Label

Rabu, 04 April 2012

Pemerintah Republik Indonesia


BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah
Dalam rangka menyikapi era globalisasi, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai langkah konkrit guna melaksanakan reformasi disegala bidang, salah satu tandanya dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan UU No.32 dan 33 tahun 2004. Khususnya mengenai reformasi bidang pendidikan, pemerintah telah berusaha untuk menjabarkan desentralisasi pendidikan di daerah-daerah seperti yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Dari mulai tingkatan pendidikan dasar dan menengah  yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah daerah sampai pendidikan tinggi yang  diberi kewenangan mengelola institusinya dalam bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Dalam PP No.153 tahun 2000 dijelaskan pengelolaan Perguruan Tinggi BHMN tersebut meliputi sumber daya, kerjasama dan keuangan sepenuhnya diserahkan ke perguruan tinggi bersangkutan (http://www.ugm.ac.id/workshop, 07 Juli 2004).
Undang-undang otonomi daerah tersebut memberi  wewenang kepada perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan untuk melakukan otonomi dalam pengembangan institusinya. Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah  menindaklanjuti reformasi pendidikan tersebut dengan mengeluarkan UU Sisdiknas (UU No.20 Tahun 2003). Semangat otonomi dari peraturan tersebut menegaskan bahwa perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk mengembangkan segala potensinya dengan mengadakan kerjasama akademik dan non akademik dengan lembaga atau badan di dalam maupun di luar negeri tanpa terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemerintah pusat. Kerjasama yang dikembangkan tentunya tidak hanya bertaraf lokal saja melainkan sampai melakukan kerjasama luar negeri (internasional).
Sebenarnya dalam peraturan terdahulu, terutama dalam pasal 122 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain dan atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di perguruan tinggi yang bersangkutan. Selengkapnya untuk kerjasama luar negeri diatur kemudian dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0109/U/1992 serta petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 72/Dikti/Kep/1992.  Kedua peraturan tersebut memberikan kemudahan secara teknis dan yuridis kepada institusi pendidikan tinggi untuk mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dalam menjalin kerjasama. Namun karena semangat sentralisasi dalam segala bidang termasuk dalam pendidikan pada saat itu masih kuat maka pengembangan kerjasama luar negeri perguruan tinggi masih stagnan dan diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Saat ini, setelah reformasi digulirkan peluang tersebut sangat terbuka, namun pada realitanya peluang menjalin kerjasama tentunya tidak tercipta begitu saja, melainkan harus memiliki metode dan strategi tertentu yang memerlukan perencanaan matang, koordinasi dan relasi yang baik. Selanjutnya agar tujuan peningkatan kualitas pendidikan melalui kerjasama luar negeri  di atas tercapai maka harus mengacu pada kaidah  yang tepat yaitu berdasarkan kaidah hukum internasional.
Sebagai contoh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah menerapkan pola kerjasama berdasarkan standar kaidah hukum internasional adalah Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, yang sampai akhir tahun 2002 tercatat  14 kerjasama dengan perguruan tinggi di Eropa, 8 perguruan tinggi di Asia dan 9 perguruan tinggi di Australia yang hampir semuanya dilaksanakan berdasarkan perjanjian secara tertulis melalui Memorandum of Understanding (MOU) (http://www.undip.ac.id/kerjasama.htm, tanggal 13 September 2004). Selain itu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seluruh Indonesia sudah sejak lama menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan di luar negeri. Berdasarkan rekapitulasi jumlah kerjasama luar negeri perguruan tinggi swasta di Indonesia periode tahun 1998-2000 saja tercatat 311 kerjasama untuk 17 kopertis wilayah dan untuk kopertis wilayah V (D.I. Yogyakarta) terdapat 30 kerjasama yang terlaksana dengan berlandaskan MOU ( http://www.dikti.org/pts1998-2000, 24 Agustus 2004).
Kalau melihat contoh pelaksanaan kerjasama internasional di atas, kemudian timbul pertanyaan mengapa setiap perjanjian internasional harus berdasarkan pada bukti tertulis  melalui Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepakatan, jawabannya karena MOU merupakan dan  termasuk suatu perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) pihak yang berkepentingan (Mulyadi, SH. LLM dalam http//.www.hukum-online.com/wawancara, tanggal 28 September 2004) dan menurut Mohd.Burhan Tsani (1990:67) dalam pergaulan internasional MOU adalah instrumen penting untuk mendapatkan pengakuan umum anggota masyarakat bangsa-bangsa. Oleh karenanya suatu MOU yang dibuat antara 2 (dua) belah pihak akan mengikat kedua belah pihak tersebut. Kedua belah pihak tersebut sedemikian rupa harus mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam klausula-klausula yang terdapat dalam MOU. Lebih lanjut manfaat kerjasama luar negeri dengan berlandaskan MOU setidaknya dapat dirasakan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) dikala pelaksanaan MOU itu mandeg atau dengan istilah “MOU macan kertas” artinya kesepakatan mati bisa dibangkitkan dan ditelusuri secara hukum supaya hidup kembali. Seperti yang diungkapkan oleh Ir. Wiryono Rahardjo M.Arch PR IV UII dalam UII News, Edisi 10 Tahun I, tanggal 17 Februari 2004.
Secara formal, peraturan terbaru mengenai pelaksanaan kerjasama atau hubungan luar negeri diatur dengan UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, secara tersirat dalam peraturan tersebut perguruan tinggi sebagai institusi dan lembaga hukum di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) memiliki kecakapan hukum sebagai subjek hukum internasional untuk mengadakan hubungan luar negeri dan sekaligus mengadakan perjanjian internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 dan 3 sebagai berikut : dalam ayat 1 yang dimaksud dengan hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Selanjutnya dalam ayat 3 menyatakan, perguruan tinggi dapat mengadakan perjanjian internasional dengan mengacu pada maksud perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.
Dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa  lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen di tingkat pusat dan daerah yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri.
Kedua undang-undang di atas selanjutnya akan mendasari pelaksanaan kerjasama luar negeri setiap insititusi atau lembaga baik secara administrasi maupun legalitas berdasarkan hukum internasional yaitu pemberian hak dan kewajiban dalam hal ini kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan kerjasama dan hubungan luar negeri.
Menurut biro kerjasama luar negeri departemen pendidikan nasional dalam portal resmi Depdiknas (http//.www.depdiknas.go.id/info, tanggal 22 Oktober 2004) dalam kolom informasi mengenai tata cara melakukan perjanjian internasional di lingkungan departemen pendidikan nasional setidaknya ada 15 bentuk kerjasama luar negeri yang bisa dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu  :
1. Traktat (treaty)
2. Konvensi (convention)
3. Persetujuan (agreement)
4. Memorandum saling pengertian /MOU (Memorandum of Understanding)
5. Protokol (protocol)
6. Piagam (charter)
7. Deklarasi (declaration)
8. Final Act
9. Kesepakatan (arrangement)
10. Pertukaran Nota (exchange of notes)
11. Risalah yang disepakati (agreed minutes)
12. Summary Record
13. Process Verbal
14. Modus Vivendi
15. Letter of intent
Pada umumnya bentuk perjanjian internasional menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut mewakili bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun secara hukum perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk tertentu bagi perjanjian internasional pada dasarnya hanya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut. Sebagaimana secara umum sudah dipahami, bahwa setiap perjanjian melahirkan hubungan hukum berupa hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat pada perjanjian, dari semenjak perundingan untuk merumuskan perjanjian, pemberlakuan, pelaksanaan dan segala permasalahan yang timbul serta pengakhiran berlakunya perjanjian, seluruhnya tunduk pada hukum internasional maupun hukum perjanjian internasional, sebagaimana yang diungkapkan oleh I Wayan Parthiana (2002:17).
Namun perlu diketahui, bentuk perjanjian bagaimana yang melahirkan hubungan hukum berupa hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat pada perjanjian dan adakah akibat hukumnya bagi suatu perjanjian hubungan luar negeri yang tidak termasuk dalam 15 bentuk perjanjian di atas. Dalam arti adakah perbedaan kekuatan hukum suatu perjanjian secara tertulis dengan perjanjian tidak tertulis. Pada umumnya perjanjian internasional digolongkan dalam dua bentuk. Pertama, perjanjian internasional tidak tertulis, maksudnya suatu perjanjian itu terbentuk berdasarkan suatu kebiasaan internasional  (sopan santun internasional) dimana perjanjian itu muncul manakala dua pemimpin negara atau dua pihak yang mewakili lembaga dari suatu negara yang berkumpul dalam suatu forum resmi atau setengah resmi dan terjadi percakapan timbal balik seolah-olah berjanji kepada pihak yang diajak bicara dan bagi negara yang diajak bicara terhadap manapun ucapan atau perilaku itu ditujukan, dapat memandangnya sebagai janji atau kesediaan negara yang diwakilinya. Apalagi kalau ucapan itu diucapkan secara berkali-kali (Syahmin AK,1985: 71-73). Kedua, perjanjian internasional tertulis, yaitu suatu perwujudan kata sepakat yang otentik dan mengikat para pihak. Kata sepakat itu dirumuskan dalam bahasa dan tulisan yang dipahami dan disepakati para pihak yang bersangkutan (I Wayan Parthiana, 2002:27).
Dari kedua bentuk perjanjian di atas baik perjanjian tidak tertulis maupun perjanjian tertulis sama-sama memiliki akibat hukum tertentu tetapi lebih lanjut menurut I Wayan Parthiana, perjanjian internasional dengan bentuk tertulis menjamin adanya ketegasan, kejelasan, dan kepastian hukum bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga yang mungkin suatu waktu tersangkut pada perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian internasional dalam bentuk tidak tertulis dalam praktek hubungan antar negara harus memiliki unsur-unsur tertentu supaya memenuhi kriteria hukum internasional. Selain itu  tidak semua  perjanjian internasional dalam bentuk tidak tertulis dapat dipandang sah sebagai suatu janji kepada pihak lain. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan secara kualitas yuridis (keterikatan pada hukum) suatu hubungan luar negeri dalam bentuk perjanjian kerjasama secara tertulis dan bentuk perjanjian kerjasama secara tidak tertulis.
Selanjutnya, lahirnya hubungan hukum berupa hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat pada perjanjian menandakan betapa pentingnya suatu kerjasama luar negeri yang berdasarkan kaidah hukum internasional. Dan pelaksanaan  kerjasama luar negeri yang berbentuk tertulis atau tidak tertulis inilah yang menarik perhatian untuk diteliti di Universitas Negeri Yogyakarta, karena Universitas Negeri Yogyakarta sebagai institusi pendidikan tinggi negeri yang memiliki kewenangan dan otonomi untuk melaksanakan hubungan atau kerjasama luar negeri sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan di atas belum memanfaatkan secara maksimal kekuatan hukum dari MOU secara yuridis dalam melaksanakan kerjasama luar negerinya, selain itu kurangnya upaya peningkatan jumlah kerjasama dan berbagai kendala yang dihadapi Universitas Negeri Yogyakarta menyebabkan secara kualitas dan kuantitas kerjasama belum signifikan dirasakan.
Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, BAB XV tentang Kerjasama, pasal 83 menyatakan :
(1).  Untuk melaksanakan kegiatan akademik, Universitas Negeri Yogyakarta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari dalam dan luar negeri.
(2).    Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerjasama dalam pelaksanaan dan atau pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengertian luas.
Berlandaskan statuta tersebut sebenarnya banyak yang bisa dilakukan Universitas Negeri Yogyakarta dalam upayanya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kerjasama luar negerinya. Sebagai pedoman yuridis pengembangan universitas, secara umum statuta tersebut bisa dijadikan modal penanganan secara professional serta pemahaman dari pelaku kerjasama mengenai kemampuan strategi dan tools yang dibutuhkan untuk kerjasama yang akan dilaksanakan baik dari aspek teknis maupun hukum (lampiran Pidato Rektor UNY, pada Dies Natalis ke XXXVII, 21 Mei 2001).
Sebagai gambaran disajikan daftar mitra kerjasama Universitas Negeri Yogyakarta yang telah dan sedang menjalin kerjasama mulai tahun 1993-2004 sebagaimana tercantum dalam tabel 1 berikut  ini.














Tabel 1. Daftar Mitra Kerjasama Luar Negeri  Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 1993-2004
No
Nama Mitra
Macam Naskah Dan Waktu Tanda Tangan
Komponen Kerjasama
Bidang Ilmu
MOU
Tanpa MOU
1
Deakin University
Australia

Tanpa MOU
Tahun 1993
Pertukaran Informasi Penelitian, Informasi, Staf dan Mahasiswa
Bahasa Asing (Inggris dan Indonesia)
2
University of Western Sydney (UWS) Australia

Tanpa MOU
25 November 1996
Pertukaran di beberapa bidang akademis: research, pengajaran, science, Teknologi dan Informasi
·  Historical Courses Program
·  Seminar dan Workshop Olahraga
·  Pertukaran Staf
·  Kerajinan dan Seni
3
Charles Sturt Univesity (CSU)
Australia

Tanpa MOU
05 Januari
1998
Pelatihan, pertukaran bahan penelitian, staf dan mahasiswa
·  Pertukaran bahasa dan budaya
·  Pertukaran dosen dam mahasiswa
4
La-Trobe University
Australia

Tanpa MOU
Januari 1995
Pertukaran Informasi disemua bidang akademis: research, pengajaran, science, Teknologi dan Informasi
Semua bidang
5
AMES
Australia

Tanpa MOU
Tahun 1996
Pelatihan, pertukaran bahan penelitian, staf dan mahasiswa
Semua bidang
6
University of Newcastle
Australia

Tanpa MOU
Tahun 2001
Pelatihan, pertukaran bahan penelitian, staf dan mahasiswa
Semua bidang
7
The University of Profesional Education  of Utrech
Belanda
MOU
Tanggal 21 Juni 2002

Pelatihan, pertukaran bahan penelitian, staf dan mahasiswa
Semua bidang
8
Sun Moon University
Korea Selatan
MOU
Tanggal 25 Februari 2002

Pelatihan, pertukaran bahan penelitian, staf dan mahasiswa
Semua bidang
9
Hogskolan I Boras
Swedia
MOU
Tanggal 2 Juni 2002

Pelatihan, pertukaran bahan penelitian, staf dan mahasiswa
Semua bidang
10
Osaka Sangyo University
Jepang

Tanpa MOU
Tanggal 24 Februari 2003

Semua bidang
11

Deutscher Akademischer Austauch-Dienst (DAAD)

Tanpa MOU Tahun 2003
Pertukaran Pengajar
Bahasa Jerman dan Beasiswa
12
Sun Moon University
Korea Selatan Dan Asian University Federation

Tindaklanjut MOU 2003-2004
Beasiswa dari AUF untuk belajar di SMU
Bahasa Korea
13
Australia Consortium for In-Country Indonesia Studies Australia

Tindak lanjut kerjasama,Tanpa MOU Tahun 2004
Pertukaran Pelajar
Fotografi, tari, lingkungan, musik dan pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing
14
European Union

Tanpa MOU Tahun 2004
Pengiriman/pertukaram informasi
Pengiriman buku, leafleat, dan kaset video tentang Negara-negara UE dan tawaran grant
15
Japan International Corporation Agency (JICA)
MOU
Tindak lanjut MOU dengan FMIPA
Peningkatan mutu pengajaran matematika dan sains
Hibah peralatan laboratotium, pelatihan dan buku-buku.

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri tahun 2003-2004, Kantor kerjasama Humas dan Protokol Universitas Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan data di atas, nampak secara kuantitas sedikit sekali jumlah kerjasama yang dilakukan Univesitas Negeri Yogyakarta dengan pihak luar negeri. Kemudian dari kualitas kerjasama yaitu  macam naskah kerjasama yang dilakukan terutama untuk  penggunaan naskah kerjasama secara tertulis (berbentuk MOU) dalam menjalin kerjasama, nampak hanya empat MOU dari lima belas kerjasama yang pernah dan sedang dijalin. Dengan demikian sudah menjadi tugas bagi Universitas Negeri Yogyakarta melalui Kantor Kerjasama, Humas dan Protokol untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan pihak luar negeri, sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan untuk kemajuan Universitas Negeri Yogyakarta dalam segala aspek pengembangan dan pembangunan yang dibutuhkan.












B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :
  1. Bagaimana kualitas dan kuantitas pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Universitas Negeri Yogyakarta dalam upaya meningkatkan jalinan kerjasama luar negeri?
  2. Hambatan apakah yang dihadapi Universitas Negeri Yogyakarta  dalam upaya menjalin pelaksanaan kerjasama luar negeri?
  3. Upaya apa yang telah dan akan di lakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengatasi hambatan tersebut?
C.    Tujuan Penelitian
Ada hal-hal yang ingin diketahui dalam penelitian yang menjadi tujuan dari penelitian, antara lain :
  1. Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilakukan Universitas Negeri Yogyakarta dalam upaya menjalin kerjasama luar negeri.
  2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Universitas Negeri Yogyakarta dalam  upaya menjalin pelaksanaan kerjasama luar negeri.
  3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Universitas Negeri Yogyakarta dalam mengatasi hambatan tersebut.



D.    Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dicapai melalui kegiatan penelitian ini sebagai berikut:
1.      Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Internasional, Hukum perjanjian internasional dan Hukum Administrasi Negara. Selain itu juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan selanjutnya.
2.      Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi pengambil keputusan di Universitas Negeri Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri yang sedang dan akan dilakukan.
E.     Batasan Pengertian
Batasan pengertian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang akan diteliti, untuk itu perlu diberikan batasan pengertian sebagai berikut:
1.      Tinjauan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud tinjauan adalah mempelajari dengan cermat; memeriksa untuk memahami sesuatu hal.
2.      Pelaksanaan
Pelaksanaan dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (1995:897) adalah kegiatan melakukan sesuatu hal atau  usaha melakukan sesuatu.
3.      Kerjasama Luar Negeri
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerjasama artinya kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam hal ini yang dimaksud pelaksanaan kerjasama luar negeri adalah kegiatan atau usaha yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dengan pihak luar negeri untuk mencapai tujuan bersama.
















BAB II
KAJIAN TEORI

A.    Pengertian, Tugas dan Fungsi Perguruan Tinggi
1.      Pengertian  Perguruan Tinggi
Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 19 ayat 1 :
“yang dimaksud perguruan tinggi adalah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi ”.

Selain itu perguruan tinggi juga mempunyai pengertian pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Perguruan Tinggi di sini adalah tingkatan universitas yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu (H. Basir Barthos,1992:25).
2.  Tugas Perguruan Tinggi
Menurut Cony R. Semiawan (1998:12) secara umum tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini bertambah berat karena paradigma baru seperti akuntabilitas, kualitas pendidikan, otonomi dan evaluasi diri pendidikan tinggi dipersyaratkan oleh masa depan yang menuntut aktualisasi keunggulan kemampuan manusia secara optimal, yang sementara ini masih “tersembunyi” dalam diri (hidden excellence in personhood). Prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas dihadang oleh berbagai masalah krusial dalam strategi pengembangannya. Peradaban baru yang dijanjikan oleh abad baru ke 21 menuntut perguruan tinggi untuk mampu menciptakan lulusan perguruan tinggi untuk berkinerja, sehingga dapat bertahan (survive) dan berkembang mencapai aktualisasi keunggulan secara optimal. Namun pada dasarnya strategi dalam mencapai cita-cita tersebut banyak ditentukan oleh visi dan kebijaksanaan (policy) pengambil keputusan dalam proses pengembangan pendidikan tinggi di perguruan tinggi bersangkutan (pimpinan perguruan tinggi).
Secara khusus tugas perguruan tinggi dapat kita lihat dalam PP No. 30 tahun 1990 tentang Perguruan Tinggi. Dalam ketentuan umum,  Pasal 1 ayat 2 :
“Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi”.
     
Selanjutnya dalam mukadimah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 603/O/2001 dinyatakan tugas perguruan tinggi adalah :
“…… berperan aktif dalam perbaikan dan pengembangan kualitas kehidupan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan pengertian dan kerjasama internasional untuk mencapai kedamaian dunia dan kesejahteraan lahir batin umat manusia berkelanjutan…”.

Di situ dijelaskan bahwa selain diberi tugas untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, perguruan tinggi juga mengemban tugas pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kerjasama internasional, kedamaian dunia dan kesejahteraan lahir batin umat manusia.
3.  Fungsi Perguruan Tinggi
            Selanjutnya menurut Conny R. Semiawan (1998:33) pendidikan tinggi antara lain berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki perilaku, nilai dan norma sesuai sistem yang berlaku sehingga mewujudkan totalitas manusia yang utuh dan mandiri sesuai tata cara hidup bangsa. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menyoroti wewenang para pengambil kebijakan di perguruan tinggi yang berkaitan langsung dalam kewenangannya menentukan kebijakan kerjasama luar negeri disatuan pendidikan perguruan tinggi untuk menguji sejauh mana peran pengambil kebijakan di Perguruan Tinggi dalam upaya peningkatan kerjasama luar negeri. Mengenai kewenangan penentuan kebijakan ini, PP No.30 tahun 1990 Bab I Pasal 1 ayat 8 tentang ketentuan umum mengatur sebagai berikut :
 “Perangkat kewenangan tertinggi dalam penentuan kebijakan adalah pimpinan perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan di perguruan tinggi masing-masing”.

            Para pimpinan perguruan tinggi dengan wewenangnya bertugas untuk mengembangkan perguruan tinggi-nya ke luar dan ke dalam berdasarkan pedoman tertentu yang disebut statuta, yang termaktub dalam Bab I Pasal 1 ayat 7 tentang aturan umum perguruan tinggi yang berbunyi:
 “Statuta adalah suatu pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan”.

Statuta tersebutlah yang menjadi pedoman dan barometer keberhasilan dan kemajuan pengembangan perguruan tinggi dari salah satu upaya ke arah pengembangannya melalui kerjasama luar negeri. Hal ini bukan tidak berdasarkan alasan yang jelas melainkan sudah dirasakan menjadi keperluan mendesak. Sebagaimana Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Islam (APTAIS) mengemukakan bahwa pembukaan kerjasama luar negeri adalah langkah strategis meningkatkan kualitas PTAIS (Swara Dipertais, No.14 Th.II, 31 Agustus 2004).

B.     Tinjauan Umum Hukum  Internasional
1.  Pengertian Hukum Internasional
Berbicara tentang hukum internasional maka akan dihadapkan pada dinamika hukum internasional itu sendiri yang terus berkembang sesuai dengan perubahan jaman baik dari segi subjek maupun isinya. Hal tersebut setidaknya dapat kita lihat dari berbagai macam pendapat para ahli Hukum Internasional dalam mendefinisikannya.
Banyak para ahli hukum memberikan definisi hukum internasional, diantaranya adalah Rebbeca M. Wallace (1986:1) mengemukakan bahwa:
“Hukum internasional adalah peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lain yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional.”

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes (2003:4) memberikan definisi sebagai berikut:
“Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara antara: (1) Negara dengan Negara (2) Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain.”

Pendapat lain datang dari J.G. Starke (1992:15) yang mendefinisikan Hukum Internasional sebagai berikut:
 “Hukum internasional sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain”.

Berdasarkan pengertian hukum internasional dari beberapa pakar hukum internasional di atas, dapat terlihat gambaran umum tentang isi dan ruang lingkup hukum internasional. Di dalamnya terkandung unsur, subjek atau pelaku-pelaku yang berperan, hubungan-hubungan hukum antara subjek serta kaidah-kaidah maupun prinsip-prinsip hukum yang lahir dari hubungan antar subjek tersebut yang keseluruhannya itu merupakan suatu kesatuan yang saling terjalin satu dengan yang lainnya (I Wayan Parthiana, 1990:4).
  1. Subjek Hukum Internasional
a.  Subjek Hukum Internasional Umum
Menurut I Wayan Parthiana (1990:58) subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut, berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban. Secara umum yang dipandang sebagai subjek hukum adalah : (a) individu atau orang perorangan atau disebut pribadi alam dan (b) badan atau lembaga yang sengaja didirikan untuk suatu maksud dan tujuan tertentu yang karena sifat, ciri, dan coraknya yang sedemikian rupa dipandang mampu berkedudukan sebagai subjek hukum. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional; dan setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subjek hukum internasional.
Pendapat lain juga dikemukakan oleh F. Sugeng Istanto (1998:17) yang mengatakan bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum bagi hukum internasional adalah  negara, organisasi internasional dan individu. Subjek hukum tersebut masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang berbeda satu sama lain.
            b. Subjek Hukum Internasional Khusus
            Yang dimaksud subjek hukum internasional khusus menurut I Wayan Parthiana (1990:58) adalah pribadi hukum atau badan-badan hukum dalam sistem hukum nasional dari pelbagai negara seperti perseroan terbatas, lembaga hukum adat dan lain-lainnya. Pribadi hukum/badan hukum tersebut lazim dipandang sebagai subjek hukum internasional tetapi juga bisa berkedudukan sebagai subjek hukum nasional.
Berpegang pada pengertian subjek hukum internasional pada umumnya dan subjek hukum internasional pada khususnya di atas maka secara mudah dapat dirumuskan apa yang dimaksud dengan subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang dan pendukung hak dan kewajiban hukum internasional. Dengan perkataan lain, setiap pendukung atau pemegang hak dan kewajiban internasional (termasuk di dalamnya pribadi hukum dan badan hukum nasional) adalah subjek hukum internasional. Kemudian siapa saja yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Ada beberapa pendapat pakar hukum internasional di bawah ini:
a.       Menurut Mochtar kusumaatmadja, subjek hukum internasional ada 6 :
1.      Negara
2.      Tahta Suci
3.      Palang Merah Internasional
4.      Organisasi Internasional
5.      Orang perorangan (individu)
6.      Pemberontak dan pihak dalam sengketa
(Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2002: 98-110)

b.    Menurut I Wayan Parthiana, subjek hukum internasional ada 8 :
1.      Negara
2.      Organisasi internasional
3.      Palang Merah Internasional
4.      Tahta suci atau Vatikan
5.      Organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya.
6.      Wilayah-wilayah perwalian
7.      Kaum beligerensi
8.      Individu
( I Wayan Parthiana, 1990:59)

c.       Menurut J.G Starke, subjek hukum internasioal ada 5 :

1.      Lembaga-lembaga dan organisasi internasional
2.      Negara
3.      Individu-individu
4.      Bagian-bagian dari negara, wilaya-wilayah yang belum merdeka, protektorat-protektorat dan wilayah-wilayah yang dimasukan ke dalam lingkup beberapa konvensi.
5.      Para pemberontak (belligerent)
      ( J.G Starke,  1992: 77)

d.  Lain hal menurut Rebecca M. Wallace yang menyebut subjek hukum internasioal dengan istilah Kepribadian Internasional, menurutnya subjek hukum internasional ada 4 :
1.Negara-negara
2.Organisasi organisasi internasional
3.Individu
4.Kesatuan lain anomali-anomali (Tahta Suci).
      ( Rebecca M. Wallace, 1986: 62)

Perbedaan jumlah subjek hukum internasional yang dikemukan para pakar hukum internasional di atas menandakan bahwa hukum dan subjek hukum  internasional senantiasa berubah secara dinamis dan sudah merupakan fakta yang tidak dapat disangkal lagi.
Fakta yang menunjukkan perubahan jumlah subjek hukum internasional tersebut diakibatkan oleh meningkatnya hubungan-hubungan internasional yang pada perkembangannya menempatkan badan-badan hukum dalam sistem hukum nasional seperti perseroan terbatas (lembaga negara), lembaga-lembaga hukum adat dan lainnya dipandang sebagai subjek hukum internasional (I Wayan Parthiana, 1990:58). Dengan perkembangan tersebut secara legal lembaga negara seperti perguruan tinggi dapat menjadi subjek hukum internasional.
3.   Sumber Hukum Internasional
Selanjutnya sebagai runtutan kajian permasalahan peneliti maka yang paling pokok dalam penelitian adalah kajian sumber hukum internasional dimana salah satu sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional dan perjanjian internasional itu adalah hal yang mutlak dalam melaksanakan hubungan atau kerjasama internasional. Untuk lebih paham apa itu sumber hukum internasional maka pengertian dan apa saja sumber hukum internasional harus diketahui terlebih dahulu.
Secara hukum formal I Wayan Parthiana (1990:148) mengatakan bahwa yang dimaksud sumber hukum internasional adalah segala sesuatu yang berkaitan darimana awal mula atau asal usul hukum, bagaimana terjadi hukum dan dalam bentuk apa saja hukum itu mewujudkan atau menampakkan diri sebagai acuan atau petunjuk bagi Mahkamah Internasional dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara internasional.
Menurut J.G Starke (1992:42) yang dimaksud sumber hukum internasional adalah bahan-bahan aktual darimana seorang ahli menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu.
Hampir semua sarjana hukum internasional dalam membahas sumber hukum internasional dalam arti formal, tidak jauh menyimpang dari rumusan seperti tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Tegasnya yang termasuk sebagai sumber hukum internasional dalam arti formal adalah :
            1. Kebiasaan
            2. Perjanjian internasional atau traktat
            3. Keputusan pengadilan
            4. Doktrin atau pendapat para sarjana
            5. Keputusan-keputusan atau resolusi-resolusi organisasi internasional
Jadi dengan sangat jelas bahwa perjanjian internasional adalah salah satu dari sumber hukum internasional yang oleh karenanya setiap subjek hukum internasional mengadakan perjanjian internasional terikat secara hukum di dalamnya (Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2002:113).

B.  Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional 
  1. Pengertian Perjanjian Internasional
Secara umum dan luas perjanjian internasional dalam bahasa Indonesia disebut juga persetujuan, traktat ataupun konvensi. Banyak para sarjana hukum internasional memberikan definisi perjanjian internasional, diantaranya adalah T. May Rudy (2002:123) mengemukakan :
“Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu”.

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, pengertian perjanjian internasional lebih sederhana lagi :
“Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu”.

Menurut Rebecca M. Wallace (1986:20), secara tersirat mendefinisikan:
“Perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum internasional yang mengkin terjadi diantara dua negera (bipartite) atau antara banyak negara (multi partite) yang membentuk hukum-hukum (traite lois).
Menurut Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 pasal 2 ayat 1  huruf a definisi perjanjian internasional adalah :
“Treaty means an international agreement concluded between states in written  form and governed by international law, wheter embodied in a single instrument or in two or more related instrument ang whatever its particular designation”
(Perjanjian internasional berarti suatu persetujuan internasional yang ditanda-tangani antar Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dibuat dalam wujud satu instrumen tunggal atau dalam dua instrumen yang saling berhubungan atau lebih dan apapun yang menjadi penandaan khususnya).

Menurut I Wayan Parthiana (1992:12) dari keempat pengertian perjanjian internasional yang dikemukakan di atas masih sangat umum dan luas, ditunjukkan pada:
Pertama, dalam definisi semua subjek hukum internasional dipandang dapat mengadakan perjanjian internasional, padahal dalam kenyataan tidaklah setiap subjek hukum internasional dapat berkedudukan   sebagai pihak dalam perjanjian internasional atau tidak semua subjek hukum internasional itu dapat mengadakan perjanjian internasional. Hingga kini, hanya negara, tahta suci, dan organisasi internasional (tidak semuanya), kaum belligerensi bangsa yang memperjuangkan hak-haknya yang dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian internasional.
Kedua, definisi tersebut di samping mencakup perjanjian internasional tertulis juga mencakup perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis, yang masing-masing memiliki karakter yang sangat berbeda, meskipun sama-sama merupakan perjanjian internasional.
  1. Fungsi Perjanjian Internasional
Menurut Mohd. Burhan Tsani (1990:66-67) dalam kehidupan masyarakat internasional dewasa ini perjanjian internasional mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa diabaikan, diantaranya :
1.      untuk mendapatkan pengakuan umum anggota masyarakat bangsa-bangsa.
2.      sarana utama yang praktis bagi transaksi dan komunikasi antar anggota masyarkat negara.
3.      berfungsi sebagai sumber hukum internasional
4.      sarana pengembang kerjasama internasional secara damai
  1. Unsur-unsur Perjanjian Internasional
Salah-satu hal yang menjadi titik fokus perhatian penelitian ini adalah dari segi bentuk perjanjian internasional tertulis atau tidak tertulis yang telah jelas dikemukakan di atas memiliki kekuatan hukum yang berbeda walaupun sama-sama merupakan perjanjian internasional, namun adakah para sarjana hukum internasional memberikan batasan pada perjanjian internasional tertulis dan tidak tertulis dalam menentukan bentuk perjanjian internasional pada umumnya. Menurut I Wayan Parthiana (1992:13) yang dimaksud perjanjian internasional yaitu:
“Kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional (negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional”.

Dengan demikian maka dapat dijabarkan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi suatu perjanjian, untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional, yaitu:
a.       Kata sepakat
b.      Subjek-subjek hukum
c.       Berbentuk tertulis
d.      Obyek tertentu
e.       Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional.
      (Walter S. Jones, 1993:113)

  1. Subjek-subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional.
Menurut T. May Rudy (2002:131) pada umumnya hanya negara-negara yang memenuhi syarat ketatanegaraan menurut hukum internasional dan organisasi internasional yang dapat menjadi peserta  dan dapat mengadakan perjanjian internasional. Tetapi kemudian  pernyataan tersebut di atas dilengkapi oleh I Wayan Parthiana (2002:18), yang menyatakan bahwa semua subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk memiliki hak untuk mengadakan ataupun menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional. Namun bukan berarti semua subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk mengadakan ataupun sebagai pihak atau peserta pada perjanjian internasional. Dengan kata lain, tidak semua subjek hukum internasional memiliki kapasitas yang sama. Ada yang memiliki kapasitas atau kemampuan penuh (full capacity), ada yang memiliki kemapuan lebih terbatas, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional. Sebagai contoh, individu dapat diakui sebagai subjek hukum internasional sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu tersebut termasuk dalam masalah masyarakat dan hukum internasional.   Tegasnya subjek-subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional  adalah :
1.      Negara
2.      Negara bagian
3.      Tahta suci atau Vatikan
4.      Wilayah Perwalian
5.      Organisasi Internasional
6.      Kaum Beligerensi
7.      Bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan haknya (I Wayan Parthiana, 2002:14).
Selanjutnya negara sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan penuh untuk mengadakan perjanjian internasional, pada prakteknya tidak hanya mengadakan perjanjian antar negara dengan negara atau antar pemerintah (Government to Government/G to G) tetapi juga  sering melibatkan instansi/lembaga hukum di dalam negara atas nama pemerintah dalam melakukan praktek kerjasama/perjanjian internasional.
Seperti disampaikan di muka bahwa lembaga hukum pada suatu negara juga memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional dikarenakan badan-badan hukum tersebut termasuk dalam  sistem hukum nasional  dengan kata lain bisa berkedudukan sebagai subjek hukum internasional tetapi juga bisa berkedudukan sebagai subjek hukum nasional. Maka dalam hal ini akan timbul suatu pertanyaan, bagaimana suatu lembaga hukum seperti Universitas Negeri Yogyakarta dapat melakukan perjanjian internasional?. Jawabannya dapat dilihat pada peraturan perundang-udangan yang mengatur mekanisme hubungan luar negeri dan perjanjian internasional lembaga-lembaga negara, yaitu Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Petunjuk pembuatan perjanjian internasional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dikeluarkan oleh Biro kerjasama luar negeri Depdiknas tahun 2000.
Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga Negara Indonesia. Karena Universitas Negeri Yogyakarta termasuk lembaga negara di bawah Departemen Pendidikan Nasional maka dapat melakukan kegiatan internasional termasuk membuat perjanjian internasional. Namun dalam hal membuat perjanjian internasional tersebut Universitas Negeri Yogyakarta harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Pendidikan Nasional sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 pasal 13 :
“Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan menteri”

Kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional khususnya pasal 5 ayat 1 yang bunyinya hampir sama :
“Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi  mengenai rencana tersebut dengan menteri”

Adanya penambahan kata “koordinasi” pada pasal 5 ayat 1 tersebut menunjukkan aturan yang lebih spesifik mengenai peraturan pembuatan perjanjian luar negeri lembaga pemerintah daripada aturan sebelumnya.
Sebenarnya aturan yang lebih lengkap mengenai pembuatan perjanjian di lingkungan lembaga pemerintah khusunya Departemen Pendidikan Nasional dapat dilihat pada Informasi Pembuatan Perjanjian Internasional yang merupakan pedoman pembuatan perjanjian baku di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam Bab IV pedoman pembuatan perjanjian internasional tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud perjanjian internasional, meliputi beberapa jenis kerja sama luar negeri yang berbentuk kerjasama :
a.       Antar pemerintah (Government to Government/G to G)
Kerjasama luar negeri G to G ini dimaksudkan sebagai kerjasama luar negeri antar pemerintah Republik Indonesia/Departemen Pendidikan Nasional dan pemerintah negara asing secara bilateral.
b.      Antar pemerintah dan orgnisasi non pemerintah (Government to Non Government Organization/G to NGO).
Kerjasama luar negeri G to NGO ini dimaksudkan sebagai kerjasama luar negeri antar pemerintah Republik Indonesia/Departemen Pendidikan Nasional dan badan/organisasi non pemerintah  asing (swasta).
c.       Kerjasama Khusus (University to University/U to U)
Kerjasama luar negeri secara khusus ini dimaksudkan kerjasama luar negeri antar lembaga pendidikan tinggi/universitas di Indonesia dan di luar negeri. Kerjasama tersebut sering disebut kerjasama antar universitas yang diatur  dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 223/U/1998 tentang “Kerjasama antar Perguruan Tinggi” dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No.003/DIKTI/Kep 99 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lain di luar negeri”.
Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia, di dalam hal ini dimaksudkan sebagai kerjasama perguruan tinggi yang berada di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri dengan bentuk lembaganya adalah akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Kerjasama ini meliputi :
a.       Kontrak manajemen
b.      Program kembaran
c.       Penelitian
d.      Pengabdian kepada masyarakat
e.       Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
f.       Pemanfaatan sumber data dalam pelaksanaan kegiatan akademik
g.      Program pemindahan kredit
h.      Penerbitan bersama karya ilmiah
i.        Penerbitan bersama kerja ilmiah
j.        Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lainnya.
Mengenai persyaratan kerjasama luar negeri secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut :
a.       tidak ada ikatan politik apapun
b.      mitra sejajar
c.       tidak semata-mata mencari keuntungan
d.      tersedia tenaga pendamping/pengelola dan sarana
e.       kejelasan kegiatan program
f.       kejelasan sumber dana untuk pembiayaan
g.      kontribusi program/kegiatan kerja sama.
  1. Perbedaan antara perjanjian internasional tertulis dan perjanjian internasional tidak tertulis
Dalam istilah para sarjana hukum internasional dikenal adanya dua bentuk perjanjian internasional yaitu :
1.      Berbentuk tidak tertulis atau perjanjian internasional lisan (unwritten agreement atau oral agreement).
2.       Perjanjian internasional yang berbentuk tertulis (written agreement).
Perjanjian internasional tak tertulis, pada umumnya adalah merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri luar negeri, atas nama negaranya masing-masing mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak (I Wayan Parthiana, 1990:160). Di samping itu, suatu perjanjian internasional tidak tertulis dapat berupa pernyataan sepihak yang dikemukakan oleh para pejabat atau organ-organ pemerintah negara yang kemudian pernyataan tersebut ditanggapai secara positif oleh pejabat atau organ-organ pemerintah dari negara lain yang berkepentingan sebagai tanda persetujuan. Menurut Mohd.Burhan Tsani (1990:66) menyatakan bahwa apapun penanda khusus pada suatu perjanjian internasional dibenarkan oleh hukum internasional (dalam pasal 2 ayat 1a Konvensi Wina 1986) asal merupakan kesepakatan/persetujuan (agreement) para pihak yang melakukan persetujuan dan bentuk perjanjian tidak harus dalam bentuk tertulis.
Jika dibandingkan dengan perjanjian internasional yang berbentuk tertulis, perjanjian internasional tak tertulis mempunyai bentuk maupun sifat yang kurang formal. Tentu saja juga kurang jelas dan kurang menjamin kepastian hukum bagi para pihak, tetapi dapat mengikat sebagai hukum yang sama derajatnya dengan perjanjian internasional yang berbentuk tertulis ( I Wayan Parthiana, 2002: 35-36).
Perjanjian internasional yang berbentuk tertulis dewasa ini mendominasi hukum internasional maupun hubungan-hubungan internasional. Hal ini disebabkan karena memang perjanjian internasional yang berbentuk tertulis memiliki beberapa keunggulan, seperti ketegasan, kejelasan, dan kepastian hukum, bagi para pihak dan merupakan sumber hukum utama yang paling logis (Walter S. Jones, 1993:331).
Untuk lebih jelasnya di bawah ini disajikan tabel perbedaan antara perjanjian internasional tak tertulis dan perjanjian internasional tertulis :




Tabel 2. Perbedaan antara perjanjian internasional tak tertulis dan perjanjian internasional tertulis

No
Bentuk Perjanjian
Keunggulan
Kelemahan
1.
Berbentuk tidak tertulis
a.   Bisa hanya sebuah pernyataan lisan para pejabat atau organ-organ pemerintah.
b.   Bisa dinyatakan dalam situasi tidak formal
c.   Tidak memerlukan aturan protokoler kenegaraan.
a.   Bentuk dan sifatnya kurang formal.
b. Kurang jelas dan kurang menjamin kepastian hukum.

2.
Berbentuk tertulis
a.   Memiliki ketegasan tentang materi obyek dan subjek perjanjian.
b.   Memiliki kejelasan aturan main karena dibuat dalam dokumen otentik.
c.   Kepastian hukum bagi para pihak, antara hak dan kewajiban yang harus di penuhi dalam perjanjian.
a.   Harus dibuat dalam bentuk formal dan tertulis.
b.   Melalui tahap protokoler pembuatan perjanjian.
c.   Tidak bisa dilakukan dalam situasi non formal.
Sumber buku “Hukum Perjanjian Internasional” I Wayan Parthiana, 2002 hal 37.

6.      Struktur Perjanjian Internasional
Menurut O’Connel dan juga Starke sebagaimana dikutip oleh Mohd.Burhan Tsani (1990:71) walaupun perjanjian internasional mempunyai nama atau istilah yang bermacam-macam, akan tetapi mengenai strukturnya dapat dikatakan akan selalu mengikuti suatu pola tertentu. Pola struktur perjanjian internasional pada umumnya adalah sebagai berikut :
1.      Judul;
2.      Preambul;
3.      Klausula substantif;
4.      Klausula formal;
5.      Pembuktian formal;
6.      Tanda tangan delegasi.  
Selanjutnya dari keenam pola struktur perjanjian internasional di atas dijelaskan oleh Mohd.Burhan Tsani (1990:72-73).
Dalam judul suatu perjanjian internasional pada umumnya tersirat :
1.      Nama yang dimaksud bagi perjanjian internasional yang bersangkutan; apakah dengan nama convention, treaty, agreement, final act ataukah nama yang lain;
2.      Materi pokok yang diatur dengan perjanjian internasional yang bersangkutan, misalnya : mengenai hukum perjanjian internasional, hubungan diplomatik dan konsuler, penindasan perbuatan melawan hukum terhadap pesawat terbang;
3.      Sering pula dimuat nama tempat dilangsungkan atau ditandatanganinya suatu perjanjian internasional.
Preambul adalah bagian pokok perjanjian internasional yang merupakan permulaan pengucapan suatu perjanjian internasional. Hal-hal yang biasa dimuat dalam preambul (pembukaan) adalah :
1.      Pembeberan nama para pihak, apakah kepala negara, negara ataukah pemerintah;
2.      Tujuan atau maksud ditutupnya suatu perjanjian internasional;
3.      Ketetapan hati, dasar atau alasan para pihak untuk ikut serta atau menyelenggarakan perjanjian internasional.
4.      Nama-nama dan penandaan (identitas) para utusan yang mempunyai kuasa penuh.
Klausula substantif sering juga disebut dengan istilah “dispositive provisions” (ketentuan yang bersifat mengatur) atau batang tubuh perjanjian internasional. Klausula ini terdiri dari pasal-pasal yang mengatur inti persoalan atau materi pokok perjanjian internasional. Dari pasal-pasal inilah dapat diketemukan hukum internasional positif yang berlaku bagi materi yang bersangkutan. Klausula substantif inilah yang merupakan bagian pokok terpenting perjanjian internasional  yang bersangkutan.
Klausula formal sering juga disebut dengan istilah klausula final atau klausula protokoler. Dalam klausula ini dimuat hal-hal yang bersifat teknis, hal-hal pokok yang formal dan masalah-masalah yang berhubungan dengan penerapan dan mulai berlakunya perjanjian internasional yang bersangkutan. Klausula formal ini pada umumnya secara terpisah memuat dan mengatur hal-hal sebagai berikut :
1.      tanggal perjanjian;
2.      cara penerimaan terhadap perjanjian internasional yang bersangkutan, misalnya dengan penanda-tanganan, aksessi dan sebagainya;
3.      terbukanya perjanjian internasional bagi penanda-tanganan;
4.      mulai berlakunya perjanjian internasional;
5.      jangka waktu berlakunya perjanjian internasional;
6.      pernyataan pengakhiran perjanjian internasional yang bersangkuatn oleh para pihak;
7.      penerapan perjanjian internasional oleh perundang-undangan nasional;
8.      penerapan perjanjian internasional terhadap wilayah dan sebagainya;
9.      bahasa yang dipakai dalam draft perjanjian internasional;
10.  penyelesaian sengketa;
11.  amandemen atau revisi terhadap perjanjian internasional;
12.  pendaftaran perjanjian internasional;
13.  pemeliharaan instrumen asli perjanjian internasional.
Bagian pokok perjanjian internasional yang berwujud pembuktian formal, merupakan pengakuan atau pembenaran terhadap penanda-tanganan perjanjian internasional. Bagian inilah yang memuat hal-hal yang bersifat testimonium. Selain itu juga dimuat tanggal dan tempat penanda-tanganan perjanjian internasional.
Bagian akhir suatu perjanjian internasional pada umunya memuat tanda-tangan para utusan yang mempunyai “full-powers”. Akan tetapi ada juga perjanjian internasional yang memakai sistem pemuatan tanda-tangan  para delegasi pada instrumen yang terpisah dari perjanjian internasional itu sendiri, yaitu dalam final act (Starke, 2000 : 439,440).
Untuk memudahkan pemahaman di bawah ini bagan struktur perjanjian internasional :


Gambar 1. Pola “Struktur Perjanjian Internasional”
Isosceles Triangle: I
JUDUL : PERJANJIAN INTERNASIONAL
 
PREAMBUL :
1. membeberkan nama para pihak (Kepala Negara/Pemerintah)
2. tujuan ditutupnya Perjanjian Internasional
3. dasar alasan menjadi pihak Perjanjian Internasional
4. nama-nama dan penunjuk para pihak

 
Isosceles Triangle: II

Klausula substantif/depositive provisions/
Ketentuan-ketentuan yang mengatur : hal-hal yang menyangkut materi perjanjian internasional (berujud pasal-pasal).
 
Isosceles Triangle: III

Klausula formal (klausula final) protokoler :
1. hal-hal teknis
2. hal-hal formal
3. masalah yang berhubungan dengan penerapan atau mulai berlakunya perjanjian internasional
 
Isosceles Triangle: IV
Pembuktian formal/pengakuan
(pembenaran) penandatangan
Tanggal dan tempat penandatanganan.
 
Isosceles Triangle: V
Isosceles Triangle: VI
TANDA TANGAN DELEGASI
 
 





















(Sumber : Mohd.Burhan Tsani, 1990, p 74).


7.      Bentuk-bentuk (istilah) perjanjian internasional tertulis
Untuk lebih memahami perjanjian internasional dalam bentuk tertulis, secara garis besar berikut disampaikan pendapat dua pakar hukum internasional. Pertama Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes yang mengemukakan bahwa istilah-istilah perjanjian internasional adalah :
1.      Traktat (treaty)
2.      Pakta (pact)
3.      Konvensi (convention)
4.      Piagam (statute)
5.      Charter
6.      Deklarasi
7.      Protocol
8.      Arrangement
9.      Accord
10.  Modus vivendi
11.  Covenant
(Sumber : Mochtar Kusumaatmadja, & Etty R. Agoes, 1993:119)

Sedangkan menurut I Wayan Parthiana lebih lengkap, yaitu dengan disebutkannya pengertian dari setiap bentuk perjanjian internasional, diantaranya sebagai berikut:
1.      Traktat
Traktat adalah istilah yang sudah umum dipergunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional antara negara-negara yang substansinya tergolong penting bagi para pihak.
Contoh : Treaty Banning Nuclear Weapon test in the atsmosphere in outher space and under water of August 5, 1963 (Traktat tentang larangan melakukan percobaan senjata nuklir di atmosfir, angkasa luar, dan di bawah air, tanggal 5 Agustus 1963).

2.   Konvensi (Convention atau conventie).
Adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut suatu perjanjian internasional multilateral, baik yang diprakarsai oleh negara-negara maupun oleh lembaga-lembaga atau organisasi internasional.
Contoh : Convention of the crime of genocide of December 9, 1948  (konvensi tentang pencegahan dan penghukuman atas kejahatan genocide, tanggal 9 Desember 1948).
3.   Deklarasi (Declaratie atau declaration).
Deklarasi merupakan kesepakatan antara para pihak yang masih bersifat umum dan berisi tentang hal-hal yang merupakan pokok-pokok saja.
Contoh : Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967, Universal Declaration of Human Rights, tanggal 10 Desember 1948.
4.   Statuta (statute)
Adalah perjanjian internasional yang dijadikan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional.
Contoh : Organisasi internasional yang menggunakan istilah statute untuk piagamnya adalah Mahkamah Internasional Permanent dan Mahkamah Internasioanal yang masing-masing piagamnya disebut Statute of Permanent Court of International justice, dan Statute of International Court  of justice.


8.      Piagam ( Charter)
Adalah perjanjian internasional yang dijadikan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional.
Contoh : Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Charter of United Nations.
9.      Kovenan (Covenant).
Istilah covenant juga mengandung arti sama dengan piagam, jadi digunakan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional.
Contoh : pemakainya adalah Liga Bangsa-Bangsa dengan (Covenant of the League of Nations).
10.  Persetujuan (agreement, arrangement)
Adalah perjanjian internasional yang ditinjau dari segi isinya lebih bersifat teknis dan administratif.
Contoh : Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic India relation of the delimitation of the continental shelf boundary between the two countries, August 21, 1974.
11.  Perjanjian
Perbedaan persetujuan dengan perjanjian sangat penting artinya dalam hukum nasional, khusunya Hukum Tata Negara terutama berkenaan dengan pengesahan atau pengundangannya menjadi peraturan perundang-undangan. Menurut praktek yang berlaku perjanjian disahkan atau diundangkan dalam bentuk undang-undang sedangkan persetujuan disahkan atau diundangkan dalam bentuk keputusan presiden.
12.  Pakta (Pact)
Adalah perjanjian internasional dalam bidang militer, pertahanan dan keamanan.
Contoh : Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organizations-NATO).
13.  Protokol (protocol)
Menurut J.G Starke yang dikutip oleh I Wayan Parthiana, protokol merupakan jenis perjanjian internasional yang kurang formal jika dibandingkan traktat ataupun konvensi.
14.  MOU (Memorandum of Understanding)
Secara harfiah MOU dapat dikatakan sebagai Nota kesepakatan atau memorandum saling pengertian, tetapi secara hukum dapat diartikan sebagai suatu dokumen sah yang menggambarkan suatu persetujuan/perjanjian antara para pihak dan merupakan suatu alternatif  yang lebih formal bagi suatu persetujuan/perjanjian, tetapi lebih sedikit formal dibanding suatu kontrak (Ensiklopedia Wikipedia.org, www.en.wikipedia.org/wiki/MOU).
Contoh : MOU antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatam tenaga kerja Indonesai di Malaysia, 10 Mei 2004.


BAB III
METODE PENELITIAN

A.    Tempat dan Waktu Penelitian
Penelititan ini dilaksanakan di Kantor Kerjasama Humas dan Protokol Universitas Negeri Yogyakarta. Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa di Kantor kerjasama Humas dan protokol ditemukan permasalahan mengenai kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta.
Penelitian ini berlangsung mulai November 2004 sampai dengan Juni 2005.
B.     Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Dikatakan penelitian deskriptif, karena penelitian ini hanya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan objek penelitian, yaitu menggambarkan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri  Universitas Negeri Yogyakarta, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan upaya untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Seperti dikatakan Hadari Nawawi dan Mimi Martini (1994: 73), metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskripsi memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaaan sebenarnya. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberi gambaran atau deskripsi tentang fenomena atau kejadian yang secara akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada.
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah   metode penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moleong (2002:3) yang menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seorang lain dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dengan demikian penelitian kualitatif dapat difahami sebagai penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu melalui metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.
C.    Penentuan Subjek Penelitian
Yang dimaksud subjek penelitian menurut Sanapiah Faisal (2001:109), menunjuk pada orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang diteliti. Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik (purposive). Teknik purposive adalah berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu (Lexy J. Moleong, 2002 : 165).
Dalam penelitian ini subjek penelitian yang dihubungi disesuaikan dengan ciri-ciri tertentu yang ditetapkan berdasarkan permasalahan penelitian yaitu tentang pelaksanaan kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta (Tinjauan  Hukum Internasional). Adapun kriteria yang ditentukan peneliti adalah:
1.      Pejabat Universitas Negeri Yogyakarta yang mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan kerjasama luar negeri dengan pihak asing
2.      Pejabat Universitas Negeri Yogyakarta yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam pembuatan naskah kerjasama luar negeri.
Berdasarkan kriteria tersebut, maka subjek penelitian yang diperoleh, yaitu :
  1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  2. Pembantu Rektor I Universitas Negeri Yogyakarta.
  3. Kepala Kantor Kerjasama Humas dan Protokol Universitas Negeri Yogyakarta.
D.    Teknik Pengumpulan Data
1.                              Wawancara (Interview)
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2002: 135). Dengan kata lain, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi antara pewawancara dengan yang diwawancarai.
Metode wawancara mempunyai kedudukan yang utama sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian. Metode wawancara bertujuan untuk memperoleh data primer karena data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan.
 Tujuan diadakannya wawancara yaitu untuk menggali data, informasi dan keterangan dari subjek penelitian mengenai kuantitas dan kualitas kerjasama, hambatan-hambatan yang dihadapi Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau dari hukum internasional. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu cara mengajukan pertanyaan yang dikemukakan secara bebas artinya kalimat tidak terpaku pada pedoman wawancara tentang masalah-masalah pokok dalam penelitian kemudian dapat diperdalam dan dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
2.                              Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang ada. Dokumentasi sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan dan meramalkan (Lexy J. Moleong, 2002: 161). Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sebagai sumber data sekunder adalah setiap bahan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis baik dalam bentuk gambar atau yang lain yang dapat dipergunakan untuk memperkuat data yang ada. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud berupa data tertulis yang berkaitan dengan kerjasama Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau dari kaidah hukum internasional.
Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data antara lain :
1.      Jumlah pelaksanaan kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta mulai tahun 1993 sampai 2004.
2.      Jumlah pelaksanaan kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta yang dilakukan melalui penandatanganan MOU.
3.      Daftar mitra kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta.
4.      Dokumentasi berkaitan dengan upaya menjalin kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pejabat Universitas Negeri Yogyakarta.
  1. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, maka data-data yang telah ada terlebih dahulu perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah cross-check data. Cross-check data dilakukan dengan menggunakan strategi pengumpulan data ganda pada objek yang sama (Burhan Bungin, 2001: 95-96).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Oleh karena itu, cross-check dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara antara subjek yang satu dengan yang lain, kemudian dicek dengan dokumentasi.
Pada penelitian ini cross-check data yang dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dengan data berupa dokumen tentang kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau menurut kaidah hukum internasional.
  1. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Hadari Nawawi dan Mimi Martini (1994: 51) bahwa pengolahan data kualitatif dititikberatkan pada cara berfikir induktif, karena pada umumnya bertolak dari kasus-kasus yang diinterpretasikan sebagai suatu generalisasi yang berlaku untuk umum.
 Teknik analisis secara induktif digunakan karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda yang terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Ketiga, analisis induktif lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan dan dapat mempehitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik (Lexy J. Moleong, 2002: 5). Analisis induktif pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis data tentang kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan kaidah hukum internasional.
Adapun langkah-langkah yang diambil untuk menganalisis data dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah menurut Sanapiah Faisal  (2001:256-258) sebagai berikut :
1.      Reduksi Data
Data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah yang masih perlu diolah. Peneliti melakukan pemilihan data yang relevan dan bermakna untuk disajikan dengan cara memilih data yang mampu menjawab permasalahan penelitian tentang kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta menurut tinjauan hukum internasional, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya menjalin kerjasama luar negeri dan upaya Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selanjutnya data-data tersebut masih perlu disederhanakan lagi.
2.      Unitisasi dan Kategorisasi
Data yang telah disederhanakan dan dipilih tersebut kemudian disusun secara sistematis ke dalam suatu unit-unit dengan sifat masing-masing dan dengan menonjolkan hal-hal yang bersifat pokok dan penting. Unit-unit data yang telah terkumpul dipilah-pilah kembali dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian tentang kerjasama  luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau dari kaidah hukum internasional dan upaya apa yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri dan bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

3.            Display Data
Pada tahap ini, peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau dari kaidah hukum internasional, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dan bagaimana mengatasai hambatan tersebut. Selain itu berfungsi juga sebagai daftar yang bisa diringkas dan dapat menunjukkan data yang telah dikumpulkan bila dianggap belum lengkap atau kurang dapat diburu datanya pada sumber yang relevan.
4.            Pengambilan kesimpulan dan verifikasi
Data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang khusus  untuk memperoleh kesimpulan umum yang obyektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi data maupun display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

     


BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.    Selintas Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta
Sejarah lahirnya Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan IKIP Yogyakarta, bahkan lebih jauh lagi perkembangan Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 23 Januari 1951, berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 1950. Universitas Gadjah Mada membuka Fakultas Sastra, Pedagogik dan Filsafat (SPF). Pada tanggal 19 September 1955 Fakultas tersebut dipecah menjadi 3 fakultas yaitu :
1. Fakultas Sastra dan Kebudayaan
2. Fakultas Umum dan Filsafat
3. Fakultas Pedagogik
Dalam perkembangan selanjutnya Fakultas Pedagogik membuka keahlian umum bagian psikologi dan pada pertengahan tahum 1960 membuka bagian Didaktik yang mempunyai 12 jurusan.
Pada tahum 1960 tejadi integrasi kursus BI, BII ke dalam bagian Didaktik Fakultas Pedagogik. Karena adanya perbedaan kurikulum, maka bagian Didaktik menjadi Bagian Didaktik I, sedang bekas kursus BI-BII menjadi Bagian Didaktik II yang terdiri dari 13 jurusan.
Berdasarkan surat edaran Presiden Universitas Gadjah Mada No. 267/SU­11/62 tertanggal 2 Februari 1962, Fakultas Pedagogik dipecah menjadi 3 Fakultas:
1 . Fakullas lImu Pendidikan (FIP)
2.  Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD)
3.  Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan (FKIP)
Pemecahan Fakultas Pedagogik terse­but secara de facto telah mulai berlaku sejak 1 Januari 1962. Kemudian surat edaran Presiden Universitas Gadjah Mada tersebut mendapat pe­ngesahan Menteri PTIP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi llmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 119 Tahun 1962.
Fakultas Pendidikan Jasmani me­rupakan perkembangan Bagian pen didikan Jasmani dan integrasi jurusan Pendidikan Jasmani dari Bagian Di daktik II. Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan gabungan Bagian Pendi­dikan Umum, Bagian Pendidikan So­sial, bagian Keahlian Umum, Bagian Psikologi, dan Integrasi Jurusan Ilmu Pendidikan dari Bagian Didaktik II, sedangkan Jurusan‑jurusan lain dari Bagian Didaktik I dan Bagian Didaktik II bergabung menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 1962 berdiri Lem­baga Pendidikan dengan nama Institut Pendidikan Guru (IPG). Sementara FIP, FPD, dan FKIP masih merupkan Fakultas pada Universitas Gadjah Mada di bawah Menteri PTIP.  IPG dan FKIP merupakan masalah dalam dunia pendidikan. Untuk  mengatasi hal ini keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1963, tanggal 3 Januari 1963, yang memutuskan penyatuan FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Sebagai pelaksanaan Keppres tersebut di atas keluarlah surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 55 Tahun 1963 yang menetapkan berdirinya IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang,  sejak 1 Mei 1963.
Dengan keputusan menteri PTIP Nomor 36 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Gadjah Mada (FIP UGM) dimasukan ke dalam IKIP Yogyakarta. IKIP Yogyakarta diresmikan oleh Menteri PTIP pada tanggal 21 Mei 1964, dipimpin oleh seorang Rektor, dan tanggal tersebut ditetapkan sebagi Dies Natalis IKIP Yogyakarta.
Pada bulan Desember 1965 dikeluarkan keputusan Rektor Nomor 05 Tahun 1965 tentang Struktur Organisasi IKIP Yogyakarta. Berdasarkan SK Rektor  tersebut IKIP Yogyakarta menyelenggarakan 5 Fakultas dengan jumlah total jurusan sebanyak 26 jurusan.
Mulai tanggal 28 Maret 1977 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 042/C/1977, Sekolah Tinggi Olahraga dimasukkan ke dalam IKIP Yogyakarta dengan nama Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK), dengan jurusan: (1) Jurusan Olahraga Prestasi/Kepelatihan, dan (2) Jurusan Olahraga Pendidikan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang penataan Fakultas, dan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 1982 ditetapkan jumlah,  jenis,  dan urutan fakultas di IKIP Yogyakarta sebagai berikut :
1.  Fakultas Pendidikan (FIP)
2.  Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS)
3.  Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
4.   Fakultas Pendidikan llmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)
5.   Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK)
6.   Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK)
Berdasarkan Keputusan Menteri Pen­didikan dan Kebudayaan RI Nomor 0554/0/1983 tanggal 8 Desember 1983 dan Keputusan Direktur Jenderal Pen­didikan Tinggi Depdikbud Nomor 31/DIKT1/Kep/1984, IKIP Yogyakarta memiliki 30 Jurusan dan 36 Program Studi. Dalam perkembangannya lebih lanjut atas Kebijaksanaan Dirjen Dikti, 3 Program Studi pada FIP IKIP Yog­yakarta, yakni Program Studi Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Psikologi Pendidikan, dan Program Studi Pe­ngembangan Kurikulum. sejak tahun 1987/1988 tidak lagi menerima maha­siswa baru.
Pada Tahun 1990 sejalan dengan kebijaksanaan nasional tentang peng­hapusan SPG dan SGO yang kemudian diintegrasikan pada Lembaga Pendi­dikan Tenaga Pendidikan (LPTK), IKIP Yogyakarta menyelenggarakan Program DII Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Guru Kelas, yang pengelolaannya di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan. Tahun berikutnya 1991 diselenggarakan pula Program D2 PGSD Guru Pendidikan Jasmani yang dikelola oleh FPOK, namun program ini hanya sekali diselenggarakan pada tahun akademik 1991/1992.
Sejak tahun 1993/1994 program studi Keterampilan Kerajinan pada jurusan Seni Rupa FPBS yang semula diselenggarakan dalam jenjang D3 telah mendapat persetujuan untuk diselenggarakan dalam jenjang S 1.
Pada tahun 1996 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 245/Dikti/Kep/1996 tentang Program studi yang diseleng­garakan di lingkungan IKIP Yogya­karta yang meliputi 25 program studi. Selanjutnya pada tahun 1997 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi me­ngeluarkan Surat Keputusan Nomor 240/Dikti/Kep/1997, tertanggal 15 Agustus 1997 tentang jumlah program studi non kependidikan di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta, sehingga keseluruhan ada 37 program studi baik untuk kepen­didikan maupun nonkependidikan.
Seiring dengan perkembangan IKIP Yogyakarta, sejak tahun 1990 mulai berkembang ide atau pemikiran tentang pengembangan IKIP Yogya­karta menjadi Universitas. Pemikiran ini lahir karena struktur kelembagaan yang berbentuk IKIP dirasakan terlalu sempit untuk pengembangan dan sra­wung keilmuan. Di samping itu dengan semakin banyaknya alumnus IKIP Yogyakarta yang mampu menembus pasar kerja non guru serta mening­katnya tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang memiliki skill yang mantap, juga ikut memberikan dorongan kuat bahwa IKIP Yogyakarta sudah selayaknya dikembangkan menjadi universitas yang direncanakan bernama Univer­sitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Dalam rangka merealisasikan pemikiran mengenai pengembangan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas maka serangkaian diskusi dan penyusunan konsep, untuk pengembangan itu terus dilakukan. Memasuki tahun 1996, pe­mikiran tentang pengembangan dan perluasan mandat IKIP Yogyakarta menjadi universitas telah mengkristal dan memasuki tahap legalitas. Dalam kaitan ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud telah mengeluarkan Surat Keputusan Nornor 1449/I)/T/ 1996 tertanggal 20 Juni 1996 yang menetapkan bahwa IKIP Yogyakarta, juga 3 IKIP yang lain (IKIP Medan, IKIP Padang, IKIP Malang) diberi perluasan tugas ke arah perubahan kelembagaan menjadi universitas. Se­jak penetapan ini maka IKIP Yogyakarta mulai dan terus bekerja menyiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan persiapan dan kesiapan pengembangan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk itu telah dibentuk tim yang bertugas merancang dan menyusun konsep pengembangan termasuk kon­sep penamaan kelembagaan dan model pengembangan kurikulum sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Yogyakarta.
Dalam rangka pelaksanaan perluasan mandat tersebut, maka mulai tahun 1997/1998 berdasarkan Keputu­san Direktur Jenderal Pendidikan Ting­gi Nomor 240/DIKT1/Kep/1997 ter­tanggal 15 Agustus 1997, IKIP Yogya­karta membuka 12 Program Studi non kependidikan jenjang S1 dan D3 pada 3 fakultas, FPBS, FPMIPA dan FPTK. Menyusul kemudian pada tahun aka­demik 1999/2000 dibuka 2 program studi yakni 1 di FPIPS dan 1 di FPOK. Sejalan dengan Surat Keputusan dari Dirjen Dikti tersebut, rencana pengem­bangan IKIP Yogyakarta menjadi Uni­versitas Negeri Yogyakarta dilaksana­kan dalam 2 tahap. Pertama: tahap perluasan mandat yang sudah dimulai sejak tahun akademik 1997/1998 de­ngan membuka dan menerima maha­siswa baru non kependidikan pada fakultas‑fakultas kependidikan yang berpotensi menyelenggarakan dan mengembangkan bidang ilmu non ke­pendidikan. Kedua : tahap pelaksanaan konversi IKIP menjadi Universitas Negeri Yogyakarta yang dimulai tahun akademik 1999/2000 dengan bertumpu pada program studi non kependidikan yang telah dibuka dan pengembangan fakultas‑fakultas kependidikan menjadi fakultas‑fakultas non kependidikan.
Sehubungan dengan tahapan yang kedua tersebut, setelah menunggu be­berapa saat maka pada tanggal 4 Agus­tus 1999 Universitas Negeri Yogyakarta yang merupakan konversi atau pe­ngembangan dari IKIP Yogyakarta telah disahkan dengan Keputusan Pre­siden RI Nomor 93 Tahun 1999. Dengan demikian pada tanggal 4 Agustus 1999 lahirlah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Yogyakarta. Ini artinya tahap kedua dari rencana pelaksanaan pengembangan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas NegeriYogyakarta mulai dilaksanakan.
Untuk memantapkan pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di dalam wadah UNY itu, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengeluarkan Keputusan Nomor 274/O/1999 tertanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UNY. Menurut organisasi tata kerja itu UNY memiliki enam fakultas yakni :
  1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Pengembangan dari FPMIPA)
  2. Fakultas Teknik (Pengembangan dari FPTK)
  3. Fakultas llmu Pendidikan
  4. Fakultas, Bahasa dan Seni (Pengembangan dari FPBS)
  5. Fakultas Ilmu Sosial (Pengem­bangan dari FPIPS)
  6. Fakultas Ilmu Keolahragaan (Pe­ngembangan dari FPOK)
Adapun Visi dan Misi Universitas Negeri Yogyakarta adalah : (a) Visi,  penyelenggaraan kegiatan di dalam wadah UNY diharapkan dapat mewujudkan universitas yang mampu membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagai pribadi atau masyarakat belajar dan ilmiah yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menempatkan manusia sebagai kunci pembangunan yang bermartabat setara dengan bangsa‑bangsa lain di dunia untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin serta kedamaian dalam kehidupan. (b). Misi, mendidik manusia dan masyarakat Indonesia dengan melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam bidang kependidikan dan non kependidikan yang diarahkan untuk menghasilkan manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia yang memiliki kecerdasan dan keterampilan yang bemanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara, melakukan kegiatan penelitian untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mensejahterakan manusia serta melakukan kegiatan pendidikan pada masyarakat yang mengacu pengembangan segala potensi alam dan sosial.
Kekhususan Universitas Negeri Yogyakarta berbeda dengan universitas pada umumnya terutama yang sekaligus sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Universitas Negeri Yogyakarta memiliki kekhasan dalam penyelenggaraan kelembagaan dan pembelajarannya antara bidang kependidikan dan non kependidikan. Bisa dilihat dengan adanya program studi kependidikan berada di dalam jurusan non kependidikan dengan kata lain ada perpaduan antara ilmu kependidikan dan ilmu murni, sehingga srawung keilmuan antara mahasiswa dan dosen antar bidang (kependidikan dan non kependidikan) secara alamiah akan saling memperkaya satu sama lain. Di samping itu, akan diperoleh efisiensi biaya penyelenggaraan pendidikan, baik jumlah dosen, tenaga administrasi maupun sarana akademik non akademik. Pola pembelajaran dan penyusunan kurikulumnya berpola common ground, sehingga mobilitas mahasiswa dalam menempuh beban studi sangat luwes. Disadari, bahwa pola ini menuntut kesiapan administrasi akademik yang berat dan teliti. Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dipersiapkan lebih dini. Sifat khusus lain adalah bahwa Universitas Negeri Yogyakarta tetap memberikan prioritas dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan guru. Dengan demikian setiap alumnus program bidang kependidikan memiliki kemampuan profesional guru yang tinggi.
Kemampuan lulusan Universitas Negeri Yogyakarta disetiap jenjang dan program studi harus menghasilkan lulusan dengan ciri‑ciri kemampuan sebagai berikut :
Sarjana mempunyai kemampuan
  1. Menerapkan pengetahuan yang menyangkut keahlian dan profesinya ke dalam kegiatan produktif dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  2. Mengikuti perkembangan bidang profesi dan bidang ilmunnya melalui studi literatur.
Magister mempunyai kemampuan:
  1. Meningkatkan pelayanan profesi dengan jalan riset pengembangan
  2. Berpartisipasi dalam pengembang­an bidang ilmu
  3. Mengembangkan penampilan pro­fesionalnya dalam spektrum yang lebih luas dengan mengaitkan bidang ilmu atau profesi yang se­rupa.
  4. Merumuskan pendekatan untuk memecahkan berbagai masalah masyarakat dengan cara penalaran ilmiah.
Doktor mempunyai kemampuan :
a.       Mengembangkan konsep baru dalam bidang ilmunya atau profesinya melalui riset.
b.      Melaksanakan, mengorganisasikan dan memimpin program riset.
c.       Pendekatan interdisipliner bagi penerapan professional.
Bertolak dari dasar bentuk peranan seorang tenaga kependidikan khususnya guru maka lulusan UNY harus memiliki :
1. Kemampuan pribadi
2. Kemampuan akademik
3. Kemampuan profesi
4. Kemampuan kemasyarakatan.
Keempat kemampuan ini harus terkait dalam satu pribadi yang utuh. Khusus yang menyangkut ketetuan‑ketentuan pokok Pendidikan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah (PTKSM) yang mulai diberlakukan sejak tahun 1992 ditetapkan beberapa perangkat kemampuan yang diharapkan dikuasai lulusan program pendidikan prajabatan guru yang pada dasarnya meliputi:
  1. Kesadaran dan kemampuan pengembangan diri sebagai individu warga pendidikan tinggi dan sebagai pekerja profesional.
  2. Menguasai bidang ilmu dan sumber bahan ajar.
  3. Menguasai prinsip‑prinsip kependidikan dan memahami hakekat subjek didik.
  4. Kemampuan menyusun dan menyelenggarakan program pengajaran dan tugas‑tugas kegiatan kependidikan lainnya (Sumber disarikan dari Majalah Pewara Nomor 20 Tahun II, Edisi April 2001.)

B. Struktur Organisasi Universitas Negeri Yogyakarta.
Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas, maka lahirlah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta. Dari Keputusan Menteri tersebut dapat dilihat kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Universitas Negeri Yogyakarta dan   masing-masing unsur pimpinan di UNY.
Struktur organisasi Universitas Negeri Yogyakarta yang secara formal dalam pasal 1 keputusan presiden di atas menjelaskan Universitas Negeri Yogyakarta selanjutnya disebut UNY adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu teknologi dan/atau kesenian tertentu. Kemudian untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, UNY mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
  2. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
  3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  4. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
  5. Pelaksanaan kegiatan layanan administratif
Dalam bagan di bawah ini digambarkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta :










Gambar 2 : Bagan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta 
Sumber    : Salinan lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 274/O/1999 Tanggal 14 Oktober 1999.

Secara organisatoris unsur-unsur pimpinan di Universitas Negeri Yogyakarta terdiri atas :
  1. Rektor dan Pembantu Rektor;
  2. Senat Universitas;
  3. Fakultas :
1.      Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
2.      Fakultas Teknik
3.      Fakultas Ilmu Pendidikan
4.      Fakultas Bahasa dan Seni
5.      Fakultas Ilmu Sosial
6.      Fakultas Ilmu Keolahragaan
  1. Program Pasca Sarjana;
  2. Dosen;
  3. Lembaga Penelitian;
  4. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat;
  5. Biro Admistrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi;
  6. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
  7. Unit Pelaksana Teknis;
1.      Perpustakaan
2.      Pusat Komputer
3.      Unit Pelaksana Teknis Lainnya;
  1. Dewan Penyantun;
Masing-masing unsur dan pimpinan di atas memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
1.   Rektor dan Pembantu Rektor
Rektor mempunyai tugas :
a). Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan hubungannya dengan lingkungan;
b). Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta, dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang berkaitan dengan bidang tanggung jawabnya.
Dalam melaksanakan tugasnya Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor, yaitu :
a.       Pembantu Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor I;
b.      Pembantu Rektor Bidang Admistrasi Umum, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor II;
c.       Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor III;
Dari ketiga Pembantu Rektor tersebut memiliki tugas sebagai berikut:
Pembantu Rektor I
Pembantu Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pembantu Rektor II
Pembantu Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang keuangan dan admisitrasi umum.
Pembantu Rektor III
Pembantu Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
2.   Fakultas
Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut fakultas mempunyai fungsi :
a.       Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
b.      Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
c.       Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.      Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
e.       Pelaksanaan urusan tata usaha
Fakultas terdiri atas :
a.       Dekan dan Pembantu Dekan;
b.      Senat Fakultas;
c.       Jurusan;
d.      Laboratorium/studio;
e.       Dosen
f.       Bagian Tata Usaha
1).  Dekan dan Pembantu Dekan
Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, administrasi fakultas.
Pembantu Dekan terdiri atas :
a.       Pembantu Dekan Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Dekan I;
b.      Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Pembantu Dekan II;
c.       Pembantu Dekan Bidang kemahsiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Dekan III;
Dari ketiga Pembantu Dekan tersebut memiliki tugas sebagai berikut :
Pembantu Dekan I
Pembantu Dekan I mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pembantu Dekan II
Pembantu Dekan II mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan admisitrasi umum.
Pembantu Dekan III
Pembantu Dekan III mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
2).  Jurusan
Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang memiliki tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu. Jurusan dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
3).  Laboratorium/Studio
Laboratorium/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.
4).  Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan di fakultas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bagian tata usaha mempunyai fungsi :
a.                   Pelaksanaan administrasi pendidikan;
b.                  Pelaksanaan administrasi umum dan perlengkapan;
c.                   Pelaksanaan administtrasi keuangan dan kepegawaian
d.                  Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni
Bagian Tata Usaha tersebut terdiri atas :
a.       Subbagian Pendidikan, dengan tugas melakukan administrasi pendidikan
b.      Subbagian Umum dan Perlengkapan, dengan tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.
c.       Subbagian Keuangan dan Kepegawaian, dengan tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian
d.      Subbagian Kemahasiswaan, dengan tugas melakukan administrasi kemahsiswaan dan alumni.
3.   Program Pasca Sarjana
Program Pasca Sarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Program Magister dan Doktor berfungsi sebagai :
a.       Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
b.      Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
c.       Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.      Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika
e.       Pelaksanaan urusan tata usaha
  1. Dosen
Dosen mempunyai tugas utama mengajar, membimbing, dan/atau melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  1. Lembaga Penelitian
Lembaga Penelitian mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, serta ikut serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. Adapun fungsinya adalah :
a.       Melaksanakan penelitian ilmiah murni;
b.      Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu untuk menunjang pembangunan;
c.       Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi;
d.      Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah;
e.       Melaksanakan urusan tata usaha.
  1. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan, dengan fungsinya sebagai berikut :
a.       Pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
b.      Peningkatan relevansi program UNY sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.       Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
d.      Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah;
e.       Pelaksanaan tata usaha.
  1. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi.
Biro ini mempunyai tugas memberikan layanan administrasi bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan sistem informasi di lingkungan UNY, dengan fungsi sebagai berikut :
a.       Pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerjasama;
b.      Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
c.       Pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi.
Biro administrasi akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi terdiri atas :
a.       Bagian Pendidikan dan Kerjasama, dengan tugas melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama;
Bagian Pendidikan dan Kerjasama dibagi menjadi empat Subbagian :
1)      Subbagian Pendidikan dan Evaluasi, dengan tugas melakukan administrasi pendidikan dan evaluasi;
2)      Subbagian Registrasi dan Statsistik, dengan tugas melakukan registrasi dan statistik;
3)      Subbagian Sarana Pendidikan, dengan tugas melakukan adminstrasi sarana pendidikan;
4)      Subbagian Kerjasama, dengan tugas melakukan administrasi kerjasama.
b.      Bagian Kemahasiswaan
Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan, dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan administasi minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan;
    2. Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa.
Bagian kemahasiswaan ini terdiri atas :
1)      Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan dengan tugas melakukan administrasi minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan.
2)      Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa, dengan tugas melakukan tugas layanan kesejahteraan mahasiswa.
c.       Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan administrasi perencanaan dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
a.                   Pelaksanaan administrasi perencanaan;
b.                  Pelaksanaan adminstrasi sistem informasi;
Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas :
1)      Subbagian Perencanaan, dengan tugas melakukan tugas administrasi perencanaan akademik dan fisik.
2)      Subbagian Sistem dan Informasi, dengan tugas melakukan pengumpulan data serta layanan informasi.
  1. Biro Adiministrasi Umum dan Keuangan
Biro Adiministrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan adiministrasi umum dan keuangan di lingkungan UNY dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
a.       Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, hukum dan tatalaksana, dan perlengkapan;
b.      Pelaksanaan urusan kepegawaian;
c.       Pelaksanaan urusan keuangan.
Biro Adiministrasi Umum dan Keuangan terdiri atas :
a.       Bagian Umum, Hukum dan Tatalaksana, dan Perlengakapan dengan tugas melaksanakan urusan umum, hukum dan tatalaksana, dan perlengakapan.
Bagian Umum, Hukum dan Tatalaksana, dan Perlengakapan terdiri dari:
1)                                                                                    Subbagian Tata Usaha, dengan tugas melakukan urusan tata usaha.
2)      Subbagian Rumah Tangga, dengan tugas melakukan urusan rumah tangga.
3)      Subbagian Hukum dan Tata Laksana, dengan tugas urusan hukum dan perundang-undangan, tata laksana, dan hubungan masyarakat.
4)      Subbagian Perlengakapan, dengan tugas melakukan urusan perlengkapan.
b.      Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bagian kepegawaian mempunyai fungsi :
a.       Pelaksanaan administrasi akademik
b.      Pelaksanaan administrasi tenaga administratif
Bagian Kepegawaian terdiri atas:
1)      Subbagian Tenaga Akademik, dengan tugas melakukan administrasi akademik dan tenaga penunjang akademik.
2)      Subbagian Tenaga Administratif, dengan tugas melaksanakan administrasi dan tenaga penunjang administrasi.
c.       Bagian keuangan.
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bagian keuangan mempunyai fungsi:
a)      Pelaksanaan administrasi anggaran rutin dan pengkoordinasian anggaran pembangunan;
b)      Pelaksanaan administrasi dana yang berasal dari masyarakat;
c)      Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Bagian keuangan terdiri dari :
1)      Subbagian Anggaran Rutin dan Pembangunan, dengan melakukan adminstrasi anggaran rutin dan administrasi pembangunan.
2)      Subbagian Dana Masyarakat, dengan tugas melakukan administrasi dana yang berasal dari masyarakat.
3)      Subbagian Monitoring dan Evaluasi, dengan tugas melakukan administrasi monitoring dan evaluasi.
  1. Unit Pelaksana Teknis
a.       Perpustakaan
Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut perpustakaan mempunyai fungsi :
a)                                                      Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
b)                                                      Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
c)                                                      Pemeliharaan bahan pustaka;
d)                                                     Pemberian layanan referensi;
e)                                                      Pelaksanaan urusan tata usaha.
b.      Pusat Komputer
Pusat Komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyimpan, data dan informasi, serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
  1. Kantor Kerjasama Humas dan Protokol
Kantor Kerjasama Humas dan Protokol berdasarkan hasil wawancara tanggal 28 Februari 2005 dengan SG sebagai kepala kantor kerjasama humas dan protokol adalah lembaga unifikasi dari subbagian kerjasama, kehumasan dan protokoler yang diresmikan pada tanggal 29 Maret 2004 berkedudukan di bawah rektor dan bertanggung jawab langsung kepada rektor dengan tugas pokok melaksanakan kerjasama dalam dan luar negeri, kehumasan dan urusan protokoler di lingkungan UNY.
Lebih lanjut dalam pasal 96 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 207/O/1999 dinyatakan bahwa tata kerja setiap pemimpin suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UNY serta dengan instansi lain di luar UNY sesuai dengan tugas masing-masing.

C.  Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Universitas Negeri Yogyakarta
Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan kerjasama luar negeri di Universitas Negeri Yogyakarta, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum internasional. Hasil penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subjek penelitian, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan observasi dalam penelitian ini merupakan data primer, sedangkan data dokumentasi merupakan data sekunder.
 Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas dan berdasarkan informasi yang diberikan informan dan studi dokumentasi, dijelaskan oleh SG selaku Kepala Kantor Kerjasama Humas dan Protokol Universitas Negeri Yogyakarta  bahwa secara umum sebenarnya pelaksanaan kerjasama luar negeri baik yang berdasarkan perjanjian tertulis dalam bentuk MOU maupun perjanjian tidak tertulis khususnya bidang pendidikan sudah dilakukan oleh masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Hal ini diperkuat oleh SY selaku Rektor yang menyatakan bahwa secara teknis pelaksanaan kerjasama luar negeri yang sudah berjalan selama ini sebenarnya banyak dilakukan oleh fakultas atau malah inisiatif fakultas sendiri yang kemudian di fasilitasi oleh universitas, jadi mekanismenya bisa top-down atau bottom-up. Artinya kerjasama tersebut bisa usulan dari universitas kemudian dilaksanakan oleh fakultas (sebagai pelaksana teknis) atau sebaliknya atas usulan fakultas dan dilaksanakan oleh universitas dan fakultas atau malah bisa jadi atas usulan fakultas dan universitas (wawancara tanggal 14 Maret 2005, pukul 09.03-09.25). Hal senada juga dikemukakan oleh SM selaku Pembantu Rektor I yang mengatakan bahwa UNY sebenarnya tidak begitu ketinggalan dari universitas lain dalam hal kerjasama luar negeri. Ini  bisa dibuktikan dengan adanya program-program kerjasama pertukaran dosen dan mahasiswa, kerjasama publikasi ilmiah, penelitian ilmiah dan lainnya yang dilaksanakan atau diprakarsai oleh universitas maupun fakultas baik itu berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis (wawancara tanggal 08 Maret 2005, pukul 08.50-09.50).  Khusus untuk perjanjian secara tertulis dikemukakan SY bahwa perlunya formalisasi kerjasama, maksudnya kedepan kerjasama yang belum diformalkan akan segera di formalkan/tertulis (wawancara tanggal 14 Maret 2005, pukul 09.03-09.25). Sementara itu untuk penandatanganan naskah MOU biasanya dilakukan oleh Rektor, selanjutnya Rektor mendelegasikan Pembantu Rektor I dan Dekan Fakultas yang bersangkutan untuk membuat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis dan secara formal disebut “Action Plan”. Lebih lanjut mengenai bentuk perjanjian (naskah MOU), dikatakan oleh SG bahwa bila perjanjian tersebut dilaksanakan antara  G to G (government to government) maka naskah perjanjian tersebut biasanya berbentuk agreement tetapi bila antar lembaga   maka bentuk naskah perjanjian tersebut adalah MOU. (Wawancara, tanggal 29 Februari 2005, pukul 10.00-11.05 WIB).
Lebih rinci SG memberikan paparan mengenai proses dan tahapan  pelaksanaan kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta dalam tiga proses utama yang diikuti oleh tahapan-tahapan tertentu pada setiap prosesnya. Adapun ketiga proses tersebut adalah sebagai berikut :
1.                                                                                                                                                                                    Proses Pra Penandatangan Draft MOU
a.       Tahap usulan
Dengan adanya otonomi fakultas, maka mekanisme usulan bisa bersifat bottom-up artinya inisiatif atau usulan kerjasama bisa datang dari fakultas atau jurusan kemudian disampaikan ke tingkat universitas untuk mendapat persetujuan. Begitupun juga sebaliknya kerjasama yang akan dijalin mekanismenya bisa top-down artinya inisiatif kerjasama atas prakarsa universitas untuk ditindaklanjuti oleh fakultas atau pihak yang ditunjuk atau bisa campuran antara keduanya.
b.      Tahap identifikasi
Tahapan ini adalah identifikasi atas pihak atau lembaga mana yang akan bekerjasama, kerjasama apa yang akan dilakukan, bagaimana kredibilitas lembaganya dan dalam bentuk apa kerjasama itu akan diformalkan.
c.       Tahap negosiasi
Tahapan ini meliputi:
a)      Pertemuan penjajakan antara kedua pihak yang merupakan tahap awal perundingan mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian kerjasama luar negeri.
b)      Pertemuan lanjutan antara kedua belah pihak untuk membahas substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam kerjasama luar negeri.
c)      Setelah pertemuan lanjutan mencapai kesepakatan antara kedua   pihak tahapan selanjutnya adalah membuat draft bentuk formal kerjasama, bila disepakati bentuk kerjasama akan diformalkan dalam MOU maka kedua belah pihak membuat draft MOU bersama.
d)     Tahapan selanjutnya setelah pembuatan draft selesai adalah penandatanganan draft MOU oleh kedua belah pihak menjadi sebuah naskah MOU sebelum mendapat kekuatan hukum tetap dari instansi terkait   negeri masing-masing pihak.


2.                                                                                                                                                                                    Proses Pasca Penandatangan Draft MOU
Setelah kedua belah pihak menyetujui naskah MOU dan menandatanganinya maka bagi pihak Universitas Negeri Yogyakarta, langkah selanjutnya adalah mengirimkan naskah MOU yang telah ditandatangani tersebut ke Departemen Pendidikan Nasional untuk mendapatkan pengesahan Dirjen Dikti Depdiknas dan didaftarkan di Departemen Luar Negeri kemudian tembusannya disampaikan ke Sekretariat Negara Republik Indonesia.
3.                                                                                                                                                                                    Pengembalian naskah MOU yang telah disahkan.
Setelah ketiga proses di atas dilalui maka naskah MOU telah menjadi dokumen resmi suatu perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum formal dan berlaku mengikat secara definitif kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang tertulis dalam MOU tersebut (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000).
Sebagai gambaran berikut disajikan Skema alur proses kerjasama luar negeri yang telah dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta :







Gambar 3: Skema Alur proses kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta.
 



















Dari paparan alur proses kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta yang dikemukakan SG di atas dapat ditinjau secara yuridis berdasarkan instrumen perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Indikator tinjauannya adalah sebagai berikut:
  1. Proses Perumusan 
Dalam hukum perjanjian internasional dikenal adanya langkah dalam proses perumusan perjanjian yaitu pendekatan Informal menuju langkah Formal. Artinya pihak-pihak yang bermaksud untuk membuat atau merumuskan suatu perjanjian internasional mengenai masalah tertentu, terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan baik yang bersifat informal maupun formal dalam rangka mencapai suatu kesepakatan (I Wayan Parthiana, 2002:93). Langkah-langkah tersebut yang secara teknis dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2000 "Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan”. Dan apabila bentuk perjanjian internasional tersebut melibatkan banyak pihak yang mengikatkan diri (multilateral agreement) maka penandatanganan bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak, keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (ratification/accession/-acceptance/approval) kecuali perjanjian tersebut hanya mengikat dua pihak (bilateral). Oleh karena semua bentuk kerjasama yang telah dilakukan Universitas Negeri Yogyakarta adalah  kerjasama bilateral (bilateral agreement) maka penandatanganan naskah kerjasama merupakan tahap akhir dalam perundingan untuk melegalisasi naskah kerjasama tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 15 ayat 1 yang menyatakan:
“Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk, dapat langsung berlaku setelahpenandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau setelah melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak pada perjanjian internasional. Perjanjian yang termasuk dalam kategori tersebut diantaranya adalah perjanjian yang secara teknis mengatur kerja sama di bidang pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian, kehutanan, serta kerja sama antar propinsi dan antar kota”.

Dipertegas dengan pasal 11 Konvensi Wina 1969 yang dikutip I Wayan Parthiana (1990:176) yang menyatakan bahwa penandatangan (signature) adalah salah satu cara yang sudah dikenal untuk menyatakan persetujuan terikat pada suatu perjanjian internasional. Seperti secara jelas dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang dikutip oleh I Wayan Parthiana (1990:170) bahwa ditinjau dari tahap yang harus dilalui sampai berhasil dilahirkan atau dibentuk suatu perjanjian internasional maka naskah MOU Universitas Negeri Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional melalui dua tahap. Kedua tahap tersebut adalah tahap perundingan (negotiation) dan tahap penandatanganan (signature). Dalam tahap perundingan ini, wakil-wakil para pihak bertemu dalam suatu forum merumuskan pokok-pokok masalah yang dirundingkan. Selanjutnya memasuki tahap kedua yaitu tahap penandatanganan, maka perjanjian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, tahap terakhir dalam perjanjian dua tahap, mempunyai makna sebagai persetujuan pengikatan diri dari para pihak terhadap naskah perjanjian yang telah disepakati (Consent to be Bound by a Treaty). Cara-cara tersebut sudah lazim dilakukan sebagai hukum kebiasaan internasional, dimana langkah penandatanganan sebagai pernyataan persetujuan untuk terikat pada perjanjian digabungkan dengan langkah langkah pengadopsian dan pengotentikasian naskah perjanjian. Pasal 12 ayat 1 Konvensi Wina 1969 selengkapnya  menyatakan sebagai berikut :
The Consent of a state to be bound by a treaty is expressed by the signature of its representative when:
(a)                                 The treaty provides that signature shall have that affect;
(b)   It is otherwise established that the negotiating States were agred that signature should have that effect; or
(c)    The intention of the State to give that effect to the signature appears from the full power of its representative or was expressed during the negotiation.

Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional dinyatakan dengan penandatanganan wakil-wakilnya, apabila:
(a)    Perjanjian itu sendiri menentukan bahwa penandatanganan tersebut menjadikan negara-negara itu terikat pada perjanjian tersebut;
(b)   Sebaliknya negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati bahwa penandatanganan akan menjadikan negara-negara itu akan terikat pada perjanjian tersebut;
(c)    Maksud dari suatu negara untuk menjadikan terikat dengan cara penandatanganan tersebut tampak dari kuasa penuh dari wakilnya atau dinyatakan selama perundingan.

Dari pasal yang dikutip oleh Sugeng Istanto (2002:112) di atas, menyatakan bahwa suatu perjanjian internasional dimana negara-negara menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian internasional dengan cara melakukan penandatanganan, diatur secara legal dalam hukum internasional.
  1. Pengesahan naskah
Secara umum yang dimaksud pengesahan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu pejanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval).
Namun seperti dikemukakan di atas keempat bentuk pengesahan tersebut diperlukan apabila memang dipersyaratkan dalam perjanjian. Bila suatu perjanjian tidak mensyaratkan pengesahan, maka tidak ada unsur keharusan untuk mendapatkan pengesahan. Hal tersebut diatur dalam pasal 9 ayat 1 yang menyatakan “Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut”. Jadi perjanjian internasional yang dilakukan oleh UNY adalah memenuhi syarat kaidah hukum internasional
Selanjutnya dari semua bentuk perjanjian kerjasama tertulis yang dituangkan dalam MOU antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan universitas atau lembaga lain di luar negeri, tentunya secara administratif harus mengacu pada standar penulisan perjanjian tertulis sebagaimana lazimnya dilakukan dalam pembuatan naskah perjanjian internasional. Terutama dalam hal struktur perjanjian yang berupa MOU. Maka pola penulisan yang harus dilakukan adalah  mengacu pada pola struktur perjanjian internasional. Menurut O’Connel dan Starke yang dikutip oleh Mod.Burhan Tsani (1990:71-72), pola struktur perjanjian internasional pada umumnya adalah sebagai berikut :
1.      Judul;
2.      Preambul;
3.      Klausula substantif;
4.      Klausula formal;
5.      Pembuktian formal;
6.      Tanda tangan delegasi.
 Di bawah ini adalah contoh MOU yang pernah dibuat antara Universitas Negeri Yogyakarta  (IKIP Yogyakarta) dengan Charles Sturt University, dilihat struktur MOU tersebut berdasarkan pola struktur perjanjian internasional :




































     




































































Keterangan struktur perjanjian (MOU) di atas :
I.             Menunjukkan Judul perjanjian
II.          Menunjukkan Preambul perjanjian
III.       Menunjukkan Klausula substantif
IV.       Menunjukkan Klausula formal
V.          Menunjukkan Pembuktian formal
VI.       Menunjukkan Tandatangan para delegasi.
Melihat prakteknya struktur di atas bisa saja ditambahi dengan tandatangan pengesahan dari pihak berwenang (Dirjen Dikti) yang ditempatkan dibawah tandatangan para delegasi.
Perkembangan yang tidak kalah menarik selain bentuk kerjasama secara tertulis Universitas Negeri Yogyakarta dengan pihak luar negeri, juga perlu diperhatikan bentuk kerjasama berdasarkan perjanjian yang tidak tertulis atau yang lebih dikenal  (unwritten agreement/oral agreement). Menurut hasil wawancara dengan SG (wawancara tanggal 12 Juni 2005) menjelaskan bahwa peranan kerjasama luar negeri secara lisan atau berdasarkan hasil kesepakatan tanpa MOU dengan pihak luar negeri tidak kalah penting kontribusinya daripada perjanjian secara tertulis bagi perkembangan kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta terutama dalam tahap penjajagan atau perintisan kerjasama selanjutnya. Walaupun proses pembuatan kesepakatannya hanya merupakan perjanjian secara lisan antara pihak (delegasi) Universitas Negeri Yogyakarta dengan pihak (delegasi) luar negeri, tetapi daya mengikat perjanjian tersebut dapat dirasakan pada implementasi kegiatannya yang tidak jarang malah menjadi suatu awal (rintisan) pada perjanjian formal (tertulis). Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kerjasama yang telah dan sedang berlangsung. Di bawah ini daftar beberapa kerjasama yang sempat terdokumentasikan oleh Kantor Kerjasama Humas dan Protokol, dari tahun 2000-2005 :
Tabel 3 : Daftar kerjasama (Non MOU) yang digolongkan sebagai unwritten agreement tahun 2000-2004.

No
Pihak Kerjasama
Waktu
Bentuk Kerjasama
Tindak lanjut
1                     

UNY dan National University of Singapore
(NUS)
16 Mei 2000
Kunjungan studi banding tim kesenian NUS & penajajagan kerjasama dalam bidang kesenian
Dalam penjajagan/proses
2                     
UNY dengan European Union (EU)
Tidak disebutkan
Pengiriman buku-buku, informasi,leaflet, kaset, video dll.
Kiriman rutin
3                     
UNY dengan Consortium For Teaching Asia And The Fasific In The School (CTAPS) Amerika Serikat
20 Juli 2000
Kunjungan Studi Banding guru TK-SMU dari AS dilanjutkan dengan diskusi, pertukaran informasi dan ramah tamah.
Tidak ada
4                     
UNY dengan American Embassy
3 Agustus, 9 Oktober 2000 dan 26 Januari 2001
Dialog, promosi Civic Education, ,dan pertukaran informasi.
Kiriman e-mail secara rutin
5                     
UNY dengan Australian Embassy dan University of Western Sidney (UWS)
21 November 2000
Seminar dan kursus bahasa indonesia
Tidak ada
6                     
UNY dengan Deutscher Akademischer Austauch-Dienst (DAAD)
2003
Penugasan Volenteer pengajar Bahasa Jerman di UNY
Tidak ada
7                     
UNY Dengan Australian Consortium For In-Country Indonesian Study(ACICIS), Australia.
2003-2004
Pertukaran Mahasiswa
Tindak lanjut dari tahun 2003
8                     
UNY dengan Konstanz University Jerman
2004
Pementasan Drama Multimedia
Tidak ada
9                     
UNY dengan Pitoe Galery-University Kebangsaan Malaysia (UKM)
2004
Malam refleksi puisi dan dialog sastra dengan menhadirkan Prof.Siti Zainon

Tidak ada keterangan
10                  
UNY dengan prof. Bart Crum (Belanda)
2004
Sosialisasi Tenis Kursi Roda bantuan ITF
Tidak ada
11                  
Walailan University Thailand
2005
Pertemuan Delegasi dari Tahiland untuk membicarakan peluang Kerjasama bidang Pendidikan
Dalam tahap perumusan
Sumber : Hasil rekapitulasi pada Lampiran Pidato Rektor Universitas Negeri Yogyakarta  tahun 2001-2004.

Dalam prakteknya, kerjasama non MOU ini merupakan serangkaian komunikasi bilateral antara kedua belah pihak yang biasanya berawal dari perbincangan nonformal antara (delegasi) pejabat UNY dengan pihak luar negeri di suatu pertemuan. Hasil perbincangan itu ditindak lanjuti dengan saling berkirim surat atau E-mail (Dokumen yang diperlukan) dan bila dianggap perlu saling menelpon. Bila komunikasi sudah matang maka akan ditindak lanjuti dengan pertemuan.  Pertemuan ini  diperlukan apabila dari pertukaran dokumen dan informasi tadi terlihat suatu peluang saling menguntungkan kemudian saling menjajagi perihal peluang kerjasama yang lebih intensif, perkenalan program dan tawar menawar bila kemungkinan adanya pendanaan (dana pendamping) bagi kerjasama yang akan dilaksanakan. Namun apabila dipandang tidak ada peluang, biasanya akan terjadi kesepakatan secara lisan untuk saling berkirim informasi/dokumen lainnya yang sifatnya tidak mengikat dan tidak perlu ada konsekwensi timbal balik (pendanaan). Sebagai contoh kerjasama yang terjalin selama ini antara UNY dengan EU dan DAAD dalam hal pertukaran informasi study di negara Eropa. Bentuk kerjasamanya adalah saling berkirim buku, leafleat, jurnal dan lain-lain (Wawancara dengan SG tanggal 11 Juni 2005, pukul 08.30-09.00 WIB).







D.    Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Universitas Negeri Yogyakarta.
Untuk mencapai sebuah kemajuan tentunya akan selalu dihadapkan pada tantangan dan hambatan. Hal tersebut dapat dirasakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dalam upayanya mengembangkan kerjasama luar negerinya. Dari data yang didapat  tentang Mitra Kerjasama Luar Negeri UNY sampai dari 1993 sampai tahun 2004 terlihat bahwa hanya 4 kerjasama dari lima belas kerjasama yang terjalin yang memiliki dokumen formal melalui MOU. Hal ini mengindikasikan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:
1.                                                            Kerjasama memerlukan dana pendamping yang besar.
Seperti diungkapkan oleh SG pada saat wawancara tanggal 23 Februari 2005, bahwa dasar pertimbangan kerjasama luar negeri dalam bentuk kerjasama apapun adalah prinsip menguntungkan kedua pihak. Hal ini berarti bila satu pihak mengeluarkan dana maka pihak lain yang diajak kerjasama juga harus mengeluarkan hal yang sama, secara gamblang SG membuat contoh bila UNY mengadakan kerjasama dengan suatu universitas di luar negeri maka UNY harus menyediakan dana pendamping untuk melaksanakan kegiatan kerjasama tersebut. Sedangkan dana untuk kegiatan kerjasama di UNY sangat terbatas bahkan kalau dilihat dalam Alokasi Anggaran Rutin (DIK) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2003 tidak terlihat penganggaran khusus, berikut disajikan tabel alokasi anggaran rutin UNY :
Tabel 4. Alokasi Anggaran Rutin (DIK) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2003.
No
Kode
Pembelanjaan
Uraian Anggaran
Alokasi Anggaran
(Rp)

1
2
3




4
5
6
7


8
9


10


MAK 5110
MAK 5120
MAK 5150




MAK5120
MAK5220
MAK5230
MAK5250


MAK5330
MAK5350


MAK 5410
Belanja Pegawai
Gaji upah
Tunjangan beras
1. Honor vakasi
2. Lembur
3. T I D
                       Sub Jumlah
Belanja Barang
Keperluan sehari-hari perkantoran
Inventaris kantor
Langganan daya dan jasa
Belanja barang dan lain-lain
                       Sub Jumlah
Belanja Pemeliharaan
Pemeliharaan kendaraan dinas
Pemeliharaan lain-lain
                        Sub Jumlah
Belanja perjalanan
Perjalanan dinas
                        Sub Jumlah

38,672,056,000
1, 231,299,000
216,000,000
32,040,000
99,600,000
40,250,995,000

250,000,000
18,000,000
600,000,000
1,100,000,000
1,968,000,000

80,000,000
500,000,000
580.000,000

43,998,000
43,998,000



Jumlah Total
42,842,993,000
Sumber : Lampiran Laporan Dies Natalis XXXIX UNY Tahun 2003.Hal 119

Dari keseluruhan anggaran di atas diakui oleh SG memang tidak adanya anggaran khusus untuk kerjasama karena semua anggaran diperuntukkan hanya untuk kegiatan riil yang bersifat rutin dan pasti, sedangkan bila ada kerjasama yang memerlukan dana pendamping maka bisa diambilkan dari dana cadangan yang tidak pasti jumlahnya. Hal tersebut diperkuat oleh SM sebagai Pembantu Rektor I yang menyatakan bahwa kendala utama peningkatan kerjasama luar negeri UNY adalah masalah pendanaan karena setiap universitas/pihak di luar negeri biasanya mau mengadakan barter kerjasama selalu memakai standar US Dollar dalam pendanaannya. Hal ini jelas sangat memberatkan UNY dan tidak semua dapat dilaksanakan kecuali kontra prestasi atau imbal jasa dari pihak UNY bukan berbentuk dana segar melainkan fasilitas fisik atau jasa yang ada di UNY (Wawancara tanggal 08 Maret 2005, pukul 08.50-09.50 WIB).
Hal senada juga disampaikan oleh SY selaku Rektor UNY yang mengatakan bahwa mengadakan kerjasama itu bukan tidak memiliki kendala, salah satu kendala yang penting adalah UNY tidak memiliki Anggaran (budget). Misalnya salah satu syarat pertukaran mahasiswa atau dosen luar negeri adalah UNY harus mengcover seluruh asuransi bagi mahasiswa/dosen asing yang datang ke UNY. Hal tersebut tidak mungkin terpenuhi oleh UNY secara finansial (Wawancara tanggal 14 Maret 2005, pukul 10.12-10.50 WIB).
Dari ketiga pernyataan pejabat UNY di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata ada pengecualian apabila ada kerjasama yang memerlukan dana pendamping yang sifatnya masih terjangkau dan saling menguntungkan yaitu bisa diambilkan dari dana cadangan yang tidak pasti jumlahnya, pernyataan tersebut setidaknya dilontarkan oleh SG pada saat wawancara tanggal 29 Februari 2005, pukul 10.00-11.05 WIB.  Pernyataan SG tersebut dapat  disinkronkan dengan data Alokasi Anggaran Pembangunan (DIP) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2003, sebagai berikut:





Tabel 5. Alokasi Anggaran Pembangunan (DIP) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2003.
TOLOK
UKUR
URAIAN KEGIATAN
JML
ANGGARAN
0101


0407





2201


2517

3113


4320




5102






5106












6340


6601

ADMINISTRASI PROYEK
1. Pengelolaan proyek selama 10 BL

BANTUAN BEASISWA
A. Bantuan beasiswa PPA
1. Mahasiswa lama (715 orx12 bl)
2. Mahasiswa baru (60 orx 4 bl)
B. Beasiswa bantuan Belajar Mahasiswa (BBM)

PENGADAAN ALAT PENDIDIKAN
1. Pengadaan alat/peraga dan penunjang pendidikan

PENGADAAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN
1.    Pengadaan buku-buku perpustakaan
PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN
1.    Lanjutan pemb.gedung lab serbaguna nonstandard tahap VI

OPERASI & PEMELIHARAAN FASILITAS PEND
1.    Operasional&Pemeliharaan Pend.Tinggi (DBO)
2.    Bahan
3.    Lain-lain

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
Diklat Pekerti
1.    Gaji/upah
2.    Bahan
3.    Perjalanan
4.    Lain-lain

RINTISAN PENDIDIKAN GELAR
A.   Penyelengaraan S2
1.    Gaji/upah
2.    Bahan
3.    Perjalanan
4.    Lain-lain

B.   Penyelenggaraan S3
1.    Gaji/upah
2.    Bahan
3.    Perjalanan
4.    Lain-lain

PENELITIAN ILMU TERAPAN
-Penelitian

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
A.   Operasional SP4 PT
B.   Kerjasma dengan JICA Teknik (FMIPA)
C.   Pengembangan Due Like tahun ke V

44.545.000
44.545.000

1.349.820.000
661.500.000
643.500.000
18.000.000
688.320.000

335.000.000
335.000.000

48.000.000
48.000.000
3.300.000.000
3.300.000.000

1.007.975.000
1.007.975.000
657.375.000
350.600.000

20.000.000
20.000.000
4.340.000
7.250.000
3.480.000
4.930.000

3.529.959.000
2.736.519.000
576.504.000
55.162.000
122.000.000
1.983.053.000

793.440.000
147.114.000
21.978.000
12.000.000
612.348.000

135.000.000
135.000.000

3.279.000.000
29.000.000
250.000.000
3.000.000.000


JUMLAH
13.049.299.000
Sumber: Lampiran Laporan Dies Natalis ke XXXIX UNY tahun 2003 Hal 121

Dalam kolom tolok ukur 6601 huruf B disebutkan bahwa kerjasama dengan JICA Teknik FMIPA membutuhkan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Ketika alokasi dana tersebut dikonfirmasikan kepada  SM beliau membenarkan bahwa kerjasama luar negeri yang selama ini yang masih berjalan adalah dengan JICA (Japan International Coorporations Agency) dalam bidang pendidikan. Secara teknis memang Fakultas MIPA (FMIPA) yang bekerjasama dengan pemerintah Jepang namun dalam hal pengadaan dana pendamping kerjasama tetaplah universitas yang mendanai walau dalam jumlah yang terbatas.
2.                                                            Isu global (politik dan keamanan)
Hambatan peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama yang satu ini sangatlah pelik. Dikatakan pelik karena memang berkaitan dengan isu politik-keamanan lokal dan global. Sebagaimana diketahui setelah rezim orde baru runtuh tahun 1998 kondisi keamanan Indonesia semakin buruk. Banyak investor luar negeri yang hengkang dari negeri ini dikarenakan tidak terjaminnya keamanan. Hal ini tentunya berdampak buruk kepada seluruh sektor pembangunan tak terkecuali sektor pendidikan merasakan dampaknya. Banyak para pelajar dan pangajar dari luar negeri yang dipanggil pulang oleh institusinya dengan alasan tidak bisa menjamin keamanan mereka selama tinggal di Indonesia, ini menjadi bumerang bagi pengembangan kerjasama luar negeri bidang pendidikan di institusi manapun. Diperparah lagi dengan kejadian 12 Oktober 2002 yaitu meledaknya Bom Bali. Ini merupakan pukulan telak bagi dunia parawisata pada umumnya dan dunia pendidikan pada khusunya. Setidaknya dirasakan oleh UNY yang banyak memiliki mahasiswa asal Austarlia, akibat kejadian bom tersebut hubungan kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik menjadi terganggu. Langkah Australia yang memanggil pulang warga negaranya (mahasiswa/dosen), menjadi pedoman bagi negara asing seperti dari Eropa dan Asia lainnya untuk melakukan hal yang sama. Dampak buruk lainnya  merambat pada pertimbangan negara asing dalam mengambil kebijakan untuk bekerjasama dengan institusi yang berada di Indonesia. Mereka pikir-pikir dan sangat hati-hati untuk mengambil keputusan “Ya” dalam mengadakan kerjasama. Dengan otomatis setelah kejadian tersebut banyak kerjasama dan peluang kerjasama yang terputus begitu saja, ini dikarenakan pemerintah negara asing,  sebagai contoh Australia lalu mengeluarkan Travel Warning bagi semua warganya yang ada di Indonesia atau akan bepergian ke Indonesia (Wawancara dengan SG Tanggal 23 Februari 2005). Pernyataan SG tersebut diperkuat oleh SY sebagai Rektor UNY yang mengatakan bahwa pengaruh politik dan keamanan di negara kita akhir-akhir ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan kerjasama institusi pendidikan termasuk di dalamnya UNY.(Wawancara tanggal 08 Maret 2005, pukul 10.10-11.00 WIB).
3.                                                            Birokrasi
Walaupun bukan merupakan hal yang sangat mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri UNY. Kelambanan dan sulitnya birokrasi proses pengakuan/pengesahan naskah kerjasama UNY yang memerlukan rentetan urusan birokrasi dengan Dirjen Dikti Depdiknas kemudian Sekretaris Negara dan Departemen Luar Negeri, sedikit banyaknnya mempengaruhi prospek kerjasama yang yang ada. Seperti sebuah pengalaman yang diungkapkan SG kepada peneliti :
“Memang benar, alur birokrasi selama ini cukup panjang bahkan kadang memerlukan waktu berbulan-bulan sampai satu tahun untuk mendapat pengesahan. Bahkan suatu ketika, UNY berkehendak memperpanjang MOU dengan suatu universitas di luar negeri menjadi batal dikarenakan MOU tersebut nyangkut di salah satu instansi di Jakarta (Dirjen Dikti), ketika pihak kami datang untuk menelusuri, jawabannya adalah “MOU yang mana ya?, coba kami periksa! Atau anda membuat lagi MOU tersebut! Bagaimana?” begitulah jawaban diplomatis dari instansi tersebut yang mengindikasikan bahwa MOU tersebut sudah hilang entah kemana”. (wawancara tanggal 26 Februari 2005, pukul 09.00-10.15 WIB).

Ketika pengalaman kemacetan birokrasi di Jakarta tersebut disampaikan kepada SM selaku PR I  beliau memberi komentar bahwa birokrasi Jakarta sebenarnya tidak sulit melainkan “Jakarta” selalu berhati-hati dan memberikan pertimbangan apakah MOU yang akan dijalankan itu mampu secara finansial dilaksanakan, karena suatu MOU tentu akan memuat suatu hak dan kewajiban bagi para pihak untuk dilaksanakan. Jika memang terjadi MOU yang sedang diperpanjang hilang ketika dalam proses maka itu adalah “Keteledoran Jakarta” yang perlu diperbaiki bersama. Beliau mengakui bahwa semua proses pengajuan kerjasama tidak semuanya mulus melainkan banyak pertimbangan dengan sangat hati-hati. Beliau menambahkan lagi kendala yang paling utama adalah justru datang dari UNY itu sendiri yaitu bagaimana meningkatkan sumber daya UNY untuk menunjang kerjasama tersebut terutama kemampuan Bahasa Inggris dosen yang ada sebagai modal utama kerjasama luar negeri. (Wawancara tanggal 08 Maret 2005, pukul 10.00-11.05 WIB).
Secara teknis menurut pertimbangan SG, bila suatu kegiatan kerjasama dilaksanakan tanpa MOU maka akan mengakibatkan konsekwensi sebagai berikut:
2.      Urusan keimigrasian terutama Visa dan Pasport akan terhambat.
3.      Ijin kerja bagi orang asing akan kena pajak sehingga bea pajak harus ditanggung oleh UNY, sedangkan bila orang asing datang berdasarkan kesepakatan suatu kerjasama bilateral maka orang tersebut dikatakan sebagai volunteer dan bebas pajak.
4.      Jika terjadi sesuatu pada orang asing tersebut maka pihak Negara pengirim tidak akan menjamin asuransinya dan ini dibebankan sepenuhnya pada UNY. (Wawancara dengan SG, tanggal 26 Februari 2005, pukul 09.00-10.15 WIB).

E.     Upaya-upaya Universitas Negeri Yogyakarta Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam peningakatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri terdiri dua upaya, antara lain:
a.       Upaya Internal
Upaya ke dalam dimasudkan adalah upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia UNY sebagai modal utama kerjasama luar negeri. Dalam hal ini yang paling pokok adalah peningkatan penguasaan Bahasa Inggris bagi dosen dan mahasiswa, meliputi :
1)      Tes TOEFL Institusional gratis bagi 25 dosen
2)      Tes TOEFL bagi mahasiswa baru 2 kali dalam setahun
3)      Program unggulan, yang meliputi :
a)      Kependidikan
b)      Ilmu Pengetahuan Dasar
c)      Karya Teknologi
d)     Karya Seni
4)   Optimalisasi Anggaran Pembangunan
Sebagaimana diungkapkan oleh SM pada saat diwawancarai tanggal 8 Maret 2005, upaya peng-internasionalan UNY sudah dilakukan melalui berbagai upaya diantaranya memberikan test TOEFL gratis bagi 25 dosen yang diharapkan bila berhasil mencapai nilai TOEFL tinggi maka dapat melanjutkan studi keluar negeri disamping itu tujuan lainnya adalah guna membentuk sebuah “Pasukan Elit UNY” istilah pasukan elit ini dimaksudkan sebagai pasukan khusus UNY yang terdiri dari beberapa dosen yang  mempunyai kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh dosen lainnya, yaitu  memiliki skor TOEFL minimal 500. Ini ditujukan guna mempersiapkan sumber daya manusia UNY yang siap dan mampu menjadi subjek kerjasama luar negeri untuk kemajuan UNY. Kalau diteliti apa yang diungkapkan oleh SM di atas adalah sebagian contoh upaya UNY dalam peningkatan SDM-nya. Fakta lain dapat dilihat dari data kuantitatif dosen yang sedang menempuh pendidikan lanjut baik di dalam maupun luar negeri tahun akademik 2003/2004. Berikut adalah tabelnya:
Tabel 6. Dosen yang sedang menempuh pendidikan lanjut menurut fakultas dan strata tahun akademik 2003/2004.

Fakultas
S2
S3
Jumlah
DN
LN
DN
LN
FMIPA
FT
FIP
FBS
FIS
FIK
10
19
20
35
7
11
0
0
0
1
2
0
9
14
6
10
5
5
6
4
0
0
0
0
25
37
26
46
14
16
Jumlah
102
3
49
10
164
Sumber : Lampiran Dies Natalis XL UNY Tahun 2004 hal 99.

Data di atas menunjukan upaya serius UNY dalam upaya peningkatan kualitas SDM guna menunjang semua aspek pengembangan termasuk di dalamnya kerjasama luar negeri, walau bisa dicermati lebih banyak dosen yang melanjut pendidikan di dalam negeri yaitu 102 orang untuk S2 sebanyak 49 orang untuk S3, daripada  dosen yang melanjutkan studi ke luar negeri yaitu 3 orang untuk S2 dan 10 orang untuk S3. Kalau dijumlahkan berdasarkan tempat studi maka 152 orang melanjutkan studi di dalam negeri dan 13 orang melanjutkan studi di luar negeri. 
Upaya peningkatan SDM tidak hanya sebatas upaya peningkatan skor TOEFL bagi dosen saja melainkan mahasiswa pun menjadi garapan selanjutnya. Langkah ini mulai di realisasikan pada tahun ajaran 2004/2005 melalui test TOEFL yang diwajibkan bagi mahasiswa baru. Hal ini dapat dilihat dari data kuantitatif yang disampaikan oleh SM selaku PR II pada saat pengarahan bagi segenap karyawan FIS, tanggal 16 Februari 2005 di Gedung  Cut Nyak Dien :
Diagram 1 : Persentase  Sekor Min 400 Test TOEFL Mhs & Persentase Absensi
 














Sumber : Pengarahan PR I  UNY pada karyawan FIS, tanggal 16 Februari 2005.


Dua upaya riil di atas menunjukan angka skor TOEFL yang memerlukan penangan khusus untuk peningkatan skor minimal untuk dapat bersaing dan sejajar dengan universitas lain yang sudah memenuhi standar internasional. Di lain pihak SM menambahkan, bahwa penanganan khusus guna peningkatan kualitas Bahasa Inggris di UNY adalah dengan menciptakan budaya komunikasi dalam Bahasa Inggris dan hal tersebut sudah berjalan dengan menambah jumlah volenteer dari luar negeri untuk diajak berdialog atau berdiskusi dan sudah disebarkan kesetiap fakultas.
b.      Upaya Eksternal
Upaya ke luar guna mempromosikan UNY dalam bentuk publikasi ilmiah meliputi kegiatan-kegiatan antara lain: penerbitan jurnal, majalah ilmiah, dan reportase. Publikasi ilmiah dari sivitas akademika, tidak hanya terbatas pada penerbitan yang ada di UNY. Banyak hasil karya ilmiah dosen, karyawan, maupun mahasiswa yang dimuat dan diterbitkan oleh sejumlah media massa cetak pada tingkat regional, nasional maupun internasional. Secara jelas karya civitas akademika UNY yang telah ditebitkan oleh jurnal/majalah ilmiah dan surat kabar di luar penerbitan UNY dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 7. Jumlah artikel civitas akademika UNY tahun 2002-2003


Media

2002

2003

Jurnal/Majalah internasional
4
11
Jurnal/Majalah terakreditasi
41
92
Jurnal/Majalah ber-ISSN
63
188
Surat Kabar Lokal/Nasional
110
124
Jumlah
218
415
Sumber. Lampiran I hasil pelaksanaan program dan pengembangan tahun 2003/2004 (Dies Natalis XL UNY tahun 2004).

Data di atas menunjukan peningkatan jumlah publikasi dari tahun 2002 sampai tahun 2003 terutama yang berhasil dipublikasikan di Majalah/jurnal internasional karena hal tersebut diharapkan akan dapat merangsang minat institusi di luar negeri untuk mengadakan kerjasama dengan UNY.
Disamping menerapkan metode promosi universitas ke dalam maupun ke luar negeri untuk mengatasi hambatan peningkatan kerjasama luar negeri, pihak Universitas Negeri Yogyakarta melalui kantor kerjasama telah melakukan langkah konstruktif dengan mengunjungi dan mendelegasikan kepada mahasiswa atau dosen yang sedang menempuh studi di beberapa universitas di luar negeri terutama Australia guna memberikan penjelasan secara mendasar mengenai kondisi keamanan Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang aman bagi warga negara manapun untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam segala bidang. Pada prinsipnya banyak lembaga dan institusi di luar negeri yang faham dengan penjelasan seperti itu, tetapi keputusan tetap ada pada kebijakan masing-masing pemerintahnya. (Wawancara dengan SG, tanggal 28 Februari 2005, pukul 08.10-09.00 WIB.).
Lain hal mengenai masalah sulitnya birokrasi pengesahan MOU ke Jakarta, dijawab secara diplomatis oleh SM selaku PR I bahwa untuk mengatasi hal tersebut perlunya upaya peningkatan SDM UNY karena mungkin saja mereka khawatir tidak siapnya UNY untuk melakukan kerjasama (Wawancara tanggal 08 Maret 2005, pukul 10.00-11.05 WIB ).
Dari penjabaran upaya-upaya mengatasi hambatan pengembangan program kerjasama di atas baik dalam atau luar negeri. Kantor kerjasama humas dan protokol UNY dalam laporan Dies Natalis XL menyimpulkan upaya apa saja yang sedang dan akan ditempuh melalui kegiatan-kegiatan yang mendasarkan pada isu-isu yang berkembang, diantaranya sebagai berikut:
1.      Menggali dan mengidentifikasi lembaga-lembaga dalam dan luar negeri yang memilki potensi untuk melakuakan kerjasama.
2.      Mengkoordinasikan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh perorangan atau fakultas dengan kantor kerjasama, sehingga terjadi pemanfaatan kerjasama yang optimal oleh fakultas/lembaga, dan universitas.
3.      Mempromosikan program-program unggulan di UNY untuk meningkatkan daya tarik UNY bagi lembaga-lembaga dalam dan luar negeri, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan kerjasama dengan UNY di bawah  koordinasi Kantor Kerjasama.
4.      Mengevaluasi realisasi dan penjabaran MOU yang telah ditandatangani oleh UNY dan lembaga-lembaga eksternal.
5.      Mempererat jalinan kerjasama dengan lembaga kerjasama di universitas maupun lembaga lain, terutama dalam pengelolaan informasi.










BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan
Berdasarakan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta bidang pendidikan dari tahun 1993-2004 dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1.      Pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, dikoordinasikan oleh Kantor Kerjasama Humas dan Protokol sehingga terjadi pemanfaatan kerjasama yang optimal oleh fakultas/lembaga, dan universitas.
2.      Adapun pelaksanaan kerjasama luar negeri secara tertulis Universitas Negeri Yogyakarta dapat dibagi menjadi tiga proses yaitu :
a.       Proses Pra Penandatangan Draft MOU
Proses ini meliputi beberapa tahapan yaitu:
1). Tahap usulan
 Mekanisme usulan bisa bersifat bottom-up artinya inisiatif atau usulan kerjasama bisa datang dari fakultas atau jurusan kemudian disampaikan ke tingkat universitas untuk mendapat persetujuan. Begitupun juga sebaliknya kerjasama yang akan dijalin mekanismenya bisa top-down artinya inisiatif kerjasama atas prakarsa universitas untuk ditindaklanjuti oleh fakultas atau pihak yang ditunjuk atau bisa campuran antara keduanya.
2). Tahap identifikasi
Tahapan ini adalah identifikasi atas pihak atau lembaga mana yang akan bekerjasama, kerjasama apa yang akan dilakukan, bagaimana kredibilitas lembaganya dan dalam bentuk apa kerjasama itu akan diformalkan.
3). Tahap negosiasi
     Tahapan ini meliputi:
a)      Pertemuan penjajakan antara kedua pihak yang merupakan tahap awal perundingan mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian kerjasama luar negeri.
b)      Pertemuan lanjutan antara kedua belah pihak untuk membahas substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam kerjasama luar negeri.
c)      Setelah pertemuan lanjutan mencapai kesepakatan antara kedua   pihak tahapan selanjutnya adalah membuat draft bentuk formal kerjasama, bila disepakati bentuk kerjasama akan diformalkan dalam MOU maka kedua belah pihak membuat draft MOU bersama.
d)     Tahapan selanjutnya setelah pembuatan draft selesai adalah penandatanganan draft MOU oleh kedua belah pihak menjadi sebuah naskah MOU sebelum mendapat kekuatan hukum tetap dari instansi terkait   negeri masing-masing pihak.
b.      Proses Pasca Penandatangan Draft MOU
Setelah kedua belah pihak menyetujui naskah MOU dan menandatanganinya maka bagi pihak Universitas Negeri Yogyakarta, langkah selanjutnya adalah mengirimkan naskah MOU yang telah ditandatangani tersebut untuk mendapatkan pengesahan Dirjen Dikti Depdiknas, didaftarkan di Departemen Luar Negeri kemudian tembusannya disampaikan ke Sekretariat Negara Republik Indonesia.
c.       Pengembalian naskah MOU yang telah disahkan.
Setelah ketiga proses di atas dilalui maka naskah MOU   telah menjadi dokumen resmi suatu perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum formal dan berlaku mengikat secara definitif kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang tertulis dalam MOU tersebut
3.      Kesesuaian dengan kaidah hukum internasional.
Kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta secara yuridis formal telah memenuhi kriteria prosedur pembuatan dan penulisan berdasarkan kaidah hukum nasional dan internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pedoman Pembuatan Perjanjian Internasional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Konvensi Wina 1969 yang merupakan pedoman Hukum Perjanjian Internasional.
4.      Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta dijumpai beberapa hambatan, diantaranya :
a.       Pelaksanaan kerjasama memerlukan dana pendamping yang besar.
Bahwa dasar pertimbangan kerjasama luar negeri dalam bentuk kerjasama apapun adalah prinsip menguntungkan kedua pihak. Hal ini berarti bila satu pihak mengeluarkan dana maka pihak lain yang diajak kerjasama juga harus melakukan hal yang sama. Hal ini berlaku pula bila UNY mengadakan kerjasama dengan suatu universitas di luar negeri maka UNY harus menyediakan dana pendamping untuk melaksanakan kegiatan kerjasama tersebut. Sedangkan dana untuk kegiatan kerjasama di UNY sangat terbatas.
b.      Isu global (politik dan keamanan)
Sebagaimana diketahui setelah rezim orde baru runtuh tahun 1998 kondisi keamanan Indonesia semakin buruk. Banyak investor luar negeri yang hengkang dari negeri ini dikarenakan tidak terjaminnya keamanan. Hal ini tentunya berdampak buruk kepada seluruh sektor pembangunan tak terkecuali sektor pendidikan merasakan dampaknya. Banyak para pelajar dan pangajar dari luar negeri yang dipanggil pulang oleh institusinya  dengan alasan tidak bisa menjamin keamanan warga negaranya yang tinggal di Indonesia, ini telah menjadi menjadi bumerang bagi UNY pada khususnya. Diperparah lagi dengan kejadian 12 Oktober 2002 yaitu meledaknya Bom Bali. Ini merupakan pukulan telak bagi UNY yang banyak memiliki mahasiswa dan pengajar yang berasal dari luar negeri. Hubungan kerjasama yang selama ini terjalin menjadi terganggu, bahkan tidak sedikit yang meninjau ulang kembali kebijakan untuk bekerjasama dengan institusi yang berada di Indonesia.
c.       Kelambanan dan sulitnya birokrasi
Secara langsung ataupun tidak kelambanan dan sulitnya birokrasi mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri UNY, proses pengakuan/pengesahan naskah kerjasama yang memerlukan rentetan urusan birokrasi dengan Dirjen Dikti Depdiknas kemudian Sekretaris Negara dan Departemen Luar Negeri. Alur birokrasi yang cukup panjang tersebut kadang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan sampai satu tahun untuk dapat pengesahan.
5.      Upaya yang dilaksanakan Universitas Negeri Yogyakarta dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kerjasama luar negeri.
Upaya tersebut adalah :
1.      Optimalisasi anggaran pembangunan dan pengembangan universitas, sehingga semua kerjasama luar negeri yang dianggap mengungtungkan UNY dan pihak luar negeri dan jumlah dana pendampingnya terjangkau maka bisa mendapatkan dana pendamping dari dana cadangan universitas.
2.      Pendelegasian dosen dan mahasiswa yang sedang studi di luar negeri untuk menjelaskan keadaan sebenarnya di Indonesia dan mempromosikan program-program unggulan di UNY untuk meningkatkan daya tarik UNY bagi lembaga-lembaga dalam dan luar negeri
3.      Peningkatan Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Yogyakarta baik tenaga akademik maupun tenaga administrasi sehingga meyakinkan Depdiknas untuk memberikan pengesahan secara cepat pada setiap pembuatan MOU.
B.     Saran
Dari beberapa hal yang diperoleh dari penelitian di Universitas Negeri Yogyakarta maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:
1.      Untuk mengatasi hambatan dana pendamping dalam melaksanakan kerjasama, hendaknya UNY mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan dana khusus pendampingan bagi universitas yang akan melakukan kerjasama tentunya dengan catatan bahwa dana tersebut tidaklah cuma-cuma melainkan harus melalui kompetisi khusus untuk mendapatkannya.
2.      Untuk mengatasi hambatan pengaruh isu politik dan keamanan, hendaknya UNY dengan berkoordinasi dengan instansi terkait sering menyelengarakan atau memfasilitasi even-even internasional dimana dalam acara tersebut diselipkan pesan-pesan dan pemberitahuan tentang kondisi keamanan sebenarnya di Indonesia. Cara yang lainnya yang bisa ditempuh adalah dengan mengirimkan nota atau surat resmi kepada pemerintah negara-negara sahabat atau mitra kerjasama UNY tentang kondisi politik dan keamanan Indonesia pada umumnya.
3.      Sedang untuk mengatasi hambatan birokrasi yang lamban dan sulit, hendaknya UNY membentuk tim khusus seperti “Pasukan Elit-nya UNY” atau dengan membentuk “Korps Diplomatik” yang secara serius dan profesional menjadi duta dan ujung tombak dalam menggarap sektor pengembangan kualitas dan kuantitas kerjasama sehingga mampu menembus birokrasi yang lamban atau bahkan mampu menaklukan birokrasi yang sangat sulit sekalipun.













                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                











Tidak ada komentar:

Poskan Komentar