Label

Jumat, 06 April 2012

PEREKONOMIAN INDONESIA


SISTEM EKONOMI INDONESIA



A.   PENGERTIAN SISTEM EKONOMI

Menurut Dumairy (1996), Sistem ekonomi adalah suatu system yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan hidup.
Oleh sebab itu, Dumairy  berpendapat bahwa sebagai bagian dari supresistem kehidupan, sistem ekonomi di suatu Negara berkaitan erat dengan system-sistem social lain yang berlangsung di dalam masyarakat dan sistem serat ideologi  politik di Negara tersebut.
Sheridan (1998), mengenai sistem-sistem ekonomi yang ada di asia mengatakan bahwa Economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness.
Dalam Sanusi disebut ada 7 elemen penting dari system ekonom, yakni :
1.    Lembaga-lembaga/ perantara-perantara ekonomi,
2.    sumber daya ekonomi,
3.    faktor-faktor produksi,
4.    lingkungan ekonomi,
5.    organisasi dan manajemen,
6.    motivasi dan prilaku pengambilan keputusan atau pemain dalam system itu, dan
7.    proses pengambilan keputusan

Sistem ekonomi dipengaruhi oleh sejumlah kekuatan, di antaranya :
1.    sumber-sumber sejarah, kultur/tradisi, cita-cita, keinginan-keinginan dan sikap masyarakat;
2.    SDA, termasuk iklim;
3.    filsafat yang dimiliki yang di bela oleh sebagian besar masyarakat;
4.    teorisasi yang di lakukan masyarakat  pada masa lalu atau sekarang, mengenai bagaimana cara mencapai cita-cita/keinginan-keinginan serta tujuan-tujuan/ sasaran-sasaran yang di pilih; dan
5.    trials dan erorss atau uji coba yang di lakukan oleh masyarakat dalam usaha mencari alat-alat ekonomi.








  1. SISTEM-SISTEM EKONOMI

1.    Sistem Ekonomi Kapitalis
Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu system ekonomi dimana kekayaan yang          produktipterutama yang dimiliki secara pribadi dan produksi terutamadilakukan untuk dijual
Ada enam (6) asas yang dapat di lihat sebagai cirri dan system ekonomi kapitalis adalah sebagai berikut :
1.    Hak milik pribadi
2.    Kebebasan berusaha dan kebebasan  memilih.
3.    Motif  kepentingan  diri sendiri
4.    Persaingan
5.    Harga ditentukan oleh mekanisme pasar
6.    Peranan terbatas pemerintah

2.    Sistem Ekonomi Sosialis

Ekonomi sosialis adalah kebalikan dari system ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan keputusan.
Sistem ekonomi sosialis dapat di bagi dengan dua system, yakni system ekonomi sosialis dan Marxis, dan system ekonomi sosialis demokrat.
Ekonomi sosialis marxis, ruang gerak bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk mengambil inisiatif sendiri dapat dikatakan tidak ada sama sekali,
Sistem ekonomi sosialisme demokrat, seperti yang dianut oleh banyak Negara di eropa barat (terutama jerman), dapat dikatakan bahwa kekuasaan otoritas tertinggijauh berkurang

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sedangkan system ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi sosialis.

C. SEJARAH SISTEM EKONOMI

Memahami system ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia, paling tidak secara konstitusional (mungkin dalam peraktik sehari-harinya sangat berbeda),
Kehidupan perekonomian atau system ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari pembentukan republik Indonesia yang trcantum dalam pancasila dan UUD 1945.
Tiga asas penting yang mendasari pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen pada tahun 2000) yang membentuk system ekonomi Indonesia, yakni kemanusiaan, persaudaraan dan gotong  royong.

1.    Sistem Ekonomi Pada Masa Penjajahan Belanda

Sistem ekonomi yang pernah diterapkan dalam penjajahan Belanda, sejarah  ekonomi kolonial  Belanda dapat dibagi dalam dalam tiga episode: sistem merkantilisme ala VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) sekitar tahun 1600-1800 yang penekanannya pada peningkatan ekspor dan pembatasan impor; system monopoli Negara ala system tanam paksa sekitar 1830-1870; dan system ekonomi kapitalis liberal sejak 1870 hingga 1945 (mubyarto, 2000). System-sistem ekonomi kolonial ini di satu sisi meninggalkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia,  namun disisi lain melahirkan budaya cocok tanam, system uang, dan budaya industri.

2.    Sistem Ekonomi Pada Masa Orde Lama

Soekarno sebagai Bapak Plokamator Kemerdekaan Indonesia sangat membenci dasa-dasar pemikiran barat, termasuk system ekonomi liberal/kapitalisme
       
3.    Sistem Ekonomi Pada Masa Orde Baru Hingga Sekarang

Pada masa orde baru yang lahir  tahun 1966, system ekonomi berubah total. Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam era soeharto ini paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan sistem ekonomi pasar bebas (demokrasi ekonomi), dan politik ekonomi diarahkan pada upaya-upaya dan cara-cara menggerakan roda-roda ekonomi.
Menjelang akhir dekade 1960-an,atas kerjasama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB (Bank Pembangunan Asian) dibentuk suatu kelompok konsursium yang disebut inter-Gopernment Group on Indonesia (IGGI), yang terdiri atas sejumlah Negara maju, termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia .
 SEJARAH EKONOMI INDONESIA

Pada tanggal 17 agustus 1945 indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian , tidak berarti dalam peraktiknya Indonesia sudah bebas dari Belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi.
Selama pemerintahan orde lama, keadaan perkonomian Indonesia sangat buruk.
Selain laju pertumbuhan ekonomi yang menurun terus sejak tahun 1958, defisit saldo neraca pembayaran (BoP) dan defisit APBN terus membesar dari tahun ke tahun .
Selama periode orde lama, kegiatan produksi di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksi dan infastruktur pendukung, baik fisik maupun nonfisik, seperti pendanaan dari bank. Akibat rendahnya volume produksi dari sisi suplay dan tingginya pemerintahaan akibat terlalu banyaknya uang beredar di masyarakat mengakibatkan tingginya tingkat inflasi yang sempat mencapai lebih dari 300%menjelang akhirperiode lama.
    Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian indonesia selama pemerintahaan orde lama terutama disebabkan oleh hancurnya infastruktur ekonomi, fisik maupun nonfisik, selama penduduk jepang, 3 perang dunia 11, dan perang revolusi,serta gejolak politik di dalam negri (termasuk sejumlah pemberontakaan di daerah) ditambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang sangat jelek selama rezim tersebut (Tambunan, 2006b).4 dapat di mengerti bahwa dalam kondisi politik dan sosialdalam negriseperti ini, sangat sulit sekali bagi pemerintahaan untuk mengatur roda perekonomian dengan baik.
   Kebijakaan ekonomi paling penting yang dilakukan Kabinet Hatta adalah refiormasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang pada saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50% atas semua uang kertas yang beredar pada bulan maret 1950 yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank yang bernilai nominal lebih dari 2,50 gulden indonesia .
    Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 pasal 33 menganut suatu sistem yang dilandasi oleh prinsip-prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan ideologi pancasila.

A. PEMERINTAHAN ORDE BARU

Sejak bulan maret 1966 indonesia memasuki pemerintahan orde baru, berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam era orde baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatana kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air.
Sebelum rencana pembangunan lwat repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah malakukan pemulihan stabilitas ekoneomi, sosial dan politik serta rehabilitas ekonomi dalam negeri.
Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan adanya penyusunan rencana pembangunan lima tahun (repelita) secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat.
Pada bulan april 1969, repelita 1 dimulai dan dampaknya juga repelita dari repelita-repelita lain berikutnya selama orde baru terhadap perekonomian indonesia cukup mengumumkan terutama pada tingkat makro.
Sejak masa orde lama hingga berakhirnya masa orde baru dapat dikatakan bahwa indonesai telah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda, yakni dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis hingga zaman ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis.perubahan orientasi kebijakan ekonomi inimembuat kinerja ekonomi nasional pada masa pemerintahan orde baru menjadi jauh lebih  baikdibanding masa pemerintahan orde lama.

B. PEMERINTAHA TRANSISI

sekitar bulan september 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional. Untuk mencewgah agar keadaan tidak tambah buruk, pemerintah orde baru mengambil beberapa langkah konkrit, diantaranya yaitu menunda proyek senilai 39 ntriliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah tersebut.
Pada awalnya pemerintahan berusaha untuk menangani masalah krisi rupiah ini dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi setelah menyadaroi bahawa merosotnya nilai btu7kar rupioah terhadap dollar AS tidak dapat dibendung lagi dengan kekuatan sendiri lebih lagi demngan goncangan karena cadangan dollar di BI sudah menipis karena terus diguanakn untuk interverenmsi untuk menahan atau mendongkrak kembali nilai tukar rupiah, tanggal 8 oktober 1997 pemerintah indonesia resmi meminta bantuan dana melalui badan keuangan dunia IMF.

A.   PEMERINTAHAN REFORMASI HINGGA KABINET SBY

Pada awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh presiden Wahid, masyarakat umum dan kalangan pengusaha serta investor termasuk asing menaruh harapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan gusdur untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang ada didalam negeri warisan rezim orde baru seperti KKN, supremasi hukum, HAM, penembakan tragedi trisakti dan semanggi I dan II dan lainnya.
Akan tetapi ketenangan masyarakat setelah gus dur terpilih sebagai presiden tidak langsung lama. Gus dur mulai menunjukkan sikap dan mengeluarkan ucapa-ucapan yang kotroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Selama pemerintaha gus dur praktis tidak ada satu masalah pun yang dapat terselesaikan dengan baik.
 PERTUMBUHAN EKONOMI, PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN KRISIS EKONOMI


A.   PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kodisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
Ada dua arti pendapatan nasional, yakni arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, PN adalah PN. Sedangkan dalam ari luas, PN dapat merajuk ke PDB atau PNB atau PNN.
PDB dapat diukur dengan tiga macam pendekatan, yaiotu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluartan.
Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai output dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. BPS membagi ekonomi nasional kedalam 9 sektor, yakni pertanian, pertambangan dan penggalian, industri manufaktur, listrik dan gas, dan air bersih, banguanan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. Jadi PDB adalah jumlah nilai output dari kesembilan sektor tersebut.
Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber pada pertumbuhan permintaan agregat atau /dan pertumbuhan penawaran agregat. Semakin tinggi pendapatan masayarakat di indonesia maka semakin besar permintaan pasar dalam negeri terhadap impor, yang terdiri dari atas barang dan jasa untuk keperluan konsumsi dan kegiatan proses produksi didalam negeri.

Teori-teori dan model pertumbuhan :
  1. Teori klasik
Ada dua aliran uatama pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi yakni teori klasik dan teori modern. Dasar pemikiran dari teori klasik adalah pembanguan ekonomi berdasarkan sistem liberal, yang dimana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jika keuntungan meningkat dan investasi juga bertambah.

Beberapa teori klasik antara lain sbb :
1.    Teori pertumbuhan adam smith
2.    Teori pertumbuhan david ricardo
3.    Teori pertumbuhan dari thomas robert malthus
4.    Teori marx
  1. Teori neo-keynes
  2. Teori neo-klasik
Beberapa model neo-klasik adalah sbb :
1.    Model pertumbuhan A. Lewis
2.    Model pertumbuhan Paul A. Baran
3.    Teori ketergantungan neokolonial
4.    Teori modern

B.   PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA SEJAK ORDE BARU HINGGA PASCA KRISIS

melihat kondisi pertumbuhan ekonomi indonesia selama pemerintaha ordee baru dapat dikatakan bahwa indonesia telah mengalami suatu proses pembanguanan ekonomi yang spektakuler, paling tidak pada tingkat makro (agregat) keberhasilan ini dapat diukur dengan sejumlah indikator ekonomi makro.pemerintaha indonesia sejak zaman prde baru manganut sistem ekonomi terbuka. Goncangan-goncangan eksternal seperti merosotnya harga minyak mentah di pasar interasional sangat tersa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional saat itu sangat bergantung pada pemasukan doollar AS dari hasil ekspor komoditio-komoditi primer, khusunya minyak dan hasil pertanian.

C.   PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Perubahan struktur ekonomi secara umum yaknio disebut juga peruabagajhn transformasi struktural dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan ytang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar negeri (exim)serta produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam kelompok negara-negara sedang berkembang, banyak negara yang juga mengalami transisi ekonomi yang pesat dalam tiga dekade terakhir ini, walaupun pola dan prosesnya berbeda antar negara. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan antar negara dalam sejumlah faktor internal seperti  sbb :
  1. Kondisi dan tsruktur awal ekonomi dalam negeri
  2. Besarnya pasar dalam negeri
  3. Pola distribusi pendapatan
  4. Karakteristikl dari industrialisasi
  5. Keberadaan SDA
  6. Kebijakan perdagangan luar negeri

D.   KRISIS EKONOMI 1997-1998

Krisi ekonomi yang melanda indoensia menjelang nakhir tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada tahun 1998 sangat memukul perekonomian nasional. Krisi ekonomi tersebut diawali oleh krisis keuanganh dan yang terakhir ini disebabkan oleh krisi rupiah.
Menjelang pertengahan 1997, ekonomi dari negara-negara Asia tersebut khususnya indoensia, thailand, malaysia dan korea selatan, mulai menunjukkan kecenderungan memanas yang salah satu tandanya adalah laju inflasi yang mulai merangkak naik. Beberapa dari sejumlah dari indikator makroekonomi lainnya juga menunjukkn adanya suatu bahaya terselubung.

"& � l , ��f �l if"'>Sistem ekonomi sosialisme demokrat, seperti yang dianut oleh banyak Negara di eropa barat (terutama jerman), dapat dikatakan bahwa kekuasaan otoritas tertinggijauh berkurang

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sedangkan system ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi sosialis.

C. SEJARAH SISTEM EKONOMI

Memahami system ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia, paling tidak secara konstitusional (mungkin dalam peraktik sehari-harinya sangat berbeda),
Kehidupan perekonomian atau system ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari pembentukan republik Indonesia yang trcantum dalam pancasila dan UUD 1945.
Tiga asas penting yang mendasari pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen pada tahun 2000) yang membentuk system ekonomi Indonesia, yakni kemanusiaan, persaudaraan dan gotong  royong.

1.    Sistem Ekonomi Pada Masa Penjajahan Belanda

Sistem ekonomi yang pernah diterapkan dalam penjajahan Belanda, sejarah  ekonomi kolonial  Belanda dapat dibagi dalam dalam tiga episode: sistem merkantilisme ala VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) sekitar tahun 1600-1800 yang penekanannya pada peningkatan ekspor dan pembatasan impor; system monopoli Negara ala system tanam paksa sekitar 1830-1870; dan system ekonomi kapitalis liberal sejak 1870 hingga 1945 (mubyarto, 2000). System-sistem ekonomi kolonial ini di satu sisi meninggalkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia,  namun disisi lain melahirkan budaya cocok tanam, system uang, dan budaya industri.

2.    Sistem Ekonomi Pada Masa Orde Lama

Soekarno sebagai Bapak Plokamator Kemerdekaan Indonesia sangat membenci dasa-dasar pemikiran barat, termasuk system ekonomi liberal/kapitalisme
       
3.    Sistem Ekonomi Pada Masa Orde Baru Hingga Sekarang

Pada masa orde baru yang lahir  tahun 1966, system ekonomi berubah total. Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam era soeharto ini paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan sistem ekonomi pasar bebas (demokrasi ekonomi), dan politik ekonomi diarahkan pada upaya-upaya dan cara-cara menggerakan roda-roda ekonomi.
Menjelang akhir dekade 1960-an,atas kerjasama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB (Bank Pembangunan Asian) dibentuk suatu kelompok konsursium yang disebut inter-Gopernment Group on Indonesia (IGGI), yang terdiri atas sejumlah Negara maju, termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia .
 KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN


A.   PERMASALAHN POKOK

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan dan tinglat kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak negara sedang berkembang tidak terkecuali indonesia. Dikatakan besar karena jika dua masalah ini berlaru-larut atau dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius.

B.   HUBUNGAN ANTARA POERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Data dekade 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dibanyak negara sedang berkembangterutama negara-negara yang proses pembangunan ekonominya sangat pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti indonesia, menujukkan seakan-akan ada sesuatu korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dalam distriubusi pendapatan. Semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan perkapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya.

C.   HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dnegan ketim[angan dalam distribusi pendapatan.

D.   BEBERAPA INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN

Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusio pendapatan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan ndidalam literature adalah dari kelompok pendekatan pertama, dengan tiga alat ukur, yakni the generalized entrophy, ukuran atkinson dan koefisien gini.
Untuk mengukur kemiskinan , ada tiga indikator yang diperkenalkan oleh foster dkk. Yang sering digunakan didalam banyak studi empiris. Pertama :  the incidence of poverty, persentase dari populasi yang hidup didalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan. Indeksnya sering disebut rasio H. Kedua, the depth of poverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayajh yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan atau dikenal dengan sebutan poverty gap indeks.


E.   APAKAH KESENJANGANDAN KEMISKINAN DI INDOENSIA MENURUN?

Kemiskinan bukan hanya masalah indonesia, tetapi merupakan masalah dunia. Laportan tahun 2005 dari bank dunia menunjukkan bahwa menjelang akhir 1990 ada sekitar 1,2 milyar orang miskin dri sekiran m5 milyar lebih jumlah penduduk di dunia. Sebagian besar orang miskin tersebut terdapat di asia selatan yang terkonsentrasi di india, bangladesh, nepal, sri lanka dan pakistan.
Laporan bank dunia tersebut juga menunjukkan ada dua wilayah yang terjadi pengurangan jumlah orang miskin, yakni di asia tenggara dan pasifik dan ditimur tengah dan afrika utar, walaupun diwilayah terakhir ini jumlah pengurangannya sangat kecil. Di asia tenggara penguranagn orang miskinnya berkurang hampir mencapai 150 juta jiwa.

F.    PERTANIAN SUMBER UTAMA KEMISKINAN?

Kemiskinan adalah suatu fenomena atau proses multidimensi yang arinya kemiskinan disebabkan oleh banyhak faktor. Namun di indonesia, kemiskinan merupakan suatu fenomena yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi dipedesaan pada umumnya dan disektor pertanian pada khususnya.




G.   KEBIJAKAN ANTI-KEMISKINAN

Untuk mengetahui kenapa diperlukan kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana hubungan alamiah antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan dan penurunan kemiskinan.
Ada delapan target yang harus dicapai yang salah satunya fokus langsung terhadap permasalahan kemiskinan, yakni sbb :
  1. Meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrem
  2. Mencapai pendidikan dasar secara universal
  3. Meningkatklan kesetaraan jender dan memberdayakan wanita
  4. Mengurangi tingkat kematian anak
  5. Memperbaiki kesehatan ibu
  6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit kainnya.
� a i ��f �l al","sans-serif";mso-ansi-language:IT'>Dalam kelompok negara-negara sedang berkembang, banyak negara yang juga mengalami transisi ekonomi yang pesat dalam tiga dekade terakhir ini, walaupun pola dan prosesnya berbeda antar negara. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan antar negara dalam sejumlah faktor internal seperti  sbb :
  1. Kondisi dan tsruktur awal ekonomi dalam negeri
  2. Besarnya pasar dalam negeri
  3. Pola distribusi pendapatan
  4. Karakteristikl dari industrialisasi
  5. Keberadaan SDA
  6. Kebijakan perdagangan luar negeri

D.   KRISIS EKONOMI 1997-1998

Krisi ekonomi yang melanda indoensia menjelang nakhir tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada tahun 1998 sangat memukul perekonomian nasional. Krisi ekonomi tersebut diawali oleh krisis keuanganh dan yang terakhir ini disebabkan oleh krisi rupiah.
Menjelang pertengahan 1997, ekonomi dari negara-negara Asia tersebut khususnya indoensia, thailand, malaysia dan korea selatan, mulai menunjukkan kecenderungan memanas yang salah satu tandanya adalah laju inflasi yang mulai merangkak naik. Beberapa dari sejumlah dari indikator makroekonomi lainnya juga menunjukkn adanya suatu bahaya terselubung.
 PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN


A.   REVOLUSI HIJAU

Selama periode baru, industri dan pertanian merupakan dua sektor priroitas. Untuk mendukung pembangunan pertanian, pemerintahan pada waktu iotu melaksanakan nmoderinisasi atau intensifikasi, dikenal dengan sebutan revolusi hijau. Yang diindonesiakan menjadi bimbingan massal sebagai strateginya.
Untuk melaksanakan pembangunan pertanian, khususnya program revolusi hijau tersebut, pemerintahan soeharto mengeluartkan dana yang jumlahnya tidak kecil, yang sebagai disukung oleh bantuan atau pinjaman dari luar negeri.

B.   PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

Sudah merupaka suatu evolusi ilmiah seiring dengan proses industrialisasi, dimana pangsa pasar output agregat dri pertanian relatif menurun sedangkan dari industri manufaktur dan sektor-sektor industri sektor lainnya dan sektor tersier meningkat. Perubahan struktur ekonomi seprti ini juga terjadi di indonesia.
Penurunan kontribusi output dari pertanian terhadap pembentukan PDB ini bukan berarti bahwa volume produksi disektor tersebut berkurang selama periode tersebut, tetapi laju [pertumbuhan outpunya leih llambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan output di sektor-sektor lain.

C.   KETAHAN PANGAN

Berhasilnya pembangunan di sektor pertanian disuatu negara harus terceminkan oleh kemampuan negara tersebut dalam swasembada pangan atau paling tidak ketahan pangan. Di indoensia, ketahanan pangan merupakan salah satu topik yang sangat penting bukan saja dilihat dari nilai-nilai ekonomi dan sosial, tetapi masalah ini ini mengandung konsekuensi politik yang sangat besar.
Ada sejumlah faktor yang diduga sangat bverpengaruh selama ini terhadap kinerja pertanijan indonesia yang umunya dan ketahan pamgan di dalam negeri pada khususnya. Faktor-faktor tersebut adalah ketersediaan dan kualitas lahan, infrastruktur, khususnya irigasi, teknologi dan kualitas petani dan buruh tani, energi, terutama listrik dan bahan bakan minyak, permodalan dan cuaca.
  1. Lahan
  2. Infrastruktur
  3. Teknologi dan Sumber Daya Manusia
  4. Energi
  5. Modal
  6. Cuaca
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER


A.   PERAN PEMERINTAH

Di negara manapun juga, baik yang beraliran sosial maupun berbasis kapitalis atau gabungan dari dua sistem ekonomi tersebut, pemerintah mempinyai peran sangat penting di dalam ekonomi.
Kebijkan ekonomi makro secara garis besar dapat di bedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, seperti juga ekonomi dapat dibagi menjadi dua sektor,yakni swektor riil dan sektor moneter. Sektor riil menghasilkan barang dan jasa, disebut juga sisi produksi dari ekonomi. Sektor ini dapat lagi dibagi menerut kelompok kegiatan atau subsektor, seperti pertanian, pertambangan, industri dan lain-lain. Sedangkan, sektor moneter boleh dikatakan merupakan hasil dari sektor riil dalam bentuk uang atau sisi moneter dari ekonomi.

B.   KEBIJAKAN FISKAL

1.    Teori dan Model
Di Indonesia, kebijakan fiskal memepunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lannya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran.
Efek dari kebijakan fiskal terhadap ekonomi terdiri atas efek jangka pendekdan efek jangka panjang. Efek jangka pendek adalah efek awal atau langsung dari kebijakan itu sendiri, sedangkan efek jangka panjang adalah efek awal ditambah efek-efek selanjutnya atau disebut efek pengali (multiplier) dari kebijakan tersebut .
Kebijakan fiskal ekspansif juga bisa mengakibatkan kenaikan suku bunga yang disebabkan oleh peni ngkatan permintaan kredit yang didorong oleh kenaikan pendapatan. Jika kenaikan suku bunga terlalu tinggi akanberdampak negatif terhadap pertumbuhan investasi di dalam negeri. Apabila nila pendapatan atau penurunan laju pertumbuhan PBD akibat penurunan investasi sama besarnya dengan nilai pendapatan yang meningkat karena peningkatan pengeluaran pemerintah, maka efek dari kebijakan fiskla tersebut menjadi nol; atau seperti yang disebut di buku-buku teks ekonomi makro, kebijakan fiskal tersebut telah menimbulkan efek crowding-out

2. Data Empiris

Salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana peran pemerintah lewat kebijakan fiskal di dalam perekonomian Indonesia adalah tren perkembangan jangka panjangdari rasio G-Y atau besarnya pengeluaran pemerintah sebagai persentase dari pendapatan nasional atau PDB.
Salah satu bagian penting dari pengeluaran pemertintah semasa krisis adalah untuk membantu kaum miskin lewat program Jaringan Pengaman Sosial (JPS), yang sebagian besar didanai oleh Bank Dunia.
Pentingnya kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonpmi pada saat ekonomi mengalami kelesuan pengeluaran pemerintah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama pada asaat pertumbuhan dari investasi dan ekspor sedang lesu. Sebaliknya , seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada saat vekonomi mulai “memanas” yang bisa memicu kenaikan laju inflasi, pemerintah menerapkan kebijakn fiskal ekspansif. Hal ini bisa dilakukan dengan pengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikan pajak yang berarti penambah kenaikan pemasukan pemerintah.
Besarnya defisit anggaran pemerintah sebaiknya juga dilihat dari persentasinya terhadap PDB. Karena yang perlu diukur tidak hanya beban dari kebijakan fiskal, tetapi juga efektivitasnya, dan ini bisa dilihat jika dibandingkan dengan PDB.

C.KEBIJAKN MONETER

1.    Teori dan Model

Untuk memahami efektivitas dari kebijakan moneter terhadap ekonomi di Indonesia , perlu terlebih dahulu dipahami empat hal pokok. Pertama, mekanisme kerja dari pasar uang atau bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran uang dan keseimbangan antara keduanya. Kedua, faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan pemawaran uang. Ketiga, sistem moneter Indonesia . keempat, hubungan antara uang yang beredar dan pertumbuhan ekonomi.
Ada dua teori uatama dari aliran klasik mengenai peran uang di dalam ekonomi, yakni teori kuantitas uang dan teori Cambrigade. Dasar pemikiran dari teori kuantitas uang adalah bahwa uanhg hanya sebagai alat tukar dan perekonomian selalu dalam kondisi keseimbangan (AD=AS) pada tingkat kesempatan kerja penuh.
Lkebijakan moneter di Indonesia sepenuhnya tanggung jawab dari Otoritas Moneter (OM), yaitu Bank Indonesia (BI) sebagai bank central Indonesia. Sistem moneter di Indonesia terdiri atas OM dan bank-bank yangb menciptakan uang giral dan uang kuasi yang adalah bank-bank umum yang mempunyai kedudukan khusus dalam sistem keuangan karena dapat menciptakan kedua jenis uang tersebut.
Ada empat instrumen yang dapat dipergunakan oleh BI sebagai suatu bank sentral untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan moneternya untuk mencapai sasaran operasional, yaitu :
  1. Operasi pasar terbuka, yaitu kegiatan jual beli surat berharga oleh BI yang diumumkan secara terbuka sebelum dan sesudah transaksi dengan tujuan untuk memengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga
  2. Giro wajib minimum, yaitu mengubah ketenmtuan jumlah dana yang harus disimpan oleh bank di BI
  3. Fasilitas diskonto, yaitu suku bunga yang dibebankan kepada bank-bank komersial yang meminjam dana dari BI bila cadangannya secara temporer berada di bawah tingkat yang ditentukan, dan
  4. Persuasi moral, yaitu himbauan yang dilakukan oleh BI kepada perbankan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, misalnya himbauan untuk bersikap konservatif dalam menyalurkan pinjaman.


2.    Data Empiris

Arah kebijakan moneter Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam 20 tahun belakangan ini mengikuti perubahan kondisi perekonpmian di dalam negeri yang juga dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global. Pada awal tahun 1980, sebelum deregulasi dan liberalisasi sektor keuangan, kebijakan moneter lebih diarahkan untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilaitukiar rupiah yang pada masa itu hingga krisis ekonomi 1997/98 pemerintah mengadopsio sistem penentuan kurs bebas terkendali atau dikenal sebagai sistem managed floating.
Pada saat krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis rupiah, pemerintah melalui kebijakan moneternya berusaha menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dengan m,enaikkan suku bunga bank. Teorinya, seperti telah dibahas sebelumnya jika suku bunga tabungan dalam rupiah lebih tinggi dibandingkan suku bunga tabungan dalam dolar AS, maka arus modal akan masuk ke Indonesia atau paling tidak , pelarian modal ke luar bisa dihentikan atau dikurangi, sehingga permintaan dolar AS di pasar valuta asing di dalam negeri bisa dikurangi secara drastis yang akhirnya memperkuat kurs rupiah.
Akibat krisis ekonomi 1997/98, artus kredit sempat berkurtang drastis terutama kerana perbankan nasional waktu itu sedang menghadapi masalah NPL. Sementara itu, pada waktu yang sama , akibat suku bunga perbankan yang meningkat tajam membuat arus dana dari masyarakat yang masuk ke sektor perbankan mengalami peningkatan yang pesat yang membuiat rasio kredit terhadap deposito menurun drastis
Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah merupakan salah satu tanggung jawan otoritas moneter dalam hal BI. Karena stabilitas nilai rupiah bersama dengan stabilitas harga atau laju inflasi yang terkontrol merupakan dua prasyarat penting bagi tercapaian stabilitas perekonomian nasional
Sejak penghapusan batas intervensi rupiah pada tanggal 14 Agustus 1997, kebijakan moneter Indonesia mengalami suatu perubahan yang besar, yang mana dirasa perlu untuk mencari nominal anchor yang baru bagi kebijakan moneter. Slah satu bentuk baru yang banyak mendapat sambutan dari ekonom dan pembuat kebijakan adalah mengarah ke sasaran inflasi yang eksplisit atau strategi kebijakan moneter berupa inflation targeting . dalam penargetan inflasi , sasaran akhir dari kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai tingkat inflasi yang relatif rendah dan stabil.
Ada sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat infalsi di suatu ekonomi. Diantaranya yang umum digunakan adalah perubahan indeks harga konsumen (IHK)
APBN DAN ULN


A.   APBN

1.    Peran dan Penyusunan APBN
Jika setiap perusahaan menyusun anggaran pengeluaran dan pendapatannya setiap tahun, maka pemerintah juga berbuat yang sama yang dapat dilihat di dalam anggaran pendapatan dan belanja atau APBN, yang dibuat setiap tahun.
Oleh karena,penyusunan RAPBN atau penetapan besarnya dan pendapatan untuk tahun depan didasarkan pada asumsi-asumsi nilai dari sejumlah variabel ekonomi makro, seperti tingkaty inflasi, nilai tukar rupiah terutama terhadap dolar AS, pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ingin dicapai dan harga minyak di pasar internasional.

2.    Komponen – Komponen Utama APBN
Berdasarkan penjelasan di atas, APBN mempunyai dua komponen besar, yakni anggaran pengeluaran dan anggaran pendapatan. Anggaran pengeluaran terdiri atas dua subkomponen besar, yakni pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. Yang terakhir ini mulai berlaku sejak penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang dapat dibagi lagi menjadi dua komponen, yakni perimbangan dan dana penyesuaian dan otonomi khusus. Sedangkan anggaran pengeluaran pemerintah pusat meliputi gaji pegawai negeri , pengeluaran metarial , investasi, pembayaran bunga pinjaman subsidi , dan lain-lain.

3.    APBN Realisasi versus APBN Revisi
APBN yang direvisi umum disebut APBN-Perubahan (atau APBN-P). Memang , sering kali APBN yang sedang bnerjalan terpaksa direvisi untuk penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi, terutama global, karena sejak pemerintahan orde baru Indonesia menerapkan sistem ekonomi terbuka dan sejak itu hingga sekarang perekonomian Indonesia semakinj terintegrasi dengan perekonomian global lewat tiga saluran utama , yakni perdagangan luar negeri (X dam M), investasi asing (penanaman modal asing / PMA), dan bantuan luar negeri (atau dalam bentuk ULN). Selain itu, revisi juga sering kali diperlukan karena munculnya masalah-masalah di dalam negeri yang tidak terduga yang sangat memerlukan bantuan besar dari pemerintah, misal bencana alam.
Revisi tidak selalu berarti beban pemerintah semakin berat , atau pengeluaran atau defisit APBN yang direvisi tidak harus selalu lebih besar dari anggaran semula, tergantung penyebab utama dilakukannya revisi dan metode perhitungannya serta asumsi-asumsi baru yang menjadi dasar revisi. Dalam kata lain t=revisi terhadap APBN yang sedang berjalan atau yang telah disetujui tidak harus karena kondisi perekonomian yang memburuk atau karena ada musibah.
Revisi bisa dilakukan denngan atau tanpa kebijakan. Selain itu, pemerintah waktu merencanakan mengambil 9 langkah pengamanan, yaitu : optimalisasi perpajakn , pendapatan negara bukan pajak , dan dividen BUMN; pengunaan dana cadangan APBN ; penghematan dan penajaman prioritas belanja kementrian danlembaga nondepartemen; perbaikan parameter produksi dan subsidi BBM dan listrik; efisiensi di Pertamina dan PLN; pemanfaatan dana kelebihan di daerah; penerbitan obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN); pengurangan beban-beban pajak atas komoditas pangan  strategis ; dan penambahan subsidi pangan.
Memang subsidi, khususnya untuk BBM dan listrik merupakan beban sangat berat selama ini bagi APBN. Harga minyak dunia yan g terus meningkat sejak 2007 dengan sendirinya memberikan tekanan semakin berat terhadap APBN.
Realisasi tidak selalu sama seperti yang ditargetkan. Bahkan realisasi defisit APBN sering lebih kecil daripada targetnya. Ini bisa artinya, dari sisi pengeluaran , realisasinya lebih kecil dari anggarannya , atau dari sisi pemasukan realisasinya lebih besar dari target semula.
Rendahnya penyerapan anggaran pengeluaran pemerintah bisa karena sejumlah penyebab. Penyebab yang sering terjadi adalah karena adanya revisi pada DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) sehingga ada tender proyek yang tertunda. Salah satu kasus adalah yang dialami oleh Departemen PU yang menangani pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam negeri. Penyebab lainnya, akibat birokrasi di dalam departemen atau perdebatan yang berlarut-larut di internal pemerintah sendiri dalam penyaluran beberapa pos anggaran utama.

4.    Sumber Pendanaan Defisit APBN
Defisit APBN dapat didanai lewat berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri bisa dalam bentuk utang luar negeri (ULN) atau lewat penerbitan obligasi.
Selama ini bagian terbesar dari pendaan luar negeri adalah utnuk membiayai proyek-proyek pembangunan, seperti pembangunan waduk, pelabuhan, jalan raya, saluran listriki, dan telekomunikasi, dan irigasi. Sedangkan untuk program seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, pemerintah berusaha membiayai dengan dana dari dalam negeri. Sedangkan , dari sumbert dalam negeri, dalam beberapa tahunbelakangan ini pemerintah berusaha mendapatkan dana dari masyarakat (nonbank) lewat penerbitan obligasi.

B.   UTANG LUAR NEGERI

Sejak krisis utang luar negeri (ULN) dunia pada awal 1980-an, masalah ULN yang dialami ileh banyak negara sedang berkembang (NSB) tidak semakin baik. Banyak NSB semakin terjerumus kedalam krisis ULN sampai negara-negara pengutang besar terpaksa melakukan program-program penyesuaian struktural terhadap ekonomi mereka atas desakan dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau pengurangan terhadap pinjaman lama.
Tingginya ULN dari banyak NSB disebabkan terytama oleh tiga jenis defisit: defisit transaksi berjalan (TB) atau di dalam literatur umum disebut trade gap, yakni ekspor (X) lebih sedikit daripada impor(M), defisit investasi atau I-S gap, yakni dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi (I) di dalam negeri lebih besar daripada tabungan nasional atau domestik (S) dan defisit fiskal (fiscal gap).
Perkembangan ULN dapat dianalisis memalui pendekatan permintaan dan penawaran utang. Dasar teorinya adalah sebagai berikut : derajat keterutangan luar negeri dari sebuah negara dfitentukan oleh tingkat optimalisasi dalam penggunaan dana yang ada oleh masyarakat di negara tersebut dengan kesempatan yang ada untuk meminjam uangan dari pasar internasionalk dan pilihan yang ada antara mengonsumsi dan menanam modal .
Kenaikan defisit APBN juga cenderung meningkatkan arus ULN. Terkecuali pemerintah tidak memp[unyai akses ke pasar uang inetrnasional tau bantuan dari pemerintah negara lain

1.    Perkembangan ULN Indonesia

Besarnya akumulasi ULN, terutama sangat terasa setelah krisis ekonomi a997/98, memaksa pemerintah Indonesia mengatur secara khusus atau mengubah paradigma soal penanganan PLN di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Yahun 1999-2004, khususnya untuk ULN pemerintah. Sejak itu, kebijakan fiskal yang menjadi nandalan bagi penerimaan pemrintah ditekankan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap ULN. Sebagai alternatif pembiayaannya, pemerintah berusaha agar defisit APBN didanai lewat penerbitan obligasi atau SUN.
Masalah ULN sebenarnya bukan masaalah baru bagi Indonesia , karena Indonesia sudah mempunyai ULN, bahkan semasa penjajahan Belanda. Namun, ULN baru menjadi masalah serius setelah terjadi tranfer negatif nersih pada pertengahan dekade 80-an, yakni utang batu yang diterima lebih kecil daripada cicilan pokok dan bunganya yang harus dibayar setiap tahun.
Setiap negara yang punya ULN dalam, misalnya, dolar AS harus menyiapkan cadangan dolar AS untuk pembayaran cicilan pokok utang dan bunganya .
Banyak NSB yang terjerumus ke dalam yang disebut krisis ULN karenauntuk membayar ULN yang jatuh tempo, negara-negara tersebut terpaksa meminjam lagi, disebabkan oleh ekspor mereka yang lemah. Dalam kata lain, pertumbuhan ekspor sangat penting bagi negara-negara pengutang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, tiga indikator, yakni rasio dari ULN terhadap hasil ekspor barang dan jasa , jumlah pembayaran cicilan dan bunga , dan rasio dari jumlah pembayarancicilan dan bunga utang terhadap ekspor (disebut debt service ratio) umum digunakan untuk mengukur tingkat “keamanan” atau “kesehatan” dari negara pengutang dalam berutang.

PELAKU-PELAKU EKONOMI


A.   PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NONKOPERASI

Jumlah perusahaan skala besar (UB), termasuk BUMN saat ini jauh lebih banyak dibandingan pada awal orde, tetapi masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah perusahaan skala kecil dan menengah UKM. UKM lebih padat tenaga kerja daripada UB, UKM dianggap sangat penting sebagai sumber kesempatan kerja atu pendapatan.
UKM memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetaqpi juga negara-negara maju (NM).
Di Indonesia , sumbangan UKM terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB relatif bagus dibandingkan sumbangan UB. Kinerja UKM tidak buruk karena pangsa PDB-nya yang tinggi. Namun, pangsa PDB yang tinggi bisa disebabkan oleh dua kemungkinan, yakni karena jumlah unitnya sangat banyak atau produktivitas per unitnya tinggi.
Di bidang ekspor, UKM In donesia selama ini memang masih relatif lemah dibandingkan UB. Total nilai ekspor dari industri manufaktur Indonesia , ekspor UKM di sektor tersebutrelatif sangat kecil. Dalam kegiatan ekspor, untukskala usaha yang sama jumlah modal yang diperlukan tentu lebih banyak daripada usaha yang hanya melayani pasar domestik.
Secara potensial UKM, bersama dengan UB, bisa menjadi motor penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Di banyak negara lain, telah terbukti bahwa UKM tidak hanya merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting sebagai inovator.
Ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UKM di negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok NSB. Rintangan – rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja manapun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi dan kemampuan teknologi, biaya transportasi, dan energi yang tinggi; keterbatasan komunikasi , biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks , khususnya dalam penmgurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu.
Dalm hal pemasaran, UKM pada umunya tidak punya sumber-sumber daya untuk mencari, mengembangkan, atau memperluas pasar-pasar mereka sendiri. Sebaliknya, mereka sangat tergantung pada mitra dagang mereka untuk memasarkan produk-produk mereka, atau tergantung pada konsumen yang datang langsung ke tempat produksi mereka atau, walaupun persentasenya kecil sekali , melalui keterkaitan produksi dengan UB lewat sistem subcontracting.


B.   BUMN

Menurut Santosa (2005), dari 158 BUMN yang ada tahun 2004, hanya 76 BUMN yang dapat menyetorkan dividen ke APBN 2004, sebesar Rp 7,8 triliun, di mana angka ini turun 47% dari tahun 2003 sebesar Rp12,29 triliun.
PLN termasuk BUMN yang selalu merugi. Bahkan menurut berita di Kompas September 2008, PT PLN tidak sanggup membayar tagihan PT Pertamina yang mencapai Rp 40 trilliun. Menurut pengakuan PT PLN , perusahaan terseburt mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya terhadap PT Pertamina karena kekurangan dana, karena sebagian besar dari dana operasinya digunakan untuk menalangi proyek percepatan kelistrikan.
Sebenarnya isu privatisasi BUMN sdudah mulai muncul secara bertahap sejak era oerde baru. Waktu itu nprivatisasi sebagai bagian dari kebijakan liberalisasi ekonomi.
Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa BUMN adalah aset5 negara yang harus tetap diopertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi.
Privatisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN serta menutup devisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan adanya privatisasi diharapkan BUMN akan mampu beroperasi secara lebih profesional. Proses privatisasi dari setiap BUMN dilakukan dengan prosedur dan perlakuan yang berbeda.
Privatisasi BUMN dapat ditenpuh nelaluyi beberapa metode, antara lain melalui penjualan saham di pasar modal, private placement oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di bawah atau di atas 50%, dan  penempatan swasta oleh investor LN dengan penyertaan juga di bawah atau di atas 50%.
Berikut adalah ulasan secara garis besar dari analisis Purwoko mengenai metode-metode tersebut. Pertama, strategi privatisasi melalui pasar modal: pemerintah menjual kepada publik semua atau senagian saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada publik melalui pasar modal.
Privatisasi BUMN melalui pasar modal akan mendatangkan investor dalam jumlah banyak dengan rasio penyertaan yang relatif kecil. P[emerintah masih menjadi pemegang saham mayoritas. Tidak ada pergeseran peran pemerintah dalam BUMN setelah privatisasi
Kedua, privatisasi melalui penempatan swasta oleh investor DN dengan penyertaan di bawah 50%. Calon investor pada umunya sudah diidentifikasi terlebih dulu, sehingga pemerintah dapat memilih investor mana yang paling cocok untuk dijadikan partner usaha. Privatisasi dengan cara ini akan menghasilkan dana bagi pemerintah yang dpat dipakai untuk menutup devisit APBN
Ketiga, privatisasi melalui penempatan swata oleh investor DN dengan penyertaan di atas 50%. Seperti alternatif sebelumnya, privatisasi dengan cara ini akan menghasilkan dana bagi pemerintah untuk m,enutup devisit anggaran.
Keempat, penempatan swasta oleh investor LN dengan penyertaan di bawah 50%. Cara ini akan menyebabkan adanya aliran dana masuk ke Indonesia, yang sangat berarti untuk mempercepat perputaran perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Invertor LN pada umumnya menginginkan adanya good corporate governmence dalam mengelola BUMN
Kelima, penempatan swasta oleh investor LN dengan penyertaan di atas 50%.  Strategi privatisasi ini akan membawa dampak yang signifikan bagi BUMN dan pemerintah Indonesia. Pemerintah akan memperoleh dana yang diperlukan untuk menutup devisit APBN.
Menurut Santosa , konsep privatisasi seharusnya diarahkan terutama untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pengembangkan usahanya, tidak semata-mata untuk menutup APBN. Tunuk pengembangan usaha, perusahaan memerlukan tambahan modal dan salah satunya berasal dari penerbitan saham yang dijual ke publik.
Pola privatisasi BUMN seperti itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tambahan modal yang masuk ke BUMN bersangkutan dapat dipakai untuk menciuptakan nilai tamha, yang berasal dari pengingkatan kegiatan usaha, yang pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Oleh sebab itu, privatisasi BUMN hendaknya dioarahkan dengan cara menjual saham negara dan sekaligus menjual saham baru. Dengan cara ini, negara dan perusahaan mendapatkan uang kas yang bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi. Penjualan saham hendaknya ditujukan kepada banyak potensial investor sehingga negara masih menjadi majority, tetapi tidak dapat lagi melakukan  kontrol sepenuhnya terhadap perusahaan tanpa persetujuan pemegang saham lain. Dengan  cara ini, pengendalian publik atau mekanisme check and balance tetap berjalan sehingga pengawasan kepada management dapt dilakukan sebagaimana mestinya.

KOPERASI

1.    Sejarah Koperasi

Koperasi sebenarnya bukanlah organbisasi usaha yang khas berasal dari Indonesia. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan di Inggris di sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu misi utama nerkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan pertani yang menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri.
Di NM koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Sedangkan di NSB koperasi dihadirkan dalam rangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalammenggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karenba itu, kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di NSB, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintah bangsa sendiri setelah kemerdekaan.
Pada akhir dekade 80-an koperasi dunia mulai gelisah dengan proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan yang semakin pesat, sehingga berbagai langkah pengkajian ulang kekuatan koperasi dilakukan. Hingga tahun 1992 Kongres International Cooperative Alliance(ICA) di Tokyo melalui pidatoPresiden ICA (Lars Marcus) masih melihat perlunya koperasi melihat pengalaman swasta, khususnya di yang mampu membangun koperasi menjadi unit-unit usaha yang sangat besar, yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan nonkoperasi, termasuk perusahaan-perusahaan multinasional dan pentingnya koperasi di NSB, terutama sebagai salah satu cara untuk mengutangi kemiskinan.
Pada tahun 1995 gerakan koperasi menyelenggarakan kongres koperasi di Mancherter, Inggris dan melahirkan suatu landasan baru yang dinamakan International Cooperative Identity Statement (ICIS) yang menjadi dasar tentang pengertian prinsip dan nilai dasar koperasi untuk menjawab tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan. Sejak itu, semangat untuk mengembangkan koperasi terus menggelora di berbagai sistem, ekonomi yang semula tertutup kini terbuka.

2.    Perkembangannya Selama Ini NM

Pada tahun 1994, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa kehidupan dari 3 milliar orang atau setengah dari jumlah populasi di dunia terjamin oleh perusahaan-perusahaan koperasi. Di Eropa koperasi tumbuh terutama melalui koperasi kredit dan koperasi konsumen yang kuat hingga disegani oleh berbagai kekuatan.
Di negara-negara Skandinavia, koperasi menjadi soko guru perekonomian dan mempunyai suatu sejarah yang sangat panjang.
Di jerman, sekitar 20 juta orang adalah anggota koperasi dan koperasi yang jumlahnya mencapai 8106 unit telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian negara tersebut, di antaranya menciptakan kesempatan kerja untuk 440 ribu orang.
Di negara-negara Eropa Timur, koperasi juga sangat maju. Misalnya di Hongaria, koperasi-koperasi konsumen bertanggung jawab terhadap 14,4% dari makanan nasional dan penjualan-penjualan eceran umum pada tahun 2004.
Belanda, walaupun negaranya sangat kecil, tetapi koperasinya sangat maju. Slah satu adalah Rabo bank milik koperasi yang adalah bank ketiga terbesar dan konon bank ke13 terbesar di dunia.
Koperasi di AS terutama sangat penting di pertanian. Data 2002 menunjukkan bahwa pada tahun itu, ada sekitar 27 ribu lebih koperasi pertanian dengan sekitar 156.19 juta petani sebagai anggotanya.

3.    Perkembangan di Indonesia

Koperasi selama ini sudah didukung oleh pemerintah sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai soko guru perekonomian, ide dasar pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 1 yang menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asa kekeluargaan itu adalah koperasi.
Berdasarkan data provinsi 2006, jumlah koiperasi dan jumlah koperasi aktif sebagai persentase dari jumlah koperasi bervartiasi antarprovinsi. Sebagian besar dari jumlah provinsi di Indonesia memliki jumlah koperasi aktif di atas 50% dan provinsi-provinsi tersebut berada di dalam kelompok pendapatan rendah. Hanya ada tiga titik yang memberi kesan adanya suatu korelasi positif antara jumlah koperasi aktif dan tingkat pendapatan.
       Fenomena supply-push mau mengatakan bahwa sekelompok petani atau produsen terpaksa membentuk koperasi karenma kondisi pasar yang tidak menguntungkan mereka jika beroperasi secara individu, misalnya adanya mopnopoli alamih di pasar oleh sebuah perusahaan besar yang mempunyai keunggulan hatga sehingga dengan berkoperasi para petani/produsen lebih mampu meningkatkan efisiensi harganya sehingga bisa bersaing dengan perusahaan tersebut.
Salah satu kiat sukses koperasi adalah kondisi keuangan yang solid dan salah satu sumbernya adalah modal investasi dari luar. Berdasarkan pemikiran ini, hipotesisnya adalah bahwa semakin besar porsi dari modal luar di dalam total modal usaha koperasi, semakin besar volume kegiatan koperasi dan semakin besar SHU-nya, ceteris paribus.
       Teori koperasi juga mengatakan bahwa sebuah koperasi yang baik kinerjanya akan m,enarik minat masyarakat atau produsen/ petani menjadi anggotanya. Dalam kata lain, ada suatu korelasi positif antara jumlah koperasi yang maju atu koperasi aktif dan jumlah anggota. Sebaliknya, semakin banyak jumlah anggota dari suatu koperasi dengan asumsi bahwa anggota juga aktif dan faktor-faktor lain konstan, semakin baik kinerja koperasi tersebut, yang dalam hal ini bisa diukur dengan jumlah SHU-nya.



4.    Apakah Ko9perasi Indonesia punya Prospek Baik ?

       Menurut Rahardjo, gagasan tentang koperasi telah dikenal di Indonesia sejak abad 19, dengan dibentuknya organisasi swadaya (self-help organization) untuk menanggulangi kemiskinan dikalangan pegawai dan petani, oleh Patih Purwokerto dan Tirto Adisuryo yang kemudian dibantu pengembangannya oleh pejabat Belanda dan akhirnya men jadi program resmi pemerintah.
       Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 juli 1947 melalui Kongres di Tasikmalaya.
Sedangkan menurut Widiyanto, sejak diperkenalkan koperasi di Indonesia pada awal abad 20 dan dalam perkembangannya hingga saat ini koperasi di Indonesia mempunyai makna ganda yang sebenarnya bersifat ambivalent, yakni koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus juga sebagai jiwa dan semangat berusaha.
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL

Ada tiga kebijakan yang dibahs di bab ini, yakni kebijakan perdagangan luar negeri (PLN), kebijakan pewrdagangan dalam negeri (PDN) dan kebijakan investasi riil (pembentukan modal tetap)

A.   PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Dalam era perdagangan global, kebijakan PLN menjadi sangat penting. Di dalam menyusun kebijakan PLN, pemerintah Indonesia mempunyai komitmen terhadap sejumlah blok perdagangan, khususnya berikut :
1.    WTO
2.    APEC
3.    ASEAN
4.    EPA
5.    KEK
Kebijakan umum di bidang PLN pada dasarnya terdiri atas kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari fungsi pemerintah di sketor PLN, seperti fungsi trade advocacy, market penetration, akses ke pasar dan lain-lain. Tujuan utama dari kebijakan ekspor adalah meningkatkan ekspor dengan prasyarat bahwa kebutuhan pasar domestik telah terpenuhi.

1.    Kesepakatan Perdagangan Global , Regional dan Bilateral
Keikutsertaan Indonesia dalam WTO tidak menjamin daya saing global dari produk-produk Indonesia karena selama ini kebijakan PLN Indonesia yang cenderung semakin liberal tidak di dukung oleh langkah-langkah konkretr lainnya, seperti peningkatan anggaran untukj R&D dan pendidikan di dalam APBN dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan inovasi dan daya saing khususnya di sektor industri manufaktur.
Di dalam suatu seminar berternakan “Lineral;isasi Perdagangan Melalui Perjanjian Perdagangan Bilateral:Dampak Terhadap Indonesia di Sektor Domestik dan Strategi Dalam Perundingan WTO” yang membahss isu liberalisasi perdagangan melalui jalur kesepakatan perdagangan bebas bilateral (BFTA), yang diselenggarakan oleh institute for Global Justice (IGL) bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri (deplu) RI dan forum WTO Indonesia , Agustus 2006, ketua delagasi Perundingan IJ-EPA, Soemadi Brotodiningrat , mengatakan bahwa ada beberapa isu penting yang waktu itu dirundingkan Jepang dan Indonesia dalam IJ-EPA termasuk :
1.    Perdagangan barang
2.    Perdagangan bidang jasa
3.    Penanaman modal
4.    Sumber-sumber energi dan mineral
Perjanjian IJ-EPA itu yang sudah berlaku efektif sejak 1 juli 2008 memuat tiga pilar, yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi perdagangan dan investasi, dan pengembangan kapitas untuk mengangkat daya saing.

Untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, upaya yang dilakukan Departemen Perdagangan antara lain menurunkanekonomi biaya tinggi, memperlancar arus barang jasa, serta meningkatkan daya saing komoditi ekspor. Implementasinya dengan menyederhanakan prosedur perizinan, mengurangi hambatan distribusi, transparansi kebijakan dan memfasilitasi infrastrukturperdagangan dalam negeri

2.    Standardisasi
Indonesia sudah mempunyai aturan mengenai standardisasi, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.102/2000. Di dalam pasal 3 dinyatakan bahwa standardisasi nasional bertujuan untuk :
1.    Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup
2.    Membantu kelancaran perdagangan, dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.
Selain standardisasi produk, standardisasi prosedur-prosedur perdagangan juga sangat penting. Standardisasi prosedur perdagangan termasuk bagian penting dari fasilitas perdagangan. Bagian penting lainnya dari fasilitas perdagangan adalah harmonisasi dan modernisasi dari prosedur-prosedur perdagangan. Tujuan utama adalah untuk menurunkan biaya-biaya transaksi dalam perdagangan internasional, khususnya antara pelaku usaha dan pemerintah.

3.    Penentuan Sektor-Sektor Unggulan (Picking the Winners)
Selama ini dalam upaya meninkatkan kinerja ekspor atau industri nasional, pemerintah Indonesia menetapkan sektor-sektopr atau industri unggulan, atau prioritas atau stategi yang umum dikenal dengan sebutan strategi picking the winners

4.    Kebijakan Pemerintah terhadap Perubahan Hargta Komoditas di Pasar Dunia
Perubahan harga dari suatu komoditas di pasar dunia bisa berpengaruh negatif atau positif terhadap Indonesia, terutama dalam bentuk perubahan biaya produksiatau inflasi. Demi menjaga stabilitas harga di pasar domestik akibat perubahan harga suatu komoditas di pasar dunia, pemerintah memilikik sejumlah strategi atau instrumen untuk digunakan.

5.    Anti-Dumping
Anti-dumping diatur oleh artikel VI GATT tahun 1994, yang merupakan salah satu instrumen penting bagi pengamanan industri dalam negeri suatu negara anggota WTO dari praktik perdagangan tidak adil yang dilakukan dalam bentuk tindakan dumping. Tarif yang diikat dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan. Artikel tersebut mengizinkan otoritas di suatu negara untuk mengenakan bea masuk tambahan dalam bentuk bea anti-dumping terhadap produk-produk impor yang diduga dijual dibawah harga normal atau harga lebih murah dari harga di pasar domestik dari negara asal barang.
Tuduhan dumping dan pemberianb subsidi pun kerap menjadi jurus AS untuk menghalangi serbuan produk negara lain, termasuk dari Indonesia. Indonesia juga kerap jadi tumbal kebijakan anti-dumping AS.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pada saat ekonomi global, khususnya di negara-negara maju, seperti AS cenderung mengalami resesi , kebijakan anti-dumping di negara-negara tersebut juga cenderung manguat.

6.    Diplomasi PLN
Dip[lomasi PLN yang merupakan bagian dari diplomasi ekonomi, juga merupakan salah satu langkah penting yang baru dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia. Dengan semakin kuatnya persaingan yang dihadapi Indonesia dalam PLN, dioplomasi PLN harus menjadi ujung tombak sekaligus prioritas utama politik luar negri Indonesia.
Menurut Perwita, diplomasi ekonomi paling tidak menghadapi 3 isu penting :
1.    Hubungan antara ekonomi dan politik
2.    Hubungan antara lingkungan serta tekanan domestik dan internasional
3.    Hubungan antara aktor negara dan nonnegara.
Kombinasi ketiga hubungan itulah yang akhirnya menjadi salah satu warna utama dinamika hubungan internasional kontemporer. Kecenderungan diplomasi ekonomi Indonesia selama ini lebih bersifat reaktif dan sporadis. Ketidakmampuan pemerintah Indonesia menghasilkan perangkat diplomasi ekonomi yang utuh, komprehensif, dan berjangka panjang hanya akan menghasilkan ekspor terbatas. Senaliknya, jika pemerintah Indonesia dapat mengoptimalkan diplomasi ekonomi, hal itu akan berdampak amat signifikan bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas ekonomi nasional Indonesia yang kini sedang terpuruk. Diplomasi PLN tidak akan berarti apa-apa, jika produk-produk Indonesia tidak siap bersaing dengan produk-produk serupa buatan negara-negara lain.

B.   PERDAGANGAN DALAM NEGERI

1.    Infrastruktur dan Logistik
Infrastruktur di dalam negeri sangat buruk, terutama sejak krisis ekonomi 1997/98. Laporan tahunan WEF menunjukkan bahwa Indonesia selalu berada di peringkat rendah, bahkan terendah di dalam kelompok ASEAN.
Logistik merupakan bagian terpenting dari infrastruktur dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi atau urat nadi perdagangan paga khususnya. Terutama dalam hal pusat produksi regional, logistik, seperti pelabuhan dan jalan raya dari pabrik ke pelabuhan atau sebaliknya atau dari pelabuhan ke pusat pemasaran, sangat penting, tanpa kelancaran logistik, proses produksi dan perdagangan dapat terganggu

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar