Label

Kamis, 29 November 2012

Analisa Supervisi Tertutup Ombudsman RI Berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik


Keterbukaan informasi utamanya dalam sektor publik merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh para stakeholder di bidang ini. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28F bahwa, “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Amanat konstitusi kita tersebut kemudian diejawantahkan dalam sebuah aturan di bawahnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini pada dasarnya dibuat karena begitu pentingnya sebuah informasi bagi setiap orang. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
Informasi yang dihimpun lalu diolah oleh pola pikir manusia, akan menjadi sebuah pengetahuan. Kemudian pengetahuan ini bertransformasi menjadi kekuatan diri. Karena pengetahuan adalah kekuatan. Dengan pengetahuan, seorang manusia dapat menjadi khalifah di bumi dan bertahan hidup di setiap gejolak kehidupan dan aktivitas sosialnya.
Persinggungan kita dengan informasi ini kentara pada hampir semua ranah aktivitas dan kebutuhan hidup. Seseorang yang akan membuat sebuah akte kelahiran sebagai legalitas anaknya di Indonesia, juga membutuhkan informasi ketika memproses dokumen tersebut. Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP), disebutkan bahwa, “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. ” Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 3, dinyatakan, “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”
Sehingga, dalam kasus pembuatan akte kelahiran, yang menjadi informasi publik adalah bagaimana caranya dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan dan membuat akte tersebut. Kemudian, badan publiknya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memiliki wewenang untuk memprosesnya. Salah satu kasus yang saya ambil disini yaitu pengurusan akte kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kasus tersebut merupakan hasil investigasi tertutup lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang telah dipublikasikan dalam seminar “Supervisi Pelayanan Publik” pada 26 April 2012 di Hotel Ros In, Bantul. Menjadi sorotan adalah terutama masalah pengurusan pembuatan akte kelahiran dan kondisi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul itu sendiri.
Temuan hasil supervisi :
  1. Tidak ada Unit/Bagian Informasi yang dapat membantu masyarakat.
  2. Tidak terdapat maklumat pelayanan, visi, misi maupun motto pelayanan.
  3. Ada informasi tentang persyaratan pelayanan permohonan akte kelahiran tetapi tulisannya kecil dan diletakan di depan meja tulis sehingga tidak semua orang dapat mengetahui/ membaca. (Lihat Gambar 1)
  4. Formulir permohonan pencatatan akta kelahiran, surat kuasa, dan surat pernyataan dapat diperoleh secara gratis.
  5. Tidak ada loket / Bagian Penerimaan Pengaduan.
  6. Tersedia kotak saran tetapi tidak dilengkapi dengan kertas dan alat tulis.
  7. Terdapat sistem antrian.
  8. Ruang tunggu cukup nyaman.
  9. Tidak ada informasi tentang alur dan prosedur pelayanan.
  10. Ketentuan menghadirkan dua orang saksi bagi permohon akte kelahiran dapat digantikan dengan meminta bantuan petugas parkir atau penjual makanan untuk menjadi saksi dengan membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  11. Petugas memberikan pelayanan dengan baik dan berpakaian dinas.  Berdasarkan hasil supervisi menggunakan metode investigasi (pengamatan) tertutup Ombudsman Republik Indonesia tersebut, diperoleh informasi krusial bahwa informasi tentang persyaratan pelayanan permohonan akte kelahiran sudah ada tetapi tulisannya kecil dan diletakan di depan meja tulis sehingga tidak semua orang dapat mengetahui/membaca. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kekacauan ketika akan melakukan pengurusan akte kelahiran. Pemohon bisa saja ditipu oleh oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dalam hal pembuatan akte kelahiran, karena pemohon tidak mengetahui alur persyaratannya.Tentu saja, fenomena tersebut sangat bertentangan dengan amanat UU KIP. Dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. ” Lalu ditegaskan dengan lebih jelas pada Pasal 7 ayat (3), yaitu: “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. ” Yang dimaksud dengan informasi publik kaitannya dengan kasus di atas, dipaparkan pada Pasal 11 ayat (1) huruf c, yaitu: “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;” Oleh karena itu, persyaratan dalam pengurusan dokumen akte kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, masuk ke dalam informasi publik yang harus ada setiap saat di tempat itu, mudah diakses, akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal tersebut karena memang sebuah persyaratan pembuatan akte kelahiran merupakan kebijakan dari Dinas Kependudkan dan Catatan Sipil yang tertuang secara tertulis dalam suatu dokumen informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    Maka, ketika Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul tidak berusaha untuk memperbaiki pelayanan terutama dalam hal informasi persyaratan pembuatan akte kelahiran, hal yang buruk akan terjadi. Sesuai fakta yang ditemukan di lapangan, informasi persyaratan itu tidak jelas dan sulit diakses oleh para pemohon. Akibatnya, banyak pemohon yang melakukan transaksi terselubung pengadaan saksi bagi kelancaran pengurusan akte kelahiran yang berbuah pada pungutan yang koruptif dan tidak sesuai prosedur, seperti terlihat pada bukti foto itu.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar