Label

Minggu, 08 April 2012

PANGANDARAN JANGAN DIISI BIROKRAT DARI JAKARTA


Pakar Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran Dede Mariana menyatakan jajaran birokrat yang akan ditugaskan di kabupaten Pangandaran sebaiknya didatangkan dari kabupaten induknya yaitu Ciamis sebagai hasil pemekaran.
"Karena bisa jadi akan didatangkan dari luar kabupaten induknya seperti dari Jakarta. Lebih baik kalau diisi dari kabupaten induknya karena pasti lebih mengerti persoalan yang ada di Pangandaran," kata Dede ketika dihubungi melalui telepon di Bandung, Senin.
Apabila Kabupaten Ciamis yang kemudian dimekarkan tidak bisa memenuhi kebutuhan birokrasi di Pangandaran yang saat ini dipimpin oleh eselon tertinggi setingkat camat, lanjut dia, maka sebaiknya kebutuhan itu diisi terlebih dahulu oleh pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum diambil dari wilayah lain.
Hal tersebut, menurut Dede, sangat penting untuk menghindari disorientasi tujuan pemekaran seperti yang banyak terjadi pada wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran itu mencontohkan pembentukan Kabupaten Bandung Barat sebagai hasil pemekaran yang telah dilaksanakan sejak 2007. Namun hingga saat ini, belum mendatangkan dampak positif bagi kesejahteraan penduduknya.
"Alasan utama mengapa pemekaran itu perlu dilakukan adalah demi meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun, dalam perjalanannya pemekaran itu bisa mengalami diorientasi, sehingga justru mendahulukan pembangunan fisik seperti kantor-kantor pemerintahan kabupaten," tuturnya.
Pembangunan fisik sarana pemerintahan yang memang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kabupaten baru, lanjut dia, sebaiknya bisa berjalan seimbang dengan program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Dede mengimbau para penggagas pembentukan kabupaten Pangandaran agar terus mengawal proses pemekaran daerah tersebut sampai bisa terwujud pemerintahan yang otonom.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar