Label

Kamis, 05 April 2012

WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA


WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA



FIKI PRIYATNA



Amademen UUD 1945 mengendaki dilakukannya reformasi terhadap sistem keparlemenan Indonesia. Mengikuti pemilu 2004, Majelis Permusyawaratan Rakyat- Republik Indonesia (MPR-RI) yang dikatakan sebagai joint session dan tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara, beranggotakan wakil rakyat yang duduk di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan mengadopsi sistem bicameral dan unicameral Plus, ditinjau dari segi kelembagaan sistem keparlemenan sekarang cenderung dikategorikan sebagai Soft Bicameral. Sementara itu, jika ditinjau dari pandangan fungsional dalam pembuatan perundang-undangan sistem keparlemenan Indonesia dikatakan sebagai unicameral, karena fungsi itu hanya dimiliki oleh DPR.
Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional; serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001.
Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR RI selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut paham demokrasi.
Dalam proses pembahasan tersebut, berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.
Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 22C; ”(1). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. (4) Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-undang”. Dan dalam pasal 22D: “(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan,pemekaran dan penggabungan daerah; Penggelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; Serta memberikan pertimbangan kepada Dewan perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasaan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, penggelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan Pertimbangan Untuk ditindak lanjuti. (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang”.
Undang-undang Dasar 1945 hasil sidang Tahunan MPR tahun 2001. Lembaga Negara baru ini akan mendampingi dan memperkuat lembaga legislatif yang telah ada, yaitu DPR dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Kehadiran sistem keparlemenan atau lembaga DPD ini juga akan membawa pengaruh terhadap tata hubungan pemerintahan antara lembaga tinggi negara. Adalah penting untuk mengkaji lebih jauh, bagaimana posisi DPD yang “lemah dan terbatas“, seperti diatur dalam UUD 1945 dapat diterjemahkan dalam fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang lebih strategis secara nasional melalui peraturan perundang-undang. Selain pengaturan melalui peraturan perundang-undangan, pelembagaan hubungan kerja antara DPD dan DPR perlu di operasionalkan dan dijamin melalui tata tertib dari kedua lembaga tersebut.
Jika DPR merupakan lembaga perwakilan politik yang anggota-anggotanya berasal dari partai politik, maka DPD merupakan lembaga perwakilan kewilayahan/kedaerahan yang anggota-anggotanya adalah perseorangan. Tugas dan fungsi dan wewenangan DPD sangat terkait erat dengan memperjuangkan dan memadukan aspirasi, kepentingan dan keberadaan wilayah-wilayah/daerah-daerah yang demikian banyak dan beragam di Indonesia dengan tetap menjaga dan menjunjung tinggi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Lembaga DPD di bentuk untuk menjamin keterwakilan daerah yang merupakan salah satu elemen penting bagi pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara legal Intitusional keterwakilan itu di buktikan dengan dipilihnya empat wakil dari masing-masing provinsi. Mereka ini akan mendapatkan mandat dari rakyat daerah untuk jadi wakil mereka. Jika ini saja yang dikehendaki maka amanat konstitusional telah terpenuhi seluruhnya. Akan tetapi, berbagai diskusi dan perdebatan yang terjadi dalam PAH (Panitia Adhoc) I selama perumusan amademen UUD 1945 lebih dalam dan lebih kaya dari pada sekedar adanya wakil yang didudukan di DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
Substansi keterwakilan daerah melalui DPD adalah akomodasi kepentingan daerah yang dijamin secara konstitusional dan dijabarkan dengan peraturan perundang-undangan. Aspek struktural fungsional ini telah mendapatkan banyak kritik karena DPD tidak mempunyai Otoritas pembuatan peraturan perundang-undangan. Beberapa anggota Dewan dan Majelis mengistilahkan realitas ini sebagai ’keterwakilan setengah hati’. Oleh karena itu, perlu difikirkan bagaimana kepentingan daerah yang diwakili melalui DPD (Dewan Perwakilan Daerah) mendapatkan jaminan Politis legal yang lebih baik dalam sistem keparlemenan Indonesia sekarang.
Dengan kata lain perumusan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan DPR dan hubungan antara DPD dengan berbagai lembaga Negara lainya harus mendasar dan perlu memperhitungkan keterwakilan kepentingan daerah. Jika elemen ini kurang diperhatikan, maka konstitusionalisme yang sekarang mengarah pada tata pemerintahan yang lebih baik dan demokratis tidak akan diikuti dengan reformasi kelembagaan seperti yang diharapkan. Bahkan, kesadaran politik dari berbagai daerah yang mengarah pada kekecewaan dan frustrasi dapat berakibat pada political setback.
Di dalam konstitusi, wewenang DPD yang hanya memberikan pertimbangan dalam keseluruhan fungsi lembaga perwakilan: legislasi, pengawasan, dan anggaran (budgeter). Khususnya mengenai fungsi legislasi DPD ternyata masih ada kontroversi seputar keberadaan DPD sendiri. Kontroversi DPD berkisar pada keberadaannya sebagai bagian dari lembaga perwakilan rakyat.
Susunan, kedudukan, dan wewenang DPD memang dinyatakan dengan jelas di dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 22/2003). Namun bila ditilik lebih lanjut dan dibandingkan dengan teori dan prinsip-prinsip mengenai lembaga perwakilan, fungsi legislasi DPD sendiri perlu dipertanyakan. Pertanyaan di atas perlu ditelaah terlebih dulu untuk bisa melihat bagaimana sesungguhnya DPD menjalankan perannya dalam proses legislasi.
Posisi yang asimetris dan lemah dari DPD baik dalam wewenang maupun fungsi dibandingkan dengan DPR menjadikan lembaga ini lebih sulit dan berat dalam menjaga akuntabilitasnya. Sebab, disatu sisi, mereka akan dibebani dengan berbagai kepentingan dan harapan yang dikemukakan oleh berbagai pelaku poltik didaerah. Disisi lain, mereka hanya mempunyai peluang dan otoritas terbatas untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari daerah yang mereka wakili.
Dari uraian diatas akan timbul pertanyaan, bagaimana posisi DPD yang lemah dan terbatas ini mampu mengakomodir keterwakilan daerah dalam jaminan politis legal? Sebagai lembaga Negara yang pada prinsipnya sejajar dengan DPR namun tidak mempunyai otoritas dalam pembentukan Undang-undang, bagaimana akuntabilitas seorang wakil rakyat daerah akan diukur, dan fungsi legislasi yang dimiliki DPD dalam mewakili aspirasi rakyat di daerah. Hal itu menjadikan kompleksitas masalah baru dalam keterkaitan pembentukan DPD tersebut. Oleh sebab itu, perlu dibahas lebih lanjut, yang dalam hal ini akan diangkat sebagai judul yaitu: Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Perwakilan Dalam Sistim Ketatanegaraan Republik Indonesia”.
Rumusan Permasalahan.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka yang dijadikan rumusan permasalahan adalah:
  1. Bagaimana kewenangan DPD dalam menjamin keterwakilan aspirasi daerah dalam posisi yang lemah dan terbatas?
  2. Kepada siapakah anggota Dewan Perwakilan Daerah memberikan Pertanggung jawaban?
Kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI.
Menurut Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 / DPD / 2004 Pasal 1 angka 8 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengartikan Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPD adalah : Wakil daerah provinsi yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut H.R.Daeng Naja dalam Bukunya Bikameral Setengah Hati, mengartikan Dewan Perwakilan Daerah ialah: merupakan representasi penduduk dalam suatu wilayah (ruang) yang akan mewakili kepentingan-kepentingan derah dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik penting di tingkat nasional.
Pengertian Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai bahagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dimana pada pasal 2 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa: “MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ) Terdiri dari atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) yang dipilih melalui Pemilihan umum dan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang.
Yang dimaksud dengan bicameral sendiri adalah terdapatnya wakil ”orang dan ruang” di dalam suatu parlemen, yang diwujudkan dalam suatu lembaga baik untuk wakil orang maupun untuk wakil ruang.
Sebagaimana disampaikan Prof.DR.Nasrudin Sjamsuddin selaku Juru Bicara, konsturksi MPR yang diusulkan adalah: ”Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum.
Mengenai keberadaan DPD merupakan satu rangkaian dari sistem bicameral dalam kerangka kelembagaan legislatif. Hal ini jelas ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 hasil amademen yang meyebutkan :”Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.
Posisi seorang anggota DPD RI sebenarnya sangatlah kuat.Dalam sistem politik Amerika Serikat wakil negara bagian ini dikenal dengan istilah Senator. Dibandingkan anggota DPR RI yang umumnya tidak memenuhi Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) dalam Pemilu 2004-hanya 2 orang yang melebihi BPP, yakni Hidayat Nurwahid (Partai Keadilan Sejahtera, Provinsi DKI Jakarta) dan Saleh Jasit (Partai Golkar, Provinsi Riau)-maka anggota DPD justru memiliki dukungan yang lebih rill dan legitimatif. Sungguh sangatlah wajar apabila konstituen menaruh harapan besar kepada para anggota Dewan Perwakilan Daerah RI.
Namun sayangnya, kedudukan institusi Dewan Perwakilan Daerah RI dalam struktur politik nasional ternyata masih dibatasi UUD dan UU. Dewan Perwakilan Daerah RI kedudukannya masih belum setara dengan DPR RI. Jika diamati tugas dan kewenangannya, peran para wakil daerah ini tak lebih dari sekedar lembaga pertimbangan saja. Peranan Dewan Perwakilan Daerah RI yang antara lain menyangkut urusan desentralisasi, keterlibatkan dalam pembahasan RUU (Khususnya pajak, pendidikan dan agama), APBN dan sebagian fungsi pengawasan lainnya yang juga selanjutnya melaporkan hasilnya kepada DPR RI, hanya dijadikan bahan pertimbangan saja untuk ditindak lanjuti.
Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), Dewan Perwakilan Daerah RI tampak belum memiliki kekuasaan yang bearti Dewan perwakilan Daerah RI memiliki wewenang memberi masukan, tetapi pengambilan keputusan ada di tangan DPR RI yang anggotanya berasal dari Partai politik. Akibatnya, dalam upaya membuat kebijakan yang berskala nasional, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI harus memiliki kemampuan yang lebih untuk mengunakan pengaruh yang dimilikinya. Wewenang Dewan Perwakilan Daerah RI sebagaimana terdapat dalam konstitusi bisa mengakibatkan berlarutnya pembahasan.Disisi lain, pola hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah RI dengan DPR RI tidak dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi. Anehnya lagi, anggota Dewan perwakilan Daerah RI bisa diberhentikan dari jabatannya yang mana syarat-syaratnya dan tata caranya telah diatur dalam UU (22 ayat 4 ). Sementara ketiadaan hak legislasi Dewan Perwakilan Daerah RI bisa menyebabkan kepentingan parpol ikut mengatur dan mengintervensi susunan, kedudukan dan pemberhentikan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI.
Kelemahan hak, fungsi, tugas dan kewenangan tersebut, betul-betul tidak sebanding dengan proses yang harus dilewati oleh para calon senator ini. Bandingkan dengan anggota DPR RI yang-jika dilihat dari UU No12/2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota-memungkinkan adanya kekuasaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) patai politik untuk menentukan calon jadi legislatif. Untuk menjadi anggota DPD RI ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang calon. Misalnya saja, dukungan suara rakyat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau yang berkekuatan hukum sama yang besaran dukungannya berkisar antara 1000-5000 penduduk (tergantung pada populasi penduduk per daerah pemilihan).
Jika struktur politik seperti ini masih dipertahankan, maka masa depan Dewan Perwakilan Daerah RI sebagai penyeimbang DPR RI dalam sistem bikameral jadi agak mengkhawatiran. Di saat kinerja DPR RI kurang maksimal maka bandul demokrasi pun akan bergerak ke titik yang pesimis. DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI semestinya memiliki kewenangan, fungsi dan hak yang setara agar kelemahan DPR RI tersebut bisa ditutupi oleh masifnya kinerja Dewan Perwakilan Daerah RI.
Disamping itu, model demokrasi yang kita anut sudah seharusnya memberikan ruang yang lebih luas serta penghargaan yang tinggi pada kepentingan dan partisipasi masyarakat lokal. Karena prinsip inilah mestinya yang melatari semangat untuk membangun demokrasi dalam konteks masyarakat majemuk sebuah upaya untuk memberikan ruang artikulasi dan partisipasi politik yang lebih besar pada masyarakat lokal untuk membangun dirinya.
Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah RI dalam konteks lain adalah sebuah jawaban atas persoalan tentang minimnya kontrol politik masyarakat yang dulu hanya dilakukan oleh DPR RI. saat ini institusi Dewan Perwakilan Daerah RI diharapkan bisa menjadi alternatif baru yang mampu membawa perubahan politik secara nasional.
Oleh sebab itulah maka penguatan Dewan Perwakilan Daerah RI perlu mendapat dukungan dari DPR RI sebagai mitra kerja dalam satu kamar yang lain serta berbagai kelompok stategis seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi lokal, institusi pendidikan, dan sebagainya.Dengan demikian, masa depan demokrasi di Indonesia bisa lebih menjanjikan.
Kewenangan DPD RI dalam menjamin keterwakilan aspirasi daerah dalam posisi yang lemah dan teratas.
Salah satu perubahan penting adalah dibentuknya sebuah lembaga negara baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah. Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem Unikameral ke sistem Bicameral.
Gagasan dasar pembentukan Dewan Perwakilan Daerah adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peranan yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa yang lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidak adilan, sehingga dapat membahayakan keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional.
Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Bahwa kebijakan-kebijkan publik baik ditingkat nasional maupun daerah tidak merugikan dan senantiasa sejalan dengan kepentingan daerah dan kepentingan rakyat di seluruh tanah air. Bahwa Dewan Perwakilan Daerah akan menjamin kepentingan daerah sebagai bagian yang serasi dari kepentingan nasional, dan kepentingan nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah. Bahwa kepentingan daerah dan kepentingan nasional tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan.
Adapun dengan kehadiran Dewan Perwakilan Daerah saat ini membangkitkan harapan baru masyarakat dalam hal menyampaikan aspirasi, seiring berjalannya Dewan Perwakilan Daerah sangat banyak sekali kelemahan dan keterbatasan yang Dewan Perwakilan Daerah miliki terutama dalam kewenangan. Adapun Kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah saat ini berupa:
Dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Ikut membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah;hubungan pusat dan daerah;pembentukan,pemekaran dan pengabungan daerah;pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, erta perimbangan keuangan pusat dan daerah;yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah;
Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,dan agama;
Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, embentukan, pemekaran dan pengabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, engelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Namun dengan kewenangan yang diberikan UUD 1945 kepada DPD RI masih sangat lemah dan terbatas, Dewan Perwakilan Daerah tidaklah lantas untuk berdiam diri, menunggu dilakukannya amandemen UUD 1945 Dewan Perwakilan Daerah RI terus bekerja sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keberadaan Dewan Perwakilan Daerah RI saat ini, telah banyak hal yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah RI saat sekarang ini yang berkenaan dengan tugas dan Pengajuan usul RUU, Pertimbangan atas RUU di bidang tertentu. Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah RI juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU di bidang tertentu baik melalui rapat kerja dengan para Menteri maupun kunjungan kerja ke daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR dan kepada Pemerintah sebagai informasi.
Mengenai hal Bagaimana Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah RI dalam menjamin keterwakilan aspirasi daerah dalam posisi yang lemah dan terbatas. Yang mana kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah RI saat sekarang ini belumlah cukup untuk mengakomodir seluruh permasalahan yang ada di daerah, di karenakan Dewan Perwakilan Daerah RI memiliki kewenangan yang sangat lemah dan terbatas secara kelembagaan yang diberikan oleh UUD 1945. Jadi dengan kewenangan yang selama ini yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah RI ini tidak mampu untuk memperjuangkan sepenuhnya aspirasi atau kepentingan-kepentingan daerah ditingkat pusat.
Jadi dengan lemahnya kewenangan tersebut tidak adanya sebuah jaminan konstitusi dalam memperjuangkan atau penyaluran aspirasi daerah, dikarnakan kewenangan yang didesain itu tidak pas sehingga dalam pelaksanaan keseharian tidak bisa maksimal. Jadi ketidakmaksimalan kinerja tersebut maka banyaknya kendala-kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Daerah RI dalam hal memperjuangkan aspirasi daerah yaitu Kewenagan Dewan Perwakilan Daerah RI dibidang legislasi jelas sangat terbatas karena Dewan Perwakilan Daerah RI hanya dapat ikut mengusulkan dan membahas RUU di bidang tertentu tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan akhir.
Adapun sumbangan pemikiran yang diberikan oleh Prof. Dr. Maswadi Rauf dalam seminar nasional. Menyatakan masih ada harapan bagi Dewan Perwakilan Daerah untuk berkiprah secara berarti dalam berpolitikan nasional yaitu:
Meninggalkan sikap yang tidak menerima ketentuan peraturan perundangan tentang peranan Dewan Perwakilan Daerah yang lemah. Keluh kesah dan tuntutan yang macam-macam seperti amademen UUD 1945 hanyalah menghabiskan energi para anggota Dewan Perwakilan Daerah;
Memaksimalkan pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundangan, betapapun kecilnya peranan itu.
Maka dari itu semua dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi begitu terbatas namun Dewan Perwakilan Daerah RI sendiri tetap bekerja dengan optimal sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan dan secara konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah melalui berbagai cara dan upaya.
Kepada Siapa Anggota DPD RI Memberikan Pertanggung Jawaban?.
Mengenai pemikiran penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah harus didasari oleh peranan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan, yaitu peranan untuk memfasilitasi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Sebagus apapun mekanisme dan prosedur internal dan eksternal yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah RI, kuncinya tetap saja hubungan keterwakilan yang efektif dengan konstituennya.
Konstituenya yang jelas merupakan karakter Dewan Perwakilan Daerah RI yang utama, yang juga menjadi kekuatannya. Dewan Perwakilan Daerah RI yang dipilih secara langsung dapat dilihat sebagai lembaga yang lebih dekat dengan rakyat, dalam hal kesamaan kepentingan dan kebutuhan, dalam asumsi sistem pemilihan yang baik. Legitimasi Dewan Perwakilan Daerah RI didapat justru karena konstituennya. Karena itu, jangan sampai hubungannya dengan konstituen justru terputus ditengah jalan.
Bagi Dewan Perwakilan Daerah, banyak hal yang bisa dilakukan, yang kembali akan terkait dengan soal prosedur dan dukungan kelembagaan. Mekanisme partisipasi publik misalnya, perlu dibuat dengan lebih baik. Partisipasi yang maknanya selama ini seringkali dilemahkan, mesti dirombak oleh Dewan Perwakilan Daerah , seperti dengan membangun model konsultasi publik dan diskusi kampung.
Keberpihakan pada masyarakat marjinal juga seharusnya dijadikan warna Dewan Perwakilan Daerah karakter yang berbeda dengan DPR karena model pemilihan dan perannya memang berbeda. Logis bagi Dewan Perwakilan Daerah RI untuk memilih warna keberpihakan ini. Sebab Dewan Perwakilan Daerah berperan sebagai fasilitator bagi pihak yang mempunyai keterbatasan akses politik dan ekonomi dan sebagai peyeimbang politik di dalam legislatif.
Dukungan kelembagaan lainnya yang sebenarnya juga sudah dirintis dan dilakukan oleh sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah adanya kantor-kantor konstituensi di daearah. Yang menjadi soal tinggal bagaimana agar kantor-kantor ini dapat berfungsi sebagai wadah komunikasi yang efektif antara anggota DPD dan konstituenya.
Jabaran yang lebih teknis mengenai peran dan cara-cara untuk menjadikan Dewan Perwakilan Daerah sebagai bikameral yang efektif masih perlu dielaborasi lebih lanjut. Bagaimanapun konstruksi yang disepakati nantinya, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas Dewan Perwakilan Daerah menjadi prinsip yang utama. Dibawanya perdebatan dan kerja Dewan Perwakilan Daerah di ruang publik, terbukanya kantor konstutensi bagi masyarakat luas, responsifnya anggota Dewan Perwakilan Daerah disebarluaskan laporan pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Daerah kepada publik, hanyalah sebagian kecil saja dari banyak hal yang harus dilakukan dalam kerangka prinsip-prinsip ini.
Dewan Perwakilan Daerah RI sudah melakukan sebagian dari setumpuk pekerjaan di atas. Masih banyak memang yang belum tuntas. Sebagian besar disebabkan oleh masih kuatnya power struggle pengelompokan-pengelompokan politik dan pencarian jati diri politik di dalam Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Suatu fakta yang mesti dimaklumi, walau tidak dapat menjadi alasan pembenar, bagi sebuah lembaga politik yang sama sekali baru. Karena baru lahir pulalah, tuntutan yang tinggi ini memang sesungguhnya masih dalam proses pengerjaan. Tidak mudah bagi sebuah lembaga yang baru masuk kesatu wilayah kerja politik yang sudah berlangsung puluhan tahun untuk dapat langsung mengejar ketertinggalannya. Seperti seorang anak kecil yang baru ikut suatu permainan berkelompok Dewan Perwakilan Daerah adalah anak bawang dalam sistem politik Indonesia.
Bagaimanapun, adalah tugas Dewan Perwakilan Daerah yang paling utama untuk bisa memfasilitasi masyarakat untuk berdekatan dengan dirinya. Menjadi tantangan bagi Dewan Perwakilan Daerah untuk mengambil peranan sebagi wakil rakyat yang efektif mewakili kebutuhan dan kepentingan daerah dan berpihak pada kelompok masyarakat marjinal.
Bila Dewan Perwakilan Daerah mau dan mampu menterjemahkan warna keberpihakkan ini, Dewan Perwakilan Daerah justru akan menjadi lokomotif bagi perubahan pada lembaga-lembaga negara lainnya. Dan bila publik mau merespon upaya ini, maka Dewan Perwakilan Daerah memang akan menjadi Dewan Perwakilan Daerah kita: Dewan Perwakilan Daerah yang mampu menjadi fasilitator kebutuhan dan kepentingan kita di tengah politik yang sedang berubah ini.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI memberikan pertanggung jawabannya secara moral dan politis kepada pemilih atau konstituen di daerah pemilihannya. maksud dari hal yang diatas yaitu: Setiap anggota Dewan Perwakilan Daerah RI mempunyai tanggung jawab moral dan politis atas segala usulan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat daerah, apabila seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah maka anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut jelas melanggar tanggung jawab moral dan politis sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah RI. Dalam bentuk apakah pertanggung jawaban yang diberikan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI kepada masyarakat/konstituenya yaitu berupa:
Memberitahukan kepada publik produk-produk yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Daerah, dan disampaikan melalui Media cetak, Media elektronik.
Mengirim hasil kinerja tahunan yang telah dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, LSM dan Ormas lainnya yang mempunyai hubungan dengan Dewan Perwakilan Daerah RI tersebut.
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang- undang tertentu.
Apabila hal ini dilaksanakan dengan baik oleh angggota Dewan Perwakilan Daerah RI maka hubungan antara masyarakat atau konstituen dengan Dewan Perwakilan Daerah RI dapat berjalan dengan baik dan dapat terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan sejalan dengan Dewan Perwakilan Daerah RI.
Penutup
Kesimpulan.
Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah RI saat sekarang ini belumlah cukup untuk mengakomodir seluruh permasalahan yang ada di daerah, dikarnakan Dewan Perwakilan Daerah RI memiliki kewenangan yang sangat lemah dan terbatas secara kelembagaan yang diberikan oleh UUD 1945. Jadi dengan kewenangan yang selama ini dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah RI ini tidak mampu untuk memperjuangkan sepenuhnya aspirasi atau kepentingan-kepentingan daerah ditingkat pusat. Sehingga, dengan lemahnya kewenangan tersebut tidak adanya sebuah jaminan konstitusi atau jaminan undang-undang dalam memperjuangkan atau penyaluran aspirasi daerah, kewenangan yang didesain itu tidak pas sehingga dalam pelaksanaan keseharian tidak bisa maksimal.
Mengenai bentuk pertanggung jawaban, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI bertanggung jawab secara moral dan politis kepada pemilih atau konstituen di daerah pemilihannya, maksud dari hal yang diatas yaitu: Setiap anggota Dewan Perwakilan Daerah RI mempunyai tanggung jawab moral dan politis atas segala usulan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat daerah, apabila seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah maka anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut jelas melanggar tanggung jawab moral dan politis sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah RI.
Saran.
Untuk meningkatkan atau memberdayakan Dewan perwakilan Daerah, seharusnya fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Daerah harus di rumuskan secara jelas di dalam UUD 1945 agar kinerja DPD dapat bermanfaat bagi pertumbuhan demokrasi dan kepentingan daerah-daerah.
Upaya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat atau konstituen kepada anggota Dewan perwakilan Daerah , yang mana anggota Dewan Perwakilan Daerah RI harus memberikan suatu bentuk pertanggung jawaban atas kinerjanya yang telah ia lakukan dalam bentuk laporan tertulis maupun laporan lisan kepada masyarakat pemilih atau konstituennya dalam sebuah forum resmi, yang selayaknya forum tersebut memang dirancang untuk itu.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Buku
Indra J . Piliang Dan Bivitri Susanti. 2006. Untuk Apa DPD RI, Kelompok DPD di MPR RI. Jakarta
Janedjri M. Gaffar, dkk. 2003. Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Sekretariat Jendral MPR-UNDP
Pieris, Jhon dan Baramuli Putri Aryanth. 2006. Dewan Perwakilan Derah Republik Indonesia: Studi Analisis, Kritik dan Solusi Kajian Hukum dan Politik, Edisi I. Jakarta: Pelangi Cendekia
Undang-undang
Undang-undang Dasar RI 1945
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Keputusan Dewan Perwakilan Daerah RepubliK Indonesia Nomor 2/DPD/2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar