Label

Kamis, 05 April 2012

CONTOH : PROGRAM NASIONAL PEMBANGUNAN MANDIRI (PNPM) DI KABUPATEN KUNINGAN


PROGRAM  NASIONAL  PEMBANGUNAN  MANDIRI  (PNPM)
DI KABUPATEN KUNINGAN

A.    Perencanaan PNPM
Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kegiatan yang didanai secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat (Dana Urusan Bersama) dan Pemerintah Kabupaten (Dana Daerah Urusan Bersama). Pada pelaksanaan tahun anggaran 2010 Dana Daerah Urusan Bersama baru dianggarkan dalam APBD Perubahan, sehingga pencairannya dilaksanakan pada bulan Desember, menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan dilapangan baik anggaran yang bersumber dari APBD maupun dari APBN. Selengkapnya
  1. PROGRAM                               : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
  2. SUMBER DANA                      : APBN
APBD Kabupaten
  1. BESARAN ANGGARAN        :
Sumber dana APBN                         : Rp. 55.653.035.000,-
Terdiri dari        :
  1. DOK Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan             :Rp.   1,289,200,000,-
  2. DOK Perencanaan PNPM Generasi                             :Rp.      366,940,000,-
  3. DOK Pelatihan Masyarakat                                          :Rp. 709.830.000,-
  4. DOK RPJMDES                                                           :Rp.      709.830.000,-
  5. Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (RM)         :Rp. 33,000,000,000,-
  6. Dana Kegiatan PNPM Generasi (PHLN)                     :Rp. 17,700,000,000,-
  7. Dana Kegiatan Pemulihan Pasca Krisis                        :Rp.   1,500,000,000,-
  8. Administrasi Kegiatan                                                  :Rp.      377,235,000,-


Sumber dana APBD Kabupaten  : Rp.   8.450.000.000,-
Terdiri dari        :
  1. Cost Sharing PNPM Mandiri Perdesaan                        :Rp. 8.250.000.000,-
  2. Penunjang Administrasi Kegiatan PNPM MP               :Rp.    200.000.000,-
  1. LOKASI KEGIATAN DAN SASARAN
NO
NAMA KECAMATAN
JUMLAH DESA
JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN (RTM)
JUMLAH KELOMPOK SASARAN RTM
1
CIAWIGEBANG
24
7162
103
2
CIBEUREUM
8
1366
79
3
CIBINGBIN
10
2058
33
4
CIDAHU
12
6934
159
5
CIGANDAMEKAR
11
3518
37
6
CILEBAK
7
2011
18
7
CILIMUS
13
3119
39
8
CIMAHI
12
2595
77
9
CINIRU
9
1130
93
10
CIPICUNG
10
3013
84
11
CIWARU
12
5236
173
12
DARMA
19
2550
171
13
GARAWANGI
17
4819
52
14
HANTARA
8
1642
48
15
JALAKSANA
14
5750
170
16
JAPARA
10
2065
71
17
KADUGEDE
12
0
0
18
KALIMANGGIS
6
0
69
19
KARANGKANCANA
9
3426
30
20
LEBAKWANGI
13
2826
116
21
LURAGUNG
14
350
115
22
MALEBER
16
450
69
23
MANDIRANCAN
12
667
0
24
NUSAHERANG
8
4966
84
25
PANCALANG
13
1112
32
26
PASAWAHAN
10
0
28
27
SELAJAMBE
7
0
25
28
SINDANG AGUNG
12
0
107
29
SUBANG
7
940
43

  1. JENIS KEGIATAN                   :
    1. PNPM MANDIRI PERDESAAN
    2. PNPM GENERASI
    3. PNPM PASCA KRISIS
  2. GAMBARAN SINGKAT PROGRAM
    1. Keberhasilan Program
1)     Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan berawal dari proses perencanaan meliputi:
No
Tahap Kegiatan
Progres
Tanggal
1
Musyawarah Antar Desa (MAD) I
100%
9 April-29 Juni 2010
2
MAD II
100%
31 Juli-20 Oktober 2010
3
MAD III
100%
4 Agustus-4 Nop 2010
4
Musyawarah Antar Kecamatan khusus kegiatan pasca krisis
100%
12 Nopember 2010
5
Musyawarah khusus perempuan
100%
3 Mei-21 Agustus 2010
6
Penggalian gagasan
100%


Seluruh kegiatan musyawarah tersebut dibiayai dari anggaran APBN yang berasal DIPA 2010 Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri RI sebesar Rp. 1,289,200,000,- Selain perencanaan yang dilaksanakan oleh para pelaku PNPM. Kegiatan lainnya berupa pelatihan, penulisan usulan dan verifikasi usulan, telah dilaksanakan juga berupa:
a)     Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
b)     Pelatihan Fasilitator Desa dan Kader Teknis
c)      Pelatihan Penyusunan RPJMDES
d)     Pelatihan Tim Verifikasi
e)     Pelatihan UPK
f)     Pelatihan TPK
g)     Pelatihan TIM Pemulihan
Seluruh kegiatan tersebut dianggarkan dari APBN sebesar RP. 709.830.000,-
B.       Pelaksanaan PNPM
Pada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan telah dibangun beberapa sarana dan prasarana di tingkat Desa yaitu:
No
Nama Kegiatan
Jumlah
1
Perbaikan Jalan Dusun dengan Beton
16
2
Perbaikan Jalan Dusun dengan Telford
2
3
Perbaikan Jalan Desa dengan Beton
2
4
Perbaikan Jalan Lingkungan dengan Beton
4
5
Perbaikan Jalan Lingkungan dengan Telford
1
6
Perbaikan Jembatan Beton untuk Roda 4
1
7
Perbaikan Bendung Sederhana
1
8
Perbaikan Bangunan Irigasi
1
9
Perbaikan Saluran Irigasi
17
10
Perbaikan Saluran Drainase
2
11
Perbaikan Gorong-gorong
1
12
Perbaikan Tembok Penahan Tanah
4
13
Perbaikan Parit Tepi Jalan
4
14
Perbaikan Bahu Jalan
1
15
Perbaikan Prasarana Umum
2
16
Peningkatan Jalan Dusun dengan Beton
17
17
Peningkatan Jalan Dusun dengan Telford
7
18
Peningkatan Jalan Desa dengan Beton
8
19
Peningkatan Jalan Desa dengan Telford
2
20
Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Beton
8
21
Peningkatan Jembatan Baja untuk Roda 2
1
22
Peningkatan Jembatan Beton untuk Roda 2
1
23
Peningkatan Saluran Irigasi
16
24
Peningkatan Saluran Drainase
4
25
Peningkatan Tembok Penahan Tanah
14
26
Peningkatan Bronjong
1
27
Peningkatan Parit Tepi Jalan
2
28
Peningkatan Prasarana Umum
1
29
Pembuatan Jalan Dusun dengan Beton
12
30
Pembuatan Jalan Dusun dengan Telford
7
31
Pembuatan Jalan Desa dengan Beton
3
32
Pembuatan Jalan Desa dengan Telford
2
33
Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Beton
1
34
Pembuatan Jalan Lingkungan dengan Telford
1
35
Pembukaan Lahan dengan Rabat Beton
2
36
Pembukaan Lahan dengan Telford
4
37
Pembuatan Jembatan Beton untuk Roda 4
3
38
Pembuatan Jembatan Baja untuk Roda 2
2
39
Pembuatan Bendung Sederhana
2
40
Pembuatan Bangunan Irigasi
1
41
Pembuatan Saluran Irigasi
37
42
Pembuatan Saluran Drainase
10
43
Pembuatan Tembok Penahan Tanah
81
44
Pembuatan Parit Tepi Jalan
4
45
Pembuatan Prasarana Umum
6
46
Pembuatan Gedung Taman Kanak-kanak
3
47
Pembuatan Gedung SD/ Ibtidaiyah
6
48
Pembuatan Gedung PAUD/ Play Group
11
49
Pembuatan Prasarana Pendidikan
2
50
Perbaikan Perpipaan
1
51
Perbaikan Prasarana Kesehatan
1
52
Peningkatan Perpipaan & Bangunan AB
1
53
Pembuatan Gedung Pustu
3
54
Pembuatan Gedung Polindes
5
55
Pembuatan Gedung Posyandu
7
56
Pembuatan Perpipaan
1
57
Pembuatan Bangunan Air Bersih, Bak Air, dll.
1
58
Pembuatan Sumur Bor
2
59
Pembuatan Perpipaan, PMA, & Bangunan AB
1
60
Pembuatan Perpipaan & Sumur Gali
1
61
Pembuatan Bangunan MCK
3
62
Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
271

2)     PNPM Generasi
Kegiatan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas pada tahun 2010 telah dilaksanakan di Kabupaten Kuningan. 20 Kecamatan penerima program telah menerima dana dari APBN sebesar Rp. 17.700.000.000,-
3)     PNPM Pasca Krisis
Progres perencanaan sudah mencapai 100%, pengeluaran dana sudah 100%. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

Kegiatan fisik
Sebanyak 321 kegiatan dengan dana sebesar Rp. 26.480.289.722,-
Kegiatan SPP
Sebanyak 2.125 kelompok pemanfaat dan telah menyerap dana sebesar Rp. 1.632.789.856,-
  1. Kendala
    1. Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kegiatan yang didanai secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat (Dana Urusan Bersama) dan Pemerintah Kabupaten (Dana Daerah Urusan Bersama). Pada pelaksanaan tahun anggaran 2010 Dana Daerah Urusan Bersama baru dianggarkan dalam APBD Perubahan, sehingga pencairannya dilaksanakan pada bulan Desember, menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan dilapangan baik anggaran yang bersumber dari APBD maupun dari APBN.
    2. Penanggulangan kemiskinan merupakan program yang terintegrasi pada semua level pemerintahan, dalam pelaksanaannya belum terintegrasikan dengan perencanaan reguler baik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan atau Pemerintah Kabupaten.
  1. Solusi yang telah dilaksanakan
    1. Melakukan proses mediasi anggaran sebelum jatuh tempo pengambilan dana dari Kas Daerah maupun Kas Negara dan pada pelaksanaannya segera menyelesaikan tahapan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2011 pengajuan Dana Daerah Urusan Bersama dimasukkan dalam APBD murni untuk menghindari keterlambatan sebagaimana pada tahun anggaran 2010.
    2. DOK penyusunan RPJMDes diarahkan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa untuk 5 tahun yang akan datang dan diharapkan dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan reguler yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

  1. DATA PENDUKUNG
-          Keputusan Bupati Kuningan  nomor: 414.2/KPTS.211-BPMD/2010 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Kuningan.
-          Keputusan Bupati Kuningan  nomor: 147.25/460/BPMD tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) RPJMDES dan Penanganan Dampak Krisis Dana Tambahan di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2010.
-          Keputusan Bupati Kuningan  nomor: 414.2/KPTS.210-BPMD/2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Kuningan Tahun 2010.
-          Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang nomor: 414.2/403/KPM tentang Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2010.
C . Pengawasan PNPM
PNPM-Mandiri Perdesaan diharapkan mampu meningkatkan motivasi pemerintah daerah dalam rangka melakukan akselerasi pembangunan di perdesaan.  Secara sederhana dapat digambarkan bahwa negara yang kuat tentunya didukung oleh daerah yang kuat. Dan daerah yang kuat berarti desa-desa yang ada dalam daerah tersebut juga harus kuat dan mandiri.   Seharusnya Pemerintah pusat melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri telah mengarahkan penguatan masyarakat dalam konteks pola pikir dan pola tindak, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan di perdesaan. Selain itu juga melakukan proses pembelajaran secara berkelanjutan, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pencapaian kesejehteraan. Dengan konsep pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah akan bergeser dari semula serba pemerintah yaitu pelaksanaan pembangunan dilakukan seluruhnya oleh pemerintah, menjadi pengutamaan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. “Pemerintah hanya berperan memfomulasikan kebijakan, mengarahkan, memfasilitasi, dan  mengendalikan pembangunan yang dialakukan oleh masyarakat. Hal ini sejalan yang dilakukan seluruhnya oleh pemerintah, menjadi pengutamaan peran serta dan keterlibatan masyakat dalam pembangunan. Selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kabupaten, selain membangun infrastruktur perdesaan, sarana-sarana pendidikan dan kesehatan , penguatan ekonomi masyarakat, juga yang lebih penting lagi adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Disebutkannya, Inventarisasi data partisipasi masyarakat melalui kegiatan PNPM Mandiri  perdesaan ini rata-rata 50 persen dari nilai total bantuan langsung masyarakat (BLM). Bentuk partisipasinya adalah penyediaan lahan bantuan keuangan, sarana dan prasarana serta bantuan tenaga dan akomodasi. Salah satu upaya akselerasi yang perlu  lakukan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, pemerintah daerah sebaiknya menjelaskan ,  penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat pada tataran implemntasi penguatan pemrintah desa adalah dengan pemberian kepercayaan kepada pemerintah desa dalam dalam pengembangan potensinya. 
Salah satu permasalahn yang krusial yaitu anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa sangat terbatas. Sehingga yang terjadi adalah ketidak mampuan mereka dalam mengelola potensi. “Untuk itu saya menyampaikan saran kepada pemerintah pusat melalui bapak Dirjen PMD berikan anggaran yang memadai kepada pemerintah desa dari dana APBN secara Block Grant. Misalnya dengan memberikan Rp. 1 miliar setiap tahun anggaran. Selanjutnya, berikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran tersebut,. Sementara peran pemerintah adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. “Saya yakin dengan anggaran tersebut, apabila dikelola dengan baik dan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Tidak menutup kemungkinan dalam waktu lima tahun terjadi perubahan yang signifikan di wilayah perdesaan




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar