Label

Kamis, 05 April 2012

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MENGENAI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MENGENAI
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

A.    Pengertian Administrasi dan Pembangunan
Menurut Waldo administrasi negara adalah  species dari genus administrasi, dan administrasi itu sendiri berada dalam keluarga kegiatan kerjasama antarmanusia. Waldo (1992) menyatakan yang membedakan administrasi  dengan kegiatan kerjasama antarmanusia lainnya adalah derajat rasionalitasnya yang tinggi. Administrasi negara berkenaan dengan administrasi dalam lingkup negara, sering kali pula diartikan sebagai pemerintah. Seperti halnya dalam genusnya, administrasi, adanya tujuan yang ingin dicapai merupakan konsep yang mendasar pula dalam administrasi negara.
Sedangkan pengertian kata pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Seperti dikatan oleh Seers (1969) di sini ada pertimbangan nilai (value judgment). Menurut Riggs (1966) ada orientasi nilai yang menguntungkan (favourable value orientation). Namun, ada perbedaan antara arti pembangunan dan perkembangan. Pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih melalui upaya yang dilakukan secara terencana, sedangkan perkembangan  adalah perubahan yang dapat lebih baik atau lebih buruk, dan tidak perlu ada upaya tertentu. Adanya upaya yang diselenggarakan secara berencana, merupakan unsur penting dalam pembangunan.
B.     Konsep-konsep Pembangunan
 Menurt Adam Smith (1776) proses pertumbuhan diawali apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (division of labor). Division of labor akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam Smith juga mengarisbawahi pentingnya sekala ekonomi.
 Model pertumbuhan ekonomi modern dengan berbagai variasinya. Pada intinya teori ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang menekankan pentingnya (1) akumulasi modal (physical capital formation) dan (2)  peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (human capital). Salah satu dampaknya yang besar dan berlanjut hingga sekarang adalah model pertumbuhan yang dikembangkan oleh Harrod (1948) dan Domar (1946).
Menurut  Arthur Lewis (1954) modeltentang konsep pembangunan yaitu model surplus of labor-nya yang memberikan tekanan pada peranan jumlah penduduk. Dalam model ini diasumsikan terdapat penawaran tenaga kerja yang sangat elastis. Ini berarti para pengusaha dapat meningkatkan produksinya dengan mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak tanpa harus menikkan tingkat upahnya.
Selanjutnya model pertumbuhan yang disebut neo-klasik. Teori pertumbuhan neo-klasik mulai memasukan unsur teknologi yang diyakini akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Solow, 1957). Dala teori neo-klasik, teknologi dianggap sebagai faktor eksogen yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh semua negara di dunia.
Teori Human capital Menurut Becker (1964)yaitu  peningkatan produktivitas tenaga kerja ini dapat didorong melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan derajat kesehatan yang diperkuat oleh Kendrick (1976).
(Romer, 1990). Menyebutkan adanya teori endogen yaitu meningkatnya stok pengetahuan dan ide baru dalam perekonomian yang mendorong tumbuhnya daya cipta, kreasi, inisiatif, yang diwujudkan dalam kegiatan inovatif dan produktif. Ini semua menuntut kualitas sumber daya manusia yang meningkat.
Teori ketergantungan yang dikembangkan terutama berdasarkan keadaan pembangunan di Amerika Latin pada tahun 1950-an. Ciri utama dari teori ini adalah bahwa analisanya didasarkan pada adanya interaksi antara struktur internal dan eksternal dalam suatu sistem. Menurut teori ini (Baran, 1957), keterbelakangan negara-negara Amarika Latin terjadi pada saat masyarakat perkapitalis tergabung ke dalam sistem ekonomi dunia kapitalis..
Paradigma pembangunan manusia yang disebut sebagai sebuah konsep yang holistik ini mempunyai 4 unsur penting, yakni: (1) peningkatan produktivitas, (2)  pemerataan kesempatan, (3) kesinambungan pembangunan, dan (4) pemberdayaan manusia.
 Diketengahkan pula teori pembangunan yang berpusat pada rakyat. Era pasca industri menghadapi kondisi-kondisi yang sangat berbeda dari kondisi-kondisi era industri dan menyajikan potensi-potensi baru yang penting guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan, dan kelestarian pembangunan (Korten, 1984). Logika yang dominan dari paradigma ini adalah ekologi manusia yang seimbang dengan sumber-sumber daya yang utama berupa sumber daya informasi dan prakarsa kreatif yang tak habis-habisnya. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan manusia yang didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi-potensi manusia.
C.    Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Administrasi Negara
Golembiewski (1977) menghasilkan empat fase dalam perkembangan ilmu administrasi negara. Fase-fase tersebut adalah (1) fase perbedaan analitik politik dari administrasi (2) fase perbedaan konkrit politik dari admisnistrasi, (3) fase manajemen, dan (4) fase orientasi terhadap kebijaksanaan publik.
Nicholas Henry (1995) mengungkapkan unutk analisis administrasi negara sebagai ilmu harus diterapkan empat teori, yaitu teori deskriptif, normatif, asumtif dan instrumental, Henry mengenali tiga soko guru pengertian (defining pillras) administrasi negara, yaitu: (1) perilaku organisasi dan perilaku manusia dalam organisasi publik, (2) teknologi manajemen dan lembaga-lembaga pelaksana kebijaksanaan, dan (3) kepentingan publik yang berkaitan dengan perilaku etis individual dan urasan publik. Henry mengetengahkan lima paradigma yang dalam administrasi negara, yaitu (1) dikotomi politik/administrasi, (2) prinsip-prinsip administrasi serta tantangan yang timbul dan jawaban terhadap tantangan tersebut, (3) administrasi negara sebagai ilmu politik, (4) administrasi negara sebagai manajemen, (5) administrasi negara sebagai administrasi negara.
Esai Woodrow Wilson (1887) dalam The Study of Public Administration yang menjadi cikal bakal ilmu administrasi merupakan upaya untuk menajamkan fokus bidang studi politik, yaitu membuat pemisahan antara politik dengan administrasi. Di tahun-tahun berikutnya ilmu administrasi. Sedangkan Taylor dalam manajemen ilmiahnya  manajemen ilmia dari Taylor (1912), dan organisasi, seperti model organisasi yang disebut birokrasi dari weber (1922).
 Frederickson (1971), seorang pelopor gerakan ini lebih tegas lagi menyatakan bahwa administrasi negara harus memasukkan aspek pemerataan dan keadilan sosial (sicial equity) ke dalam konsep administrasi. Ia bahkan menegaskan bahwa administrasi tidak dapat netral.   
Pemikiran dalam administrasi yang berkembang kemudian adalah administrasi yang partisipatif, yang menempatkan administrasi di tengah-tengah masyrakat dan tidak di atas atau terisolasi darinya (Montgomery, 1988). Pemikiran ini selain ingin menempatkan administrasi sebagai instrumen demokrasi, juga mencoba menggunakan administrasi sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi masyrakat bawah. Implikasi lain dari pemikiran tersebut adalah bahwa sistem administrasi memiliki dimensi ruang dan daerah yang penyelenggaraannya juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi.
D.    Etika Administrasi
Nicholas Henry (1995) berpandangan ada tiga perkembangan yang mendorong berkembangnya konsep etika dalam ilmu administrasi, yaitu (1) hilangnya dikotomi politik-administrasi, (2) tampilnya teori-teori pengambilan keputusan di mana masalah prilaku manusia menjadi tema sentral dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya, seperti rasionalitas dan efisiensi, (3) berkembangnya pandangan-pandangan pembaharuan, yang disebut counterculture critique.
 Konsep manajemen ilmiah dari Taylor dapat dipandang sebagai upaya ke arah itu. Cooper (1990) justru menyatakan bahwa nilai-nilai adalah jiwa dari administrasi negara. Sedangkan Frederickson (1994) mengatakan nilai-nilai menempati setiap sudut administrasi. Jauh sebelum itu Waldo (1948) menyatakan, siapa yang mempelajari administrasi berarti telah mempelajari  nilai, dan siapa yang mempraktikkan administrasi berarti mempraktikkan alokasi nilai-nilai.  
 Golembiewski (1989, 1993) yang juga merujuk pada pandangan Appleby, selanjutnya mengatakan bahwa selama ini organisasi selalu dilihat sebagai masalah teknis dan bukan masalah moral, sehingga timbul berbagai persoalan dalam bekerjanya birokrasi pemerintah. Hummel (1977, 1982, 1987) mengritik birokrasi rasional ala Weber dengan mengatakan bahwa birokrasi yang disebut sebagai bentuk organisasi yang ideal, telah merusak dirinya dan masyarakatnya dengan ketiadaan norma – norma, nilai – nilai dan etika dan masyarakatnya dengan ketiadaan norma – norma, nilai – nilai, dan etika yang berpusat pada manusia.
E.     Pendekatan Etika Administrasi
Pertama, pendekatan teleologi. Pendekatan teleologi terhadap etika administrasi berpangkal tolakbahwa apa yang baik dan buruk atau apa yang seharusnyadilakukan oleh administrasi, acua utamanya adalah nilaikemanfaatan yang akan diperoleh atau dihasilkan, yakni baik atau buruk dilihat dari konsekuensi keputusan atautindakan yang diambil. Dalam konteks administrasi negara, pendekatan teleologi mengenai baik dan buruk ini,diukur antara lain dari pencapaian sasaran kebijaksanaan –kebijaksanaan – kebijaksanaan publik (sepertipertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, kesempatanuntuk mengikuti pendidikan, kualitas lingkungan), pemenuhan pilihan -pilihan masyarakat atau perwujudankekuasaan organisasi, bahkan kekuasaan perorangan kalau itu menjadi tujuan administrasi.
Pendekatan ini terdiri atas berbagai kategori, tetapiada dua yang utama. Pertama adalah ethical egoism, yangberupaya mengembangkan kebaikan bagi dirinya. Keduaadalah utilitarianism, yang pangkal tolaknya adalah prinsip kefaedahan (utility), yaitu mengupayakan yang terbaikuntuk sebanyak – banyaknya orang.
Pendekatan ini berdasar pada prinsip – prinsip moral yang harus ditegakkan karena kebenaran yang ada dalam dirinya, dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang dilakukan. Asasnya adalah bahwa proses administrasi harusberlandaskan pada nilai – nilai moral yang mengikat.
Selanjutnya, Fox (1994) mengetengahkan tiga pandangan yang menggambarkan pendekatan deontologi dalam etika administrasi ini. Pertama, pandangan mengenai keadilan sosial, yang muncul bersama berkembang konsep administrasi negara baru (antara lain Frederickson dan Hart, 1985).  Menurut pandangan ini administrasi negara haruslah secara pro-aktif mendorong terciptanya pemerataan atau keadilan sosial (Social equity).
F.     Etika Perorangan dan Etika Organisasi 
 Rohr (1983) membagi etika perorangan dan etika organisasi dalam kelompok metaetika (studi mengenai dasar – dasar ini ia memasukkan etika profesional. Etika profesional lebih sempit dibandingkan dengan etika profesional. Etika profesional lebih sempit dibandingkan dengan etika perorangan yang berlaku untuk semua itu. Etika profesional berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Oleh karena itu, etika profesional berlaku dalam suatu kerangka yang diterima oleh semua yang secara hukum atau secara moral mengikat mereka dalam kelompok profesio yang bersangkutan. Etika profesional pada profesi tertentu dilembagakan dalam kode etik.
G.    Administrasi Pembangunan
Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara – negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga – lembaga dan pranata – pranata sosial, politik, dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Dari sudut praktik, dan ekonominya, agar pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu kesatuan pengertian, yakni administrasi dan pembangunan.
Administrasi pembangunan adalah untuk negara berkembang, dan umumnya tidak diterapkan di negara maju, meskipun administrasi negara di negara maju juga secara aktif terlibat dalam upaya memperbaiki diri dan kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian, latar belakang perbedaan antara keduanya terletak pada dua aspek : (1) tingkat perkembangan sosial ekonomi dan sosial politik sebagai ukuran kemajuan; dan (2) lingkungan budaya yang mempengaruhi perkembangan sistem nilai serta penerapan sasaran – sasaran pembangunan. 
Dengan demikian ada dua sisi dalam batasan pengertian administrasi pembangunan tersebut. Pada sisi pertama tercakup upaya untuk mengenali peranan administrasi negara dalam pembangunan, atau dengan kata lain administrasi dari proses pembangunan, yang memebdakannya dengan administrasi negara dalam pengertian umum. Pada sisi kedua tercakup kehendak untuk mempelajari dengan cara bagaimana membangun administrasi negara dan tugas pembangunan.
H.    Dimensi Spesial dalam Administrasi Pembangunan 
Ada beberapa aspek dari dimensi ruang dan daerah yang berkaitan dengan administrasi pembangunan daerah. Aspek pertama adalah regionalisasi atau perwilayahan. Regionalisasi, sebagai bagian dari upaya mengatasi aspek ruang dalam pembangunan, memberikan keuntungan dalam mempertajam fokus dalam lingkup ruang yang jauh lebih kecil dalam suatu negara.
 Aspek kedua, yaitu ruang, akan tercermin dalam penataan ruang. Tata ruang pada hakikatnya merupakan lingkungan fisik yang mempunyai hubungan organisatoris / fungsional antara berbagai macam obyek dan manusia yang terpisah dalam ruang – ruang (Rapoport, 1980). Di dalam tata ruang terdapat suatu distribusi dari tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaiman dirumuskan sebelumnya.
Aspek ketiga adalah otonomi daerah. Masyarakat dalam suatu negara tidak hanya tinggal dan berada di pusat pemerintahan, tetapi juga di tempat – tempat yang jauh dan terpencil dari pusat pemerintahan.
Aspek keempat adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu karakteristik atau ciri sistem administrasi modern adalah bahwa pengambilan keputusan dilakukan sedapat – dapatnya pada tingkat yang paling bawah (grass-root level).
Aspek kelima, sebagai implikasi dari dimensi administrasi dalam pembangunan daerah yang dikaitkan dengan kemajemukan adalah dimungkinkannya keragaman dalam kebijaksanaan (policy diversity). Dari segi perencanaan pembangunan harus dipahami bahwa satu daerah berbeda dengan daerah lainnya.
I.       Kebijaksanaan Publik dalam Administrasi Pembangunan
Kebijaksanaan publik (public policy) merupakan bidang kajian yang berkembang pesat pada dasawarsa (1980-an. Henry (1995) mengiidentifikasnyi sebagai berada di
antara (twilight zone) kedua disiplin ilmu itu. Ilmu ekonomi, khususnya ekonomi politik juga mempunyai kontribusi yang kuat pada studi kebijaksanaan. 
Menurut Dye (1995) kebijaksanaan publik adalah apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Eulau dan Prewitt (1973) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai sebuah “ketetapan yang berlaku” yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya. Sedangkan Peters (1993) mengartikan kebijaksanaan publik sebagai total kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan langsung atau melalui pihak lain, yang berpengaruh pada kehidupan penduduk di negara itu. 
Analisis kebijaksanaan adalah upaya menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang dibutuhkan untuk suatu kebijaksanaan, dengan menggunakan berbagai metode penelitian dan pembahasan dalam suatu kondisi tertentu untuk menyelesaikan masalah (Dunn, 1981).
J.      Metode Pendekatan 
Berbagai metode pendekatan dalam analisis kebijaksanaan publik telah dikembangkan. Ada pendekatan deskriptif vs preskriptif, ada pula pendekatan deterministik vs probabilistik dilihat dari derajat kepastiannya (Stokey dan Zeckhauser, 1978). Atau denganpednekatan lain, ada yang bersifat empirik, evaluatif dan normatif (Dunn, 1981). Robert Goodin,s eorang pakar ilmupolitik mendekati dengan teori empiris dan teori etis atau teori nilai. Pendekatan ini sangat tipikal ilmu politik seperti ditunjukkan oleh Henry.
K.    Kebijaksanaan Publik dan Pembangunan   
Dye menyatakan tidak perlu kebijaksanaan publik itu mengandung tujuan yang rasional (bahkan tidak mengambil langkah apapun sudah menunjukkan kebijaksanaan), namun dalam praktiknya untuk setiap kebijaksanaan publik harus jelas apa yang ingin dihasilkan.  Di negara berkembang kebijaksanaan pembangunan menjadi pokok substansi (policy content) kebijaksanaan publik. Administrasi negara yang mampu menghasilkan kebijaksanaan kebijaksanaan publik yang “baik”, dan mendorong “kepentingan umum”, merupakan tantangan yang lebih besar bagi negara yang sedang membangun (Grindle dan Thomas, 1991).  

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar