dengan bentang alamnya yang berbukit dan berlereng. Bagian utara dan Barat Kabupaten Kuningan berhawa sejuk, makin ke timur dan ke selatan suhu udara cukup panas.[9] Banyak areal yang masih alami menjadikan Kabupaten Kuningan memiliki banyak tempat wisata  yang bernuansa alami sehingga dapat dikembangkan wisata yang berbasis alam, Kabupaten Kuningan juga memiliki tempat wisata budaya sejarah seperti bangunan bersejarah Gedung Perundingan Linggajati.[10]
Mengenai nama Linggajati terdapat berbagai versi. Dalam publikasi resmi dan media cetak di permulaan tahun-tahun revolusi, banyak yang menyebut desa ini dengan kata Linggarjati, sehingga pada waktu itu di berbagai surat kabar maupun majalah seringkali disebut adanya Perundingan Linggarjati. Gedung tempat digunakannya untuk perundingan dikenal sebagai Gedung Perundingan Linggarjati. Hal ini sampai sekarang belum ada kesatuan pendapat. Dalam publikasi maupun buku-buku sejarah ada yang memakai nama Linggarjati dan ada pula yang mempergunakan nama Linggajati.[11] Akan tetapi pemerintah Kabupaten Kuningan dan masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Linggajati.[12]



B. Lambang Daerah
Dengan modal semangat dinamis, konstruktif, sportif, semangat menegakkan keadilan, melenyapkan kebathilan, sanggup berjuang membangun dan bertaqwa kepada Allah SWT untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Visi Dan Misi

Visi

Terbangunnya perekonomian rakyat berbasis kemitraan dalam suasana tentram, agamis dan dinamis.
Misi
*
Mengembangkan usaha berbasis sumberdaya lokal
*
Meningkatkan sarana dan prasarana dasar untuk menunjang perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
*
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kemandirian masyarakat khususnya melalui peningkatan pendidikan, kesehatan serta pendayagunaan iptek
*
Memperkuat jejaring kerjasama (networking), kemitraan sinergis antar pelaku pembangunan dan promosi
*
Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, tata ruang dan lingkungan hidup
*
Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, demokratis dan profesional yang mengutamakan aspirasi dan pelayanan publik
*
Memperkuat persatuan, kesatuan dan memelihara keamanan, ketertiban serta pengembangan budaya dan kehidupan yang agamis

C. Letak dan Keadaan Geografis

Kabupaten Kuningan terletak pada titik koordinat 108° 23' - 108° 47' Bujur Timur dan 6° 47' - 7° 12' Lintang Selatan. Sedangkan ibu kotanya terletak pada titik koordinat 6° 45' - 7° 50' Lintang Selatan dan 105° 20' - 108° 40' Bujur Timur. Dilihat dari posisi geografisnya terletak di bagian timur Jawa Barat berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan kota Cirebon dengan wilayah Priangan Timur dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung-Majalengka dengan Jawa Tengah, Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 361 desa dan 15 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kuningan. Untuk menjalankan suatu pemerintahan, maka Kabupaten Kuningan juga mempunyai suatu lembaga Pemerintahan Daerah (Pemda) yang berfungsi untuk mengurus segala kelengkapan/urusan daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan Undang-undang. Secara administratif berbatasan dengan:
a.    Sebelah Utara         : Kabupaten Cirebon
b.   Sebelah Timur         : Kabupaten Brebes (Jawa Tengah)
c.    Sebelah Selatan      : Kabupaten Ciamis dan Cilacap (Jawa  Tengah)
d.   Sebelah Barat         : Kabupaten Majalengka
D. Struktur Organisasi Kabupaten Kuningan
Untuk menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, maka diperlukan sejumlah orang dalam menjalankan pemerintahan itu sendiri, karena tidak mungkin pemerintahan itu dapat berjalan tanpa adanya aparatur pemerintah sebagai pelaksanan dari pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah. Menurut Peraturan Bupati Kuningan No 31 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah terdiri atas :
A.     Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pelayanan administratif serta melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya.
Fungsinya :
a)      Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah
b)      Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah
c)      Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
d)     Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah, dan
e)      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugasnya :
a)      Mengoordinasikan program dan langkah-langkah kerja Sekretariat Daerah
b)      Menyusun rencana strategis, program kerja serta laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah
c)      Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan kebijakan pemerintah daerah
d)     Mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran daerah
e)      Mengarahkan perangkat daerah dalam perumusan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah
f)       Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah
g)      Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
h)      Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan daerah
i)        Melaksanakan pembinaan aparatur pemerintah daerah
j)        Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah
k)      Mengarahkan penyebaran peraturan, prosedur atau pedoman yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah
l)        Mengarahkan pelaksanaan pelayanan teknis administratif  kepada Bupati seluruh perangkat Daerah
m)    Melaksanakan fungsi Sekretaris Muspida
n)      Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Bupati
o)      Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan lebih lanjut
p)      Melaporkan hasil pelaksaan tugas kepada Bupati
q)      Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
B.     Asisten Pemerintahan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan mengordinasikan penyelenggaraan tata pemerintahan, perumusan produk hukum daerah, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
Fungsinya :
a)      Pelaksanaan pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tata pemerintahan.
b)      Pelaksanaan pembinaan dan pengordinasian perumusan produk hukum daerah
c)      Pelaksanaan pembinaan dan pengordinasian hubungan masyarakat dan hubungan antar antar lembaga.
Tugasnya :
a)      Memimpin, mengordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan, hukum, dan kehumasan
b)      Mengkoordinasikan penyusunan program dan langkah-langkah kerja di lingkungan Asisten Pemerintahan
c)      Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran di lingkup Asisten Pemerintahan
d)     Mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Asisten Pemerintahan
e)      Mengoordinasikan penyusunan dan penyebarluasan produk hukum
f)       Mengoordinasikan dan membina pelaksanaan tata pemerintahan serta pelaksanaan otonomi daerah
g)      Mengordinasikan pelaksaan kerjasama antar daerah
h)      Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan
i)        Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Otonomi Desa
j)        Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pertanahan
k)      Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga
l)        Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Asisten Pemerintahan
m)    Membina dan memotivasi pegawai serta memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungan Asisten Pemerintahan
n)      Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah
o)      Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. 
              Adapun bagian dari asisten pemerintah meliputi :
1)      Bagian Tata Pemerintahan, mempunyai tugas pokok melaksanakan program, pembinaan, penyusunan kebijaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan tata kota serta pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
1.      Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
2.      Sub Bagian Pertanahan dan Tata Kota
3.      Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Fungsi :
a)      Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah umum dan otonomi daerah
b)      Pelaksaaan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pertanahan dan tata kota
c)      Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
Tugasnya :
a)      Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bagian Tata Pemerintahan
b)      Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan, dan tata kota serta penyelengaraan pemerintahan desa dan kelurahan
c)      Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
d)     Mengordinasikan pelaksanaan penataan wilayah.
e)      Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kerjasama antar daerah
f)       Mengordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan
g)      Mengordinasikan dan melaksanakan penataan perkotaan
h)      Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
i)        Menordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
j)        Melaksanakan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum
k)      Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan administrasi kependudukan
l)        Membuat usulan anggaran kegiatan Bagian Tata Pemerintahan
m)    Memberi petunuj dalam rangka pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian maupun pelaksana di Bagian Tata pemerintahan
n)      Membina dan memotivasi bawahan/pegawai serta memelihara terus menerus kemampuan berpestasi pegawai di Bagian Tata Pemerintahan dalam rangka peningkatan produktivitas pegawai dan pengembangan karier pegawai
o)      Mengevaluasi hasil kerja Sub Bagian sesuai program dan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan
p)      Memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten Pemerintahan untuk bahan kebijakan lebih lanjut
q)      Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Pemerintahan
r)       Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan.

2)         Bagian Hukum, Mempunyai tugas pokok melaksanakan program dan mengordinasika penyusunan, penetapan, dan evaluasi peraturan pembangunan, pemberian dan koordinasi bantuan hukum dan hak asasi manusia, mendokumentasikan produk hukum serta penyuluhan hukum.
1.      Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
2.      Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
3.      Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
Fungsinya :
a)      Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan
b)      Pelaksanaan evaluasi produk hokum
c)      Pelaksanaan pemberian dan koordinasi bantuan hokum dan hak asasi manusia
d)     Pelaksanaan dokumentasi produk hokum
e)      Pelaksanaan penyuluhan hokum
Tugasnya :
a)      Menyusun program dan langkah-langkah kerja Bagian Hukum
b)      Mengoreksi dan menyempyrnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hokum dan HAM, dokumentasi hokum dan penyuluhan hokum
c)      Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hokum dan HAM, dokumentasi hokum dan penyuluhan hokum
d)     Menyelengarakan bantuan hokum kepada semua unsure Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas
e)      Menelaah, memantau peraturan perundang-undangan dan perjanjian antara pemerintahan Daerah dengan pihak lain serta mengevaluasi produk hokum yang telah di tetapkan.
3)      Bagian Hubungan Masyarakat
1.         Sub Bagian Analisis Informasi
2.         Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi
3.         Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
C. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
1)      Bagian Perekonomian
1.        Sub Bagian Pengembangan Potensi dan Investasi Daerah
2.        Sub Bagian Sarana Perekonomian
3.        Sub Bagian Produksi Daerah
2)      Bagian Pembangunan
1.       Sub Bagian Penyusunan Program
2.       Sub Bagian Pengendalian Program
3.       Sub Bagian Analisis, Evaluasi, dan pelaporan
3)      Bagian Kesejahteraan Rakyat
1.       Sub Bagian Agama
2.      Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.      Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
D. Asisten Administrasi
1)      Bagian Umum
1.      Sub Bagian Tata Usaha
2.      Sub Bagian Rumah Tangga
3.      Sub Bagian Protokol
2)      Bagian Keuangan
1.      Sub Bagian Pebedaharaan
2.      Sub Bagian Pembukuan, Vertifikasi dan Akuntasi
3.      Sub Bagian Belanja Pegawai
3)      Bagian Perlengkapan
1.      Sub Bagian Analisis Kebutuhan
2.      Sub Bagian Pengadaan
3.      Sub Bagian Distribusi dan Penataan Asset
4)      Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
1.      Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan
2.      Sub Bagian Tatalaksana
Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
E. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas dan Kepegawaian Kabupaten Kuningan
Dinas – Dinas Kabupaten Kuningan

                                                  Daftar Dinas/Badan/Kantor      


NO.
DINAS / BADAN / KANTOR
1
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan RE Martadinata No.562 Kuningan Telp.(0232)-871882
Sekretaris Dewan
:
H. M.Ridwan Setiawan, SH., M.Si.



2
Inspektorat Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan RE Martadinata No 97 Kuningan. Telp.(0232)-871052
Inspektur
:
Drs.H. Yosep Setiawan, M.Si.



3
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Perjuangan No.97 Kuningan. Telp.(0232)-871052
Kepala Badan
:
Drs. H. Adjang Supardi



4
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan RE Martadinata No.97 kuningan. Telp.(0232)-873969
Kepala Badan
:
dr. H. Sarjono, M.Kes.



5
Badan Pengelolaaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan RE Martadinata No.256 Kuningan. Telp.(0232)-873680
Kepala Badan
:
Drs. H. Atik Suherman, M.Si.



6
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Perjuangan No.56 Kuningan. Telp.(0232)-871502
Kepala Badan
:
Drs.Ir.H.Durachman, MM.



7
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Siliwangi No.88 Kuningan Telp. (0232)-871863
Website
;
Kepala Badan
:
H. Yeddi Ch Syarief, SH., MH.



8
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan RE Martadinata No.97 Kuningan Telp. (0232)-871788
Kepala Badan
:
H. Mulyana Nurhakim, S.Sos., M.Si.



9
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Raya Windujanten No.3 Kuningan. Telp. (0232)-874559
Kepala Badan
:
Ir. H. Dodi Durochmatudin, MP.



10
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Aria Kemuning No.1 Kuningan. Telp.(0232)-888
Website
;
Kepala Badan
:
Drs. H. Aang Karim



11
Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Jenderal Sudirman No.23 Kuningan. Telp. (0232)-871885
Direktur
:
dr. H. Mochammad Afif Kosasih, M.Kes.



12
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Aruji Kartawinata No.15 Kuningan. Telp (0232)-871046
Website
;
Kepala Dinas
:
Drs. Asep Muharam



13
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan RE Martadinata No.528 Kuningan Telp. (0232)-871067
Kepala Dinas
:
Drs. H. Lili Suherli, M.Si.



14
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan RE Martadinata No.97 kuningan. Telp.(0232)-873969
Kepala Dinas
:
Drs. H. Yuyun Nasrudin, M.Pd.



15
Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan RE Martadinata No. 529 Kuningan Telp. (0232)-876176
Kepala Dinas
:
Drs. Kukuh Taufikul Malik, MM.



16
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Raya Sukamulya Cigugur Kuningan. Telp.(0232)-871620
Kepala Dinas
:
Drs. H. Dadang Supardan, M.Si.



17
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Raya Windujanten No.3 Kuningan. Telp. (0232)-874559
Kepala Dinas
:
Ir. H. Imam Sungkawa, MM.



18
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Perjuangan No.66 Kuningan. Telp.(0232)-872548
Kepala Dinas
:
Ir. Dendie Warsita



19
Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Raya Cirendang No.56 Kuningan. Telp.(0232)-871147
Kepala Dinas
:
Drs. Sadil Damini Dj



20
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Aruji Kartawinata No.23 Kuningan. Telp (0232)-871854
Kepala Dinas
:
H. Bambang T Margono, SH., MM.



21
Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Aruji Kartawinata No.27 Kuningan. Telp (0232)-877149
Kepala Dinas
:
drg. H. Kadaryanto, MM., MARS.



22
Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Siliwangi No.88 Kuningan Telp. (0232)-871062
Kepala Dinas
:
Drs. Didi Suhendi



23
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Raya Cilowa, Cirendang Kuningan. Telp.(0232)-871387
Kepala Dinas
:
Nana Sugiana, SE., M.Si.



24
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Aruji Kartawinata No.2 Kuningan. Telp (0232)-871886
Kepala Dinas
:
Ir.Triastami



25
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Raya Kasturi, Kel. Cirendang - Kuningan. Telp.(0232)-871667
Kepala Dinas
:
Drs. H. Yayan Sofyan, MM.



26
Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan RE Martadinata No.97. Kuningan Telp. (0232)-871047
Kepala Dinas
:
Drs. H. Enay Sunaryo, MM.



27
Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Ir. H. Djuanda, Lapang Randu, Kuningan. Telp.(0232)-871046
Kepala Kantor
:
Drs. Russamsi Martomidjojo, M.Ed.



28
Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan RE Martadinata Kuningan
Kepala Kantor
:
Hj. Cucu Susilowati, S.Sos.



29
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan
Alamat
:
Jalan Siliwangi No.88 Kuningan Telp. (0232)-871261
Kepala Satuan
:
Indra Purwantoro, BA.



BAB III
MEKANISME PERENCANAAN KAB. KUNINGAN

A.    Dasar Hukum Perencanaan
a.1. Dasar Hukum Perencanaan Tingkat di Pusat
Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan penataan ruang. Konsep dasar hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 aliniea ke-4, yang menyatakan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”. Selanjutnya, dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.  Ketentuan tersebut memberikan “hak penguasaan kepada Negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.” Kalimat tersebut mengandung makna, Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki. Untuk dapat mewujudkan tujuan Negara tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti Negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tersebut dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah.    
Apabila kita cermati secara seksama, kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh Negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka dalam pemanfaatannya harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya perusakan dalam lingkungan hidup. Upaya perencanaan pelaksanaan tata ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan Negara atas dasar sumber daya alam, melekat di dalam kewajiban Negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya, dalam mengomentari konsep Roscoe Pound, Mochtar Koesoemaatmadja mengemukakan bahwa hukum haruslah menjadi sarana pembangunan. Disini berarti hukum harus mendorong proses modernisasi. Artinya bahwa hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Sejalan dengan fungsi tersebut, maka pembentuk undang-undang mengenai penataan ruang. Untuk lebih mengoptimalisasikan konsep penataan ruang, maka peraturan perundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pihak pemerintah, dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang.
a.2. Dasar Hukum Perencanaan di Tingkat Provinsi
            Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
            Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk memungkinkan Daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di samping untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap Masyarakat dan pelaksanaan Pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang nyata dan bertanggungjawab sebagaimana telah digariskan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, kepada Daerah diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan urusan Pemerintahan sebagai urusan Rumah Tangga Daerah. Wewenang dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 adalah merupakan kewenangan Daerah. Bahwa sejak Tahun 1972 di Jawa Barat untuk menangani Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 43/XVII/Dirt/Pem/SK/72 tertanggal 6 Maret 1972 telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tujuan agar Pembangunan yang dilaksanakan di Jawa Barat dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi yang ditangani secara khusus oleh suatu Badan Perencanaan walaupun pada saat tersebut belum ada landasan hukum yang mengatur masalah tersebut.
            Bahwa dengan meningkatnya perkembangan Pembangunan di Daerah Tingkat I kemudia Pemerintah Pusat dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tanggal 18 Maret 1974, yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 tanggal 29 Maret 1980 telah menetapkan Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu suatu Badan yang menangani secara khusus perihal Perencanaan Pembangunan di Daerah. Agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perencanaan dapat melaksanakan tujuannya dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai sasaran yang dikehendaki baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu segera disempurnakan kedudukan hukumnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 dalam bentuk Peraturan Daerah.
a.3. Dasar Hukum Perencanaan di Tingkat Kab./Kota
   Penyelenggaraan pembangunan selama lebih kurang lima Pelita menunjukan perkembangan dan pertumbuhan yang cukup berarti, sampai datangnya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, berlanjut menjadi krisis ekonomi yang puncaknya terjadi pada tahun 1998, kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi dalam waktu yang cukup lama. Selama kurun waktu hampir lima tahun sejak terjadinya krisis moneter telah terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan. Beberapa perubahan diantaranya: pergantian Presiden pada tahun 1998, 1999 dan 2001, perubahan sistem kepartaian dari 3 partai menjadi 48 partai politik, perubahan sistem pemerintahan Daerah yang menganut azas sentralisasi, disentralisasi dan tugas pembantun berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, menjadi disentralisasi dengan otonomi yang lebih luas berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan lain-lain. Krisis ekonomi yang terjadi secara nasional berdampak negatif kepada hampir seluruh daerah di tanah air. Di Daerah telah menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran meningkat drastis, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 mencapai angka terendah sampai (negatif) 5,3 %, kondisi prasarana umum banyak yang rusak karena terbatasnya kemampuan keuangan untuk memelihara, apalagi untuk membangun baru. Upaya untuk mengatasi berbagai krisis serta bangkit dari keterpurukan dilakukan dengan reformasi di segala bidang. Langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pembangunan kembali dirancang dan dilakukan dengan paradigma baru, yang berbasis pada kondisi dan potensi Daerah serta lebih berorientasi pada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Setelah melaksanakan berbagai program, baik yang diluncurkan oleh pemerintah pusat maupun hasil upaya Daerah sendiri, kondisi Daerah secara berangsur- angsur mulai menunjukan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir mulai menunjukan perkembangan yang positif, angka pengangguran berkurang, angka kemiskinan secara relatif terus berkurang, sarana dan prasarana terus diperbaiki dan membangun baru seiring dengan meningkatnya kemampuan keuangan Daerah, suasana kehidupan sosial dan politik masyarakatpun cukup kondusif untuk melanjutkan pembangunan. Agar pembangunan kedepan lebih terarah, perlu konsep perencanaan jangka panjang yang memperhatikan berbagai aspek, baik sosial budaya, politik, hukum, maupun aspek ekonomi yang memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, berpihak kepada rakyat,serta pembangunan pedesaan yang berbasis pertanian, industri kecil dan menengah, memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan sesuai dengn potensi yang dimiliki agar dapat diwujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin sesuai dengan yang dicita-citakan. Perencanaan jangka panjang yang meliputi kurun waktu 5 tahun, dituangkan dalam bentuk Pola Dasar Pembangunan Daerah. Dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun menuju masyara­kat yang adil dan makmur, pencapaian tujuan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari perencanaan, yaitu program tindakan yang menuju ke kesejahteraan masyarakat. Ukuran kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran relatif dan sangat sukar didefinisikan.  Kesejahteraan itu sendiri dibentuk oleh berbagai faktor yang kait mengkait yang dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam membentuk  suatu sistem.  Perencanaan merusaha merubah salah satu atau beberapa faktor  dalam sistem tersebut, yang diharapkan dapat menimbulkan  suatu rangkaian akibat yang merubah faktor lainnya dalam sistem tersebut secara positif. Dalam usaha pembangunan masyarakat, pemerintah dan masyarakat itu sendiri  dihadapkan kepada berbagai  keterbatasan yang mengurangi kebebasan gerak usaha usaha pencapaian tujuan.  Bersamaan dengan segala keterbatasan tersebut, terkandung hasrat mencapai hasil yang sebesar-besarnya untuk memenuhi segala kebutuhan sebagai ukuran kesejahteraan. Dari kedua hal yang tidak saling menenggang inilah, perlu disusun suatu rencana agar usaha pencapaian tujuan dapat berjalan  efektif dan efisien. Hasil yang dicapai dari usaha menggunakan kemampuan maksimum dengan hasil sebesatr-besarnya yang mungkin diperoleh, disebut "usaha optimum". Perencanaan merupakan proyeksi masa depan. Segala tindakan untuk tujuan masa depan jelas mempunyai hubungan  erat dengan apa yang dimiliki sekarang. Tidakan tersebut di atas disadari oleh pemik­iran pragmatis rasional untuk sutau kurun waktu tertentu.  Perencanaan mendasari pembangunan, karena pembangunan berarti perencanaan dan pelaksanaan. Pembangunan dapat pula diartikan sebagai usaha merubah nilai suatu keadaan  ke keadaan lain yang mempunyai mutu yang lebih baik. Perencanaan dimaksudkan untuk waktu yang akan datang, sehingga setiap perencanaan harus dapat memperkirakan berbagai situasi yang akan terjadi di kemudian hari.  Dengan demikian, tidak saja tujuan yang dirumuskan, tetapi juga penelaahan situasi yang cukup tepat harus merupakan indikator utama. Selain dihadapkan kepada beberapa hal yang harus diramalkan, perencanaan dihadap­kan pula kepada pemilihan tidakan yang diperhitungkan mempunyai akibat potimum. Hal-hal ini mengakibatkan pentingnya dilaukan analisis  data dasar dan berbagai keterangan masa lalu, sehingga tujuan perencanaan dapat diharapkan tercapai.  Dengan analisis dapat pula diketahui dan dinilai potensi dan masalah yang diha­dapi, sehingga dengan demikian dapat dipilih serangkaian alter­natif tindakan guna memecahkan masalah yang dihadapi tersebut. Disamping itu dapat diperhitungkan akibat berantai yang akan terjadi karena pelaksanaan suatu tindakan. 
BAB IV
KESIMPULAN & SARAN

A.    Kesimpulan
                   Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan (kontinyu), berkelanjutan, sejak dari  tahap survei hingga tahap pengamatan.  Perencanaan fisik merupakan bagian atau alat orga­nisasi masyarakat dan pengawasan atau kontrol penggunaan sumber­daya lahan. Pada kenyataannya proses perencanaan merupakan kegiatan yang tidak pernah selesai, karena selalu memerlukan peninjauan  ualng atau pengkajian , guna memberikan  umpan balik  dalam proses evaluasi.  Dalam proses penentuan alternatif , pemilihan alter­natif dan evaluasi diperlukan analisis yang seksama. Analisis adalah uraian atau usaha mengetahui arti sutau keadaan Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan ruang wilayah tercakup dalam kegiatan perencanaa tata ruang, sedangkan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah (terutama aktivitas ekonomi) tercakup dalam kegiatan perencanaan pembangunan wilayah, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.  Perencanaan wilayah sebaga langkah dalam menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari. Pada akhirnya, menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta. Konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehateraan masyarakat. Pengaruh globalisasi, pasar bebas dan regionalisasi menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika spasial, sosial, dan ekonomi antarnegara, antardaerah (kota/kabupaten), kecamatan hingga perdesaan. Tujuan utama dari perencanaan wilayah adalah untuk menentukan rencana aksi dalam pengembangan wilayah. Meskipun kebijakan pengembangan wilayah ini merupakan bagianterintegrasi dalam perencanaan, namun proposal rencana pengembangan ini selalu menjadihal yang kontroversial bagi satu atau banyak pihak dalam komunitas masyarakat yangwilayahnya akan dikembangkan. Pada akhirnya, kebijakan perencanaan ini akan menjadi bagian dari keputusan pemerintah, yang tentunya harus tetap berpihak pada kepentinganmasyarakatnya.
B.     Saran
     Penyelenggaraan pembangunan selama lebih kurang lima Pelita menunjukan perkembangan dan pertumbuhan yang cukup berarti, sampai datangnya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, berlanjut menjadi krisis ekonomi yang puncaknya terjadi pada tahun 1998, kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi dalam waktu yang cukup lama. Upaya untuk mengatasi berbagai krisis serta bangkit dari keterpurukan dilakukan dengan reformasi di segala bidang. Langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pembangunan kembali dirancang dan dilakukan dengan paradigma baru, yang berbasis pada kondisi dan potensi Daerah serta lebih berorientasi pada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Setelah melaksanakan berbagai program, baik yang diluncurkan oleh pemerintah pusat maupun hasil upaya Daerah sendiri, kondisi Daerah secara berangsur- angsur mulai menunjukan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir mulai menunjukan perkembangan yang positif, angka pengangguran berkurang, angka kemiskinan secara relatif terus berkurang, sarana dan prasarana terus diperbaiki dan membangun baru seiring dengan meningkatnya kemampuan keuangan Daerah, suasana kehidupan sosial dan politik masyarakatpun cukup kondusif untuk melanjutkan pembangunan.
Agar pembangunan kedepan lebih terarah, perlu konsep perencanaan jangka panjang yang memperhatikan berbagai aspek, baik sosial budaya, politik, hukum, maupun aspek ekonomi yang memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, berpihak kepada rakyat,serta pembangunan pedesaan yang berbasis pertanian, industri kecil dan menengah, memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan sesuai dengn potensi yang dimiliki agar dapat diwujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin sesuai dengan yang dicita-citakan. Perencanaan jangka panjang yang meliputi kurun waktu 5 tahun, dituangkan dalam bentuk Pola Dasar Pembangunan Daerah.
 







[1]Azrul Reza Rifqi Amiruddin, loc. cit.,
[2]Azrul Reza Rifqi Amiruddin, op. cit., hlm. 3. 
                                                                                                       
[3]Dading Abiding Anwar, Kuningan dalam Kenangan Remaja-Pemuda dari Masa ke Masa (Jakarta: Pustaka Nawaitu 2008), hlm. 28.

[4]Ibid.,
[5]Dading Abiding Anwar, op.  cit., hlm. 29

[6]Ibid., hlm. 31.

[7]Dading Abiding Anwar, loc. cit.,
[8] Azrul Reza Rifqi Amiruddin, op. cit., hlm. 4.

[9]Deddy. D Sudrajajat dkk, Peningkatan Kinerja Data dan Informasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat (Laporan Observasi Lapangan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Diklat Kepempinan Tingkat III Angkatan I, 2003), hlm.  1-2.

[10]Ibid.,
[11]Solichin Salam, Arti Linggajati dalam Sejarah (Jakarta: Gema Salam, 1992), hlm. 23.

[12]Wawancara dengan Dani Kurnia,

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar