Label

Selasa, 09 Oktober 2012

INFORMASI ADMINISTRASI PERADILAN

1. Administrasi Peradilan

1.1.      Pengelolaan Administrasi Kepaniteraan Perdata.

 Pelaksanaan penyelengaraan Administrasi Peradilan dilingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, dalam Perkara Perdata sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada melalui :
a.       Meja Pertama
b.       Meja Kedua
c.       Meja Ketiga

Keterangan :

a.      Meja Pertama meliputi :
Penerimaan Permohonan, Gugatan, Permohonan Banding, Pemohonan Kasasi Permohonan Peninjauan Kembali, Pemohonan Eksekusi, Permohonan Konsinyasi, Perlawanan Pihak Ketiga.juga menentukan besarnya biaya yang dituangkan dalam SKUM.

b.      Meja Kedua meliputi :
Mendaftar Perkara yang masuk kedalam buku Register induk Perkara Perdata sesuai dengan Nomor Perkara yang tercantum pada SKUM :
-     Pendaftaran Perkara dilaksanakan setelah panjar biaya Perkara dibayar pada pemegang kas.
-     Berkas Perkara diterima dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim dan disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Sekretaris
-     Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakim nya segera diserahkan kepada majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan hari sidang dan pembagian Perkara dicatat dengan tertib.

c.  Meja Ketiga meliputi :
·     Menyiapkan dan menyerahkan salinan Putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak.
·     Menerima dan memberi tanda terima atas :
-          Memori Banding.
-          Kontra Memori Banding.
-          Memori Kasasi.
-          Kontra Memori Kasasi.
-          Jawaban / Tangapan atas alasan Peninjauan Kembali.

Pelaksanaan tugas - tugas pada meja pertama, kedua dan ketiga dilakukan oleh Panitera Muda Perdata dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera.

1.2.           Pengelolaan Administrasi Kepaniteraan Pidana

Dalam Perkara Pidana mekanisme penyelengaraan Administrasi dilaksanakan melalui :
a.       Meja Pertama
b.       Meja Kedua

Keterangan :

a. Meja Pertama meliputi :
- Menerima Perkara Pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan Perkara tersebut.
- Pendaftaran Perkara yang dilaksanakan pada meja pertama adalah sebagai berikut :
·         Pendaftaran Perkara Pidana Biasa dalam Buku Register Induk.
·         Pendaftaran Perkara Pidana Singkat dilaksanakan setelah Hakim menetapkan dalam persidangan.
·         Pendaftaran Tindak Pidana Ringan dan Lalu lintas dilaksanakan setelah Perkara itu diputus oleh Pengadialan.
·         Berkas yang diterima, dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis disampaikan kepada Wakil Panitera selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera / Sekretaris.
·         Perkara yang sudah ditetapkan majelis Hakimnya segera diserahkan kepada majelis Hakim yang ditunjuk setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan hari sidang dan pembagian Perkara dicatat dengan tertib.

b. Meja Kedua meliputi :
-          Menerima Pernyataan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Remisi.
-          Menerima / memberikan tanda terima atas :
·         Memori Banding.
·         Kontra Memori Banding
·         Memori Kasasi.
·         Kontra Memori Kasasi.
·         Alasan Peninjauan Kembali.
·         Jawaban Tangapan Peninjauan Kembali.
·         Permohonan Grasi / Remisi.
·         Penanguhan pelaksanaan Putusan.

Pelaksanaan tugas - tugas pada meja pertama dan kedua dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera.

1.3.       Pengelolaan Administrasi Kepaniteraan Hukum
Dalam Kepaniteraan Hukum mekanisme penyelengaraan Administrasi dilaksanakan oleh Panitera Muda Hukum yang kemudian didelegasikan ke masing – masing bagian dan berada langsung dibawah pengamatan Panitera / Sekretaris dan Wakil Panitera. Pengelolaan administrasi pada Kepaniteraan Hukum meliputi :

a.          Pengesahan Badan Hukum.
b.          Pengesahan akta – akta autentik.
c.           Legalisasi surat – surat / akta – akta autentik.
d.          Registrasi surat – surat.
e.          Registrasi Penelitian.
f.            Penyusunan laporan.
g.          Penyusunan Statistik perkara.
h.          Pengarsipan
2.    Administrasi Umum

Pengelolaan Administrasi Umum meliputi :
a.         Administrasi Kepegawaian
b.         Administrasi Keuangan
c.          Administrasi Perlengkapan

Keterangan :

a.      Administrasi Kepegawaian.

Adalah merupakan Administrasi pelayanan internal terhadap pegawai khususnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen dari usulan mengikuti latihan Prajabatan bagi CPNS Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, permintaan pengujian kesehatan bagi CPNS, usulan pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil, pengurusan Karpeg ( kartu pegawai ) ke BAKN, usulan kenaikan pangkat, usulan mengikuti ujian Dinas, usulan pengangkatan baik dalam jabatan Struktural maupun Fungsional, permohonan cuti, hukuman disiplin, hingga pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, baik karena hukuman disiplin maupun Pensiun.

Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri    Kabupaten Malang di Kepanjen tersebut telah berjalan dengan baik sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 / KMA / SK / VII / 2007

Pelaksanaan tugas – tugas tersebut diatas dilakukan oleh Kepala Urusan Kepegawaian dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Sekretaris.

b.      Administrasi Keuangan.

Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen pengelolaan Administrasi Keuangan dilakukan dengan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002  tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaga Negara Republik Indonesia  Nomor : 73 tahun 2002 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4214 ) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2004 ( Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4418 ).

Berdasarkan  Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 001 / Sek / I / 2007,Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 / S-Kep / BUA / I / 2007 dan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya  W14-U / 182 / KU.07.01 / I / 2007 maka ditunjuk dan diangkat Ketua Pengadilan Negeri Kbupaten Malang di Kepanjen sebagai Kuasa Penguna Anggaran / Pengguna Barang dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang tersebut menunjuk dan mengangkat Panitera Sekretaris sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

Panitera / Sekretaris selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menujuk : Wakil Sekretaris sebagai Penanggung Jawab kegiatan / Pembuat Komitmen, kepala Urusan Keuangan sebagai pejabat penguji surat permintaan pembayaran ( SPP ) dan penadatangan surat perintah membayar ( SPM ), serta seorang Bendahara penerima dan Bendahara pengeluaran .

Pada Pengadialan Negeri Kabupaten Malang pelaksanaan Administrasi Keuangan sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
      
c.       Administrasi Perlengkapan.      

Administrasi Perlengkapan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Barang dan dibantu oleh 2 (dua ) orang petugas SABMN ( Sistim Akutansi Barang Milik Negara ) .

Untuk pelaksanaan Administrasi Perlengkapan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Panitera Sekretaris ( Kuasa Penguna Barang ) menerbitkan keputusan Nomor : W14- U35 / 08 / UM / I / 2007 menunjuk dan mengangkat Kepala Urusan Umum sebagai Pejabat Pengelola Barang dan dibantu oleh 1 ( satu ) orang Petugas Verifikasi SABMN dan 1 ( satu ) orang petugas Administrasi SABMN.

Pelaksanaan tugas tersebut diatas dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kepala Urusan Keuangan dan berada langsung dibawah Pengamatan Wakil Sekretaris. 

 Untuk menambah penjelasan Dimas dalam tulisan sebelumnya tentang Komisi-komisi peradilan di berbagai negara dengan perbedaan desain fungsi dan tugas, berikut adalah sekilas tentang Komisi Peradilan di Belanda. Tulisan ini adalah hasil catatan dalam studi banding di Belanda di bulan Oktober 2011. Semoga bermanfaat buat teman-teman.

Sekilas tentang Sistem Peradilan di Belanda
Belanda memiliki 17 juta pendudu dengan 2300 hakim, baik di tingkat pertama maupun banding. Untuk penyelenggaraan peradilan terdapat 5000 staf dan yang mengatur sarana prasarana sekitar 1500 staf. Perkara yang masuk ke pengadilan sekitar 2 juta meliputi semua jenis perkara(tidak termasuk perkara lalu lintas), 66 % gugatan di kantongerechten, 14% perdata, 10 % di sektor pidana, hukum administrasi 6%. Dibandingkan Negara lain di Eropa, di Belanda rata-rata masyarakat bisa menerima putusan pengadilan tingkat pertama.
Terdapat 19 pengadilan tingkat pertama, 5 pengadilan banding. Di setiap pengadilan banding terdapat 250-300 karyawan dan 60-70 hakim. Untuk pengadilan administrasi tingkat banding ada 2 pengadilan, yaitu yang mengurus urusan jaminan sosial, satu lagi mengurus masalah-masalah komersial. Puncak tertingginya adalah Hoge Raad. Sedangkan puncak tertinggi pengadilan administrasi adalah Raad van State.
Di pengadilan tingkat pertama tidak terdapat mekanisme pembatasan perkara, sedangkan di tingkat banding ada pembatasan berdasarkan jenis/ruang lingkup sedangkan di MA semakin dibatasi. Pengadilan tingkat pertama membawahi 4 sektor: Pertama, sektor gugatan kecil (small claim) yang diperiksa oleh hakim tunggal; Kedua, sektor pedata/hukum keluarga yang pada masa lalu semuanya ditangani 3 hakim tapi sekarang ada kebutuhan untuk ditangani cukup dengan hakim tunggal; Ketiga, sektor pidana untuk perkara sederhana yang diperiksa oleh hakim tunggal yaitu untuk perkara dengan ancaman hukuman di bawah 1 tahun, sedangkan perkara yang lebih kompleks ditangani oleh 3 hakim. Sedangkan untuk sektor hukum administrasi Negara, di tingkat pertama diperiksa oleh hakim tunggal.
Dalam waktu dekat akan ada perubahan antara lain spesialisasi hakim di tingkat pertama. Juga akan ada perampingan jumlah pengadilan yaitu di tingkat pertama menjadi 10 (sepuluh) dan tingkat banding menjadi 4 (empat). Perampingan ini memiliki tujuan selain untuk efisiensi juga untuk memperkuat kesatuan hukum dan konsistensi.
Posisi, Fungsi dan Wewenang
Pada tahun 2002 berdiri sebuah organisasi yaitu RvR. Peran RvR adalah menjembatani antara parlemen (politik) dan menjamin kemandirian peradilan. Konsekuensinya adalah dengan dibentuknya pengelola fungsi administrasi dan organisatoris untuk pengadilan tingkat bawah. RvR bertanggung jawab pada masalah personil, keuangan dan organisasi pengadilan juga mengawasi kualitas putusan Read more of this post

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar