Label

Selasa, 05 Juni 2012

Teknologi Administrasi Negara


Teknologi Administrasi Negara
Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau adminsitrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara.Administrasi negara juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja. Dan kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik.Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara.Sejarah Pertumbuhan Administrasi NegaraDari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat tali sejarah yang merakit perkembangan administrasi negara. Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi negara sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemak-muran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara tidak dipandang sebagai administrasi “of the public”, tetapi sebaliknya adalah administrasi “for the public”.Ide ini sebenarnya bukanlah baru. Orientasi semacam ini telah dicanangkan dengan jelas dalam ajaran Confusius dan dalam “Pidato Pemakaman” Pericles, bahkan dalam kehidupan bangsa Mesir kuno. Bukti – bukti sejarah dengan jelas membuktikan upaya-upaya yang sistematis, yang dikobarkan oleh tokoh-tokoh seperti Cicero dan Casiodorus. Selama abad ke-16 – 18 tonggak kemapanan admi-nistrasi negara Jerman dan Austria telah dipancangkan oleh kaum Kameralis yang memandang administrasi sebagai teknologi. Administrasi negara juga memperoleh perhatian penting di Amerika, terutama setelah negara ini merdeka.Apa yang dikemukakan oleh Cicero dalam De Officiis misalnya, dapat ditemukan dalam kode etik publik dari kerajaan-kerajaan lama. Hal yang umum muncul di antara mereka adalah adanya harapan agar administrasi negara melakukan kegiatan demi kepentingan umum dan selalu mengembangkan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, administrasi negara tidak seharusnya mengeruk kantong kantornya (korupsi) demi kepentingan dirinya sendiri.Pendekatan Administrasi Negara ModernPerkembangan evolusioner administrasi negara diuraikan melalui pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan (desisional) dan pendekatan ekologis. Secara khusus, pendekatan tradisional mengungkapkan tentang pengaruh ilmu politik, sebagai induk administrasi negara, pendekatan rasional dalam administrasi dan pengaruh Gerakan Manajemen Ilmiah terhadap perkembangan administrasi negara.Di antara empat pendekatan yang diajukan, tidak ada satu pun pendekatan yang lebih unggul daripada pendekatan-pendekatan yang lain, karena setiap pendekatan berjaya pada sesuatu masa, di samping kesadaran bahwa setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan.Karena administrasi mengandung berbagai macam disiplin, sehingga cara pendekatan dan metodologi dalam administrasi juga beraneka ragam, maka administrasi negara merupakan bidang kajian yang dinamis. Selanjutnya sukar untuk secara khusus menerapkan satu-satunya pendekatan terbaik terhadap aspek administrasi tertentu. Kiranya lebih bermanfaat untuk mempergunakan keempat cara pendekatan tersebut sesuai dengan aksentuasi dari sesuatu gejala yang diamati.Pengaruh politik terhadap administrasi negara selalu besar, tidak peduli kapan pun masanya. Hal ini disebabkan oleh adanya gejala di semua negara yang menunjukkan bahwa setiap pemerintah disusun di atas tiga cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Hubungan terus menerus administrasi dengan politik mencerminkan keberlanjutan hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, sebagaimana dicerminkan dalam dua tahap pemerintahan, yakni tahap politik dan tahap administrasi. Jika tahap pertama merupakan tahap perumusan kebijakan, maka tahap kedua merupakan tahap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahap pertama.

A.   Pengertian Teknologi Administrasi Negara

·      Tekhnologi adalah suatu alat yagng digunakan untuk menerima, menyimpan dan mengirimkan informasi melalui media teknologi informasi dan komuniksasi.
·      Administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan.
·      Negara adalah suatu wilayah dipermukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.
·      Jadi Teknologi Administrasi Negara adalah suatu alat yang digunakan dalam seluruh proses kegiatan suatu negara untuk menerima, menyimpan dan mengirimkan informasi melalui media tekhnologi informasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B.   Sejarah Tekhnologi  Administrasi Negara
Di penghujung abad ke-20 berkembang satu fenomena yang tidak pernah terbayang sebelumnya, yakni perkembangan kemampuan dan aplikasi teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi ini telah merevolusi kehidupan umat manusia dari waktu ke waktu sejak ditemukannya micro chip. Perusahaan-perusahaan komersial telah secara optimal mendayagunakan teknologi ini sebagai dukungan utama operasinya. Peningkatan dramatis tingkatan pelayanan dan kenyamanan customer telah menjadi suatu keharusan bagi keberadaan dan kemajuan sebuah industri guna mencapai benefit yang maksimal.

Perkembangan teknologi tersebut telah memungkinkan banyak layanan dapat dilakukan dalam 24 jam tanpa terpengaruh oleh ruang dan waktu, dalam arti kapan dan dimana saja. Misalnya Electronic Government (e-Gov) adalah istilah yang diberikan kepada suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Di beberapa negara maju, aplikasi e-Gov telah digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki manajemen internal dan meningkatkan pelayanan publik. Secara internal digunakan sebagai sistem pendukung dalam pembuatan keputusan dalam bentuk decision supporting system. Sedangkan dalam peningkatan pelayanan diwujudkan dalam bentuk otomatisasi pelayanan yang secara integral dihubungkan melalui media internet ataupun teknologi digital lainnya.

Di Indonesia, saat ini sudah mulai banyak lembaga-lembaga pemerintahan yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini guna diaplikasikan sebagai media dalam memberikan kemudahan penyampaian informasi publik dan kemudahan pelayanan publik. Hal ini tentunya bukan saja penerapan e-gov bukan semata-mata karena perkembangan itu dari perspektif lingkungan strategik, tetapi lebih penting lagi adalah dirasakan adanya kebutuhan akan penerapan teknologi informasi dan teknologi komunikasi tersebut guna mencapai kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, dismaping juga adalah guna tercapainya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, koherensi dan daya guna lainnya yang dimungkinkannya.
C.   Tujuan aplikasi Tekhnologi dalam administrasi Negara  adalah :

1.      Meningkatkan efisiensi dan cost-effectiveness dari kepemerintahan
2.      Memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik
3.      Memberikan akses informasi kepada publik secara luas
4.      Menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggungjawab dan transparan kepada masyarakat.
Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan itu sendiri sebagai pangkal tolaknya di satu sisi dan dari perangkat teknologi tersebut sebagai tulang punggung dari e-gov pada sisi lain. Ada dua tugas pokok pemerintah yang perlu ditunjang yakni mengelola kebijakan dan mengelola pelayanan. Berbagai bentuk kebijakan, pengaturan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban dalam beragam jenis dan bidang kehidupan berbangsa atau untuk mengatasi maslah-masalah yang dihadapi bangsa memerlukan data dan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Kegunaan dan peran teknologi informasi dan komunikasi adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut agar terselenggara secara efektif, tepat, nyaman, aman dan efisien.
D.   Revitalisasi Manajemen Pemerintahan

1.    Pengelolaan Kebijakan
Dalam dunia pemerintahan, inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi merupakan kesempatan untuk mencapai peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, hal ini memerlukan terobosan konseptual dalam pemerintahan melalui pengembangan e-gov sebagai model pembaharuan yang berfokus pada revitalisasi manajemen pemerintahan. Bagaimana e-gov dapat menjadi wahana efektif bagi akurasi pengambilan keputusan pemerintahan ? Ada 6 pokok masalah yang dapat dijadikan titik tolak yaitu :
1)        Akurasi : Apakah dalam e-gov akurasi pengambilan Keputusan dapat tercapai ?
2)        Kecepatan : Apakah dengan e-gov kecepatan pengambilan keputusan dapat dilakukan ?
3)        Antar Daerah : Apakah dalam e-gov pengambilan keputusan, komunikasi, jaringan antar daerah dapat dilakukan dengan akurat, cepat, murah dan mudah ?
4)        Antara Pusat & Daerah : Bagaimana bentuk hubungan antara pusat dan daerah dalam e-gov ?
5)        Nasional : Bagaimana koordinasi antar instansi pemerintah pusat dalam e-gov ?
6)        Internasional : Bagaimana hubungan pemerintah dengan dunia internasional dalam konteks e-gov ?
Akurasi, kecepatan, kemudahan dan lain-lain dapat dilakukan dengan penerapan e-gov, tergantung pada ketersediaan data dan informasi dan jaringan komunikasi datanya atau sarana serta kualitas SDMnya.
2.       Pelayanan Publik
Dalam konsep e-gov, paradigma pelayanan harus dirubah total. Face to face, satu atap, formular, loket, antrian, bising, tidak nyaman, tanda tangan dan kegiatan pelayanan sebagaimana biasa kita lihat atau alami harus segera ditinggalkan. Sebagai gantinya adalah komputer.
E.   Kritikal Sukses Faktor Dalam Penerapan e-Gov
1.      Manajemen dan Organisasi
Dalam merancang e-gov dari aspek manajemen dan organisasi, perlu diperhatikan beberapa hal yaitu :


  • Perlu dibentuk organisasi atau unit kerja yang mempunyai otoritas pelaksanaan dan operasionalisasi e-gov di instansinya.
  • Unit ini memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan seluruh elemen pemerintahan terkait dalam hal pengelolaan dan pendistribusian data dan informasi yang menyangkut institusinya.
  • Harus ada aturan main yang bisa mengakomodasi seluruh unit dan kekuatan dalam masyarakat.
  • Perlu dibuat suatu rencana cetak biru (blue print) yang menggambarkan tentang peta pengembangan masa depan e-gov.
  • Infrastruktur jaringan, adalah yang mampu diakses oleh seluruh komponen masyarakat dan seluruh pelosok daerah serta harga layanan informasi yang terjangkau.
  • Perbaikan dan perluasan infrastruktur telekomunikasi.
  • Peningkatan pemahaman terhadap komputer.
  • Meningkatnya penyebaran warnet.
  • Analitical Skill
  • MIS
  • Communication
  • Technical
  • IT Management
  • Display, yaitu pemberian informasi statis melalui web atau portal atau sekedar database sederhana dikantor sehingga tamu dapat melihat apa yang dipajang
  • Interaktif, yaitu layanan informasi dimana user dapat berinteraksi dengan informasi yang dipajang.
  • Transaksi, melibatkan pihak ketiga misalnya bank dalam hal user harus membayar.
  • Mengundang para kalangan pakar dan akademisi dalam rangka mendapat dukungan akademi
  • Mendorong perguruan tinggi setempat untuk mengintegrasikan back-end system mereka dengan internet dalam rangka menciptakan suatu remote education
  • Memberikan insentif kepada masyarakat setempat yang bertransaksi untuk kepentingan bisnis, pembayaran dan pengurusan dokumen di instansi pemerintah setempat
  • Mensosialisasikan aplikasi e-gov dalam pelayanan pemerintahan melalui berbagai media
  • Memberikan insentif untuk setiap pelaku bisnis lokal yang mengintegrasikan usahanya melalui internet
  • Menggalakkan inisiatif masyarakat untuk membangun akses telekomunikasi melalui pemberian kemudahan usaha dan penurunan pajak usaha akses informasi.
  • Perlu dibuat aturan hukum yang menjamin adanya keamanan dan privasi dari pengguna informasi. Selain itu juga perlu dibuat aturan yang menjamin adanya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah.
  • Menetapkan biaya dari setiap transaksi berdasarkan analisis kekuatan masyarakat.

1 komentar: