Label

Sabtu, 17 November 2012

PERANAN MEDIASI YANG DILAKSANAKAN OLEH PENGADILAN NEGERI (PN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (STUDI KASUS BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN NO. 236/PDT.G/2008.JKT.TIM)


DAFTAR ISI
LEMBER PERSETUJUAN
LEMBER PENGESAHAN
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
HALAMAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I        PENDAHULUAN
A.    Latar belakang masalah
B.     Rumusan masalah
C.     Tujuan dan kegunaan penelitian
D.    Metode penelitian
E.     Sistematika penulisan
BAB II       TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI
A.    Pengertian mediasi dan pembedaannya dengan arbitrase dan pengadilan
B.     Aspek Hukum Mediasi
C.     Fungsi mediator
D.    Tahap-tahap mediasi
E.     Eksekusi kesepakatan mediasi
BAB III     HAL POKOK DALAM SENGKETA PERDATA DAN ALTERNATIVE PENYELESAIANNYA 
A.    Latar belakang terjadinya sengketa perdata
B.     Alternative penyelesaian sengekta perdata
C.     Mediasi sebagai pilihan dalam sengketa perdata
D.    Keuntungan dan kelemahan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata
E.     Kekuatan hukum akta perdamaian dalam mediasi
BAB IV     PERANAN MEDIASI YANG DILAKSANAKAN OLEH PENGADILAN NEGERI (PN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (STUDI KASUS BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN NO. 236/PDT.G/2008.JKT.TIM)
A.    Kasus posisi
B.     Analisis kasus
BAB V       PENUTUP
A.    Kesimpulan
B.     Saran
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah
Perkembangan hukum, senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga hukum mampu menjalankan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sekaligus memberikan rasa kepastian, keadilan dan manfaat.
Secara teori mungkin masih benar pandangan, bahwa dalam negara hukum yang tunduk pada the rule of law, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berperan:
a.       Sebagai katup penekan (pressure valve) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat,
b.      Oleh karma itu, peradilan masih tetap relevan sebagai the last resort atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and' Justice).

Akan tetapi, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat, mempertontonkan system peradilan yang tidak efektif (ineffective) dan tidak efisien (inefficient). Penyelesaian suatu perkara memakan waktu bertahun-tahun, proses bertele-tele, yang dililit lingkaran upaya hukum yang tidak berujung dengan kepastian hukum. Mulai dari tingkat pertama, banding, dan kasasi, serta peninjauan kembali. Setelah putusan berkekuatan hukum, eksekusi dibenturkan kagi dengan upaya verzet dalam bentuk partai verzet dan darden verzet. Pendek kata, tidak ada ujung kesudahannya. Memasuki gelanggang forum pengadilan, tidak ubahnya mengembara dan mengadu nasib di hutan belantara (adventure unto the unknown). Padahal, masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistic atau informal procedure and can be put into motion quickly.[1] Sesuai dengan asas peradilan yang cepat, ringan, biaya murah.
Akan tetapi, sampai saat ini manusia di Negara manapun belum mampu mencipta dan mendesain sistem peradilan yang efektif dan efisien. Ternyata, mendesain sistem peradilan yang seperti itu tidaklah gampang. Telampau banyak aspek yang saling bertabrakan dan terlampau berbagai kepentingan yang harus dilindungi. Sedangkan pada sisi lain, kepentingan itu bertentangan antara yang situ dengan yang lain.
Dalam hal tersebut diatas, Kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (winning or losing). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (win-win solution). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi Hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. Akibatnya, keberadaan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG dalam hukum acara, tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati.
Tidak berperan sama sekali sebagai landasan hukum menyelesaikan perkara melalui perdamaian. Ada yang berpendapat, kemandulan itu bukan semata-mata disebabkan faktor kurangnya kemampuan, kecakapan dan dedikasi hakim, tetapi lebih didominasi motivasi dan peran advokat atau kuasa hukum. Mereka lebih cenderung mengarahkan proses litigasi bedalaii terns mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai peninjauan kembali, demi mengejar professional fee yang besar dan berlanjut. Namun terlepas dari pendapat itu, Mahkamah Agung sendiri mensinyalir adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan Pasal 130 HIR untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.
Pada umumnya sikap dan perilaku hakim menerapkan Pasal 130 HIR, hanya bersifat formalitas. Kalau begitu, kemandulan peradilan menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian bukan karena distorsi pihak advokat atau kuasa hukum, tetapi melekat pada diri para hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas daripada panggilan dedikasi seruan moral sesuai dengan ungkapan yang menyatakan : keadilan yang hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui perdamaian.
Memperhatikan keadaan yang jelas diatas, Mahkamah Agung terpanggil untuk lebih memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Sistem ini hampir sama dengan bentuk koneksitas peradilan dengan mediasi atau court connected mediation yang dikembangkan di berbagai negara.[2]
Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa non litigasi berkembang di berbagai negara, antara lain di: Amerika Serikat, Srilanka, Philippine, China, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Singapura, Australia; dan Indonesia.[3]

Amerika Serikat
Kedudukan dan keberadaan mediasi di Amerika. Serikat sebagai lembaga penyelesaian sengketa telah didukung secara formal oleh hukum positif, berupa Dispute Resolution Act yang dikeluarkan pada seat pemerintahan presiders Jimmy Carter pada tanggal 12 Februari 1980. Berbagai macam jenis sengketa dapat dimediasikan, baik jenis sengketa yang bersifat umum maupun jenis sengketa yang bersifat khusus, seperti sengketa perceraian dan sengketa bisnis.





Srilanka
Pada tahun 1988 di Srilanka diundangkan Mediation Boards Act Nomor 72 yang meletakkan pengawasan terhadap, para penyedia jasa dibawah komisi khusus yang ditunjuk oleh Presiders, yaitu Komisi Badan Mediasi (Mediation Boards Commission). Komisi ini terdiri atas lima orang, tiga diantaranya harus berpengalaman di dunia pengadilan setingkat Mahkamah Agung atau. Pengadilan Tinggi. Bersamaan dengan itu diberlakukan pula mediasi sebagai upaya wajib yang harus ditempuh para pencari keadilan sebelum menempuh upaya pengadilan (compulsory mediation atau primary jurisdiction).

Philippina
Secara tradisional, Alternative Dispute Resolution (ADR) dan termasuk mediasi di dalamnya juga telah dikenal di Philippina melalui tradisi penyelesaian sengketa Secara kekeluargaan dan kooperatif di tingkat pedesaan (barangai atau barrio). Pelembagaannya didorong oleh keinginan untuk mengatasi penumpukan serta kemacetan administrasi perkara di pengadilan yang menimbulkan penurunan kualitas keadilan. Pelembagaan ADR tersebut dilakukan oleh pemerintah Philippina melalui Presidential Decree Philippina Nomor 1508 tanggal 11 juni 1978, yang dikenal dengan Katarungang Pambarangay Law atau Barangay Justice Law. Adapun kewenangan yang dimilikinya adalah menyelesaikan seluruh jenis sengketa perdata dan pidana dengan ancaman hukuman, ringers.




China
Sejak tahun 1949, sistem mediasi di China telah diformalkan dalam berbagai bentuk pedornan dan instruksi. Pada tahun 1982, konstitusi China secara tegas menyebutkan pendirian Komisi Mediasi Rakyat (People's Mediation Committee) di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Salah satu fungsi mediasi rakyat disebutkan melaksanakan upaya-upaya penengahan (to mediate) sengketa perdata (civil dispute).

Korea Selatan
Alternative Dispute Resolution (ADR) di Korea Selatan sistem penyelesaiannya pun ber'wneksitas antara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Tipe sengketa yang dapat diselesaikannya adalah domestik dan internasional. Bentuk ADR yang paling menoqjol adalah arbitrase.

Hongkong
Alternative Dispute Resolution (ADR) yang populer di Hongkong dalam mencari penyelesaian sengketa bisnis adalah arbitrase, mediasi dan adjudikasi. Adjudikasi khusus menyelesaikan sengketa di bidang konstruksi lapangan terbang dengan cars mengangkat seorang adjudikator professional dibidang konstruksi lapangan terbang.





Australia
Pengembangan ADR di Australia baru muncul belakangan bila dibandingkan dengan Amerika Serikat atau Korea Selatan, akan tetapi dalam walctu singkat dapat menandingi kemajuan yang dicapai Negara lain. Bahkan sekarang sudah hampir sampai tahap konsolidasi. ADR dikelola dalam satu wadah yang dinamakan Center for Dispute Resolution yang didirikan pada tahun 1988, yang bernaung dibawah University of Technology, Sidney bekerjasama dengan Faculty of Law and Legal practice and Business.
Pada prinsipnya lingkup mediasi yang dikembangkan di Australia tidak jauh berbeda dengan mediasi yang dikembangkan di Amerika Serikat. Akan tetapi bila perbandingannya termasuk dengan mediasi di Jepang dan Korea, maka Australia mengatur system mediasi yang berkoneksitas dengan pengadilan (mediation connected to the court). Pada umumnya yang bertindak sebagai mediator adalah pejabat pengadilan.

Singapura
Singapura telah mengenal konsepsi penyelesaian sengketa non litigasi sejak tahun 1966, yang termuat dalam subordinate Rules 1966. Ketentuan ini mengatur bahwa sebelum paia pihak melanjutkan keinginannya membawa sengketa ke pengadilan, hendaknya terlebih dahulu menempuh jalur penyelesaian antar pihak, oleh sebab itu Singapura mempunyai Court Mediation Centre. Di samping itu, di Singapura dikembangkan pula Night Court Mediation yang ditujukan bagi pihak-pihak yang hanya mempunyai waktu setelah mereka bekerja pada Siang hari. Kasus-kasus yang diselesaikan pada umumnya kasus-kasus keluarga (family cases). Keberhasilan mediasi sengketa bisnis 90%.

Jepang
Di Jepang, mediasi sudah lama popular. Namun sistemnya selalu berkoneksitas dengan konsiliasi dan arbitrase. Bila mediasi gagal, prosesnya dihentikan tetapi langsung dilanjutkan dengan konsiliasi dan mediator bertindak sebagai konsiliator. Bila konsiliasi juga gagal, maka proses langsung dilanjutkan melalui arbitrase dan konsiliator bertindak sebagai arbitrator.
Sistern Mediasi di Jepang dikenal dengan Wakai dan Chotei. Keberhasilan Chotei 40% dan Wakai 40% =>80%

Indonesia
Di Indonesia pelembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) termasuk mediasi sesungguhnya bukan hal baru. Dalam sengketa ketenagakedaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dikenal, lembaga perantaraan. Lembaga ini merupakan forum dan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuban secara damai sebelum sengketa diteruskan pada forum adjudicative. Demikian pula arbitrase sebagai bentuk Alternative Dispute Resolution sudah lama didayagunakan oleh masyarakat usahawan Indonesia melalui kelembagaan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tanggal 3 December 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

B.     Perumusan Masalah
Suatu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1.      Apakah makna suatu mediasi dalam proses penyelesaian sengketa perdata
2.      Bagaimanakah kekuatan eksekusi akta perjanjian perdamaian bagi para pihak yang berperkara ?
3.      Dapatkah akta perjanjian perdamaian tersebut di batalkan

C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian :
1.      Untuk mengetahui tentang makna suatu mediasi dalam proses penyelesaian sengketa perdata.
2.      Untuk mengetalun tentang kekuatan eksekusi akta perjanjian perdamaian dari para pihak dalam penyelesaian perkara perdata.
3.      Untuk mengetahui apakah akta perjanjian perdamaian tersebut dapat dibatalkan atau tidak.





Kegunaan penelitian :
1.      Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya,
2.      Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan untuk menganalisa kekuatan dari akta pedanjian perdamaian dalam menyelesaikan suatu perkara perdata.
3.      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tidak langsung berupa data-data lapangan mengenai kasus-kasus perdata yang menggunakan akta pedanjian perdamaian sebagai bukti.

D.    Metode Penelitian
Dalam metode penulian skripsi ini didasarkan pada suatu penelitian dimana terkumpul data-data dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :
Studi kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terkait dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Bahan hukum primer tersebut terdiri atas :
a.       Undang – Undang Dasar 1945
b.      Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
c.       HIR/Rbg
d.      Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari berbagai tulisan dari berbagai buku tentang mediasi dan akta perdamaian atau bahan pustaka yang berasal dari media massa atau internet.

E.     Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini penulis sajikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberikan gambaran garis besar tentang apa yang penulis kemukakan didalam tiap-tiap bab dari skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
BAB I       :   PENDAHULUAN
Bab ini merupakan suatu bentuk skripsi dengan sistematika pendahuluan yang menjadi pengantar untuk bab-bab berikutnya. Dalam bab ini berkaitan dengan tujuan, kegunaan, landasan teori, definisi operasional yang menguraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
BAB II     :   TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI
Pada bab ini menguraikan mengenai berbagai studi literatur yang menjadi landasan teori untuk memudahkan kerangka berpikir dalam proses penelitian yang sebagai kelanjutan apa yang dipaparkan dalam bab pendahuluan, diantaranya mengenai suatu pengertian tentang mediasi dan perbedaannya dengan arbitrase dan pengadilan, aspek hukwn mediasi, fungsi mediator, tahap-tahap mediasi, eksekusi kesepakatan mediasi
BAB III    :   HAL POKOK DALAM SENGKETA PERDATA DAN ALTERNATIF PENYI-PLESATANNYA
Pada bab ini membahas tentang latar belakang suatu permasalahan ter adinya sengketa perdata, sebagai altematif penyelesaian sengketa perdata menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan implikasi yang tedadi berkenaan dengan praktek pelaksanaannya serta proses tersebut dijalani sesuai kondisi sengketa dan hubungannya dengan litigasi dan non litigasi dihubungkan dengan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh penulis.
BAB IV    :   PERANAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
Bab ini menipakan inti dari penulisan skripsi yang menganalisis serta membahas penerapan tentang suatu peranan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata melalui ilustrasi kasus dan analisa kasusnya.





BAB V     :   PENUTUP
Bab ini berisikan suatu kesimpulan dari analisis permasalahan yang didapatkan dari bab ketiga dan dilengkapi dengan saran yang dikaitkan dengan perumusan permasalahan yang terjadi sampai. sekarang ini dan keadaan yang akan datang.




DAFTAR PUSTAKA
Goodpaster Gary, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Elips, Jakarta, 1999. Hadimulyo, Mempertimbangkan ADR, Elips, Jakarta, 1997.
Harahap M. Yahya, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
___________, Hukum Acara Perdata (Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
___________, Alternative Dispute Resolution (ADR) Merupakan Jawaban Penyelesaian Sengketa Perdagangan International Musa Depan, Makalah Pada Temu Ilmiah Nasional ISMAHI (Implikasi Liberalisasi Perdagangan International Terhadap Pembangunan Hukum Nasional), 1995.
___________, Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia, Jakarta, 1995.
Moore Christoper W, dikutip oleh Emirson Joini, Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase), Gramedia Pustaka Utarna, Jakarta, 2000.
Muliadi Ahmad, Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdagangan, Muliadi and Partners dan Yayasan Balai Pengkajian Demokrasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2002.
Mutiara Keadilan, Blogspot.com, Penyelesaian Sengketa Non Litigasi (Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi), tanggal 16 Mei 2009.
R1 Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Jakarta, 199Lt.
___________, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Tanggal I Agustus 1973, Hukum Perdata dan Acara. Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, 1997.
Salam Moch. Faisal, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2007.
Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992.
Sutiyoso Bambang, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Media, Yogyakarta, 2006 Tresna I), Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
Usman Rachamadi, Pilihan Sengketa di Luar Pengadilan, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Yasid T. M. Lutfi, Menyelesaikan Sengketa Melalui ADR, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun Ke III No. 1, 2006.




[1]     M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hIm.248.
[2]     M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penplaan, Pembuktian,dan Putman Pengadilan), Sinar Graff; Jakarta, 2009, hlm. 241
[3]     Diringkas dad buku Rachmadi Usman, Pilihan penyelesaian Sengketa di Luar Pengaddam Citra Aditya Bhakti, Bandung; 2003, h1m. 35-51.

1 komentar: