Label

Selasa, 05 Juni 2012

PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG DISARANKAN DIALIHKAN KE WILAYAH BANDUNG BAGIAN TIMUR


Untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH), pusat pemerintahan Kota Bandung disarankan dialihkan ke wilayah Bandung bagian timur. Salah seorang arsitek kenamaan, Ridwan Kamil menyarankan agar ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung bisa terpenuhi 100%, pusat pemerintahan dialihkan saja ke wilayah Bandung Timur. Selanjutnya, kawasan Bandung barat, utara, dan selatan dijadikan kawasan RTH. “Kalau saran saya seperti itu, karena dengan cara itu RTH di Kota Bandung bisa terpenuhi,” ujar Emil sapaan akrab Ridwan Kamil di sela-sela seminar bertema Tata Ruang Kota Bandung dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di gedung olah seni Patanjala Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) di Jalan Buah Batu Bandung. Dalam kesempatan itu, Emil pun membantah pernyataan salah seorang peserta seminar yang mengatakan bahwa keberadaan apartemen disinyalir perusak lingkungan terlebih untuk ketersediaan air bagi warga sekitar apartemen. Malah kata Emil, ke depan kebutuhan akan apartemen semakin meningkat, lantaran dalam membangun hunian orang akan berpikir lebih baik vertikal ketimbang horizontal. “Namun, di atas apartemen tersebut harus dibuat taman atau sediakan lahan hijau saja sehingga resapan air dan lingkungan tetap terjaga,” beber Sarjana Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB) itu. Kendati sependapat dengan usulan Emil, Kabid Perencanaan Tata Ruang dan Sarana Prasarana Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya (Distarcip) Anton S mengaku penerapan usulan soal pemindahan pusat pemerintah sepertinya sulit terwujud.
Sebab, kalau benar-benar pindah masyarakat di wilayah Bandung Barat dan Utara akan merasa keberatan karena pelayanan publik yang selama ini mereka peroleh mudah dan dekat mendadak menjadi susah karena tempat yang cukup jauh. “Bukan itu saja, kalau nanti kantor-kantor pemerintah yang saat dinyatakan sebagai cagar budaya kemudian nanti berubah menjadi RTH apa tidak menyalahi aturan dan merusak cagar budaya tersebut, kecuali pusat pemerintahan ada dua,” ujar Anton. Tak hanya itu, Anton pun menyangsikan soal penghijauan di atas apartemen. Sebab bangunan apartemen yang sudah ada, konstruksinya tidak dirancang untuk hal itu. Anton pun mengaku, dari 16.000 hekatre luas Kota Bandung, hingga 2012 ini baru 11% yang jadi RTH. Namun, kata Anton, seperti tercantum dalam UU Tata Ruang No 26/2007, Kota Bandung masih memiliki toleransi hingga 20 tahun ke depan untuk menciptakan 30% RTH

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar