Label

Rabu, 04 April 2012

AUDIT KEPABEANAN DALAM RANGKA PENGAWASAN PENERIMAAN NEGARA


AUDIT KEPABEANAN DALAM RANGKA PENGAWASAN PENERIMAAN NEGARA


Oleh:
Fiki Warobay
SEKERTARIS UMUM
KMK BANDUNG
(ADMINISTRASI NEGARA UIN SGD BANDUNG)



Dalam pembangunan negara, telah ditetapkan bahwa 70% dari biaya pembangunan di ambil dari sektor perpajakan. Sehingga telah banyak diketahui bahwa kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam pembangunan negara, walaupun tidak dapat dipungkiri lagi untuk dapat membangun perekonomian negara yang stabil diperlukan keseimbangan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Penerimaan dari sektor perpajakan berasal dari : Pajak Penghasilan (PPh Psl 21), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambaban Nilai Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan atas Impor (PPh Psl 22 Impor), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Meterei, Cukai, Bea Masuk.
Sementara itu, Bea Masuk mempunyai peranan yang cukup signifikan dari semua penerimaan dari sektor perpajakan. Masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan pada system pengendalian intern perusahaan, hal ini diketahui melalui proses audit setiap periode audit yang dilaksanakan oleh DJBC, diantaranya masih ada dokumen-dokumen impor yang tidak lengkap, atau tidak adanya pembukuan yang rinci tentang pendapatan impor dan bukti-bukti pembayaran pajak-pajak yang timbul akibat kegiatan impor.
Denda Administrasi Pabean semakin bertambah besar dari tahun 2008, 2009 dan 2010. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan para pengusaha masih rendah terhadap peraturan perundang-undangan kepabeanan, Namun, audit kepabeanan sudah berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari munculnya denda administrasi dan bunga penagihan PPh, PPN & PPnBM yang bertambah, sehingga audit telah berhasil mendeteksi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti prosedur dan peraturan perundmg-undangan kepabeanan.
Besarnya penerimaan yang meningkat dari tahun ke tahun, mengindikasikan bahwa kegiatan impor di Indonesia semakin tinggi. Namun dengan adanya era globalisasi perdagangan bebas internasional yang mengharuskan setiap negara untuk menurunkan tarif, maka angka-angka pada tabel diatas akan semakin menurun dan pada akhimya nanti tidak ada lagi hambatan tarif dalam perdagangan internasional.
Terlepas dan hambatan tarif yang akan ditiadakan pada era perdagangan bebas. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menerapkan berbagai kemudahan di bidang impor dan meningkatkan pelayanan di bidang impor, mengingat impor adalah salah satu penerimaan negara yang potensial. Tetapi kemudahan-kemudahan itu juga memerlukan aturan baku agar tidak disalahgunakan. Melalui UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengawasi para importir.
Akan tetapi, untuk dapat menjalankan misinya secara optimal, setiap instansi kepabeanan disetiap negara dituntut untuk memiliki suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang dapat menjamin terciptanya kondisi keseimbangan antara, pemberian fasilitas kepabeanan dengan pengawasan kepabeanan yang harus berjalan dalam irama yang sama.
Adanya sistem self assessment melalui sistem elektronik data interchange (EDI) dan pemeriksaan barang secara selektif dalam pelayanan kepabeanan akan meningkatkan efektifitas dan mengandung resiko pelanggaran.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa penunggakan pajak dalam rangka impor yang belum tertagih setiap tahunnya terjadi 7-8% kenaikan tunggakan pajak dan upaya penyelundupan dan under-valuation akhir-akhir ini yang sangat marak. Banyaknya barang masuk dengan modus pemberitahuan harga yang tidak sebenarnya, dengan memanipulasi data yang ada tetapi juga memanipulasi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar, dan sejumlah kasus tentang ketidak jelasan profit importir membuat DJBC menghadapi kesulitan untuk melacak dan menagih pajak yang seharusnya mereka bayar.
Oleh karena banyaknya pelanggaran-pelangaran dan kasus-kasus yang dapat merugikan negara trilyunan rupiah, diperlukan adanya  suatu sistem pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha atas kegiatan operasional mereka. Pengawasan ini mencangkup pengawasan atas semua kewajiban – kewajiban pengusaha yang timbul akibat kegiatan operasional perusahaan terhadap pemerintah sebagai pihak yang memberikan fasilitas - fasilitas untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan pemerintah dilaksanakan dengan membuat UU No. 10 tahun 1995 yang menitik beratkan pada pengawasan dan pengamanan impor dan ekspor dengan pelaksanaan audit dibidang kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Audit kepabeanan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan pembukuan, catatan, dokumen serta persediaan barang perusahaan dalam rangka pengawasan terhadap pomenuhan ketentuan dibidang kepabeanan dan cukai serta ketentuan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor wilayah (Kanwil) dan dilakukan oleh pegawai DJBC yang independen dan kompeten.
Dari sejumlah masalah di atas maka penulis merasa perlu mengangkat masalah ini serta menganalisa seefektive apa audit kepabeanan ini dilaksanakan sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Audit dalam tulisan ini adalah audit yang dilakukan oleh Direktorat verifikasi dan Audit pada tahun anggaran 2009 / 2010 dan penulis membahas permasalahan tentang audit kepabeanan ini hanya sebatas tentang seefektif apa audit kepabeanan ini dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Dirjen Bea Cukai dan kaitannya deogan pengawasan penerimaan negara dibidang kepabeanan.
Masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan pada system pengendalian intern perusahaan, hal ini diketahui melalui proses audit setiap periode audit yang dilaksanakan oleh DJBC, diantaranya masih ada dokumen-dokumen impor yang tidak lengkap, atau tidak adanya pembukuan yang rinci tentang pendapatan impor dan bukti-bukti pembayaran pajak-pajak yang timbul akibat kegiatan impor.
Denda Administrasi Pabean semakin bertambah besar dari tahun 2008, 2009 dan 2010. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan para pengusaha masih rendah terhadap peraturan perundang-undangan kepabeanan, Namun, audit kepabeanan sudah berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari munculnya denda administrasi dan bunga penagihan PPh, PPN & PPnBM yang bertambah, sehingga audit telah berhasil mendeteksi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti prosedur dan peraturan perundmg-undangan kepabeanan.
DJBC harus memperbaiki kesejahteran auditor, sehingga tidak ada auditor yang dapat disuap untuk meloloskan pengusaha-pengusaha yang tidak mempunyai itikat baik dan merugikan negara.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar