Label

Kamis, 05 April 2012

PEDAGANG KAKI LIMA


Lagi Tentang Pedagang Kaki Lima

Oleh :
FIKI PRIYATNA


Persoalan pedagang kaki lima (PKL) kembali marak dibicarakan titik-titik tertentu yang dianggap strategis oleh Pemerintah Daerah kembali dikosongkan dari para PKL. Tapi sayangnya upaya untuk membersihkan lagi “daerah-daerah terlarang bagi PKL” terlihat sulit untuk direalisasikan. Banyak resistensi yang terjadi sampai-sampai pejabat Pemda menyatakan kepusingannya terhadap prilaku para PKL tersebut.
Sebagai seorang akademis saya tertarik untuk membahas dua pertanyaan penting yang tak habis dibicarakan oleh para sarjana sosial dimanapun. Pertanyaan tersebut ialah, mengapa orang/kelompok orang memilih berperilaku tidak disiplin, tidak tertib, atau tidak patuh? Dan sebaliknya, mengapa ada pula orang yang disiplin, tertib dan patuh? Jawaban untuk pertanyaan ituu tidaklah sederhana tergantung dari asumsi dan cara pandang dasar tentang hakikat tindakan dan perilaku manusia itu sendiri. Dalam ilmu-ilmu sosial, terdapat dua asumsi yang sering atau dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami tindakan dan perilaku manusia, yakni asumsi kolektivitas dab asumsi individualitas.
Asumsi pertama, asumsi kolektivitas, yang berlandas pada pemahaman bahwa manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Asumsi ini melihat bahwasanya manusia hanya bisa berkembang dan menjadi sempurna melalui proses belajar dan berinteraksi dengan individu lain secara intens, homo homini socius,. Dalam konteks ini, oleh karenanya, tidak ada tindakan manusia yang tidak bersifat sosial, yakni tindakan yang tidak dipengaruhi oleh atau mempengaruhi tindakan serta perilaku orang lain. Masyarakat tidak sekadar dipandang sebagai kumpulan sejumlah individu, melainkan lebih sebagai jaringan interaksi sosial yang terstruktur dan membangun dari suatu kolektivitas yang mempinyai kekuatan mempengaruhi bahkan menentukan perilaku dan tindakan individu. Oleh sebagian itu, kekuatan kolektif tersebut amat bersifat eksternal, objektif, dan memaksa.
Emile Durkheim, seorang pemikir teori sosial klasik, misalnya dalam bukunya Suicide (1897) menjelaskan secara mengesankan mengenai bagaimana kekuatan kolektif dapat memaksa seorang individu untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dalam perspektif Durkheim bunuh diri adalah tindakan sosial. Artinya bukan individu secara perorangan yang memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri, melainkan juga ada pengaruh yang sangat kuat yang didorong oleh masyarakat. Durkheim menjelaskan bahwa idividu-individu yang melakukan tindakan bunuh diri adalah mereka yang yang terlineasi secara sosial sebagai akibat dari terjadinya anomie.
Dalam konsepsi seperti ini, kerjasama antarindividu didalam masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang bersifat alamiah. Dalam sebuah kolektivitas manusia, individu-individu cenderung untuk bekerja sama karena mereka mempunyai moral dan afinitas kolektif (conformity). Dengan demikian tindakan kepatuhan merupakan konsekuensi logis dari kebersamaan. Jadi, kembali kepertanyaan awal, mengapa individu bertindak dan berperilaku tidak disiplin, tidak tertib, tidak patuh atau bahkan sebaliknya, ia sangat berdisiplin, tertib, dan patuh? Jawabannya karena aktor (individu/kelompok) mempunyai nilai dan tujuan yang sama sehingga kebersamaan itu menjadi “logika-berfikir-bersama” atas keseharian mereka, share common values and goals atau dalam bahasa Durkheim disebut dengan istilah solidaritas sosial.
Asumsi kedua, asumsi individualitas, yang salah satunya berakar pada pendekatan tindakan rasional, rational choice.pertama-tama pendekatan ini memandang bahwa fenomena sosial adalah hasil dari aktivitas manusia yang rasional. Manusia dianggap sebagai aktor-aktor (agents) yang tingkah lakunya dibimbing oleh akal budi, tujuan-tujuan, nilai-nilai atau bahkan ketidaksukaan- ketidaksukaan tertentu. Artinya, manusia bertindak dan berperilaku berdasar pada alasan-alasan kalkulasi tertentu, goal directed and calculating behavior.
Dalam pendekatan rational choice, tindakan dan perilaku individu dalam mengambil keputusan terlebih dahulu telah membandingkan alternatif yang ada sesuai dengan informasi terbaik yang dimilikinya., resiko yang akan diperolehnya hingga keuntungan yang mungkin akan didapat. Oleh karenanya, tindakan rasional akan selalu diarahkan pada sebuah pilihan yang paling menguntungkan bagi aktor. Masyarakat sebagai kolektivitas dalam perspektif pilihan rasional adalah suatu agregat dari aktor yang berperilaku berdasar pada rasionalitasnya masing-masing. Kerjasama ( antara PKL dan pemerintah daeraah, untuk kasus ini), oleh karenanya, bukanlah bersifat alamiah, melainkan merupakan suatu konfigurasi tindakan para aktor yang dilakukan secara sengaja berdasarkan prinsip untung-rugi. Dasar dari suatu kerjasama di dalam masyarakat, dalam pendekatan ini, bukanlah kepatuhan terhadap nilai-nilai bersama, melainkan berdasar pada prinsip saling menguntungkan secara timbal balik. Oleh karena itu, kerjasama antarindividu, antarkelompok, atau antarinstitusi bisa berlangsung hanya jika masing-masing pihak yang terlibat merasa diuntungkan.
Bagaiman tindakan dan perilaku untuk mengikuti aturan pemerintah daerah oleh para PKL dapat dijelaskan dalam pendekatan ini? Asumsi individualitas pada hakikatnya tidak mempunyai kesepakatan mengenai konformitas. Hal ini didasari oleh kecenderungan manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Oleh sebagian itu, ia cenderung menghitung untung-rugi dalam bertindak dan selalu memilih tindakan yang paling menguntungkan bagi dirinya. Maka, jika ada pedagang yang berjualan di daerah-daerah terlarang, hal ini berarti merupakan hasil dari keputusan rasional yang telah dihitung kalkulasi untung ruginya. Dan keuntungan berdagang didaerah strategis tersebut, menurut para pedagang, jauh lebih besar dibandingkan bila ia tidak berjualan di daerah itu. Termasuk resiko-resiko yang akan diperolehnya.
Disisi lain, tindakan manusia juga bersifat menular, contingent. Teori kontingensi menjelaskan pada kita bahwa individu tidak hanya membanding-bandingkan antara untung rugi yang mungkin diterima melalui perilaku rasionalnya, tetapi juga membandingkan keuntungan-kkerugian yang didapat bila orang lain yang melakukan tindakan serupa. Sebagai contoh, jika ada orang yang menyerobot antrian karcis dan orang tersebut ternyata memperoleh karcis lebih dulu, kemudian kita berfikir kenapa juga kita harus berlama-lama mengantri kalau kita bisa ikut menyerobot seperti orang tersebut, dan hal ini menguntungkan tentunya. Intinya ialah bahwa pelanggaran-pelanggaran lain jika ternyata secara konkrit hal itu menguntungkan.
Contoh lain, mengapa orang begitu rela membayar jauh lebih mahal dari tarif resmi pada saat pembuatan surat keterangan kewargaan atau surat izin atau surat-surat lainnya? Jawabannya karena, pertama hal tersebut mempermudah proses yang bila dijalankan dengan wajar akan memakan waktu lama padahal ia juga haarus bekerja, dan kedua , orang lain pun melakukan hal yang sama. Dengan demikian, dalam pendekatan pilihan rasional, tindakan yang melanggar peraturan pemerintah daerah dengan berdagang ditujuh titik terlarang bukanlah perilaku yang menyimpang, seperti yang diungkapkan oleh pendekatan kolektivitas, melainkan sebagai bagian dari hakikat manusia yang melakukan kalkulasi pelbagai bentuk tindakan dan perilakunya. Dan hal tersebut adalah normal.
Dari uraian tersebut di atas, persoalannya sekarang adalah bagaimana agar para PKL dapat merubah sikap, tindakan, dan perilakunya ke arah yang bersahabat dengan pemerintah daerah (tidak berjualan di tujuh titik yang terlarang)? Preskripsi apa yang dapat diberikan pada mereka dalam rangka memperbesar kemungkinan keberhasilan penanggulangan PKL? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, pertama, sejauhmana efektivitas informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sampai pada setiap PKL. Karena, dengan menggunakan pendekatan rational choice, tindakan individu yang rasional sangat tergantung dari informasi yang dimilikinya, bukan saja informasi tentang untung-rugi dalam jangka pendek, melainkan juga kemungkinan- kemungkinan yang bisa terjadi di masa mendatang (jangka menengan dan jangka panjang). Semakin lengkap informasi yang diperoleh oleh para PKL mengenai untung-rugi, aman-tertib, dan macam sebagainya, semakin mungkin para pedagang menuruti kehendak pemerintah daerah untuk menempati daerah-daerah baru yang telah disediakan.
Kedua,berkait dengan hal yang pertama, di butuhkan sebuah institusi publik yang dapat dengan jelas memberikan informasi mengenai keuntungan dan rasio dari setiap tindakan / perilaku apabila mereka menuruti atau bahkan melakukan tindakan pelanggaran. Institusi ini pula yang kemudian melakukan kontrol, baik penyuluhan m aupun tindakan terhadap pelanggaran, secara rutin pada daerah-daerah yang tidak diperbolehkan untuk PKL berdagang, perspektif ini bertitik pangkal  pada hipotesis, jika setiap pelanggaran terhadap kebijakan yang telah ditetaokan oleh pemerintah mempunyai resiko yang tinggi, maka prilauku resional individu akan cenderung memilih untuk berdisiplin, walawpun ia tidak memahami untuk tidak setuju dengan nilai-nilai disiplin yang mendasarinya.
Ketiga, karena tindakan sosial bersifat menular, maka tindakan tegas melalui institusi publik seperti tersbut diatas perlu dijalankan dengan konsekuen. Semisal, jika ternyata diketahui bahwa ada pedagang lain yang melakukan perdagangan disalah satu dari tujuh titik yang dilarang dan mereka tidak memperoleh hukuman seperti yang tersurat dalam kebijakan dan atau peraturan daerah, maka peretimbangan rasional bagi para pedagang lainnya ialah mereka akan melakukan tindakan yangt sama dengan pedagang tersebut karena tidak ada tindakan hukum yang menjerat mereka. Oleh karena itu, perilaku yang bersifat kontingensi tersebut perlu dieliminasi atau bahkan dihapus dengan cara menindak tegas tanpa pandang bulu.
Ketiga langkah (rekomendasi)tersebuit diatas bukanlah jawaban yang exhaustive. Tanpa sosialisasi publik yang benar dan optimal, kesadaran dan dedikasi dari aparatur pemerintah untuk terus melakukan pendekatan pada setiap PKL, dan tenggang-rasa dari para pembeli untuk tidak membeli dari pedagang di daerah-daerah yang dilarang, kiranya ketiga rekomendasi tersebut bukanlah apa-apa. Oleh sebagian itu, selain ketiga langkah tersebut, sosialisasi publik, kesaabaran dan dedikasi aparat, serta pengertian/tenggang-rasa konsumen menjadi hal penentu lain yang dapat mewujudkan keberhasilan program pemerintah daerah untuk memindahkan PKL dari tujuh titik yang dilarang.  
       I.            Perumusan Masalah
Contoh kasus ini mengambil dari contoh kasus di indonesia misalnya, peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa izin dari tahun ke tahun, bertambahnya penggunaan badan jalan oleh para PKL untuk lokasi berjualan, meningkatnya kemacetan yang diakibatkan oleh tumpahnya PKL ke jalan, terganggunya keindahan kota, bertambah kumuhnya suasana kota, dan bertambah rusaknya kebersihan kota, serta meningkatnya praktik premanisme jalanan dilokasi-lokasi PKL, merupakan gejala sosial atas buruknya pengelolaan PKL. Karena itu, pelibatan pejabat karier atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan yang ada dilapangan menjadi sangat penting halnya. Dengan bantuan mereka kebijakan tentang PKL dapat saja diganti, diubah, direvisi, atau bahkan dihapus sama sekali, tergantung pada usulan kebijakan yang mereka berikan.
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja Implementasi kebijakan . karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat perlu dibutuhkan melihat bahwa aktor lain yang juga terlibat dalam perumusan masalah kebijakan itu sendiri tentu saja legislatif atau pemerintahan tersebut.
            Tujuan serta manfaat dari pemecahan masalah ini yaitu guna menghasilkan suatu rumusan mengenai peran penting dari implementasi kebijakan publik ini adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada pemerintahan sebagai contoh agar dapat mengurangi kemacetan, memperindah suasana kota, dapat meningkatkan kebersihan kota, serta mengurangi praktik premanisme jalanan dll.

    II.                            Pentingnya Peran dan Keterlibatan Pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut
Input : masala yang terkait dengan adanya Pedagang Kaki Lima ini suatu yang melatarbelakangi dan yang menyebabkan permasalahan di suatu daerah baik itu diperkotaan yang tentu saja perlu untuk sedikitnya diselesaikan dengan cara sebaik mungkin kepada masyarakat paling tidak mengurangi kemacetan , memperindah kota dll.
Proses : proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bersifat politis, yang melibatkan kelompok kepentingan yang berbeda yang termasuk didalamnya lingkungan masyarakat
Output : kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan PKL ini guna pemerataan, keamanan, pengentasan kemiskinan, memperindah suasana kota dengan selalu memperhatikan kondisi kebersihan lingkungan di perkotaan tersebut.
Impact : dampak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kelompok sasaran para pedagang kaki lima (PKL), ysng perilakunya atau keadaannya ingin dirubah atau dipengaruhi.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar