Label

Rabu, 04 April 2012

Kebijakan Publik Pemerintah Yang Relevan & Seharunya Ada Di Tengah Masyarakat







Pada umumnya Kebijakan Publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada prilaku yang berubah atau acak, kebijakan publik biasanya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang dari upah minimum yang telah ditetapkan tetapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan dalam perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa Kebijakan Publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak diatur perundang-undangan.
Ini artinya Kebijakan Publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan. Kebijakan Publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suat permasalahan ; secara negatif, Kebijakan Publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kebijakan Publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memrintah. Anggota masyarakat dapat menerima sebagai sesuatu yang sah bahwa pajak haruslah dibayar, pengontrolan import harus dipatuhi, dan peraturan antimonopoli harus diikuti, bila tidak menginginkan adanya resiko didenda, hukuman penjara, atau sanksi-legal lainnya yang dapat dijatuhkan. Kebijakan Publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakankebijakan organisasi swasta.



Fiki Priyatna
SEKRETARIS UMUM KMK BANDUNG
(ADMINISTRASI NEGARA / UIN SGD BANDUNG)




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar