Label

Rabu, 04 April 2012

Otak di balik Permasalahan Politik


Pada saat ini bangsa Indonesia sedang berusaha bangkit dan mencoba menata kembali sendi-sendi kehidupan yang mengalami keterpurukan akibat krisis multidimensional yang terjadi ditahun-tahun terakhir ini. Penataan kembali sendi-sendi kehidupan ini dengan cara melaksanakan pembangunan secara merata di segala bidang baik itu bidang ekonomi, social, politik, kebudayaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, pembangunan sumberdaya manusianya serta pembangunan di bidang-bidang lainnya. Pelaksanaan pembangunan haruslah menyentuh seluruh rakyat Indonesia terutama kepada rakyat kecil, karena tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
Pembangunan disegala bidang ini jangan hanya dilaksanakan di daerah perkotaan saja tetapi harus dilaksanakan juga di daerah-daerah pedesaan atau derah terpencil. Semua ini dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota karena bila terjadi perpindahan penduduk secara besar-besaran akan mengakibatkan penumpukan penduduk di daerah perkotaan. Jika terus dibiarkan hal ini akan menyulitkan bagi pemerintah daerah setempat untuk mengatur serta memenuhi berbagai macam bentuk kebutuhan penduduk baik dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan, penyedian bahan pangan, penyediaan perumahan serta penyediaan kebutuhan lainnya. Karena untuk penyediaan kebutuhan penduduk yang ada saja pemerintah daerah setempat sudah cukup kesulitan apalagi bila ditambah para pendatang dari luar kota yang belum tentu memiliki cukup modal pendidikan dan keahliannya untuk bertahan di kota. Dengan demikian pemerintah haruslah melaksanaan pembangunan secara merata di segala bidang baik itu di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaaan.
Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan ini memang cukup berat. Tantangan yang akan dihadapi bukan saja datang dari  dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Di mana persaingaan ekonomi semakin ketat antara tiap-tiap negera di dunia, perkembangan ilmu dan tekhnologi yang sangat cepat yang harus selalu diikuti jika tidak ingin menjadai bangsa yang terbelakang. Dari dalam negeri sendiri tantangan akan dirasakan sangat berat dimana sumberdaya alam yang ada dan melimpah tidak diimbangi dengan sumber daya manusianya. Pembangunan sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan  seiring dengan pembangunan-pembangunan disektor lainnya, semua itu dilakukan untuk menopang pembangunan itu sendiri, apabila pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang ini tidak diiringi dengan pembangunan sumber daya manusianya. Semua itu akan menjadi sia-sia karena bangsa ini hanya dapat menerima tekhnologi-tekhnologi canggih dari negara lain tanpa pernah dapat menciptakan tekhnologi sendiri, yang akan menyebabkan bangsa ini akan selalu tertinggal oleh bangsa-bangsa lain di dunia.
Atas dasar itulah maka bangsa Indonesia harus terus meningkatkan sumber daya manusianya, hal ini juga tercantum dalam pembukaan Undang-undang 1945 yang tertulis dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang diantaranya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dengan masyarakat cerdas merupakan pondasi yang kuat untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang. Bangsa yang mempunyai pondasi yang kuat untuk membangun akan menjadi bangsa yang besar serta maju. Selain dari unsur masyarakatnya atau partisipasi masyarakat, berhasil atau tidaknya program pembangunan yang dilaksanakan akan sangat tergantung pada unsur pelaksanaanya. Unsur dari pelaksanaan tersebut adalah pemerintah beserta para aparaturnya. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah harus dengan cara yang sistematis dan terencana agar pembangunan berjalan dengan lancar dan terarah.
Pembangunan sebagai rangkaian kegiatan sistematis adalah peristiwa manajemen. Sebagai peristiwa manajemen pembangunan dilaksanakan melalui tahap-tahap seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengendalian (controlling). Pembangunan juga dapat dilihat sebagai rangkaian kebijakan (policy) dimana tahapan kegiatannya meliputi perumusan kebijakan (policy formulation), pelaksanaan kebijakan (policy implemation) dan evaluasi kebijakan (policy evaluation). Formulasi adalah turunan dari formula yang berarti pengembangan rencana, methode, resep untuk meringankan suatu kebutuhan untuk tindakan dalam suatu masalah. Formulasi ini juga mencakup kegiatan perencanaan yaitu suatu methode untuk membuat keputusan yang mengusulkan atau mengindentifikasikan tujuan atau sasaran, menentukan cara atau program untuk mencapai atau yang diperkirakan mencapai akhir dan dilaksanakan dengan teknis analitis  untuk menemukan kesesuaian antara tujuan dan cara serta konsekuensi dalam melaksanakan atau menjalankan alternatif  tujuan. Sedangkan implementasi adalah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan suatu tindakan yang mampu  atau juga dapat diartikan memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Adapun evaluasi diartikan sebagai bidang aktivitas yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi, kebutuhan, implementasi serta dampak dari kebijakan umum
Begitu beratnya suatu bangsa untuk melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang kehidupan yang berorientasi kepada masa depan, diperlukan figur seorang pemimpin yang mampu memotivasi bawahannya dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi seorang pemimpin serta fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian atau pengawasan. Dengan menguasai fungsi-fungsi manajemen, seorang pemimpin diharapkan mampu menjalankan kepemimpinan dengan baik serta berhasil mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut, baik itu dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi di luar pemerintahan.
Kiranya tidak dapat disangkal bahwa keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam organisasi tertentu, sangat tergantung pada mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Bahkan kiranya dapat diterima sebagai suatu “Truisme” apabila dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya.
Mutu barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi niaga, misalnya sangat dipengaruhi oleh sampai sejauh mana para manajer dalam organisasi yang bersangkutan mampu menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya mulai dari penentuan tujuan dan berbagai sasaran, perumusan  dan penentuan strategi organisasi, strategi pemasaran, tehnik promosi, pemeliharaan hubungan dengan para pemilik modal para karyawan, para distributor dan agen, para pemasok dan pada akhirnya juga dengan para konsumen barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.
Hal senada dapat pula dikatakan tentang organisasi-organisasi di lingkungan pemerintahan yang tanggungjawab utamanya adalah menyelenggarakan tugas-tugas pengaturan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Mutu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kerja para anggota aparatur pemerintah sangat ditentukan oleh persepsi, wawasan dan profesionalisme para perumus peraturan perundang-undangan tersebut yang tentunya kemudian diikuti oleh berbagai kebijaksanaan teknis dan kebijaksanaan oprasional sesuai dengan bidang tanggungjawab fungsional masing-masing. Demikian pula halnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi “Clientele Groups” seuatu instalasi. Agar pelayanan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan cepat dan memuaskan tanpa mengabaikan kecermatan, ketelitian dan terjaminya pengamanan kebijaksanaan pemerintah, mutu kepemimpinan memegang peranan yang sangat menentukan
Memang  jenis gaya kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi dipandang sebagai suatu proses kunci bagi keberhasilan organisasi yang bersangkutan. Telah banyak pula hasil-hasil study  yang menunjukkan bahwa adanya bermacam perilaku pemimpin baik itu bersumber dari personalitas si pemimpin itu sendiri maupun dorongan kebutuhan pribadi si pemimpin ataupun karena adanya ketidakcocokan antara tujuan-tujuan organisasi dengan motivasi yang ada pada si pemimpin, ataupun situasi yang dihadapi oleh si pemimpin tadi mempunyai hubungan yang erat dengan berbagai macam tingkat produktivitas dan moral organisasi ataupun kelompok masyarakat yang bersangkutan
Di dalam suatu organisasi baik itu organisasi pemerintah atau organisasi di luar pemerintah, tingkah laku seorang pemimpin akan berpengaruh terhadap sikap bawahannya dengan kata lain gaya kepemimpinan akan berpengaruh terhadap budaya kerja para bawahannya atau pegawainya, dan itu akan berpengaruh terhadap jalannya organisasai yang bersangkutan, apabila gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi di dalam organisasi serta berpengaruh terhadap bawahannya hal ini akan menimbulkan suasana yang kondusif di dalam organisasi, dan akan memantapkan organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuan. Namun sebaliknya apabila gaya kepemimpinan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi dan membawa dampak negatif terhadap para bawahannya, sehingga bawahannya tidak termotivasi  lagi untuk bekerja dengan baik hal ini akan mengakibatkan jalannya  organisasi untuk mencapai tujuan terhambat.
Dari uraian di atas terlihat bahwa gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap budaya kerja para bawahannya atau pegawainya. Seorang pemimpin haruslah mampu memberikan contoh yang baik kepada pegawainya, mampu memotivasi serta selalu menghormati para pegawainya. Dengan adanya hubungan yang baik antara pemimpin dengan pegawainya akan menimbulkan suasana yang kondusif dalam organisasi serta akan menimbulkan semangat kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan bersama di dalam organisasi.
Berkaitan dengan maslah ini perlu diutarakan bahwa Kebijakan Publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada prilaku yang berubah atau acak, kebijakan publik biasanya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang dari upah minimum yang telah ditetapkan tetapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan dalam perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa Kebijakan Publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak diatur perundang-undangan.
Ini artinya Kebijakan Publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan. Kebijakan Publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suat permasalahan ; secara negatif, Kebijakan Publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kebijakan Publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memrintah. Anggota masyarakat dapat menerima sebagai sesuatu yang sah bahwa pajak haruslah dibayar, pengontrolan import harus dipatuhi, dan peraturan antimonopoli harus diikuti, bila tidak menginginkan adanya resiko didenda, hukuman penjara, atau sanksi-legal lainnya yang dapat dijatuhkan. Kebijakan Publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakankebijakan organisasi swasta.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar