Label

Rabu, 04 April 2012

E-Government


Pola kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali pada kehidupan bernegara. Pada zaman dahulu, terutama di negara-negara Eropa, kehidupan bernegara menggunakan ideologi pemerintahan yang otoritarian. Keputusan berada di tangan keluarga kerajaan atau yang dikenal dengan istilah monarki absolut. Namun, banyak pertentangan-pertentangan yang muncul, terutama oleh kaum kapitalis. Mereka menuntut hak-hak masyarakat untuk terlibat dalam pemerintahan dan tersedianya ruang bagi masyarakat untuk berpendapat, khususnya dalam kehidupan bernegara.
Pada masa sekarang ini, pemerintahan yang baik dituntut untuk melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah, sektor swasta atau privat, dan masyarakat luas. Keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mencapai good governance.
Istilah government dan governance memiliki arti yang hampir sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Istilah governance sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik sejak Presiden Amerika Serikat ke-27, Woodrow Wilson, memperkenalkan bidang studi tersebut sekitar 125 tahun yang lalu (Effendi, 2007).
Good governance pertama kali diperkenalkan pada saat resolusi The Council of the European Community tahun 1991 yang membahas tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan (Rani, 2010). Para praktisi administrasi negara telah mengartikan istilah good governance dengan berbagai makna. Bintoro Tjokroamidjojo mengartikan good governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, United Nations Development Programme (UNDP) mengartikannya dengan tata-pemerintahan yang baik, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikannya sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab, dan ada juga yang mengartikan good governance secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (Harahap, 2008).
Menurut United Nations Development Program (UNDP), salah satu bidang dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membantu negara-negara berkembang, good governance adalah suatu pemerintahan yang demokratis. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dihormati sehingga memungkinkan semua lapisan masyarakat hidup bermartabat dan bebas dari diskriminasi atas ras, etnik, kelas, ataupun jenis kelamin. Masyarakat juga dapat dengan leluasa megambil keputusan dalam kehidupannya, adanya kepastian hukum yang melindungi masyarakat dalam kehidupannya, serta kebijakan-kebijakan nasional, terutama kebijakan ekonomi sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada orang-orang tertentu. Masyarakat pun jadi lebih leluasa dan meminta pertanggungjawaban dari pelaku pemerintahan. Kehidupan bernegara pun menjadi lebih menguntungkan seluruh lapisan pada negara tersebut (United Nations Development Programme, 2002).
Kata good dalam good governance mengandung pengertian yaitu suatu nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan pemerintahan salah satunya adalah melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi secara optimal dalam berbagai hal, seperti dalam pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah itu sendiri. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi tersebut adalah melalui e-government, atau pemerintahan elektronik.
E-government, melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi yang transparan  dan memiliki akuntabilitas di instansi  pemerintah.  E-Government juga dapat memperluas partisipasi publik karena masyarakat lebih mungkin untuk terlibat dalam memberikan kritik dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta terlibat dalam upaya  pengambilan keputusan  pemerintah.  E-Government merupakan suatu sistem teknologi informasi (TI) yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kemudahan mengakses informasi dan pelayanan publik.  Transparansi menjadi unsur penting dalam pengembangan  e-government karena mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang menjadi tanggung jawab  dari   aparatur negara. Oleh karena itu, pendayagunaan e-government harus transparan agar sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) (Manalu, 2010).

Penegakan prinsip-prinsip good governcance telah banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia. Menurut World Bank, hingga saat ini, terdapat lebih dari 200 negara di dunia ini yang menetapkan prinsip good governance. Penerapan e-government, menurut PBB, sudah dilakukan di lebih dari 150 negara. Salah satu negara yang menjalankan kedua hal tersebut adalah Singapura. Menurut survey Human Development Report yang dilakukan oleh UNDP tahun 2002, Singapura menempati peringkat 25 di dunia sekaligus peringkat 3 di Asia dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance


E-Government
            Istilah e-government berasal dari bahasa asing yang merupakan penyingkatan dari electronic government. Ada beberapa definisi mengenai e-government, yaitu:
·         The World Bank Group mendefinisikan e-government sebagai berikut:
“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.” (Mozes, 2010)
·         United Nation Development Programme (UNDP) mendefinisikan e-goverment sebagai berikut:
“E-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies” (Fatah, 2009).
·         Janet Caldow mendefinisikan e-goverment sebagai berikut:
Electronic government is nothing short of a fundamental transformation of government and governance at a scale we have not witnessed since the beginning of the industrial era” (Fatah, 2009).
·         Anne Mozes mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship) (Fatah, 2009).

Terdapat tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-government di atas, yaitu masing-masing definisi memiliki makna sebagai berikut:
·         Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder).
·         Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet).
·         Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan (Fatah, 2009).

Dua negara besar yang mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-governmnet bagi suatu negara, yaitu:
·         Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
·         Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
·         Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
·         Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
·         Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang  ada.
·         Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis (Fatah, 2009).

Selain manfaat di atas, e-government Institute mengemukakan manfaat lain, yaitu:
  • E-goverment ditujukan sebagai pelayanan/servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu kantor pemerintah buka. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan yaitu melalui portal, email, dan lain-lain.
·         Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.


Gambar 2.1


  • Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
  • Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam (Teknologi Institut, 2005).

Pelaksanaan e-goverment di beberapa negara berjalan dengan beberapa tahapan. Tahapan e-government menurut Inpres No. 3 tahun 2003 adalah sebagai berikut:
·         Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi:
-          Pembuatan situs informasi disetiap lembaga;
-          Penyiapan SDM;
-          Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll;
-          Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
·         Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi:
-          Pembuatan situs informasi publik interaktif;
-          Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
·         Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi:
-          Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
-          Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
·         Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi:
-          Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

Menurut Wescott (2001) mengemukakan secara umum tahapan pelaksanaan e-goverment adalah sebagai berikut:[1]
  • Membangun sistem e-mail dan jaringan;
  • Meningkatkan kemampuan organisasi dan publik dalam mengakses informasi;
  • Menciptakan komunikasi dua arah antar pemerintah dan masyarakat;
  • Memulai pertukaran value antar pemerintah dan masyarakat; dan
·         Menyiapkan portal yang informatif.Membangun sistem e-mail dan jaringan biasanya dapat dimulai dengan menginstalasi suatu aplikasi untuk mendukung fungsi administrasi dasar seperti sistem penggajian dan data kepegawaian (Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika UPN, 2008).


B. Good Governance
Good governance, menurut Masyarakat Transparansi Indonesia, merupakan upaya pengelolaan pemerintahan yang baik dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai prinsip dasar good governance.  Adapun prinsip dasar good governance tersebut adalah:
1.      Partisipasi masyarakat.
            Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2.      Tegaknya supremasi hukum.
            Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3.      Transparansi.
            Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4.      Peduli pada stakeholder.
            Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5.      Berorientasi pada konsensus.
            Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6.      Kesetaraan.
            Semua warga masyarakat mempuntai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7.      Efektivitas dan efisiensi.
            Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan n menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8.      Akuntabilitas.
            Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9.      Visi Strategis.
            Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

            Keberadaan good governance juga harus ditopang dengan kerja sama oleh berbagai pihak yang terkait dengan kepentingan publik, yakni:
1.      Negara. Negara berperan dalam (a)menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil; (b)membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan; (c)menyediakan public service yang efektif dan accountable; (d)menegakkan HAM; (e)melindungi lingkungan hidup; dan (f)mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.
2.      Sektor swasta. Sektor swasta menjalankan perannya dalam (a)menjalankan industri; (b)menciptakan lapangan kerja; (c)menyediakan insentif bagi karyawan; (d)meningkatkan standar hidup masyarakat; (e)memelihara lingkungan hidup; (f)menaati peraturan; (g)transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat; dan (h)menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.
3.      Masyrakat madani. Masyarakat juga memiliki peran untuk (a)menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi; (b)mempengaruhi kebijakan publik; (c)sebagai sarana check and balances pemerintah; (d)mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah; (e)mengembangkan SDM; dan (f)sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat (Masyarakat Transparansi Indonesia, 2009).
 . Gambaran Umum Republik Singapura
Republik Singapura terletak di jantung Asia Tenggara, tepatnya di antara Indonesia dan Malaysia. Negara beriklim tropis ini memiliki luas area 710,3 km2 dan memiliki 63 pulau lepas pantai dengan tiga pulau lepas pantai yang terbesar, yakni Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Penduduk Singapura terdiri atas masyarakat etnis China sebesar 76,8%, Melayu 13,9%, India 7,9%, dan etnis lainnya sejumlah 1,4%.
Beberapa industri yang berkembang di Singapura adalah elektronik, kimia, jasa keuangan, peralatan pengeboran minyak, pengolahan karet, makanan olahan, perbaikan kapal, dll. SIngapura memiliki fasilitas teknologi komunikasi yang unggul berupa layanan wireless 3G yang diluncurkan pada tahun 2005. Pada Juni 2010, Otoritas Pengembangan Informasi dan Komunikasi Singapura menyebutkan bahwa sejumlah 168,7% rumah tangga di Singapura menggunakan layanan nirkabel tersebut (Singapore, 2010).
Sistem pemerintahan Singapura adalah parlementer. Model kota negara diadopsi Singapura dari Westminster setelah kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 9 Agustus 1965. Kepala negara Singapura adalah seorang Presiden yang dipilih setiap enam tahun sekali, sedangkan kabinetnya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Presiden Republik Singapura yang menjabat saat ini adalah S. R. Nathan.
Singapura mengutamakan pentingnya pendidikan karena sumber daya manusia merupakan aset utama bagi kemajuan negara ini. Di Singapura terdapat tiga universitas, yakni National University of Singapore, Nanyang Technological University, dan Singapore Management University. Hingga saat ini terdapat lebih dari 86.000 pelajar asing belajar di negeri singa ini.
Perekonomian tumbuh pesat meskipun negara ini minim akan sumber daya alam. Total GDP Singapura dari berbagai sektor pada tahun 2008 adalah $244 miliar. Hal tersebut merupakan hasil dari gabungan sistem ekonomi pasar bebas yang dianut Singapura dan stabilitas politik negara ini, ditambah dengan infrastruktur yang modern, transparansi bisnis dan keadaan pajak yang menguntungkan. Singapura juga menjadi negara tujuan wisata. Pada tahun 2008, jumlah pengunjung Singapura mencapai 10.1 juta wisatawan, terutama dari Indonesia, Cina, Australia, India, Jepang, Amerika, dan Malaysia.
Sebagai negara yang maju, Singapura terus mengembangkan infrastruktur modern berupa jaringan telekomunikasi dan teknologi. Berdasarkan survey International Telecomunication Union (ITU), harga untuk panggilan telepon dan penggunaan jaringan internet di Singapura adalah yang termurah di dunia. Tingkat penggunaan telepon selular di negara ini mencapai 137,9%. Ini artinya pelanggan telepon selular sejumlah 6.970.100 lebih besar daripada total populasi di Singapura, yakni 4.987.600 jiwa (Singapore, 2009).


B. Pembangunan E-Government di Singapura
Saat ini, segala jenis kegiatan yang terhubung dengan internet telah menjadi gaya hidup masyarakat Singapura. Pemerintah Singapura berusaha untuk mengedepankan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di negaranya. Kesadaran pemerintah bahwa negaranya tidak kaya akan sumber daya alam berakibat pada upaya pemerintah itu sendiri untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam hal ICT tersebut. Pemerintah Singapura telah memiliki tiga rencana dasar pembangunan jaringan teknologi komunikasi yang telah dirancang sejak negara tersebut merdeka. Pertama adalah Program Komputerisasi Pelayanan Sipil (Civil Service Computerisation Programme) pada tahun 1981, National IT Plan pada tahun 1986, dan IT 2000 pada tahun 1992. Program-program pengembangan ICT tersebut telah berlangsung selama sekitar dua puluh tahun dan termasuk dalam program Infocomm 21 Infocomm Development Authority atau Dewan Otoritas Informasi dan Komunikasi. Program awalan merupakan langkah konkret Pemerintah Singapura akan visinya sebagai negara yang terhubung dengan jaringan komunikasi  atau wired island.
Dalam mendukung visi tersebut, pada tahun 1998, Singapore ONE yang dipimpin oleh lima perwakilan pemerintahan, diluncurkan di Singapura. Singapore ONE dapat digolongkan sebagai program dasar yang bertujuan untuk memungkinkan setiap orang di setiap rumah, kantor, sekolah, dan berbagai tempat umum terhubung dengan jaringan internet dengan kecepatan tinggi.
Singapore ONE berjalan dalam tiga tahap. Tahap pertama pada tahun 1996-1997 adalah tahap pembangunan infrastruktur dan kunci dari pelayanan. Ini merupakan tahap awal dan percobaan. Tahun berikutnya, 1998-2002 menjadi tahun tahapan peluncuran dan adaptasi awal dari infrastuktur yang telah dibangun. Tahapan ini juga fokus pada pengembangan industri jaringan internet dan peluncuran berbagai aplikasi dan layanan. Tahun 2002 hingga seterusnya merupakan tahap akhir di mana Pemerintah Singapura menggerakkan teknologi ini agar diaplikasikan dalam lingkungan kerja, rumah dan lingkungan pembelajaran.
Upaya pemerintah ternyata membuahkan hasil. Setelah peluncuran Singapore ONE pada tahun 1998, pemerintah mampu menjaring 10.000 pengguna jaringan internet yang kemudian bertambah pada tahun 2000 menjadi 107.00 pengguna. Pada tahun 2001, jumlah tersebut pun meningkat menjadi 400.000 pengguna jaringan internet di Singapura. Akhir tahun 2002, keseluruhan daerah di Singapura telah dipenuhi oleh 99% pengguna internet dari berbagai kalangan. Seluruh daerah, tempat-tempat umum, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, dan individu memiliki akses dengan jaringan internet. Saat ini, bahkan tersedia lebih dari 300 penyedia layanan jaringan internet (provider) yang melayani kebutuhan internet untuk berbagai kategori konsumen. Penyedia layanan jaringan internet tersebut terbagi atas empat kelompok, yakni hosting, hardware vendors, content providers, dan service and support.
Pembangunan untuk menerapkan e-government ini tentunya membutuhkan dana yang besar. Investasi yang dibutuhkan pada tiga tahun pertama setelah diluncurkannya Singapore ONE berjumlah $25 juta (Europian Tele Work, 2003). Adapun pengguna jaringan internet yang dibangun oleh pemerintah ini, dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti:
-          Bisnis, yakni untuk pemasaran dengan sistem multimedia
-          Pendidikan, untuk pembelajaran secara multimedia, seperti experiment laboraotium virtual sehingga dapat dipelajari di tempat lain.
-          Lingkungan rumah, sehingga setiap orang dapat mengakses informasi melalui jaringan internet (misalnya informasi kepustakaan, belanja secara online, dll.
            Kedepannya, dalam mengembangkan E-government di Singapura, pemerintah setempat berencana untuk mengedepankan I-government, yakni Intergrated Government, yaitu pemerintahan yang terintegrasi dengan berbasis elektronik. Program ini dikenal sebagai iN2015, yaitu integrasi informasi komunikasi pada 2015.

            Dari pembangunan E-government yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, penulis mendapatkan rangkaian analisis strenght, weakness, opportunities, dan threat (SWOT) dari E-government di Singapura 


hasil analisis SWOT pada E-government di Singapura berdasarkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknlogi (PEST). Kekuatan E-government Singapura dilihat dari aspek politiknya adalah adanya kebijakan-kebijakan yang dilekuarkan oleh Pemerintah Singapura dalam mengembangkan E-government disana dan juga adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah dengan pihak swasta. Apabila kita melihat dari aspek kelemahan dari segi politik, masih ada beberapa golongan-golongan konservatif yang belum mau menerima teknologi tersebut. Kesempatan yang dimiliki Pemerintah Singapura, dari segi politik, adalah besarnya keinginan para pejabat politik di negara tersebut untuk mewujukan E-government di negara setempat. Akan tetapi, masih ada ancaman yang dimiliki oleh Pemerintah Singapura dalam segi politik, yakni masih adanya peluang cyber terorism dan cyber crimes adanya kemungkinan pengambilan data yang tidak seharusnya dipublikasikan pada masyarakat biasa (aktivitas hacker).
Dari aspek ekonomi, kita bisa melihat adanya kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Singapura. Hal ini bisa dilihat dari salah satu kebijakan ekonomi Singapura yaitu Singapore Quality Class yang mendorong agar sektor swasta mengedepankan E-commerce dalam mengembangkan bisnis mereka. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah memberikan insentif yang besar kepada pihak swasta yang melaksanakannya dengan mengalokasikan dana sebesar S$ 1.5 milyar dan pemberian reward seperti voucher, undiandan hadiah gratis bagi E-user. Selain itu pemerintah Singapura juga mengalokasikan keuntungan dari pelaksanaan E-services yang ada untuk peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum. Biaya internet yang cukup murah disana pun menjadi salah satu kekuatan E-government di Singapura. Namun, kelemahan E-government di Singapura, dilihat dari aspek ekonominya adalah tantangan penyakit SARS dan isu terorisme pada tahun 2003 yang mengalihkan fokus pemerintah dalam pengembangan E-government kepada isu-isu tersebut.Selain itu, ancaman pengangguran juga semakin meluas dengan adanya penggunaan E-government karena semakin banyak penggunaan teknologi maka semakin kurangnya kebutuhan penggunaan manusia. Peluang yang dimiliki E-government di Singapura dari aspek ekonomi lebih berpihak kepada para ahli IT-IT yang ada di negara setempat. Sedangkan ancaman yang muncul untuk E-government Singapura dari aspek ekonomi adalah kemungkinan meningginya harga layanan internet seiring dengan meningkatnya harga minyak di dunia.
Apabila dilihat dari aspek kekuatan dalam bidang sosial, adanya e-government membuat pemerintah harus mengadakan program pembeljaran berbasis teknologi informasi di sekolah-sekolah. Hal ini juga dilakukan untuk para pegawai-pegawai negeri yang tidak memiliki latar belakang pendidikan IT, serta diangkatnya selebriti Singapura sebagai E-Ambassador untuk menarik perhatian masyarakat menggunakan layanan berbasis teknologi. Kelemahan dari E-government dari aspek Sosial adalah para pekerja senior dan lansia yang tidak begitu terbiasa menggunakan komputer sehingga layanan ini tidak digunakan secara maksimal oleh mereka. Peluang yang didapatkan dari aspek sosial pada E-government di Singapura adalah ketika penyakit SARS pada tahun 2003 meluas dan masyarakat enggan untuk keluar rumah dan layanan berbasis internet melalui rumah pun menjadi kebutuhan saat itu, termasuk layanan E-services yang diberikan Pemerintah Singapura. Namun, ancaman yang didapatkan oleh E-government Singapura dari aspek sosial adalah semakin maraknya penggunaan fasilitas SMS yang berakibat berkurangnya penggunaan internet.
Dari aspek teknologi, kekuatan yang dimiliki oleh E-government Singapura adalah basis teknologi Singapura yang tinggi dan inovasi-inovasi tinggi yang dihasilkan. Namun, kelemahannya adalah masih adanya beberapa situs web pemerintahan Singapura yang tidak ramah terhadap pengguna atau kompleks. Selain itu, kadang kala penggunaan internet yang membutuhkan waktu lama akibat heavy traffic pada layanan internet juga menjadi kelemahan dari E-governmeny Singapura dari aspek teknologi. Peluang dari E-government di Singapura adalah penggunaan internet yang lebih efisien da cepat. Namun terdapat juga ancaman dari segi teknologi, yakni ketika adanya data kecil yang menghilang maka akan mengacaukan seluruh jaringan (Huong Ha, 2006).

C. Aplikasi E-Government Singapura
Pemerintah Singapura berupaya secara total dalam membangun e-government di negaranya. Komitmen tersebut telah berjalan selama dua puluh tahun. Mewujudkan e-government Singapura berkaitan dengan harapan Pemerintah Singapura agar ia dikenal sebagai negara yang cerdas sehingga pada akhirnya e-government menjadi suatu program yang gencar untuk dikembangkan di negara tersebut.
Di Singapura, pelayanan e-government dapat diakses dengan alamat situs www.gov.sg. Apabila kita membuka situs dengan alamat tersebut, maka kita akan mendapatkan bahwa pelayanan e-government di Singapura terbagi atas tiga jenis, yakni pelayanan untuk penduduk setempat dan warga negara (resident), konsumen dari kalangan bisnis (businesses), dan penduduk yang bukan warga negara (non-residenst).
Pelayanan untuk kategori residents yang disajikan pada situs www.ecitizen.gov.sg, terdiri atas pelayanan budaya rekreasi dan olahraga, pertahanan dan keamanan, pendidikan pembelajaran dan pekerjaan, keluarga dan perkembangan komunitas, kesehatan dan lingkungan, perumahan, dan transportasi dan perjalanan. Akses pelayanan budaya rekreasi dan olahraga menyediakan berbagai informasi dan pelayanan elektronik (e-services) mengenai aktivitas kebudayaan, rekreasi dan olahraga bagi warga negara Singapura. Dalam halaman ini disajikan beragam daftar acara dan festival kebudayaan maupun olahraga, serta berbagai situs perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Selain itu juga terdapat daftar berbagai tempat yang menjadi cagar budaya Singapura, sarana rekreasi dan olahraga.
Akses pelayanan pertahanan dan keamanan menyediakan layanan untuk pertahanan sipil, imigrasi dan berbagai informasi mengenai keadaan siaga di Singapura dan bagaimana mempertahankan keamanan di negara tersebut. Di sini juga terdapat akses untuk mengajukan paspor on-line, melaporkan tindakan kriminal, serta menjadi relawan untuk kegiatan para tahanan penjara.
Akses pelayanan pendidikan pembelajaran dan pekerjaan menyediakan informasi dan pelayanan elektronik mengenai pendidikan sejak usia dini hingga usia bekerja, serta berbagai training dan persiapan untuk masa pensiun. Sedangkan akses pelayanan keluarga dan perkembangan komunitas menyediakan informasi dan pelayanan mengenai beragam topik seputar kehidupan keluarga dan isu-isu tentang perkembangan komunitas sosial. Dari halaman ini, pengguna (user) dapat terhubung ke berbagai halaman terkait pelayanan anak dan orang tua, remaja, penduduk yang menikah, penduduk lanjut usia, penyandang cacat, dan komunitas perkembangan. Singapura bahkan juga menyediakan situs resmi bagi para warga negaranya untuk mencari pasangan melalui chatting.
Akses pelayanan kesehatan dan lingkungan menyediakan berbagai informasi dan pelayanan elektronik terkait dengan kesehatan dan lingkungan. Sedangkan akses pelayanan perumahan berisi informasi dan pelayanan seputar rumah dan properti, serta hal-hal terkait. Akses pelayanan transportasi dan perjalanan (travel) menyediakan beragam informasi dan layanan elektronik terkait alat transportasi pribadi maupun umum di Singapura dan berbagai permasalahan transportasi.
Untuk mendapatkan berbagai pelayanan elektronik di Singapura, pengguna harus memiliki akun (acoount) yang disebut dengan Singapore Personal Access atau Singpass. Singpass merupakan akun yang harus dimiliki oleh pengguna untuk masuk dan bertransaksi ke dalam pelayanan elektronik yang disediakan Pemerintah Singapura. Singpass dibuat dengan tujuan agar memudahkan pengguna mendapatkan berbagai pelayanan elektronik hanya dengan satu akun. Pengguna pun harus menyertakan nama perusahaan serta pendapatan dan pajak yang dimilikinya untuk memiliki akun pelayanan elektronik Pemerintah Singapura.
Pelayanan elektronik untuk bisnis berisi daftar berbagai usaha yang terdapat di Singapura serta berbagai fasilitas bisnis yang dapat diakses melalui internet. Pelayanan untuk kategori non-resident menyediakan informasi tentang kunjungan ke Singapura, pindah, bekerja, belajar dan berbisnis di Singapura.


D. Peran Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat
Peran pemerintah dalam mewujudkan e-government tidak hanya dilakukan oleh Infocomn Development Authority sendiri, melainkan harus dengan keterlibatan berbagai lembaga lain yang juga berasal dari sektor pemerintah, yakni swasta dan masyarakat. Keterlibatan dan peran serta berbagai sektor tersebut merupakan hal yang penting dalam mewujudkan good governance. Contoh peran serta dalam hal penyelenggaraan e-governance Pemerintahan Singapura ini adalah:
-          Dewan Komputer Nasional (National Computer Board atau NCB) dalam mengembangkan aplikasi jaringan multimedia dan peralatan informasi.
-          Dewan Telekomunikasi (Telecomms Authority) sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur.
-          Badan Pengurus Pengembangan Ekonomi (Economic Development Board) untuk mempromosikan keuntungan ekonomi dengan berbisnis melalui internet bagi para pebisnis lokal.
-          Dewan Penyiaran (Broadcasting Authority) sebagai pendorong usaha penyiaran mengenai isi penawaran untuk pengembangan jaringan internet.
Perwujudan Good Governance di Singapura juga dapat dilihat dengan adanya pelaksanaan E-democracy. Masyarakat luas bisa mendapatkan pemberitahuan ketika pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru dan berita-berita seputar pemerintahan. Masyarakat pun dapat memberikan feedback kepada kebijakan tersebut lewat www.feedback.gov.sg secara bebas karena dijamin kerahasiaannya. Selain itu, pemerintah Singapura juga membentuk forum-forum yang melibatkan masyarakat dengan beberapa elit politik sehingga mereka bisa berdiskusi dengan leluasa.
Pemerintah pun juga turut melibatkan peran swasta dalam pelayanan E-government. Pada 13 January 2004, pemerintah meluncurkan portal http://www.bizfile.gov.sg yang merupakan portal dari pemerintah untuk memberikan informasi mengenai peluang-peluang bisnis yang ada dan informasi-informasi penting dalam pengaturan pembangunan bisnis. Prosedur dalam pengaturan bisnis ini pun dilaksanakan dengan e-Information, e-Filing and e-Registration, e-Payment dan e-Procurement. Dan bagi pihak swasta yang ingin berbisnis online dengan pemerintah, pihak swasta dapat mengunjungi situs http://www.gebiz.gov.sg/  
 Pembangunan E-government di Singapura pada kenyataannya tidaklah semudah yang pernah dibayangkan siapa pun. Singapura bahkan telah membangun dengan baik e-government mulai dari dasar hingga saat ini selama sekitar dua puluh tahun. Hal tersebut dapat dilihat dalam perkembangan e-government itu sendiri dari tahun ke tahun. Sejauh itu perkembangan e-government Singapura telah menciptakan lingkungan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan layanan terhadap masyarakat luas. Keterlibatan dan peran serta pemerintah, sektor swasta dan masyarakat adalah salah satu wujud terciptanya good governance di Singapura.


















Tidak ada komentar:

Poskan Komentar