Label

Kamis, 05 April 2012

DESENTRALISASI DAN DEMOKRATISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


DESENTRALISASI DAN DEMOKRATISASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


A.  Kebijakan Desentralisasi
Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari pada sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi segala kewenangan pemerintah baik dipusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan Pemerintah Pusat. Pejabat-pejabat Pemerintah didaerah hanya melaksanakan kehendak dari Pemerintah Pusat.
Dalam sistem desentralisasi, sebagian dari kewenangan Pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan itu disebut desentralisasi. Desentralisasi kewenangan itu dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam beberapa bentuk, sebagai berikut[1] :
a)      desentralisasi teritorial
b)      desentralisasi fungsional
c)      desentralisasi administratif


Tabel
Bentuk-bentuk Desentralisasi[2]
Hakikat Delegasi
Dasar Delegasi
Territorial
Fungsional
Dalam Struktur Formal Politik.
Pelimpahan (desentralisasi politik, pemerintah lokal, desentralisasi demokrasi)
Keterwakilan kelompok kepentingan.
Dalam Kegiatan administrasi publik atau dalam organisasi sejenis yang berbeda tingkatan.
Dekonsentrasi (desentralisasi administrasi, bidang administrasi)
Pendirian lembaga payung di tingkat pusat.
Dari sektor negara kepada sektor privat.
Privatisasi pada fungsi-fungsi yang dapat dialihkan (deregulasi, menyudahi sebuah kontrak, rencana pembayaran.
Privitasi atas fungsi nasional (divestasi, deregulasi, liberalisasi ekonomi)
Administratif
Pelimpahan dalam kegiatan administratif publik atau organisasi sejenis berbeda tingkatan.
Contohnya dari kantor pusat kementrian kepada kamar wilayah kementrian tersebut.
  Sumber: G. Hyden (1983) No Shortcut to Progress: African Development Management in Perspective

Kebijakan Desentralisasi yang telah lama disetujui oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang No.5 Tahun 1974 sejak ditetapkan belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Keadaan ini berlanjut sampai akhirnya terjadi krisis ekonomi dan krisis politik Indonesia pada akhir tahun 1997, yang salah satu penyebabnya adalah penerapan desentralisasi yang belu dijalankan semestinya dengan alasan peraturan pemerintahnya belum disusun. Kenyataan ini menjadi issue sentral dari tuntutan  masyarakat di daerah, dimana selama ini merasakan pemerintah pusat terlalu sentralistis, tidak adil dan timpang dalam pendistribusian kekayaan antara pusat dan daerah.
            Proses tuntutan masyarakat akan ketidakadilan dan ketimpangan pembagian keuangan antara pusat dan daerah terus berjalan, sehingga pada akhirnya pemerintah mendorong masyarakat untuk menentukan dan merumuskan masalah dan mengakomodasinya, selanjutnya dibicarakan dengan lembaga tinggi lainnya sebagai agenda pemerintah yang akan diperjuangkan didalam lembaga legislatif untuk dijadikan undang-undang. Kemudian muncullah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana desentralisasi dijalankan melalui otonomi daerah. Undang-undang ini juga masih banyak memperlihatkan kewenangan pemerintah pusat yang tersembunyi didalamnya.
Oleh karena itu, UU ini belum bisa dikatakan memenuhi aspirasi daerah yang semakin hari semakin nampak ketidakpuasannya kepada pemerintah pusat. Diantaranya masih menyisakan keinginan untuk sentralisasi kewenangan, seperti terlihat dalam pasal 7 Undang-undang ini, pasal yang paling sentral membicarakan kewenangan tentang otonomi. Pada salah satu ayatnya dikatakan bahwa kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Adanya klausul “serta kewenagan bidang lain” boleh jadi akan menutup harapan berlakunya otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab yang diharapkan[3].
            Penyelenggaraan desentralisasi hendaknya berlangsung berdasarkan beberapa prinsip berikut ini. Pertama adalah prinsip pendemokrasian, yakni melaui desentralisasi akan dapat dibangun suatu kehidupan pemerintahan yang demokratis. Kedua adalah prinsip keanekaragaman, desentralisasi pada dasarnya merupakan perwujudan pengakuan akan adanya keadaan daerah yang berbeda yang dapat dikelola dengan responsif, efisien dan efektif. Ketiga adalah prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan prinsip subsidiaritas, diharapkan akan terwujud kesempatan pemerintah dan masyarakat pada tingkat lokal untuk mengambil prakarsa utama dalam membuat kebijakan dan program sesuai dengan kebutuhan, keadaan dan potensi yang mereka miliki. (Muklis Hamdi, 1999).
            Ryas Rasyid (1998:141) mengemukakan bahwal hal yang diharpkan dari otonomi daerah adalah pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengakomodasian partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan otonomi daerah, kepentingan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat merupakan inspirasi utama dalam setiap langkah kegiatan pemerintahan daerah. Ada tiga aspek yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintahan daerah dalam proses sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat dan representasi lokalitas, yaitu:
1)      Harapan Masyarakat, berkaitan dengan praktek, tradisi, dan budaya lokal baik tentang peranan dan aktivitas pemerintah maupun tentang hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerahnya.
2)      Masalah yang dihadapi, berkaitan dengan hambatan dan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah ataupun masyarakat dalam memenuhi harapannya.
3)      Sumber daya yang dimiliki masyarakat, berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah dan masyarakat, baik dalam bentuk pemilikan faktor produksi maupun dalam berkembangnya civil infrastructures.           

B.  Desentralisasi dan Demokratisasi
1.      Desentralisasi Melalui Otonomi Lokal: suatu wujud dari praktek demokrasi
Membicarakan pemerintah lokal saat ini, tidak dapat terlepas dari penerapan desentralisasi sebagai wujud dari tuntutan akan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara, khususnya di tingkat lokal. Salah satu prinsip demokrasi yang sejalan dengan ide desentralisasi adalah adanya partisipasi masyarakat. Dengan desentralisasi, kesempatan untuk berpartisipasi bagi masyarakat lokal semakin terbuka lebar. Hal ini terlihat dari makna yang terkandung dalam pengertian tentang desentralisasi itu sendiri. Ada dua definisi desentralisasi[4], Pertama, desentralisasi menggambarkan pengalihan tugas operasional ke pemerintahan lokal. Kedua, desentralisasi menggambarkan pendelegasian atau devolusi kewenangan pembuatan keputusan kepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah.  Dengan demikian, pada dasarnya desentralisasi merupakan wahana dalam rangka memampukan masyarakat daerah/lokal.
Selain sebagai wahana untuk memampukan masyarakat lokal, desentralisasi jika dilihat dari latar belakang sejarah kemunculannya, bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ide desentralisasi muncul sebagai dampak dari adanya tuntutan akan perlunya percepatan pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat (sebagai konstituennya). Untuk menjawab tuntutan ini, maka selain menyerahkan pemberian layanan kepada lembaga yang terdekat dengan masyarakat, yang secara hirarkis adalah penyerahan peran pemberian layanan publik kepada lembaga pemerintah di bawahnya, juga pengalihan peran pemberian layanan
publik dari pemerintah kepada swasta.
Di Indonesia, ide desentralisasi terwujud dalam konsep otonomi daerah yang di dalamnya terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep ini pada dasarnya mengandung tiga dimensi utama: Pertama, dimensi ekonomi, dimana rakyat memperolah kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, sehingga mereka secara relatif melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-bentuk intervensi pemerintah, termasuk di dalamnya mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kedua, dimensi politik. Berdayanya masyarakat secara politik ditandai dengan lepasnya ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah.
Di banyak negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, pemerintah selalu begitu leluasa dalam melakukan intervensinya terhadap organisasiorganisasi rakyat. Sehingga jangankan organisasi yang berada di daerah, organisasi yang berada di pusat pun sangat rentan posisi tawar menawarnya. Kesadaran masyarakat yang terbangun dalam proses panjang akibat perasaan tertindas, kemudian melahirkan sebuah pemberontakan untuk lebih bebas, membangun kekuatan tawar menawar berhadapan dengan pemerintah. Ketiga, dimensi psikologis. Yang menjadi indikatornya adalah perasaan individu yang terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama) bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi. Masyarakat merasakan dan kemudian memposisikan dirinya setara dengan pemerintah dan atau kekuatan-kekuatan lain. Tidak ada perasaan bahwa “orang pusat” lebih hebat daripada “orang daerah”, dan sebaliknya. Perasaan seperti ini pada dasarnya merupakan esensi manusia yang tidak ada perbedaan kelas. Secara ideologis, otonomi daerah merupakan salah satu wujud penolakan dan atau perlawanan terhadap sosialisme, menjadi liberalisme. Dalam konteks negara bangsa, otonomi lebih merupakan upaya pemfasilitasian nilai-nilai komunitas lokal termasuk komunitas politik yang dalam sistem sentralistik tidak mendapat tempat yang ideal dalam arti yang sesungguhnya (sebagai subyek), yang sekaligus bisa tetap mempertahankan keutuhan bangsa (kesatuan), mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efisiensi adminitrasi, dan pembangunan sosial ekonomi.
Dalam konsep otonomi daerah, terkandung tiga esensi, yakni : Pertama, pengelolaan kekuasaan berpusat pada tingkat lokal yang berbasis pada rakyat. Pemerintah daerah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mengelola daerahnya sendiri. Ini berarti ada penolakan yang substansial terhadap, pengelolaan politik yang elitis seperti yang terjadi selama ini. Dalam kaitan dengan wacana dan implementasi otonomi daerah bagi kepentingan berkembangnya demokrasi politik adalah dibukanya ruang publik untuk mereformasi proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang pada awalnya bersifat top-down (sentralistik) menjadi bottom-up (demokratis), Artinya, bahwa pelaksanaan otonomi daerah memberi peran aktif masyarakat yang besar dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan publik. Kedua, dimensi ekonomi. Pada tataran ini, daerah diharapkan mampu menggali dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang ada di wilayahnya.
Otonomi daerah dari dimensi ini berarti adanya kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri dan atau, paling tidak, memperkecil ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dan atau mampu membiayai dirinya. Ini artinya tidak akan pernah ada otonomi yang sesungguhnya apabila daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk membiayai dirinya sendiri. Ketiga, dimensi budaya. Dalam implementasi otonomi daerah, masyarakat atau rakyat harus diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam mengembangkan kebudayaan lokal. Momentum otonomi daerah harus dijadikan kebangkitan budaya berbasis lokal. Implementasi otonomi daerah merupakan bangkitnya kehidupan demokrasi di tingkat lokal yang berbasis pada local culture. kekuasaan, sebaliknya penganut paham liberalisme menekankan pada distribusi kekuasaan ke daerah-daerah, yang kemudian dikenal dengan istilah daerah otonomi.



2.      Perbaikan Layanan Publik: Muara dari Desentralisasi
Konsep otonomi sebenarnya berangkat dari dimensi pelayanan publik yang semakin terdesentralisasi pada tingkat lokal. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa aparat pemerintah sebagai pelayan publik (public servant) semakin dekat dengan masyarakat yang membutuhkan kesegeraan pelayanan, sekaligus (karena kedekatannya itu) mampu memaharni untuk selanjutnya mengabsorbsi aspirasi dan
kepentingan masyarakat lokal yang menjadi subyek layanan. Kehendak memberikan pelayanan yang cepat dan tepat ini, pada dasarnya juga berangkat dari kenyataan obyektif dari pemerintahan negara yang sentralistik. Pertama, terdapat jarak yang sangat signifikan antara aparat pemerintah pusat dengan masyarakat sebagai subyek layanan - sehingga oleh karena itu pelayanan tidak efektif dan tidak efisien atau terjadi penelantaran terhadap masyarakat akibat dari rantai birokrasi yang panjang. Kedua, semakin rumitnya urusan pemerintah pusat sehingga memerlukan pelimpahan kekuasaan kepada aparatnya di tingkat lokal. Dan, Ketiga, tuntutan demokrasi yang semain kuat, dimana pada hakekatnya nilai-nilai demokrasi harus lebih diwujudkan pada tingkat lokal.
Dalam konteks yang terakhir ini berarti bahwa pengelolaan negara yang sentralistik dan menafikan nilai-nilai demokrasi itu sendiri, sehingga cepat atau lambat negara seperti itu akan mengalami keruntuhan. Untuk dapat memberikan pelayanan publik itu sendiri, maka daerah harus memiliki kemampuan. Pertama, sudah pasti, komunitas unsur negara (aparat pemerintah dan legislator lokal) harus memiliki sumber daya manusia yang sesuai. Pada dua komponen unsur negara ini haruslah seimbang sumberdayanya, sehingga bisa mengarah pada interaksi yang kondusif dalam arti melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di satu pihak dan melakukan kontrol terhadap aparat pelaksana di pihak lain. Kalau salah satunya yang lebih kuat, kehidupan unsur negara tidak akan sehat, karena saling mensubordinasi. Kedua, dukungan potensi sumberdaya alam yang memungkinkan daerahnya bisa dibangun dengan kekuatan dana sendiri. Tentu saja potensi itu sudah tergali dan atau terkembangkan, sehingga mampu disedot sebagai sumber pendapatan daerah. Sepanjang sumber-sumber pendapatan daerah belum bisa dipenuhi sendiri, maka otonomi masih akan bersifat “seolah-olah” karena sebetulnya daerah masih sangat tergantung bahkan mungkin dikendalikan oleh kekuatan yang ada di luarnya. Ketiga, dimensi pengelolaan atau manajemen. Dalam hal ini unsur pemimpin yang ada di Pemda memegang peranan penting, menyangkut bagaimana mengerahkan sumberdaya yang ada.
Pelayanan publik adalah layanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah kepada rakyatnya, seperti: kesehatan, pendidikan, transportasi, air bersih, dll. Dengan demikian, hakekat yang terkandung dalam pemberian layanan publik adalah pemerintah sebagai pelayan (servant) dan rakyat sebagai pihak yang dilayani. Disini terkandung makna bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan yang baik kepada rakyatnya, sedangkan rakyat berhak untuk mendapatkan layanan yang baik dari pemerintah. Ini berarti, rakyat berhak untuk menuntut pelayanan yang baik dari pemerintah. Atau, pelayanan publik yang baik menjadi hak rakyat. Tetapi yang terjadi saat ini tidak demikian.
Pelayanan publik berada dalam kondisi yang memprihatinkan, contohnya, kondisi sarana dan prasarana transportasi yang masih buruk. Hal yang menarik dari fenomena pelayanan publik di Indonesia adalah bahwa walaupun kondisinya buruk, rakyat tidak menuntut pemerintah untuk memberikan layanan yang baik yang menjadi hak mereka. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah dianutnya budaya “pangreh praja” oleh pemerintah dimana pemerintah menganggap sebagai penguasa yang harus dilayani, dan rakyat menjadi “abdi” yang harus melayaninya. Seiring dengan berhembusnya angin desentralisasi yang terwujud dalam otonomi daerah, tuntutan akan perbaikan pelayanan publik menjadi isu utama yang mewarnainya.
Otonomi daerah dalam berbagai dimensinya memunculkan kesadaran masyarakat, terutama masyarakat lokal untuk lebih “berdaya”. Salah satu konsekuensi kesadaran untuk memberdayakan diri sendiri tersebut adalah timbulnya kesadaran untuk menuntut haknya, terutama hak akan pelayanan publik yang baik. Maraknya tuntutan akan pelayanan publik yang baik sebagai konsekuensi dari penerapan otonomi daerah, membuat pemerintah (pemerintah pusat khususnya) mulai memikirkan bagaimana memuaskan tuntutan rakyat terhadap perbaikan mutu pelayanan publik. Maka muncullah paradigma baru berkaitan dengan pelayanan publik. Salah satu yang populer adalah “reinventing government” yang di dalamnya terkandung ide untuk menswastakan pemerintah, dalam arti menjadikan pemerintah seperti layaknya perusahaan swasta yang mengutamakan “customer”nya. Dengan   demikian, pemerintah berkewajiban untuk selalu memberikan kepuasan kepada “customer” nya, dalam hal ini adalah rakyat.
Pada sisi lain, tuntutan privatisasi atau pengalihan peran layanan publik dari pemerintah kepada swasta adalah dalam rangka mengurangi beban pengeluaran pernerintah. Dalam banyak kasus, adanya dominasi pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan pada umumnya mengakibatkan atau menjadi sasaran empuk bagi tumbuh suburnya praktek-praktek korupsi. Anggaran negara yang dialokasikan tidak kena sasaran sementara pengeluaran pemerintah terus membubung tinggi. Dengan adanya paradigma baru ini, diharapkan terjadi perubahan dalam pelayanan publik. Pelayanan publik yang pada awalnya tidak memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, diharapkan menjadi pelayanan publik yang demokratis, yang menerapkan prinsip-prinsip: (1) kepekaan terhadap aspirasi dan kebutuhan rakyat; (2) akuntabilitas kepada masyarakat; (3) bertanggung jawab; (4) tertib hukum dan perundang-undangan; dan (5) transparan.
Penerapan otonomi daerah yang merupakan perwujudan demokratisasi ditingkat lokal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, yakni: pertama, warisan Orde Baru masih sangat kental melekat dalam jajaran birokrasi pemerintahan sipil (termasuk di dalamnya masih dipengaruhi sangat kuat oleh militer), sehingga meskipun kebijakan politik pemerintah membuka ruang bagi berkembangnya demokrasi, namun resistensi kelompok-kelompok penggerak roda pemerintahan dan
pembangunan baik di tingkat pusat maupun lokal masih memiliki keinginan untuk mempertahankan “gaya lama” karena ada kemungkinan tawaran-tawaran demokrasi itu.

C.  Desentralisasi dan Pembangunan Daerah (Otonomi Daerah)
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang efektif berlaku 1 Januari 2004. Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan reformasi yang muncul pada tahun 1998. Kebijakan ini merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara lain penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, fiskal moneter, dan kewenangan bidang lain) dan perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Kebijakan ini dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri.[5]
1.      PERMASALAHAN

Sejak dilaksanakannya undang-undang tersebut, masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain: (i) belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, (ii) berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, (iii) masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah, (iv) belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, (v) masih terbatas dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah, (vi) masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, dan (vii) pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya. Berbagai permasalahan tersebut diperbaiki melalui revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, yang telah dimulai dengan mengganti kedua undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

2.      SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah dalam lima tahun mendatang adalah:
1)   Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2)   Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
3)   Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
4)   Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;
5)   Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional;
6)   Tertatanya daerah otonom kabupaten/kota baru sesuai dengan harapan pembentukannya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.



3.      ARAH KEBIJAKAN

Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dalam hal pelayanan, penyelenggaraan otonomi daerah, dan
pemerintahan daerah yang baik, yang dilaksanakan melalui kebijakan:
1)      Memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai penggalian sumber dana dan pembiayaanpembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah;
2)      Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peran pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
3)      Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, bersifat jejaring, bersifat fleksibel dan adaptif, diisi banyak jabatan fungsional, dan terdesentralisasi kewenangannya, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien, serta berhubungan kerja antar tingkat pemerintah, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan lembaga non pemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya;
4)      Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional diseluruh daerah dan wilayah, menata keseimbangan antara jumlah aparatur pemerintah daerah dengan beban kerja di setiap lembaga/satuan kerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumberdaya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi;
5)      Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga tersedia sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah; serta
6)      Menata daerah otonom baru, termasuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah otonom baru di waktu mendatang, sehingga tercapai upaya peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.




4.      PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Program yang akan ditempuh dalam revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah selama lima tahun mendatang adalah:
a)      PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Program ini ditujukan untuk: (1) meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah, serta pelaksanaan otonomi daerah termasuk peraturan perundang-undangan daerah; (2) menyusun berbagai peraturan daerah (qanun) dalam kerangka harmonisasi dan singkronisasi antara undang-undang otonomi khusus dan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 serta berbagai peraturan pelaksanaannya; (3) memperkuat visi desentralisasi dan otonomi daerah para pelaku pembangunan agar tercapai persepsi yang sama terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayananan publik, dan pembangunan daerah; dan (4) mengoptimalkan pelaksanaan berbagai kewenangan dalam kerangka otonomi khusus.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:
·         Sosialisasi dan implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 18Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi DI Aceh sebagai Provinsi NAD, termasuk penyusunan, sosialisasi, dan implementasi peraturan pelaksananya, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan sistem perencanaan pembangunan di daerah.
·         Penyesuaian berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah termasuk peraturan perundang-undangan sektoral dan yang terkait dengan otonomi khusus NAD, sehingga menjadi harmonis. Penyesuaian peraturan perundang-undangan daerah (qanun) sehingga menjadi sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya; serta
·         Peningkatan supervisi beserta evaluasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah.

b)   PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran pemerintah provinsi. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kerjasama antar daerah meliputi:
·         Penyusunan dan penetapan peraturan tentang peran pemerintah provinsi dan tentang kerjasama antar daerah provinsi dan kbupaten/kota, serta antar kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
·         Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan;
·         Peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan antar daerah di wilayahnya; serta
·         Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah
untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dan dengan Pemerintah Pusat.

c)    PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Program ini ditujukan untuk menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah meliputi:
·         Penataan kelembagaan pemerintahan daerah agar sesuai dengan beban pelayanan kepada masyarakat;
·         Peningkatan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi moderen dan berorientasi pada pelayanan masyarakat;
·         Penyusunan pedoman hubungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tercipta kontrol dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
·         Penguatan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai kerangka nasional pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam rangka mendukung desentralisasi;
·         Pengkajian, penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimum, pengelolaan kewenangan daerah, dan sistem informasi pelayanan masyarakat; serta
·         Peningkatan peran lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota melalui penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

d)   PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT PEMERINTAH DAERAH

Program ini ditujukan untuk memfasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, menyusun rencana pengelolaan serta meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta penciptaan aparatur pemerintah daerah yang kompeten dan profesional.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme aparat pemerintah daerah meliputi:
·         Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, pedoman dan standar kompetensi
aparatur pemerintah daerah;
·         Penyusunan rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah termasuk sistem rekruitmen yang terbuka, mutasi dan pengembangan pola karir;
·         Fasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, mutasi dan kerjasama aparatur pemerintah daerah;
·         Peningkatan etika kepemimpinan daerah; serta
·         Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi (lokal), kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan penyiapan strategi investasi.


e)    PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan daerah yang baik. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah meliputi:
·         Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi;
·         Peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional; serta
·         Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.

f)    PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOM

Program ini ditujukan untuk menata dan melaksanakan kebijakan pembentukan daerah otonom baru sehingga pembentukan daerah otonom baru tidak memberikan beban bagi keuangan negara dalam kerangka upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain adalah:
·         Pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah-daerah otonom baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
·         Pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah otonom baru dan atau penggabungan daerah otonom, termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan upaya alternatif bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah selain melalui pembentukan daerah otonom baru;
·         Penyelesaian status kepemilikan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal; serta Penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru.

D.  Pendayagunaan Administrasi Pemerintahan Daerah.

Bagian Pendayagunaan Administrasi  Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang pendayagunaan administrasi pemerintah daerah, menyiapakan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanana administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggara sistem informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidnag analisis dan formasi jabatan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 191, Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah mempunyai fungsi :
a.       penyiapan bahan kebijakan umum pemerintah daerah bidang pendayagunaan aparatur pemerintah daerah;
b.      penyiapan bahan rencana dan program bidang pendayagunaan aparatur pemerintah daerah;
c.       penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang analisis dan formasi jabatan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja;
d.      penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang analisis dan formasi jabatan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja;
e.       penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang analisis dan formasi jabatan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja;
f.       penyiapan bahan penyelenggara system informasi bidang analisis dan formasi jabatan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja;
g.      pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.
Bagian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah, membawakan :
  1. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
  2. Sub Bagian Analisis Kinerja;
  3. Sub Bagian Evaluasi Kinerja.
Sub Bagian – sub bagian sebagaimana dimaksud di atas, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pendayagunaan Administrasi Pemerintah Daerah.
Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan
            Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang analisis dan formasi jabatan, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggara sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang analisis dan formasi jabatan serta pelaksanaan teknis bagian analisis  dan formasi jabatan instansi pemerintah daerah.
Sub Bagian Analisis Kinerja           
            Sub Bagian Analisis Kinerja mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang analisis kinerja, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggara sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang analisis kinerja serta pelaksanaan teknis bidang kinerja instasi pemerintah daerah.
Sub Bagian Evaluasi Kinerja          
            Sub Bagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas menyediakan bahan perumusna kebijakan umum pemerintah daerah bidang evaluasi kinerja, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggara sistem informasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendayagunaan aparatur pemerintah daerah pelaksanaan teknis evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.










DAFTAR PUSTAKA


Kristian Widya Wicaksono, 2006, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Irawan Soejito, 1984, Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Jakarta: Bina Aksara

Prof. Dr. Azyumardi Azra. MA, 2003, Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, Jakarta: Tim ICCE UIN Jakarta

Mason C. Hoadley, 2006, Qua Vadis Administrasi Negara Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Meizar Malanesa, 2005, Desentralisasi dan Demokratisasi, Bogor: IPB.

BEWA RAGAWINO, S.H., 2003, Desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, Bandung: FISIP UNPAD

REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH (pdf)

Kebijaksanaan Desentralisasi, Dan Pemberantasan Birokrasi Lokal( Artikel Mae Saroh.Pdf )

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar