Label

Rabu, 11 April 2012

“TANGGUNG JAWAB CENDEKIAWAN DALAM ETIKA BERDEMOKRASI MENUJU TEWUJUDNYA INDONESIA SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”



“TANGGUNG JAWAB CENDEKIAWAN DALAM ETIKA BERDEMOKRASI MENUJU TEWUJUDNYA INDONESIA SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”


Secara implikasi hal yang paling penting dari reformasi di Indonesia adalah perubahan pada tatanan kehidupan politik berupa upaya untuk membangun sistem politik yang demokratis. Dalam perjalanannya, sistem demokrasi yang diwujudkan melalui Pemilu dan Pemilukada cenderung memicu emosi masyarakat akibat kompetisi antar para elit tingkat local yang tidak fair dan menggunakan money politik  mewarnai pelaksanaan pemilu dan pilkada dan berujung pada terjadinya bentrokan dan tindakan anarkhis massa. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada belum memberikan dampak signifikan dan tidak memiliki pengaruh terhadap perbaikan kondisi kehidupan bagi masyarakat.  Disamping itu Perkembangan yang di capai 11 tahun pasca reformasi ini dalam mewujudkan tatanan kehidupan politik yang demokratis di Indonesia diharapkan mewujudkan :
1.    Adanya kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam proses politik dan pemerintahan sehingga memungkinkan munculnya calon pemimpin yang handal dalam sebuah kompetisi yang sehat.
2.    Pemilu yang bebas dan adil serta multi partai.
3.    Terbukanya sistem politik yang terbuka dengan kebebasan berpendapat dan pers yang tidak diintervensi oleh pemerintah.
4.    Pelembagaan checks and balances telah berjalan sehingga terdapat akuntabilitas secara horizontal.
     Pada perkembangannya  sistem politik demokrasi Indonesia masih belum mampu menyentuh hal-hal yang substansial dari demokrasi, seperti :
1.    Belum menghasilkan pemerintahan yang efektif dan  pemenuhan kebutuhan masyarakat;
2.    Akuntabilitas yang berkaitan dengan relasi antara pemilih dengan pejabat yang terpilih;
3.    Banyaknya masalah dalam proses menjadi pejabat/wakil yang terpilih; dan
4.    Kultur demokrasi dalam berpolitik dan menyampaikan pendapat masih terlihat timpang.
     Sehingga masih dibutuhkan kontribusi pemikiran dari semua pihak, khususnya pada cendikiawan. Disamping itu juga, dalam membangun sistem politik demokrasi memerlukan waktu, proses, konsistensi, ketekunan, dan dilakukan secara sistemik, konseptual, serta konstitusional. Semua pihak bertanggung jawab untuk membangun kedewasaan dalam berdemokrasi dan berpolitik serta sesuai dengan kaidah hukum serta adat dan budaya yang ada. Pola penanganan politik dalam negeri telah berubah, tidak lagi dilakukan oleh organisasi sosial politik, melainkan berlangsung antar dan oleh masyarakat dimana pemerintah memfasilitasi terciptanya iklim demokratis dan mendorong peran masyarakat.
     Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas tata kehidupan politik dan demokrasi adalah :
1.    Secara berkesinambungan melakukan upaya penguatan demokrasi melalui proses pendalaman demokrasi yang dimaknai dari sisi :
a)      Negara.
pendalaman demokrasi merupakan pengembangan dari pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik, partai politik, negara, dan pengembangan kapasitas administrative teknokratik yang mengiringi pelembagaan.
b)      Masyarakat.
pendalaman demokrasi merujuk pada penguatan daya penetrassi masyarakat terhadap aktivitas politik formal.
2.    Mendorong dilaksanakannya semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang politik oleh semua pihak terkait.
3.    Mendorong semua pihak, khususnya partai politik untuk melakukan pendidikan politik bagi rakyat dalam upaya membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya memilih pemimpin yang kredibel.
4.    Mendorong parpol untuk melakukan konsolidasi melalui upaya institusionalisasi politik secara tepat dan arif pada lingkup :


a)         Kultur
diperlukan komitmen untuk membangun kultur politik yang santun dan demokratis dalam setiap aktivitas berbangsa dan bernegara.
b)    Prosedur dan Struktur.
perlu mendorong partai politik untuk membangun mekanisme yang demokratis dalam hubungan antar lembaga dan menyediakan prosedur baku dalam setiaprekriutmen pej          abat politik/publik.
     Demokrasi adalah sebuah proses yang dinamis sehingga setiap jengkal langkah dalam prosesnya menjadi penuh makna dan dapat diapresi untuk terwujudnya demokrasi substansial. Konteks relasi demokrasi dengan kesejahteraan dan keadilan menjadi perdebatan dalam 2 pandangan yang saling bertolak belakang, yakni :
1.      Demokrasi tidak berkolerasi dengan kesejahteraan dan keadilan.
2.      Pemenuhan hak sipil rakyat tidak menghalangi capaian kinerja ekonomi
sebuah bangsa.
     Perguruan tinggi adalah gerbang masuk bagi proses pembentukan para cendikiawan bangsa.Cendikiawan senantiasa berfikir, mengembangkan, dan menyumbangkan gagasannya untuk kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Berbekal ilmu dan ketajaman pikirannya, cendikiawan mengkaji, menganalisis, dan merumuskan segala perkara dalam kehidupan manuisa.Yang diharapkan Etika dan kultur berdemokrasi menghendaki adanya :
1.      Sopan santun dalam memberikan/menerima kritik;
2.      Objektifitas dalam memandang persoalan atau memberikan kritik;
3.      Mau mengakui kesalahan;
4.      Adanya kelapangan menerima kritik;
5.      Menghindari black campaign; dan
6.      Menghindari money politic.
     Sehingga demokrasi mampu menjadi alternative dalam mensejahterakan rakyatnya meskipun tidak semua Negara yang menganut paham demokrasi sejahtera..

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar