Label

Minggu, 13 Mei 2012

ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI ILMU POLITIK


Administrasi Publik (Inggris:Public Administration) adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.
Lokus ilmu administrasi publik
lokus adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu tersebut berada. Dalam hal ini lokus dari ilmu administrasi publik adalah: kepentingan publik (public interest) dan urusan publik (public affair).
focus ilmu administrasi publik
Fokus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam memepelajari ilmu administrasi publik. yang menjadi fokus dari ilmu administrasi publik adalah teori organisasi dan ilmu manajemen.
Ilmu Administrasi Publik dan kaitannya dengan Studi Analisis Kebijakan bisa dijejak sejak tahun 1930-an. Doktrin klasiknya berawal dari dikotomi administrasi dengan politik. Jika ditelusuri, gagasan itu bersumber dari Essai Woodrow Wilson yang berjudul “Introduction To Study Administration” (1887). Dalam essai tersebut, Wilson sebenarnya ingin memfokuskan kajian Ilmu Politik ketimbang memaksimasi keyakinan politis yang berkembang pada saat itu. Wilson berargumen “It’s getting harder to run a constitution than to frameone”. Keinginan Wilson adalah memfokuskan tidak hanya masalah personal tapi juga masalah organisasional dan manajemen secara umum. Pandangan ini merupakan langkah maju ke depan guna melakukan investigasi terhadap kantor administrasi di negaranya, Amerika Serikat.
Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau adminsitrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara.Administrasi negara juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja. Dan kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik.Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara.Sejarah Pertumbuhan Administrasi NegaraDari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat tali sejarah yang merakit perkembangan administrasi negara. Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi negara sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemak-muran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara tidak dipandang sebagai administrasi “of the public”, tetapi sebaliknya adalah administrasi “for the public”.Ide ini sebenarnya bukanlah baru. Orientasi semacam ini telah dicanangkan dengan jelas dalam ajaran Confusius dan dalam “Pidato Pemakaman” Pericles, bahkan dalam kehidupan bangsa Mesir kuno. Bukti – bukti sejarah dengan jelas membuktikan upaya-upaya yang sistematis, yang dikobarkan oleh tokoh-tokoh seperti Cicero dan Casiodorus. Selama abad ke-16 – 18 tonggak kemapanan admi-nistrasi negara Jerman dan Austria telah dipancangkan oleh kaum Kameralis yang memandang administrasi sebagai teknologi. Administrasi negara juga memperoleh perhatian penting di Amerika, terutama setelah negara ini merdeka.Apa yang dikemukakan oleh Cicero dalam De Officiis misalnya, dapat ditemukan dalam kode etik publik dari kerajaan-kerajaan lama. Hal yang umum muncul di antara mereka adalah adanya harapan agar administrasi negara melakukan kegiatan demi kepentingan umum dan selalu mengembangkan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, administrasi negara tidak seharusnya mengeruk kantong kantornya (korupsi) demi kepentingan dirinya sendiri.Pendekatan Administrasi Negara ModernPerkembangan evolusioner administrasi negara diuraikan melalui pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan (desisional) dan pendekatan ekologis. Secara khusus, pendekatan tradisional mengungkapkan tentang pengaruh ilmu politik, sebagai induk administrasi negara, pendekatan rasional dalam administrasi dan pengaruh Gerakan Manajemen Ilmiah terhadap perkembangan administrasi negara.Di antara empat pendekatan yang diajukan, tidak ada satu pun pendekatan yang lebih unggul daripada pendekatan-pendekatan yang lain, karena setiap pendekatan berjaya pada sesuatu masa, di samping kesadaran bahwa setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan.Karena administrasi mengandung berbagai macam disiplin, sehingga cara pendekatan dan metodologi dalam administrasi juga beraneka ragam, maka administrasi negara merupakan bidang kajian yang dinamis. Selanjutnya sukar untuk secara khusus menerapkan satu-satunya pendekatan terbaik terhadap aspek administrasi tertentu. Kiranya lebih bermanfaat untuk mempergunakan keempat cara pendekatan tersebut sesuai dengan aksentuasi dari sesuatu gejala yang diamati.Pengaruh politik terhadap administrasi negara selalu besar, tidak peduli kapan pun masanya. Hal ini disebabkan oleh adanya gejala di semua negara yang menunjukkan bahwa setiap pemerintah disusun di atas tiga cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Hubungan terus menerus administrasi dengan politik mencerminkan keberlanjutan hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, sebagaimana dicerminkan dalam dua tahap pemerintahan, yakni tahap politik dan tahap administrasi. Jika tahap pertama merupakan tahap perumusan kebijakan, maka tahap kedua merupakan tahap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahap pertama.

PERKEMBANGAN PARADIGMA ADMINISTRASI
Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dengan perubahan paradigma. Paradigma merupakan cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Dalam perkembangan administrasi publik, pernah terjadi perubahan paradigma beberapa kali sebagaimana diungkapkan oleh Nicholas Henry. Dia mengungkapkan bahwa, suatu disiplin ilmuseperti yang dikemukakan oleh Robert T.Golembiewski mencakup fokus dan locus. Fokus merupakan metode dasar dalam pemecahan masalah, sedangkan locus merupakan tempat metode yang digunakan. Berdasarkan itu, Henry mengungkapkan telah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara yaitu:
a)    Paradigma 1 (1900-1926)
Paradigma dikotomi politik administrasi
b)   Paradigma 2 (1927-1937)
Prinsip-prinsip administrasi
c)    Paradigma 3 (1050-1970)
Administrasi negara sebagai ilmu politik
d)   Paradigma 4 (1956-1970)
Administrasi negara sebagai ilmuadministrasi
e)   Paradigma 5 (1970-sekarang)
Administrasi negara sebagai administrasi
 Paradigma 3

Administrasi sebagai ilmu politik
Menurut HERBERT SIMON ( The Poverb Administration ) Prinsip Managemen ilmiah POSDCORB tidak menjelaskan makna “Public” dari “public Administration“. Menurutnya POSDCORB tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan Dikotomi administrasi dan Politik Kemudian muncullah pendapat Morstein-Mark (Element Of Public Administration) yang kemudian kembali mempertanyakan pemisahan politik dan ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin
Sebagai hasil dari derasnya kritikan pada paradigma 1 dan 2 telah memaksa administrasi negara kembali ke induk disiplinnya yaitu ilmu politik dengan locus pada birokrasi pemerintahan tetapi fokusnya kurang begitu jelas karena berbaur dengan ilmu politik.
Pada periode paradigma inilah merupakan suatu upaya untuk merajut kembali hubungan konsepsional antara administrasi negara dengan ilmu politik. Akan tetapi, konsekuensi dari usaha ini ialah keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan focus keahliannya yang essensial. Itulah sebabnya tulisan-tulisan administrasi negara dalam tahun 1950-an penekanan pembicaraannya pada wilayah kepentingan (area of interes) atau sebagai sinonim dari ilmu politik: administrasi negara sebagai suatu bidang studi yang dapat diidentifikasikan memulai perjalanannya yang panjang menurun bukit yang berputar-putar.
Walaupun usaha untuk kembali kepada ilmu politik sebagai suatu identifikasi dari administrasi negara pada paradigma ini, akan tetapi sebaliknya ilmu politik mulai melupakannya. Usaha keras dan lama untuk mempunyai jatidiri sebagai suatu bidang studi tersendiri seolah-olah hilang begitu saja. Mulai tahun 1962-1967 para ahli ilmu politik kurang tertarik minatnya pada administrasi negara sehingga terasa administrasi negara mulai kehilangan lagi hubungannya dengan ilmu politik.
Tahun 1962 administrasi bukan lagi dianggap sebagai bagian dari ilmu politik. Hal ini terbukti dari laporan komisi ilmu politik sebagai suatu disiplin dari APSA (American Political Science Association). Tahun 1964 survei yang dilakukan oleh sarjana-sarjana ilmu politik memberikan petunjuk tentang merosotnya minat terhadap administrasi negara dalam fakultas-fakultas ilmu politik. Tahun 1967 administrasi negara benar-benar dicoret dari program pertemuan tahunan APSA. Melihat perlakuan ilmu politik terhadap administrasi seperti yang diceritakan di atas, maka tahun 1968 Dwight Waldo memprotes keadaan seperti itu. Karena teralinasikan dari induk disiplin ilmu politik maka administrasi negara merasa menjadi warga negara kelas dua.
Antara tahun 1960 sampai tahun 1970 hanya dijumpai empat persen dari semua artikel yang diterbitkan dalam lima jurnal utama ilmu politik yang membicarakan administrasi negara. Dasawarsa 60-an merupakan saat memisahkannya administrasi negara sebagai bidang kajian dalam ilmu politik. Fakultas-fakultas ilmu politik menyebutnya dengan inisial “Type P.A.”.
Ada dua perkembangan baru yang patut dicatat pada masa ini yakni : Pertama, tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat epitimologis. Kedua, timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari administrasi negara.
 Referensi :
Thoha, M.2008.Ilmu Administrasi Publik Kontemporer .Jakarta:Kencana
Unibraw, FIA.2010.Pengantar Ilmu Administrasi Negara .Malang:Capita Selecta
Anwarudin, A.2004.Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik. Jurnal Ilmu Administrasi.(online) 2 (1) : 94 (http://www.scribd.com/nia_paty/d/59296169-paradigma-i)
Rudiansyah, i.2011.Latar Belakang Administrasi Negara.(online) http://blogs.unpad.ac.id/iqbalrudiansyah/2011/05/13/latar-belakang-administrasi-negara/
Pergeseran  Paradigma Dalam Administrasi. (online) http://www.scribd.com/doc/76239151/Pergeseran-Paradigma-Dalam-Administrasi-Publik.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar