Label

Selasa, 05 Juni 2012

RELASI DESENTRALISASI DAN GOOD GOVERNANCE



Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah  telah mengantarkan Indonesia memasuki proses pemerintahan desentralisasi setelah lebih dari 30 tahun berada di bawah rezim orde baru yang serba sentralistis. Implementasi kedua undang-undang tersebut menjadi momentum perpindahan pengawasan, sumber daya fiskal, otonomi politik dan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selama rentang perpindahan yang lebih dari satu dasawarsa tersebut, berbagai pengalaman lokal yang heterogen telah muncul ke permukaan, seiring longgarnya pengawasan pusat atas daerah dan meningkatnya wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Desentralisasi atau pendesentralisasian  governance merujuk pada suatu upaya restrukturisasi atau reorganisasi dari kewenangan yang yang menciptakan  tanggung jawab bersama di antara lembaga-lembaga di dalam governance baik di  tingkat pusat, regional maupun lokal sesuai dengan prinsip saling menunjang yang diharapkan pada akhirnya adalah suatu kualitas dan efektifitas keseluruhan dari sistem governance tersebut termasuk peningkatan kewenangan dan kemampuan dari governance di tingkat lokal (UNDP, 1997). Desentralisasi bukan sekedar memindahkan sistem politik dan ekonomi yang lama dari pusat ke daerah, tetapi pemindahan tersebut harus pula disertai oleh perubahan kultural menuju arah yang lebih demokratis dan beradab. Melalui desentralisasi diharapkan akanmeningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan masalah sosial, politik, ekonomi. Hal ini sangatlah dimungkinkan karena karena lokus pengambilan keputusan menjadi lebih dekat denganmasyarakat. Melalui proses ini desentralisasi diharapkan akan mampu meningkatkan penegakan hukum; meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dan sekaligus meningkatkan daya tanggap, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Beberapa pengalaman empirik memang telah membuktikan bahwa desentralisasi tidak selalu berbanding lurus dengan terwujudnya good governance. Keberhasilan beberapa pemerintah daerah dalam membangun kinerja pelayanan publiknya hingga saat ini masih bisa dihitung dengan jari. Namun demikianpilihan untuk  kembali ke arah sentralisasi tentunya bukanlah pilihan yang bijaksana dan hanya akan bersifat kontraproduktif belaka. Pilihan pada desentralisasi sesungguhnya haruslah disikapi dengan penuh optimisme dan menjadikannya sebagai sebuah tantangan. Caranya adalah melalui kampanye yang terus menerus akan pentingnya implementasi good governance di level pemerintahan daerah. Tentu saja perwujudan desentralisasi yang nyata dan bertanggung jawab serta keberhasilan good governance  di daerah bukanlah suatu hal yang instan semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan komitmen yang kuat, proses pembelajaran yang terus menerus serta kesabaran kolektif dari segenap pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Pengertian Desentralisasi Ada tiga asasdalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik  Indonesia. Dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.  Komparasi ketiga asas pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-UndangNomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah tentunya ada perbedaan yang cukup mendasar, khususnya asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Asasdekonsentrasi maupun tugas pembantuanbersama-sama dengan asasdesentralisasi menjadi asaspemerintahan daerah khususnya untuk kabupaten dan kotamadya ketika itu. Penggunaan ketiganya secara bersamaan tentu saja menyebabkan simpang siurnya kejelasan kewenangan yang dimiliki kabupaten dan kota. Dalam prakteknya asasdekonsentrasi dan tugas pembantuan justru lebih mendominasi hubungan pusat dan daerah daripada asas desentralisasi, sehingga tidak terjadi praktek otonomi daerah yang sesungguhnya karena kewenangan masih dikendalikan oleh pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya. Daerah lebih banyak menerima dan melaksanakan kebijakan yang dibuat pusat, bahkan tidak jarang kewenangan itupun  dilaksanakan  oleh  wakil  pemerintah  pusat  yang  ada  di  kabupaten/kotamadya yakni melalui kantor-kantor departemennya. Konsep Dasar Good Governance Secara sederhana, sejumlah pihak menerjemahkan  governance  sebagai Tata  Pemerintahan. Tata pemerintahanbukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain adalah private sektor (sektor swasta) dan civil society (masyarakat madani). Karenanya memahami  governance  terkait dengan integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan  civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan  civil society  harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut. United National Development Programme (UNDP,1997) mendefinisikan  governance sebagai “penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok  masyarakat  mengutarakan  kepentingan  mereka, menggunakan hak hukum, mematuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan perbedaan diantara mereka”. Selanjutnya berdasarkan pemahaman kita atas  pengertian  govern/ance  tadi maka penambahan kata sifat  good  dalam  governance  dapatdiartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada pengerahan sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki dari masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. Governance dikatakan memiliki sifat-sifat yang good, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator tertentu. Secara rinci World Bank memberikan 19 indikator good governance, namun para akademisi umumnya tidak menggunakan kesemua indikator tersebut untuk mengukur  good governance. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM misalnya hanya menggunakan sembilanindikator yakni: partisipasi, penegakan
hukum, transparansi, responsifitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, keadilan dan manajemen konflik. Pemilihan indikator secara selektif ini biasanya didasarkan pada relalitas empirik yang objektif yang terjadi selama ini dalam pengembangan governance di tingkat lokal. Dalam pada itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengajukan empat belas indikator tentang pelaksanaan pemerintahan yang baik, sebagai berikut:
1.  Visi strategis:  apakah pemerintahan yang ada memiliki visi yang jelas, serta misiuntuk mewujudkan visi tersebut.
2.  Transparansi:  apakah pemerintahan yang ada menyediakan informasi ke publiksecara terbuka sehingga publik dapat mempertanyakan tentang  mengapa suatukeputusan dibuat, atau apa kriteria yang digunakan, sehingga masyarakat publikdapat mengontrol, memonitor lembaga-lembaga publik berserta proses kerjanya.
3.  Responsivitas:  apakah pemerintahan yang ada cepat tanggap dalam melayanikepentingan dari semua stakeholders
4.  Keadilan: apakah pemerintahan yang ada telah memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraannya
5.  Konsensus:  apakah pemerintahan yang ada telah berperan dalam  menjembataniberbagai aspirasi guna mencapai persetujuan bersama demi kepentinganmasyarakat
6.  Effektivitas dan effisiensi:  apakah pemerintahan yang ada telah memenuhikebutuhan dengan memanfaatan sumberdaya dengan cara yang  paling baik, ataumelalui manajemen sektor publik yang efisien dan efektif.
7.  Akuntabilitas:  parapemerintahan yang ada harus bertanggung jawab kepadapublik dalam konteks kinerja lembaga dan aparatnya baik di bidang manajemen,organisasi, maupun di bidang kebijakan publik.
8.  Kebebasan berkumpul dan berpartisipasi:  apakah pemerintahan yang  ada telahmemberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berkumpul,  berorganisasi, danberpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depannya.
9.  Dukungan aturan dan hukum:  apakah pemerintahan yang ada telah menciptakan aturan dan hukum yang membentuk situasi dan kondisi yang  amandan tertib, serta kondusif bagi masyarakat.
10.  Demokrasi: apakah pemerintahan yang ada mendorong proses demokrasi  dimasyarakat.
11. Kerjasama  dengan  organisasi-organisasi  masyarakat:  apakah pemerintahanyang ada telah bekerjasama atau mengikutsertakan lembaga-lembaga yang adadalam masyarakat dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayananpublik.
12.  Komitmen pada pasar:  apakah pemerintahan yang ada mendorong kebijakankebijakanyang berorientasi pada pasar.
13. Komitmen  pada  lingkungan:  apakah  pemerintahan  yang  ada  memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.
14.  Desentralisasi: apakah pemerintahan yang ada telah mengembangkan danmemberdayakan unit-unit kelembagaan lokal agar dapat mengambil keputusansesuai dengan kebutuhan dan situasi lokal.(Yeremias T. Keban;  Bappenas, 2000) Mengacu pada berbagai literatur terdapat sepuluh prinsip penyelenggaraan  pemerintahan yang baikyang secara umum mengacu pada gagasan-gagasan dasar tentang prinsip-prinisp pemerintahan yang baik, sehingga dapat diajukan sebagai pedomansementarauntuk pemerintah daerah, kota maupun kabupaten di Indonesia.
2.3.1. Partisipasi yakni mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalamproses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat mampu menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. 2.3.2. Penegakan hukum yakni mewujudkan adanyapenegakan hukum yangadil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM danmemperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengandemikian berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harusmendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagaipenyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembalinilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di samping itupemerintah daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yangbijaksana dan efektif, serta didukungpenegakan hukum yang adil dantepat.  Pemerintah  daerah,  DRPD  maupun  masyarakat  perlumenghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan KKN.
2.3.3. Transparansi guna menciptakan kepercayaan timbal-balik antarapemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.Informasimerupakansuatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.  .
2.3.4. Kesetaraan  yakni memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Prinsip ini merupakan  jaminan agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung, seperti mereka yang miskin dan lemah, tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kaum minoritas agar mereka tidak tersingkir. Selanjutnya kebijakan khusus akan disusun untuk menjamin adanya kesetaraan terhadap wanita dan kaum minoritas baik dalam lembaga
eksekutif dan legislatif
2.3.5. Daya tanggap guna meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Pemerintah daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan. Ini dapat berupa forum masyarakat,  talk show, layanan  hotline, prosedur  complaint. Sebagai fungsi pelayan masyarakat, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik mengumpulkan pendapat masyarakat. 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar