Label

Rabu, 04 April 2012

ASEAN


Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Melalui kerjasama internasional, Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk menunjang dan melaksanakan pembangunan nasionalnya. Kerjasama ASEAN memegang peran kunci dalam pelaksanaan kerjasama internasional Indonesia karena ASEAN merupakan lingkaran konsentris pertama kawasan terdekat Indonesia dan pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Tahun ini ASEAN genap berusia 41 tahun. Selama itu, telah banyak capaian-capaian yang telah diraih ASEAN dan sumbangsih yang diberikan ASEAN bagi negara-negara anggotanya. Salah satu capaian dan sumbangsih terpenting dari ASEAN adalah terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan merupakan hal utama sehingga program pembangunan Indonesia dapat terus dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN terus mengalami peningkatan. Secara khusus, ASEAN telah membantu Indonesia dalam penanganan bencana Tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, proses perdamaian di Aceh, penanggulangan kebakaran hutan dan lain-lain.

Selama empat dekade keberadaannya, ASEAN telah mengalami banyak perubahan serta perkembangan positif dan signifikan yang mengarah pada pendewasaan ASEAN. Kerjasama ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dengan akan dibentuknya Komunitas ASEAN (ASEAN Community) pada tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya.

Pembentukan Komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya ASEAN Vision 2020 di Kuala Lumpur pada tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai suatu komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Tekad untuk membentuk Komunitas ASEAN kemudian dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya ASEAN Concord II. ASEAN Concord II yang menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020.

Namun, pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada Januari 2007, komitmen untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya “Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015”. Tujuan dari pembentukan Komunitas ASEAN adalah untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal.

Negara-negara ASEAN menyadari perlunya meningkatkan solidaritas, kohesivitas dan efektifitas kerjasama. Kegiatan kerjasama dalam ASEAN tidak lagi hanya terfokus pada kerjasama ekonomi namun juga harus didukung oleh kerjasama lainnya di bidang keamanan dan sosial budaya. Untuk menjaga keseimbangan itu, pembentukan Komunitas ASEAN 2015 berlandaskan pada 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community).

Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi ASEAN. ASEAN harus dapat melakukan pelbagai penyesuaian seiring dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan pengetahuan serta  bidang-bidang lainnya yang terjadi di negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara. ASEAN juga harus menyadari pentingnya upaya untuk lebih melibatkan masyarakat ASEAN sehingga tumbuh “rasa memiliki” (we feeling) terhadap ASEAN. ASEAN harus memfokuskan dirinya untuk dapat menjalin kerjasama yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat ASEAN. Dengan demikian, diharapkan ASEAN tidak lagi menjadi forum kerjasama para pejabat pemerintah negara-negara ASEAN atau kalangan elit tertentu, melainkan dapat menjadi organisasi yang bertumpu pada masyarakat dan menjadi milik seluruh masyarakat ASEAN (people-centered organization). Hal-hal tersebut merupakan tantangan yang membutuhkan tanggapan tepat dan cepat yang tentunya tidak mudah untuk dilaksanakan.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri, berkewajiban untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai perkembangan kerjasama ASEAN kepada masyarakat. Penyebarluasan informasi mengenai ASEAN diantaranya dilakukan melalui penerbitan buku, penyelenggaraan seminar, ceramah, diskusi, ASEAN Festival, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat membantu memberikan pemahaman mengenai ASEAN kepada masyarakat.

Buku ASEAN Selayang Pandang ini merupakan edisi ke-18 yang telah mengalami revisi dan perubahan mengenai perkembangan terkini ASEAN. Kami  berharap melalui buku ini akan didapatkan gambaran menyeluruh dan pemahaman yang cukup mengenai ASEAN. Diharapkan pula, informasi dalam buku ini dapat menggugah rasa kepemilikan kita terhadap ASEAN. Kepedulian dan keterlibatan masyarakat secara maksimal dalam ASEAN merupakan kunci utama keberhasilan kerjasama ASEAN dan terwujudnya Komunitas ASEAN. Kami yakin bahwa kawasan Asia Tenggara yang aman, damai dan sejahtera akan membawa dampak positif bagi peningkatan stabilitas dan keamanan, taraf hidup masyarakat Indonesia serta kelangsungan pembangunan Indonesia di segala bidang. Semoga sumbangan intelektual ini dapat berguna bagi kehidupan berbangsa dan dalam membentuk masyarakat ASEAN.
1.    Latar Belakang dan Sejarah

Kawasan Asia Tenggara yang secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis, menjadi incaran bahkan pertentangan kepentingan negara-negara besar paska Perang Dunia II. Karenanya, kawasan ini pernah dijuluki “Balkan-nya Asia”. Persaingan antar negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain terlihat pada Perang Viet Nam. Disamping itu, konflik kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia.

Dilatarbelakangi perkembangan situasi di kawasan pada saat itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk suatu kerjasama yang dapat meredakan saling curiga sekaligus membangun rasa saling percaya serta mendorong pembangunan di kawasan. Sebelum terbentuknya ASEAN tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti Association of Southeast Asia (ASA), Malaya, Philippina, Indonesia (MAPHILINDO), South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), South East Asia Treaty Organization (SEATO) dan Asia and Pacific Council (ASPAC).

Meredanya rasa saling curiga diantara negara-negara Asia Tenggara membawa dampak positif yang mendorong pembentukan organisasi kerjasama kawasan. Pertemuan-pertemuan konsultatif yang dilakukan secara intensif antara para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menghasilkan rancangan Joint Declaration, yang antara lain mencakup kesadaran perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta membina kerjasama yang bermanfaat diantara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan budaya.

Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, lima Wakil Negara/ Pemerintahan Asia Tenggara yaitu Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut menandai berdirinya suatu organisasi regional yang diberi nama Association of Southeast Asian Nations/ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Organisasi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional yang masih pada tahap kooperatif dan belum bersifat integratif.

Proses perluasan keanggotaan ASEAN hingga tercapainya ASEAN-10 adalah sebagai berikut :
1.    Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta.
2.    Viet Nam diterima menjadi anggota ke-7 ASEAN dalam Pertemuan Para Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 pada tanggal 29 – 30 Juli 1995 di Bandar Seri Begawan.
3.    Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 23-28 Juli 1997. 
4.    Kamboja diterima sebagai anggota penuh ASEAN pada upacara penerimaan resmi di Ha Noi tanggal 30 April 1999.

Dengan diterimanya Kamboja, maka cita-cita para pendiri ASEAN untuk mewujudkan ASEAN yang mencakup sepuluh negara Asia Tenggara (visi ASEAN-10) telah tercapai.

Menjelang abad ke-21, ASEAN menyepakati untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community).

Komunitas ASEAN tersebut terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community/ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC). Indonesia menjadi penggagas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN dan memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya.

Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya tiga Rencana Aksi (Plan of Action/PoA) untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan konsep Komunitas ASEAN. KTT ke-10 ASEAN juga mengintegrasikan ketiga Rencana Aksi Komunitas ASEAN ke dalam Vientiane Action Programme (VAP) sebagai landasan program jangka pendek–menengah untuk periode 2004-2010.

Pencapaian Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015” oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para Pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.

Seiring dengan upaya perwujudan Komunitas ASEAN, ASEAN menyepakati untuk menyusun semacam konstitusi yang akan menjadi landasan dalam penguatan kerjasamanya. Dalam kaitan ini, proses penyusunan Piagam ASEAN dimulai sejak tahun 2006 melalui pembentukan Eminent Persons Group dan kemudian dilanjutkan oleh High Level Task Force untuk melakukan negosiasi terhadap draft Piagam ASEAN pada tahun 2007.

Pada usia ke-40 tahun para Kepala Negara/Pemerintah pada KTT-13 ASEAN di Singapura tanggal 2007 telah menandatangani Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang merubah ASEAN dari suatu asosiasi longgar menjadi rule-based organisation dan mempunyai legal personality.

Dalam rangka mencapai komunitas ASEAN 2015, ASEAN juga menyusun blueprint (Cetak Biru) dari ketiga pilar komunitas politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, yang merupakan program aksi untuk memperkuat kerjasamanya.


2.    Perkembangan

Sejak tahun 1967, interaksi negara-negara ASEAN berlandaskan pada Deklarasi Bangkok atau ASEAN Declaration yang pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan politik (political statement) yang tidak mengikat hak dan kewajiban negara anggota maupun organisasi atas dasar hukum/konstitusi. Dengan disepakatinya Bali Concord II untuk pembentukan suatu Komunitas ASEAN dan menghadapi tantangan eksternal dan internal ke depan

Sejak tahun 1967, interaksi negara-negara ASEAN berlandaskan pada Deklarasi Bangkok atau ASEAN Declaration yang pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan politik (political statement) yang tidak mengikat hak dan kewajiban negara anggota maupun organisasi atas dasar hukum/konstitusi. Dengan disepakatinya Bali Concord II untuk pembentukan suatu Komunitas ASEAN dan menghadapi tantangan eksternal dan internal ke depan, ASEAN memulai penyusunan Piagam ASEAN yang telah dimandatkan dalam Vientiane Action Programme (VAP).

Proses penyusunan Piagam ASEAN diawali pada tahun 2006 dengan disepakatinya Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Charter pada KTT ASEAN ke-11. Berdasarkan deklarasi tersebut, proses penyusunan Piagam ASEAN mulai digulirkan melalui pembentukan Eminent Persons Group (EPG) on the ASEAN Charter yang menyusun rekomendasi bagi penyusunan Piagam tersebut. Kelompok para tokoh terkemuka ini dimandatkan untuk menyampaikan rekomendasi mengenai elemen-elemen yang kiranya perlu dimuat dalam Piagam kepada  para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN. Setiap negara mengirimkan satu wakilnya pada EPG dan sebagai wakil Indonesia pada EPG adalah Ali Alatas, mantan Menlu RI yang pada EPG menyampaikan proposal rekomendasi, yang dikenal sebagai Alatas’ paper sebagai basis pembahasan EPG.

Selanjutnya, pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, melalui Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN kemudian menginstruksikan para Menlu untuk membentuk  High Level Task Force on the drafting of the ASEAN Charter (HLTF), yang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi EPG menjadi suatu draft Piagam ASEAN. Dian Triansyah Djani, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Deplu pada saat itu, telah ditunjuk untuk mewakili Indonesia dalam rangkaian perundingan HLTF ini.  

Setelah melewati proses perundingan yang panjang, dalam KTT ke-13 ASEAN tanggal 20 November 2007 di Singapura negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani Piagam ASEAN. Piagam ASEAN terdiri dari Preamble, 13 Bab dan 55 Pasal beserta lampiran-lampirannya yang menegaskan kembali keberlakuan  semua nilai, prinsip,  peraturan dan tujuan ASEAN seperti yang telah tercantum dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat  dan dokumen-dokumen dasar  ASEAN lainnya.  Untuk berlakunya Piagam tersebut, kesepuluh negara ASEAN perlu untuk meratifikasi dan menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN.

Dalam rangkaian pembahasan di EPG maupun di HLTF, Indonesia telah menjadi tuan rumah untuk kedua pertemuan tersebut yaitu pertemuan EPG ke-3 di Ubud, Bali tahun 2006, dan pertemuan HLTF ke-7 di Jimbaran, Bali tahun 2007. Pada pertemuan EPG tersebut telah dilangsungkan konsultasi dengan Civil Society, NGO, akademisi, dan perwakilan dari AIPA. Sedangkan pertemuan HLTF di Jimbaran tersebut telah dimanfaatkan untuk melakukan konsultasi dengan Komnas HAM dari empat negara ASEAN, yang membahas gagasan pembentukan Badan HAM ASEAN.

Setelah melalui proses internal di masing-masing negara anggota, Piagam ASEAN telah diratifikasi dan disampaikan instrumen ratifikasinya kepada Sekjen ASEAN sehingga tiga puluh hari sejak penyerahan kesepuluh instrumen ratifikasi, Piagam ASEAN mulai berlaku. Dalam kaitan ini, Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Indonesia merupakan negara ke-9 yang menyampaikan instrumen ratifikasinya.

Sesuai dengan Piagam ASEAN, terdapat lima prioritas kegiatan untuk mempersiapkan perubahan ASEAN yaitu penyusunan Term of Reference (ToR) pembentukan Permanent Representatives to ASEAN, penyusunan Rules and Procedures ASEAN Coordinating Council dan ASEAN Community Councils, penyusunan supplementary protocols mengenai dispute settlement mechanism, penyusunan perjanjian baru menggantikan perjanjian pendirian Sekretariat ASEAN tahun 1976, serta penyusunan ToR pembentukan badan HAM ASEAN.

Untuk itu, pada pertemuan AMM ke-41 di Singapura, 21 Juli 2008, para Menlu ASEAN telah sepakat untuk membentuk High Level Panel (HLP) on the ASEAN Human Rights Body yang akan menyusun kerangka acuan (terms of reference/TOR) pembentukan Badan HAM ASEAN. Beberapa elemen penting yang telah dibahas dalam pertemuan ini antara lain mengenai kebutuhan HLP melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan serta batas waktu penyerahan draft pertama ToR kepada Menlu ASEAN sebelum KTT ASEAN ke-14 di Bangkok, Desember 2008, dan draft final pada pertemuan Menlu ASEAN tahun 2009.

Para menlu ASEAN juga memutuskan untuk membentuk High Level Legal Experts’ Group on the follow up to the ASEAN Charter (HLEG) yang akan menyusun instrumen terkait legal personality ASEAN, mekanisme penyelesaian sengketa khususnya terkait dengan mekanisme arbitrase serta penyusunan instrumen hukum lainnya yang diperlukan Piagam ASEAN.

Dengan disepakatinya Term of Reference on the Committee of Permanent Representatives to ASEAN, negara-negara anggota ASEAN akan menunjuk atau mengangkat Wakil Tetap (Watap) pada tingkat Duta Besar di Jakarta. Tugas utama Wakil Tetap untuk ASEAN tersebut adalah menggantikan tugas-tugas ASEAN Standing Committee serta membantu pelaksanaan tugas ASEAN Coordinating Council (ACC) dan memfasilitasi koordinasi diantara Ministerial Community Councils dan Sectoral Ministerial Bodies. Para Menteri Luar Negeri menyepakati bahwa Komite ini mulai dibentuk pada tanggal 1 Januari 2009 sehingga dapat secara efektif berfungsi setelah berlakunya Piagam ASEAN.

 A.   Tujuan dan Prinsip ASEAN

Dengan berlakunya Piagam ASEAN, tujuan ASEAN tertuang dalam Piagam adalah:

1.        Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
2.        Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
3.        Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya;
4.        Menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis;
5.        Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas;
6.        Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik;
7.        Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kepemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN;
8.        Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas;
9.        Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi;
10.      Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Komunitas ASEAN;
11.      Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan;
12.      Memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkotika dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN;
13.      Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN;
14.      Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan; dan
15.      Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.

Sementara itu, dalam mencapai tujuan tersebut di atas, negara-negara anggota ASEAN memegang teguh prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

  1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN;
  2. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan;
  3. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
  4. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;
  5. Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;
  6. Penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
  7. Ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN;
  8. Berpegang teguh pada aturan hukum, tata kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
  9. Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
  10. Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN;
  11. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN;
  12. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;
  13. Sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan non-diskriminatif; dan
  14. Berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rezim-rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.


B.   Keanggotaan ASEAN

Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN  dengan kriteria letaknya secara geografis diakui berada di kawasan Asia Tenggara; pengakuan oleh seluruh negara anggota ASEAN; kesepakatan untuk terikat dan tunduk kepada Piagam ASEAN dan kesanggupan serta keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan. Di samping itu, penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara consensus oleh KTT ASEAN berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN. Negara Pemohon wajib diterima ASEAN pada saat penandatanganan aksesi Piagam ASEAN.

Hingga saat ini keanggotaan ASEAN terdiri dari sepuluh negara, yaitu Brunei Darussalam,Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Viet Nam.

Negara-negara anggota ASEAN memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam Piagam ASEAN. Dalam kaitan ini, negara-negara anggota ASEAN wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan dalam Piagam ASEAN secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan. Dalam hal terjadi suatu pelanggaran serius atau ketidakpatuhan negara anggota ASEAN terhadap Piagam, hal dimaksud dirujuk ke KTT untuk diputuskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Piagam ASEAN.


C.   Struktur Organisasi ASEAN

Struktur organisasi ASEAN yang selama ini berdasarkan Deklarasi Bangkok mengalami perubahan paska penandatanganan Piagam ASEAN. Struktur sesuai Deklarasi Bangkok selama ini terdiri dari : Konferensi Tingkat Tinggi (KTT); Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM); Pertemuan Menteri-menteri sektoral (Sectoral Bodies Ministerial Meeting); Sidang Panitia Tetap ASEAN (ASEAN Standing Committee/ASC).

Struktur organisasi ASEAN yang baru sesuai dengan Piagam ASEAN terdiri dari:

  1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagai pengambil keputusan utama, yang akan melakukan pertemuan minimal 2 kali setahun;
  2. Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council) yang terdiri dari para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan tugas mengkoordinasi Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils);
  3. Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils) dengan  ketiga pilar komunitas ASEAN yakni Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community Council), Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Council), dan Dewan Komunitas Sosial-Budaya (ASEAN Socio-Cultural Community Council).
  4. Badan-badan Sektoral tingkat Menteri (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies).
  5. Komite Wakil Tetap untuk ASEAN yang terdiri dari Wakil Tetap negara ASEAN, pada tingkat Duta Besar dan berkedudukan di Jakarta.
  6. Sekretaris Jenderal ASEAN yang dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretariat ASEAN.
  7. Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh pejabat senior untuk melakukan koordinasi internal di masing-masing negara ASEAN.
  8. ASEAN Human Rights body yang akan mendorong perlindungan dan promosi HAM di ASEAN.
  9. Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation) yang akan membantu Sekjen ASEAN dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN, termasuk pembentukan identitas ASEAN.
  10. Entities associated with ASEAN


D.   Sekretariat ASEAN

Dalam dasawarsa pertama sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1967, peningkatan program kerjasama telah mendorong didirikannya sebuah sekretariat bersama. Sekretariat ini berfungsi untuk membantu negara-negara anggota ASEAN dalam mengelola dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan ASEAN serta melakukan kajian-kajian yang dibutuhkan.

Pada KTT ke-1 ASEAN di Bali, tahun 1976, para Menteri Luar Negeri ASEAN menandatangani Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat. Sekretariat ASEAN berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976, dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal, dan berkedudukan di Jakarta. Semula bertempat di Departemen luar Negeri Republik Indonesia hingga diselesaikannya pembangunan gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta, tahun 1981.

Pada awalnya, Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai badan administratif yang membantu koordinasi kegiatan ASEAN dan menyediakan jalur komunikasi antara negara-negara anggota ASEAN dengan berbagai badan dan komite dalam ASEAN, serta antara ASEAN dengan negara-negara (Mitra Wicara ASEAN) maupun organisasi lainnya.

Selanjutnya untuk memperkuat Sekretariat ASEAN, para Menteri Luar Negeri ASEAN mengamandemen Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat melalui sebuah protokol di Manila, tahun 1992. Protokol tersebut menaikkan status Sekretariat Jenderal sebagai pejabat setingkat menteri dan memberikan mandat tambahan untuk memprakarsai, memberikan nasihat, melakukan koordinasi, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN ditunjuk untuk jangka waktu 5 tahun dan bertangggung jawab kepada KTT ASEAN, AMM, dan membantu ASC.

Sejak ditandatanganinya ASEAN Charter pada tahun 2007, Sekretariat ASEAN lebih difungsikan sebagai tempat dilaksanakannya sidang-sidang ASEAN sehingga lingkup tugas Sekretariat ASEAN akan semakin luas. Untuk itu, Sekretariat ASEAN menambah jumlah pos jabatan Wakil Sekretariat Jenderal ASEAN yang semula 2 (dua) menjadi 4 (empat) orang Wakil untuk membantu kerja Sekretaris Jenderal.

Selain itu, di tahun-tahun selanjutnya jumlah staf Sekretariat ASEAN juga ditambah secara signifikan, dan dilakukan melalui perekrutan terbuka. Kebutuhan staf sekretariat ASEAN untuk periode 2009-2018 diperkirakan berjumlah 470 orang terdiri dari 360 staf sekretariat dan 110 staf project. Selain itu diperkirakan terdapat sedikitnya 50-70 orang staf dari negara-negara anggota ASEAN yang akan bertugas untuk membantu sekretariat dalam melayani Ministerial Community Councils, Coordinating Council dan Committee of Permanent Representatives. Sesuai dengan hasil Special ASEAN Directors-General Meeting on the Restructuring of the ASEAN Secretariat pada tanggal 18-19 September 2008 di Halong Bay, Viet Nam diperkirakan akan terdapat peningkatan sebanyak 33% staf profesional sampai dengan tahun 2011.

Berikut gambaran mengenai kenaikan jumlah staf profesional tersebut:

Staff
Saat ini
Tambahan
Total
2009
2010
2011
Secretary General
1
0
0
0
1
Deputy Secretary General
4
0
0
0
4
Director
4
4
0
0
8
Assistant Director
23
4
0
0
27
Senior Officer
28
12
12
3
55
Technical Officer
76
14
12
7
109
Technical Assistant
19
4
0
0
23
Support Staff
75
4
0
0
79
Total
230
42
24
10
306
Total – Professional Only
155
38
24
10
227


Berikut adalah nama-nama Sekretaris Jenderal ASEAN hingga saat ini:
1.    Hartono Rekso Dharsono (Indonesia), 7 Juni 1976 – 18 Februari 1978;
2.    Umarjadi Notowijono (Indonesia), 19 Februari 1978-30 Juni 1978;
3.    Datuk Ali Bin Abdullah (Malaysia), 10 Juli 1978-30 Juni 1980; 
4.    Narciso G. Reyes (Filipina), 1 Juli 1980-1 Juli 1982;
5.    Chan Kai Yau (Singapura), 18 Juli 1982-15 Juli 1984; 
6.    Phan Wannamethee (Thailand), 16 Juli 1984-15 Juli 1986; 
7.    Roderick Yong (Brunei Darussalam), 16 Juli 1986-16 Juli 1989; 
8.    Rusli Noor (Indonesia), 17 Juli 1989-1 Januari 1993;
9.    Datuk Ajit Singh (Malaysia), 1 Januari 1993-31 Desember 1997; 
10.     Rodolfo C. Severino (Filipina),1 Januari 1998-31 Desember 2002;
11.     Ong Keng Yong, (Singapura), 1 Januari 2003 – 31 Desember 2007;
12.     DR. Surin Pitsuwan (Thailand), 1 Januari 2008 – sampai saat ini.

Dalam rangka menyongsong era globalisasi khususnya di bidang informasi, Sekretariat ASEAN menyediakan jaringan informasi ASEAN atau ASEANWEB  yang dapat diakses melalui internet dengan alamat http://www.aseansec.org. ASEANWEB dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai berbagai hal yang menyangkut ASEAN bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, juga untuk lebih memperkenalkan ASEAN kepada masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar lingkungan ASEAN.


E.    Keuangan ASEAN

Negara-negara Anggota ASEAN wajib menyediakan sumber-sumber keuangan yang diperlukan oleh Sekretariat ASEAN untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, melalui kontribusi tahunan yang setara yang dibayarkan secara tepat waktu.

Pasal 30 ASEAN Charter mengenai equal contributions among members status berpotensi menimbulkan kenaikan kontribusi negara anggota. Annual budget Sekretariat ASEAN di masa mendatang diperkirakan sebesar US$ 15-20 juta atau US$1.5-2 juta per negara anggota.  Sesuai dengan hasil Special ASEAN DGs Meeting di Halong Bay Viet Nam, sampai dengan tahun 2011, total anggaran Sekretariat ASEAN mencapai USD 17.91 juta.

Meskipun anggaran rutin tahunan ASEAN selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun Sekretariat ASEAN sering menghadapi permasalahan dilematis berkaitan dengan defisit anggaran yang selalu terjadi setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut tidak sepenuhnya merupakan kelemahan perencanaan kegiatan oleh Sekretariat ASEAN, tetapi dipengaruhi juga oleh banyaknya pertemuan-pertemuan ASEAN yang tidak terprogram sebelumnya. Untuk itu, selanjutnya penyusunan anggaran keuangan Sekretariat ASEAN akan didasarkan pada a new paradigm yang memproyeksikan kebutuhan keuangan jangka panjang sehingga tidak akan ada lagi defisit anggaran (budget shortfall).

Sebelum penandatanganan ASEAN Charter, terdapat ASEAN Budget Committee yang menangani keuangan ASEAN. Sidang ASEAN Budget Committee merupakan agenda tahunan ASEAN untuk membahas anggaran operasional Sekretariat ASEAN yang meliputi penyesuaian kenaikan anggaran dengan kenaikan barang dan jasa, disamping jumlah kegiatan ASEAN yang semakin meningkat dan diikuti oleh meningkatnya biaya perjalanan dan penyelenggaraan pertemuan. Sidang telah terselenggara sebanyak 30 kali pertemuan (terakhir pada 23-25 April 2007). Sidang diketuai secara bergiliran oleh wakil dari masing-masing negara anggota ASEAN, dan dihadiri oleh seluruh delegasi negara-negara anggota ASEAN serta Sekretariat ASEAN.

Paska penandatanganan ASEAN Charter, ASEAN Budget Committe akan berada di bawah Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) dan menjadi Finance sub-committee of the CPR.

Sekretaris Jenderal ASEAN wajib menyiapkan anggaran operasional tahunan Sekretariat ASEAN untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Koordinasi ASEAN berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap dan Sekretariat ASEAN bekerja sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur-prosedur keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Koordinasi ASEAN berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap.

ASEAN Fund dibentuk pada 17 Desember 1969 oleh 5 (lima) negara pendiri ASEAN sebagai salah satu bentuk kerjasama ekonomi untuk mendukung pelaksanaan tujuan pembentukan ASEAN. Kewajiban setiap anggota adalah membayar kontribusi ASEAN Fund yang ditetapkan sebesar US$ 1 juta. Penggunaannya dibedakan antara penggunaan untuk operasional Sekretariat ASEAN dan untuk tujuan sektoralnya. Paska penandatanganan ASEAN Charter, akan dilakukan tinjauan kembali terhadap penggunaan 5 (five) ASEAN Trust Fund dan dana dari Mitra Wicara untuk projects dan initiative.

Pada Juli 1984 ditandatangani Agreement for the Establishment of a Fund for ASEAN oleh 6 negara, setelah Brunei Darussalam bergabung pada 1984. Melalui ASEAN Fund yang bertujuan membiayai berbagai proyek dari hasil bunga kontribusi negara anggota ASEAN yang terkumpul sebagai dana abadi (endowment fund), maka disepakati untuk merubah ASEAN Fund menjadi ASEAN Development Fund (ADF), yang telah disetujui oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada pertemuan informal AMM di New York, 28 September 2004 dan para pemimpin ASEAN dalam KTT Ke+10 ASEAN di Vientianne, 29 November 2004.

Sedangkan ASEAN Cultural Fund dibentuk tahun 1978 untuk mendukung kegiatan ASEAN dalam pelestarian warisan budaya dari anggota-anggota ASEAN. ASEAN Cultural Fund berasal dari kontribusi negara-negara ASEAN, Mitra Wicara, badan internasional maupun organisasi lainnya yang penggunaannya dibedakan antara Capital Fund dan untuk operasional Sekretariat ASEAN.
KERJASAMA ASEAN DAN PERAN INDONESIA



A.   Kerjasama Politik-Keamanan

Selama 40 tahun pendiriannya, ASEAN telah berhasil mengembangkan dan mempertahankan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta menumbuhkan saling percaya diantara negara anggotanya dan para Mitra Wicara ASEAN. ASEAN juga telah berkontribusi kepada keamanan dan kestabilan kawasan secara lebih luas di Asia Pasifik melalui Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ARF) sejak 1994. ARF mewadahi dialog dan pertukaran informasi mengenai masalah-masalah keamanan di Asia Pasifik. 

Walaupun terdapat keberagaman kondisi politik, ekonomi, dan budaya diantara negara-negara anggotanya, ASEAN telah menumbuhkan tujuan dan arah kerjasama, khususnya dalam mempercepat integrasi kawasan. Hal ini terlihat semakin jelas dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997 dan Deklarasi Bali Concord II di Bali tahun 2003 mengenai upaya perwujudan Komunitas ASEAN dengan ketiga pilarnya (politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya).

Komunitas Politik Keamanan ASEAN

Komunitas Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security Community/APSC) ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Komunitas Politik Keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (common foreign policy). Komunitas Politik Keamanan ASEAN juga mengacu kepada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), dan Treaty on Southeast Asia  Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) selain menaati Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya.

Indonesia, selaku pemrakarsa Komunitas Politik Keamanan ASEAN, memelopori penyusunan Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, yang disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Lao PDR, November 2004. Dalam Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, telah ditetapkan rencana kegiatan untuk mewujudkan Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang terdiri atas 6 komponen: Political Development, Shaping and Sharing of Norms, Conflict Prevention, Conflict Resolution, Post-Conflict Peace Building, dan Implementing Mechanism. Rencana Aksi tersebut telah diintegrasikan ke dalam Program Aksi Vientiane (Vientiane Action Programme/VAP) yang ditandatangani para Kepala Negara ASEAN dalam KTT ke-10 ASEAN. VAP merupakan acuan pencapaian Komunitas ASEAN untuk kurun waktu 2004-2010.

Mekanisme koordinasi antar badan-badan sektoral ASEAN yang menangani Komunitas Politik Keamanan ASEAN dilakukan melalui ASEAN Security Community Coordinating Conference (ASCCO). Sampai dengan tahun 2008, telah diselenggarakan sebanyak tiga kali dan terus mengkoordinasikan langkah bersama untuk mencapai Komunitas Politik Keamanan ASEAN 2015.

Beberapa perkembangan mengenai implementasi Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN adalah sebagai berikut:

a.    ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint

Komunitas Politik Keamanan ASEAN dibentuk dengan tujuan mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Sesuai Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas bersifat terbuka, menggunakan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (common foreign policy).

Penggunaan istilah ASEAN Security Community (ASC) sebagaimana dicantumkan di dalam VAP kemudian diubah menjadi ASEAN Political Security Community (APSC) sebagaimana dipakai dalam Piagam ASEAN. Pemakaian istilah baru ini didasari pengertian bahwa kerjasama ASEAN di bidang ini tidak terbatas pada aspek-aspek politik semata namun juga pada aspek-aspek keamanan.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN telah menyusun draft ASEAN Political Security Community Blueprint untuk dapat disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand, Desember 2008.

ASEAN SOM Working Group (SOM WG) membahas mengenai draft ASEAN Political Security Community (APSC) Blueprint, telah sepakat membagi menjadi 3 karakteristik yaitu: A) a Rules-based Community of Shared Values and Norms; (B) a Cohesive, Peaceful, and Resilient Region which Shared Responsibility for Comprehensive Security, dan (C) a Dynamic and Outward Looking Region in a Globalized World.

Dalam kaitan ini, berbagai usulan Indonesia telah dapat diterima seperti antara lain:

1.      Mendorong voluntary electoral observations;
2.      Pembentukan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
3.      Memasukkan elemen memerangi korupsi dan pemajuan prinsip demokrasi;
4.      Gagasan pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation;
5.      Gagasan tentang pembentukan ASEAN Maritime Forum;
6.      Kerjasama penanganan illegal fishing;
7.      Penyusunan instrumen ASEAN tentang Hak Pekerja Migran.

Namun demikian, sejauh ini, beberapa kepentingan Indonesia sudah tercermin dalam draft Blueprint, meskipun beberapa diantaranya masih harus memerlukan negosiasi lebih lanjut seperti antara lain prinsip demokrasi dan korupsi. 

  1. Piagam ASEAN (ASEAN Charter)

Penyusunan Piagam ASEAN bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki legal personality, berdasarkan aturan yang profesional (rule-based organization), serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Piagam ini telah ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke-13 di Singapura, November 2007.  Piagam ASEAN akan mulai berlaku efektif dengan diratifikasinya Piagam tersebut oleh kesepuluh negara anggota. Indonesia telah menjadi negara kesembilan yang meratifikasi Piagam ASEAN dan Thailand menjadi negara kesepuluh pada bulan November 2008.  Dengan demikian, Piagam ASEAN dapat berlaku efektif mulai saat pelaksanaan KTT ASEAN ke-14 yang diselenggarakan di Chiang Mai, Thailand, pada bulan Desember 2008.   

c.    Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT)

MLAT telah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur, Januari 2006. Traktat ini melandasi kerjasama ASEAN di bidang hukum pidana. Indonesia telah meratifikasi MLAT melalui UU No.15 Tahun 2008.

d.    Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT)

ACCT ditandatangani pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007. Indonesia sebagai Lead Sheppherd di bidang pemberantasan terorisme telah memelopori proses perumusan ACCT. Konvensi ini memberikan dasar hukum yang kuat guna peningkatan kerjasama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme. Selain memiliki karakter regional, ACCT bersifat komprehensif (meliputi aspek pencegahan,  penindakan, dan program rehabilitasi) sehingga memiliki nilai tambah bila dibandingkan dengan konvensi sejenis.

e.    ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)

Pembentukan ADMM merupakan inisiatif Indonesia dan bertujuan untuk mempromosikan  perdamaian dan stabilitas kawasan, melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. ADMM telah  mengadakan pertemuan pertamanya pada bulan Mei 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. ADMM bersifat outward looking, terbuka, transparan dan melibatkan Mitra Wicara ASEAN, sehingga  di masa mendatang dimungkinkan adanya mekanisme ADMM Plus;

f.     Rencana Pembentukan Traktat Ekstradisi ASEAN

Rencana pembentukan traktat ekstradisi ASEAN merupakan amanat Bali Concord 1976 dan Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN. Para pejabat tinggi ASEAN di bidang hukum dalam pertemuan ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM) Ke-11 di Siem Reap, Kamboja, 29-30 Januari 2007, menyepakati untuk membentuk kelompok kerja untuk memulai proses perumusan traktat ekstradisi ASEAN.

g.    Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

ASEAN telah berhasil mengelola potensi konflik di Laut China Selatan menjadi potensi kerjasama yang melibatkan beberapa negara ASEAN dan China. ASEAN dan China telah berhasil menyepakati Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan secara damai.  DOC akan diimplementasikan melalui suatu code of conduct in the South China Sea.  Dalam kaitan ini, ASEAN-China Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea menyepakati enam proyek kerjasama dalam rangka confidence building measures guna mendukung implementasi DOC.

Kawasan Damai, Bebas Dan Netral (Zone of Peace, Freedom And Neutrality Declaration/ZOPFAN)

Deklarasi ZOPFAN yang ditandatangani di Kuala Lumpur tahun 1971 merupakan upaya ASEAN untuk menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan netral dari segala bentuk campur tangan pihak luar di Asia Tenggara. Pada KTT ke-1 ASEAN tahun 1976, ZOPFAN secara resmi diangkat oleh negara-negara anggota sebagai kerangka bagi kerja sama politik ASEAN.

ZOPFAN tidak hanya merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama di Asia Tenggara melainkan juga mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas temasuk major powers dalam bentuk serangkaian tindak pengekangan diri secara sukarela (voluntary self-restraints). Dengan demikian, ZOPFAN tidak mengesampingkan peranan major powers, tetapi justru memungkinkan keterlibatan mereka secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan.

Pedoman pelaksanaan ZOPFAN dirumuskan lebih lanjut pada April 1972, sebagai berikut:

a.    Observance of the Charter of the United Nations, the Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation of the Bandung Declaration of 1955, the Bangkok Declaration of 1967 and the Kuala Lumpur Declaration of 1971;
b.    Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations within and without the region;
c.    The right of every state to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion;
d.    Non-interference in the internal affairs of zonal states;
e.    Refraining from inviting or giving consent to intervention by external powers in domestic or regional affairs of zonal states;
f.     Settlement of differences or disputes by peaceful means in accordance with the Charter of the United Nations;
g.    Renunciation of the threat, or use of force in the conduct of international relations;
h.    Refraining from the use of armed forces for any purposes in the conduct of international relations except for individual or collective self-defence in accordance with the Charter of the United Nations;
i.      Abstention from involvement in any conflict of powers outside the zone from entering into any agreement which would be inconsistent with the objectives of the zone;
j.      The absence of foreign military bases in the territories of zonal states;
k.    Prohibition of the use, storage, passage or testing of nuclear weapons and their components within the zone;
l.      The right to trade freely with any country or international agency irrespective of differences in socio-political systems;
m.   The right to receive aid freely for the purpose of strengthening national resilience except when the aid is subject to conditions inconsistent with the objectives of the zone; and
n.    Effective regional cooperation among the zonal states.

Traktat Persahabatan dan Kerjasama (Treaty Of Amity And Cooperation/TAC)

Salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan ZOPFAN dan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara adalah TAC. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam TAC juga tercermin di dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) antara lain prinsip ‘non-interference’ dan penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik yang timbul diantara negara-negara penandatangan TAC.

Protokol ke-2 Amandemen TAC yang ditandatangani para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Papua New Guinea di Manila, 25 Juli 1998 menjadi titik awal perluasan TAC ke luar ASEAN. Upaya ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional mengalami kemajuan pesat pada bulan Oktober 2003 dengan aksesi China dan India pada TAC, pada KTT ke-9 ASEAN di Bali, 2003. Jepang dan Pakistan mengaksesi TAC tanggal 2 Juli 2004 saat AMM ke-37 di Jakarta. Sedangkan Rusia dan Korea Selatan mengaksesi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ASEAN-Rusia dan PTM ASEAN-Korsel, pada Nopember 2004 di Vientiane, Laos. Selandia Baru dan Mongolia pada AMM ke-38 mengaksesi TAC pada bulan Juli 2005 di Vientiane. Australia mengaksesi TAC pada bulan Desember 2005 di Kuala Lumpur sebelum penyelenggaraan KTT ke-11 ASEAN.

Pada KTT ke-12 ASEAN, Perancis dan Timor Leste mengaksesi TAC. Aksesi Perancis ke dalam TAC merupakan pengakuan penting salah satu negara Uni Eropa (UE) terhadap eksistensi ASEAN dan pentingnya pengembangan kerjasama dengan ASEAN. Uni Eropa juga telah menyatakan niatnya untuk mengaksesi TAC yang menandakan kemajuan ASEAN sebagai organisasi regional yang signifikan, khususnya bagi perkembangan kerjasama kedua kawasan. Proses lebih lanjut menyangkut aksesi Uni Eropa ini masih berkembang.

Aksesi China, Rusia dan Perancis, yang merupakan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menandakan dukungan yang signifikan terhadap TAC sebagai suatu tata tertib (code of conduct) dalam menjalankan hubungan antar negara di dalam dan luar kawasan ASEAN. ASEAN terus mendorong negara-negara lain di luar kawasan untuk mengaksesi TAC. 

Pada AMM ke-41 bulan Juli 2008, telah dilaksanakan aksesi Korea Utara terhadap Treaty of Amity and Cooperation (TAC).

Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara (South-East Asia Nuclear Weapon Free Zone/SEANWFZ)

South-East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty ditandatangani di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995 dan telah diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN.  Traktat ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1997.  Pembentukan SEANWFZ menunjukkan upaya negara-negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan baik regional maupun global, dan dalam rangka turut serta mendukung upaya tercapainya suatu pelucutan dan pelarangan senjata nuklir secara umum dan menyeluruh.

Traktat SEANWFZ ini disertai protokol yang merupakan suatu legal instrument mengenai komitmen negara ASEAN dalam upayanya memperoleh jaminan dari negara yang memiliki senjata nuklir (Nuclear Weapon State/NWS) bahwa mereka akan menghormati Traktat SEANFWZ dan tidak akan menyerang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, negara-negara ASEAN dan NWS masih mengupayakan  finalisasi formulasi beberapa masalah yang diatur dalam Protokol dimaksud. Penandatanganan Traktat SEANWFZ merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi ASEAN dalam upaya mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang aman dan stabil, serta bagi usaha mewujudkan perdamaian dunia.

Pada Pertemuan AMM ke-32 bulan Juli 1999 di Singapura, para Menlu ASEAN untuk pertama kalinya mengadakan Sidang Komisi SEANWFZ.  Hal ini merupakan langkah pertama yang penting ke arah diterapkannya Traktat tersebut. Komisi menunjuk Komite Eksekutif untuk menyiapkan konsep “rules of procedure” dan memulai langkah-langkah yang perlu untuk menjamin ketaatan terhadap Traktat, termasuk konsultasi dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) dan badan-badan lain yang terkait.

Implementasi SEANWFZ perlu untuk segera dilaksanakan guna mewujudkan  kawasan Asia Tenggara yang aman dan stabil serta upaya mewujudkan perdamaian dunia. Dalam rangka implementasi tersebut, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan finalisasi Protokol, dan menjajagi langkah yang lebih konstruktif berupa kerjasama dengan IAEA. Setelah 10 tahun Traktat ini berlaku (enter into force), Komisi SEANWFZ di tahun 2007 melakukan major review terhadap SEANWFZ.
                    
Pada pertemuan SEANWFZ Commission pada tanggal 29 Juli 2007, telah disahkan Plan of Action to Strengthen the Implementation of the Treaty of the Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ – Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara–Traktat KBSN-AT) sesuai Artikel 20 Traktat KBSN-AT yang menetapkan bahwa reviewing the operation of operation of SEANFWZ Treaty dilakukan 10 tahun setelah berlakunya Traktat tersebut (enter into force).

PoA tersebut menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Negara Pihak dalam jangka waktu 2007-2012 sebagai berikut: (1) Compliance with the Undertakings in the SEANWFZ Treaty, (2) Accession by Nuclear Weapons States, (3) Cooperation with the IAEA; (4) Institutional Arrangements.

Upaya-upaya negara anggota ASEAN untuk memperjuangkan traktat SEANWFZ di tingkat internasional salah satunya adalah dengan diakuinya traktat tersebut melalui resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Januari 2008 dengan nomor A/Res/62/31 dengan perolehan suara 174 negara mendukung termasuk Rusia dan China sebagai negara anggota Dewan Keamanan PBB, 1 negara menolak yaitu Amerika Serikat dan 5 negara abstain yaitu Inggris, Perancis, Israel, Palau dan Micronesia. Dengan diakuinya Traktat SEANWFZ oleh sidang Majelis Umum PBB tersebut telah menunjukkan upaya negara-negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan baik regional maupun global, dan dalam rangka turut serta mendukung upaya tercapainya suatu pelucutan dan pelarangan senjata nuklir secara umum dan menyeluruh.

Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ARF)

ASEAN Regional Forum (ARF) diprakarsai oleh ASEAN pada tahun 1994, sebagai forum untuk saling tukar pandangan dan informasi bagi negara-negara Asia-Pasifik mengenai masalah-masalah politik dan keamanan, baik regional maupun internasional. Sasaran yang hendak dicapai melalui ARF adalah mendorong saling percaya (confidence building measures) melalui transparansi dan mencegah kemungkinan timbulnya ketegangan maupun konflik di kawasan Asia Pasifik. 

Sebagai satu-satunya forum dialog keamanan di luar PBB, yang dihadiri kekuatan besar dunia antara lain: Amerika Serikat, China, Rusia, Uni Eropa dan Jepang, pembahasan dan tukar pandangan dalam ARF memiliki makna penting dan strategis. Proses ARF lebih mencerminkan “ASEAN Way” yaitu menjalin hubungan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan kebiasaan berdialog serta berkonsultasi dalam masalah-masalah keamanan.

ARF telah berhasil meningkatkan kenyamanan (comfortability) diantara para peserta dalam membicarakan isu keamanan. Sebagai contoh, China telah bersedia untuk membicarakan masalah Laut China Selatan dalam ARF, yang sebelumnya sulit dilakukan. Oleh karena itu, di masa depan ARF perlu tetap mempertahankan prinsip “at a pace comfortable to all” dan konsensus. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup terjadinya perdebatan dalam suasana informal untuk mendukung berlangsungnya pertukaran pandangan yang bersifat terbuka.

Kegiatan-kegiatan antar-sesi yang dilakukan di antara pertemuan-pertemuan ARF, dibagi atas Jalur Satu (Track I) yang dihadiri oleh wakil-wakil pemerintahan negara-negara ARF, dan Jalur Dua (Track II) yang diadakan dan dihadiri oleh lembaga-lembaga penelitian (think tank) dari negara-negara ARF. Dalam Jalur Satu, dua jenis kegiatan utama adalah Intersessional Support Group (ISG) dan beberapa Intersessional Meeting (ISM) yang lebih bersifat teknis. Kegiatan ISM saat ini berupa ISM on Counter-Terrorism and Transnational Crime (ISM on CT-TC) dan ISM on Disaster Relief (ISM-DR).

Proses kerjasama ARF terbagi atas 3 tahap yaitu tahap Confidence Building Measures (CBMs), Preventive Diplomacy (PD) dan Conflict Resolution (CR). Saat ini, ARF melangkah ke tahap kedua sambil tetap melaksanakan tahap pertama. Dalam kaitan tersebut pertemuan ISG, berubah nama menjadi ISG CBMs and PD.

Kerjasama di Bidang Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara

Kerjasama ASEAN dalam rangka memberantas kejahatan lintas negara (transnational crime) pertama kali diangkat pada pertemuan para Menteri Dalam Negeri ASEAN di Manila tahun 1997 yang mengeluarkan ASEAN Declaration on Transnational Crimes. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi di atas, kerjasama ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara dilaksanakan melalui pembentukan Pertemuan Para Menteri ASEAN terkait dengan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime/AMMTC). Beberapa perjanjian yang telah dihasilkan ASEAN terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas negara yaitu:

a.    ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes yang mencakup kerjasama pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional;
b.    Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT) ditandatangani tahun  2006;
c.    Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication Procedures ditandatangani tahun  2002, merupakan perjanjian di tingkat sub regional guna penanganan kejahatan lintas batas melalui pertukaran informasi;
d.    ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism ditandatangani tahun  2001 dalam penanganan terorisme; dan
e.    ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) ditandatangani tahun 2007 sebagai instrumen hukum dalam penanganan terorisme.  Konvensi ini telah diratifikasi oleh dua negara yaitu Thailand dan Singapura, sementara Indonesia dalam proses untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Telah dilaksanakan dua Working Group untuk membahas ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism guna pengimplementasian ACCT. 

Selain itu, telah pula digagas pembentukan suatu ASEAN Convention on Trafficking in Persons (Konvensi ASEAN mengenai Perdagangan Manusia). Upaya realisasi Konvensi tersebut telah dimulai dengan penyelenggaraan Pertemuan Pertama Working Group on TIP tanggal 16 Juni 2008.

Kerjasama di Bidang Hukum

Kerjasama ASEAN di bidang hukum dilaksanakan melalui mekanisme pertemuan para Pejabat Tinggi ASEAN di bidang hukum (ASEAN Senior Law Officials’ Meeting /ASLOM) yang dilaksanakan setiap tahun dan pertemuan para Menteri Hukum ASEAN (ASEAN Law Ministerial Meeting/ALAWMM) yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.       

Pada tahun 2008, telah diselenggarakan Pertemuan ASLOM ke-12 dan ALAWMM ke-7 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain perkembangan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, dimana Indonesia telah meratifikasi Traktat tersebut melalui UU No.15 Tahun 2008.

Dalam upaya pembentukan ASEAN Extradition Treaty telah dilaksanakan Working Group di Indonesia dan Singapura dan telah disepakati untuk melaksanakan pertemuan ketiga Working Group. Pembentukan traktat ekstradisi ASEAN telah diamanatkan dalam Declaration of ASEAN Concord tahun 1976 dan Rencana Kerja Komunitas Keamanan ASEAN. 

Dalam pertemuan ALAWMM juga telah dibahas upaya pengembangan peran dan mandat ASLOM dan ALAWMM setelah berlakunya Piagam ASEAN.

Kerjasama di Bidang Imigrasi dan Kekonsuleran

Kerjasama ASEAN di bidang imigrasi dan kekonsuleran dilaksanakan melalui pertemuan para Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Divisi Konsuler ASEAN (The Meeting of the ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs/DGICM). Pertemuan terakhir yaitu DGICM ke-12 telah dilaksanakan Kuala Lumpur, Malaysia, November 2008.

Para Menteri Luar Negeri ASEAN telah menandatangani Perjanjian Kerangka ASEAN mengenai Bebas Visa (ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption) ditandatangani pada AMM ke-39 di Kuala Lumpur, 25 Juli 2006. Persetujuan ini memberlakukan bebas visa kunjungan singkat bagi warga negara anggota ASEAN yang melakukan perjalanan di wilayah ASEAN selama 14 hari. Perjanjian dimaksud diharapkan dapat mendorong pencapaian Komunitas ASEAN melalui peningkatan perjalanan intra-ASEAN dan people-to-people contact

AMM ke-39 juga mengeluarkan pernyataan mengenai perlunya kerjasama ASEAN di bidang bantuan kekonsuleran perwakilan-perwakilan negara anggota ASEAN bagi warga negara ASEAN di daerah konflik dan situasi krisis di negara ketiga, terutama bagi warga negara anggota ASEAN di negara ketiga di mana tidak terdapat perwakilan negaranya. Hal ini dilatarbelakangi oleh krisis di Lebanon pada saat operasi militer Israel  di tahun 2006, di mana tidak terdapat perwakilan dari semua negara anggota ASEAN.

Sesuai dengan mandat tersebut, telah dihasilkan Guidelines for Provision of Emergency Assistant by ASEAN Missions in Third Countries to National of ASEAN Member States (bantuan kekonsuleran perwakilan-perwakilan negara anggota ASEAN bagi warga negara ASEAN di daerah konflik dan situasi krisis di negara ketiga) pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 telah dilakukan pembahasan-pembahasan untuk implementasi Guidelines tersebut.

Kerjasama Kelembagaan Antar Parlemen

Kerjasama antar parlemen di ASEAN diselenggarakan melalui mekanisme ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang dipelopori oleh Indonesia. Semula organisasi ini bernama ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) didirikan pada tahun 1977, beranggotakan parlemen-parlemen dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini keanggotaannya telah pula mencakup parlemen-parlemen dari Kamboja, Laos, dan Viet Nam, sementara Brunei Darussalam dan Myanmar masih sebagai Special Observers.

Berdasarkan usulan dari Parlemen Indonesia dalam Sidang Umum AIPO ke-27 di Cebu, Filipina, 10-15 September 2006, AIPO berganti nama menjadi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Pergantian nama ini dimaksudkan untuk mendorong proses transformasi AIPA dalam mendukung upaya perwujudan Komunitas ASEAN.

Meskipun AIPA bukan badan ASEAN karena ASEAN merupakan organisasi antar-pemerintah, namun AIPA memiliki status konsultatif dengan ASEAN. AIPA melakukan dialog dengan anggota parlemen dari negara-negara Mitra Wicara ASEAN yang bertindak sebagai Observers seperti Australia, Kanada, China, Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, Papua New Guinea, Rusia, dan Korea Selatan.

Upaya Pembentukan Mekanisme HAM ASEAN

Para Menteri Luar Negeri ASEAN pada AMM Ke-26 di Singapura, Juli 1993 menyepakati perlunya mempertimbangkan pendirian mekanisme HAM regional yang sesuai di ASEAN. Hal ini merupakan tanggapan ASEAN terhadap Vienna Declaration and Programme of Action (1993) mengenai antara lain pendirian mekanisme HAM regional untuk mendukung promosi dan perlindungan HAM global. AIPA di tahun yang sama mengeluarkan Human Rights Declaration yang mencantumkan himbauan kepada kepada pemerintah negara-negara ASEAN untuk membentuk mekanisme HAM ASEAN.

Mekanisme HAM, pada umumnya terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu; instrumen hukum (deklarasi atau konvensi) dan badan (komisi atau pengadilan HAM). Pada saat ini, Asia Pasifik (termasuk ASEAN) merupakan satu-satunya kawasan yang belum memiliki mekanisme HAM regional.

Sebagai upaya awal merintis suatu mekanisme HAM di ASEAN, telah dibentuk Working Group on ASEAN Human Rights Mechanism (WGAHRM) yang beranggotakan tokoh-tokoh Asia Tenggara baik dari sektor pemerintahan maupun civil society. WGAHRM terdiri dari beberapa kelompok kerja nasional di Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Singapura, dan Filipina. Walaupun bukan merupakan badan resmi ASEAN, WGAHRM telah bekerjasama dengan pemerintah beberapa negara anggota ASEAN dan menyelenggarakan beberapa workshop dan roundtable discussion untuk mempelajari kemungkinan pembentukan mekanisme HAM ASEAN dan memberikan rekomendasi ke pemerintah negara-negara ASEAN.

Pada AMM ke-41 bulan Juli 2008, telah dimandatkan oleh Para Menteri Luar Negeri pembentukan High Level Panel on an ASEAN Human Rights Body .  Setiap negara anggota mengirimkan satu wakil untuk membahas kerangka acuan (terms of reference/TOR) dari Badan HAM ASEAN yang akan dibentuk.  High Level Panel tersebut sepanjang semester kedua 2008 secara berkala telah mengadakan pertemuan untuk melaksanakan mandat tersebut. Indonesia telah menjadi tuan rumah pada Pertemuan Kelima High Level Panel tersebut di Nusa Dua, Bali, November 2008.

Diharapkan, sesuai dengan mandat dari Para Menlu pada AMM ke-41 Juli 2008  Higk Level Panel dapat memberikan draft awal dari Badan HAM ASEAN pada bulan Desember 2008 kepada Menteri Luar Negeri dan menyampaikan draft akhir pada Juli 2009.

Berkaitan pula dengan HAM, telah pula dilakukan upaya awal perlindungan atas pekerja migran melalui penandatanganan ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers pada KTT Ke-12 ASEAN. 


B.   Kerjasama Ekonomi

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (preferential trade), usaha patungan (joint ventures), dan skema saling melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects Plan (1976), Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced Preferential Trading arrangement (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.

Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan Common Effective Preferential Tariff  (CEPT) sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA memberikan impikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga  perdagangan jasa dan investasi.

 KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: produk-produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, dan pariwisata. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 jasa  logistik dijadikan sektor prioritas yang ke-12.

KTT ke-10 ASEAN di Vientiene tahun 2004 antara lain menyepakati Vientiane Action Program (VAP) yang merupakan panduan untuk mendukung implementasi pencapaian AEC di tahun 2020.

ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak biru (blueprint) untuk menindaklanjuti pembentukan AEC dengan mengindentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen AEC pada tahun 2015 yang konsisten dengan Bali Concord II dan dengan target-target dan timelines yang jelas serta pre-agreed flexibility untuk mengakomodir kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati ”Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015”. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun ”Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)”. Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu :

a.    Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
b.    Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation, dan pengembangan UKM);
c.    Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata  (region of equitable economic development) melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration (IAI); dan
d.    Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global supply network).

Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui priority actions yang pencapaiannya dievaluasi dan dimonitor dengan menggunakan score card. Disamping itu, diperlukan dukungan berupa kemauan politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan (capacity building) dan penguatan institusi, serta peningkatan konsultasi antara pemerintah dan sektor swasta.  Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga akan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian serta pengembangan di masing-masing negara.        

Pada KTT ASEAN Ke-13 di Singapura, bulan Nopember 2007, telah disepakati  Blueprint for the ASEAN Economic Community (AEC Blueprint) yang akan digunakan sebagai peta kebijakan (roadmap) guna mentransformasikan ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global. AEC Blueprint juga akan mendukung ASEAN menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang makin berkurang.

ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint

Pada pertemuan ke-39 ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun 2007, disepakati mengenai naskah ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint  beserta Strategic Schedule-nya, yang mencakup inisiatif-inisiatif baru serta roadmap yang jelas untuk mencapai pembentukan ASEAN Economic Community tahun 2015.

Berkaitan dengan disepakatinya draft AEC Blueprint, pada pertemuan  ke-39 AEM juga disepakati mengenai Roadmap for ASEAN integration of the Logistics Services Sector sebagai priotitas ke-12 untuk integrasi ASEAN dan menandatangani “Protocol to Amend Article 3 of the ASEAN Framework  (Amandment) Agreement for the Integration of the Priority Sectors”. Dengan demikian, ke-12 Priority sectors dimaksud adalah agro-based products, air-travel, automotivr, e-ASEAN, electronics, fisheries, healthcare, rubber-based products, textiles & apparels, tourism, wood-based products, logistics services.

ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint tersebut kemudian disahkan pada Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13. AEC Blueprint bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain itu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015.

AEC Blueprint  merupakan suatu master plan bagi ASEAN untuk membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci, dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas.

Terkait dengan AEC Blueprint, ASEAN juga telah mengembangkan mekanisme Scorecard untuk mencatat implementasi dan komitmen-komitmen negara anggota  sebagaimana yang telah disepakati di dalam AEC Blueprint. Scorecard dimaksud akan memberikan gambaran komprehensif bagaimana kemajuan ASEAN untuk mengimplementasikan AEC pada tahun 2015. Dalam kaitan ini negara-negara ASEAN telah menyepakati bahwa AEC Scorecard yang diusulkan akan dilaporkan pada KTT  ke-14 ASEAN, Desember 2008 di Thailand.

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan “AEC awareness Year 2008”, para pertemuan ke-40 AEM, para Menteri Ekonomi ASEAN mengesahkan AEC Communication Plan dan menekankan pentingnya untuk melibatkan berbagai stakeholders dalam proses komunikasi, yaitu Badan-badan sektoral ASEAN, sektor swasta, otoritas di tingkat lokal dan nasional di negara-negara ASEAN, kalangan akademi serta tokoh-tokoh masyarakat.

Terkait dengan implmentasi AEC Bluepint,  pada tahun 2007-2008, Ditjen Kerjasama ASEAN telah melakukan sosialisasi AEC Blueprint bersamaan dengan sosialisasi ASEAN Charter, baik di tingkat pusat, khususnya kepada asosiasi-asosiasi bisnis  maupun  di daerah-daerah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan,  Sulawesi dan Irian. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar, workshop, lokakarya maupun Kuliah Umum, wawancara di media massa cetak dan elektronik lokal di pusat dan daerah.  Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah untuk memicu kesiapan masyarakat serta menimbulkan mengenai “public awareness” mengenai ASEAN. 

Kerjasama di Sektor Industri


Kerjasama di sektor industri merupakan salah satu sektor utama yang dikembangkan dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama tersebut ditujukan untuk meningkatkan arus investasi, mendorong proses alih teknologi dan meningkatkan keterampilan negara‑negara ASEAN, termasuk dalam bentuk pertukaran informasi tentang kebijaksanaan perencanaan indus­tri nasional masing‑masing. Kerjasama ASEAN di sektor perindustrian diarahkan untuk menciptakan fasilitas produksi baru dalam rangka mendorong perdagangan intra‑ASEAN melalui berbagai skema kerjasama yang dikembangkan berdasarkan konsep resource pooling dan market sharing.

ASEAN Industrial Cooperation (AICO) yang ditandatangani pada bulan April 1996 dan berlaku efektif pada bulan Nopember 1999 merupakan insiatif kerjasama di sektor industri yang saat ini terus dikembangkan.  AICO merupakan skema kerjasama antara dua atau lebih perusahaan di kawasan ASEAN dalam pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, dalam rangka memproduksi suatu barang yang bertujuan meningkatkan daya saing perusahaan ASEAN. AICO menyediakan prasarana untuk menerapkan prinsip economic of scale and scope yang didukung oleh pajak yang rendah untuk meningkatkan transaksi di ASEAN, menumbuhkan kesempatan investasi dari dalam dan luar ASEAN, serta menciptakan pasar regional yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan skema kerjasama ini antara lain akan mendapatkan preferensi berupa pengenaan bea masuk hingga 5%.

AICO diharapkan akan mendorong kerjasama industri antar negara ASEAN dan mendorong investasi pada industri berbasis teknologi dan kegiatan yang memberikan nilai tambah pada produk industri. AICO juga memberikan kesempatan luas kepada perusahaan di negara ASEAN untuk saling bekerjasama guna menghasilkan produk dengan menikmati preferensi tarif. Insentif lain yang juga diberikan kepada perusahaan yang bekerjasama dalam payung AICO berupa akreditasi kandungan lokal serta insentif non-tarif lainnya yang dapat diberikan oleh masing-masing negara anggota.

AICO tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan industri, tetapi juga untuk trading companies yang membantu pemasaran produk-produk industri kecil. Pada 21 April 2004 para Menteri Ekonomi ASEAN telah menandatangani Protocol to Amend the AICO Agreement yang mengatur perubahan/penurunan tarif preferensi yang diberikan untuk proyek-proyek AICO yang disetujui. 

Kerjasama di Sektor Perdagangan


  1. Kerjasama Perdagangan Barang

Berkaitan dengan AFTA, pada pertemuan ke-21 AFTA Council tanggal 23 Agustus 2007, telah dicapai kemajuan yang cukup signifikan mengenai implementasi Work Programme on Elimination of Non-Tariff Barries (NTBs) serta dalam melakukan revisi mengenai CEPT AFTA Rules of Origin, yang diharapkan akan mengurangi  biaya transaksi perdagangan serta memfasilitasi perdagangan di kawasan.

Berkaitan dengan perdagangan barang ini,  ASEAN juga  berhasil menyelesaikan pembahasan substantif mengenai ASEAN Trade in Goods Agreement  (ATIGA),  yang diharapkan akan ditandatangani pada bulan Desember 2008. ATIGA  mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan barang kedalam suatu comprehensive framework, menjamin sinergi dan konsistensi di antara berbagai inisiatif. ATIGA  akan meningkatkan transparansi, kepastian dan meningkatkan AFTA-rules-based system yang merupakan hal yang sangat penting bagi komunitas bisnis ASEAN.

b. Fasilitasi Perdagangan

Dalam upaya meningkatkan perdagangan, ASEAN telah menandatangani  Protocol 1-Designation of Tansit Transport Routes and Facilities.  Implementasi Protocol dimaksud akan memfasilitasi transportasi barang-barang di kawasan serta tidak merintangi akses dan pergerakan  kendaraan yang mengangkut barang-barang tersebut di kawasan ASEAN.

Berkaitan dengan fasilitasi perdagangan, Indonesia juga telah  melakukan pembentukan Nasional Single Window (NSW) dan ASEAN Single Window (ASW) merupakan salah satu upaya fasilitasi perdagangan di tingkat nasional dan ASEAN untuk mempermudah dan mempercepat arus perdagangan dalam rangka mendukung proses pembentukan ASEAN Economic Community. National Single Window diharapkan mulai dapat beroperasi pada akhir tahun 2008  di negara-negara ASEAN+6 dan tahun 2012 bagi negara-negara CLMV.

Untuk tingkat nasional, Perkembangan Tahap I Uji Coba NSW telah dilaksanakan di Tanjung Priok dari Desember 2007 – Juni 2008. Sistem uji coba melibatkan 5 (five) Government Agencies (GA) yang terkait dengan pemberian izin, yaitu Ditjen Bea dan Cukai–Depkeu,  Ditjen Daglu, Badan POM, Badan Karantina Deptan dan Pusat Karantina Perikanan (DKP) Draft Blueprint NSW. Uji coba dimaksud difokuskan pada importir prioritas sebanyak 102. Tujuan yang dapat dicapai adalah penyederhanaan dokumen impor dan pemendekan proses bisnis pengurusan perizinan impor dari 5.5 hari menjadi 8 jam.

Implementasi NSW Tahap II dimulai pada bulan Juli – Desember 2008. Pada Tahap II difokuskan pada tingkat operasional dengan sasaran antara lain : penerapan di lima pelabuhan utama, yaitu Tanjung Prior (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan) dan Bandara Soekarno Hatta yang merupakan  tempat bongkar muat barang ekspor impor dengan tingkat volume 90% dari total ekspor impor Indonesia; GA yang terlibat menjadi 15 (total instansi yang terlibat perizinan sesudah penyederhanaan/sebelumnya 34 instansi); jasa perizinan meliputi ekspor, impor, pengangkutan udara dan pengangkutan laut. Di samping itu, sistem NSW juga mulai diujicobakan dengan ASW pada tanggal 11 Agustus 2008 ditandai adanya pertukaran dokumen kepabeanan (SKA dan Form D antara Indonesia dan Malaysia).

Diharapkan seluruh importir terdaftar (sekitar 17.500 importir) telah dapat menggunakan sistem dimaksud pada bulan Desember 2008 dan masalah terkait dengan Service Level Agreement (SLA), permanent help desk; fee structure, changing management dan Badan Pengelola telah dapat diputuskan pada Implementasi Tahap II ini.

c. Realisasi ASEAN Free Trade Area

Pada pertemuan ke-40 ASEAN Economic Ministers tahun 2008,  ASEAN Secretariat telah melaporkan bahwa implementasi komitmen liberalisasi tariff CEPT telah mencapai 92.25 % dari semua produk yang telah dimasukkan ke dalam inclusion list (IL), 88.48 % memiliki tarif berkisar antara 0-5 % di antara negara-negara ASEAN. Tarif di antara negara-negara ASEAN yang telah dihapuskan sebesar 63.42 % dari  IL products, rata-rata  berkurang sebesar 2,58% dalam tahun 2007 menjadi 1.95 % dalam tahun 2008.

d. Comprehensive Revised CEPT Rules of Origin

Sejak 1 Agustus 2008, ASEAN telah mengimplementasikan Comprehensive revised CEPT Rules of Origin  yang mencakup  revisi terhadap teks CEPT ROO serta komponennya seperti Operational Certification Procedures, Product Specific Rules (PSRs) dan  Certificate of Origin (CO) Form D.  Revisi CEPT ROO termasuk revisi general rule of the CEPT Rules of Origin dari kriteria single “Regional Value Content of 40 percent (RVC(40)”  menjadi alternative co-equal rules of “Regional Value Content of 40 percent or Change in Tariff Headings (RVC(40) or CTH)”.

e. Kerjasama Kepabeanan

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, ASEAN Customs Administrations terus melakukan upaya-upaya untuk mengimplementasikan Strategic Plan of Customs Development (SPCD) 2005 – 2010, khususnya dalam bidang cargo clearance, risk management, e-customs, facilitation of goods in transit, customs enforcement and human resource development. Disamping itu, ASEAN juga mengupayakan penyelesaian mengenai finalisasi Protocol 2 (Designation of Frontier Posts) dan Protocol 7 (Customs Transit Systems) guna memungkinkan implementasi penuh Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit and the establishment of the ASEAN Customs Transit System.

f.     Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures (STRACAP)

Dalam upaya untuk fasilitasi implementasi priority sectors, ASEAN telah mengimpelementasikan sejumlah ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement (MRA).  Hingga tahun 2007, di bidang produk barang, Indonesia telah menandatangani 3 (tiga) MRAs, yaitu di bidang cosmetics, electrical and electronic equipment serta pharmaceutical. Namun demikian, mengalami hambatan dialami dalam proses ratifikasi mengingat adanya benturan antara MRA dimaksud dengan peraturan perundangan nasional terkait.
g.    Initiative for ASEAN Integration (IAI)

Initiative for ASEAN Integration (IAI) adalah suatu policy framework yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi, dengan dasar berkesinambungan, untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di antara negara-negara ASEAN, khususnya untuk negara-negara CLMV. Kebijakan dimaksud ditegaskan di dalam Ha Noi Plan of Action 1998 serta Deklarasi mengenai Narrowing Development Gap for Closer ASEAN Integration 2001.

IAI dituangkan di dalam IAI Work Plan, yang merupakan rencana 6 tahunan (Juli 2002 – Juni 2008). Sampai dengan tanggal 15 Mei 2008, terdapat 203 proyek dalam IAI Work Plan dengan berbagai tahap implementasinya. Pembiayaan telah disiapkan untuk 158 proyek (78%). 116 proyek telah berhasil diselesaikan, 19 proyek sedang dilaksanakan, 2 proyek telah mendapatkan pendanaan dan menunggu implementasi, 2 proyek masih mencari  dana separuhnya, 10 proyek masih menunggu proses pelaksanaan dan 18 proyek belum mendapatkan pendanaan.

Sumber pendanaan proyek-proyek IAI berasal dari negara-negara ASEAN + 6 dan negara-negara donor lainnya. Kontribusi ASEAN + 6 sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 berjumlah US $ 30.98 juta. Kontribusi Indonesia tercatat sebesar US $ 804.437 untuk 9 (sembilan) proyek, dengan  share sebesar 2,6 % dari total pendanaan yang disiapkan oleh ASEAN-6. Sedangkan Singapura memberikan kontribusi tertinggi, sebesar US $ 22.811.330, dengan share 73.64% dari seluruh total pendanaan ASEAN.

Di samping itu, kontribusi ASEAN-6 terhadap CLMV  on bilateral basis, sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 total berjumlah US $ 159.483.271, untuk implementasi proyek-proyek dari tahun 1992–2008. Sedangkan kontribusi Indonesia on bilateral basis sebesar US $ 1.661.588, untuk implementasi 30 Juli 2000–2006. Kontribusi tertinggi diberikan oleh Thailand, sebesar US $ 100.358.255 (implementasi proyek 1996 – 2004).

Kontribusi negara-negara dialogue partner ASEAN terhadap proyek-proyek IAI sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 berjumlah total US $ 20.18 juta, untuk 65 proyek. 5 (lima) negara donor utama adalah Jepang, Korea, India, Norwegia dan Uni Eropa, menyumbang sebesar US $ 17.64 juta (87.3% total dana dari negara donor).

Sebagai konsistensi untuk narrowing development gap, saat ini sedang disusun dan diselesaikan IAI Work Plan II, yang diharapkan akan dapat segera diselesaikan pembahasannya. 

h. Perkembangan Pembentukan FTA ASEAN Dengan Negara-negara Mitra Wicara

a)    ASEAN–China Free Trade Agreement

Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement ditandatangani oleh Menteri Ekonomi ASEAN dan China pada bulan Nopember 2004. Sementara itu, Agreement on Trade in Services dan Second Protocol to Amend the Framework Agreement ditandatangani pada bulan Januari 2007 di Cebu, Filipina. Berkenaan dengan proses ratifikasi ketiga perjanjian dimaksud, hanya tinggal Kamboja yang belum meratifikasi perjanjian tersebut.

Terkait dengan implementasi FTA ASEAN-China di bidang jasa, China telah mengajukan request kepada Indonesia untuk 10 sektor jasa, yaitu business services; komunikasi; konstruksi dan jasa engineering; distribusi; pendidikan; lingkungan; keuangan; jasa sosial dan kesehatan; jasa olah raga ,budaya dan rekreasi; dan jasa transportasi. Berkenaan dengan hal tersebut, telah disepakati bahwa basis offer untuk sektor-sektor  yang masuk dalam Komitmen Pertama FTA ASEAN-China bidang Jasa adalah AFAS-4 (business services, telekomunikasi, Konstruksi, Jasa terkait dengan Air Travel dan Kepariwisataan) ditambah dengan jasa maritim, pendidikan, keuangan khusus asuransi dan kesehatan yang kesemuanya telah masuk dalam AFAS-5.

Perundingan yang masih belum diselesaikan adalah bidang investasi dan kerjasama ekonomi. Negosiasi di bidang investasi semula diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2007. Namun demikian setelah 4 (empat) tahun berjalan tidak terlihat tanda-tanda dimana akan tercapai kesepakatan. Hal ini dikarenakan perbedaan posisi ASEAN yang tetap menginginkan memakai pendekatan AIA atau negative list approach. Sedangkan China menghendaki penggunaan positive approach.

Pada KTT ASEAN ke-13 para Pemimpin ASEAN menekankan pentingnya kerjasama ASEAN-China yang tentunya akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan Asia, khususnya ASEAN dan China. Bukti nyata pertumbuhan ekonomi termaksud ditandai dengan meningkatnya volume perdagangan ASEAN-China dari US$ 160 miliar pada tahun 2006 menjadi US$171.1 miliar pada tahun 2007.  Sebagai catatan, pada periode 2003-2007 total nilai perdagangan Indonesia China tumbuh sebesar 28.7%.  Pada tahun 2007, realisasi investasi China di Indonesia berjumlah 22 proyek dengan nilai US$ 28.9 juta.  Sementara negosiasi perjanjian investasi ASEAN-China yang belum berhasil terselesaikan diharapkan dapat rampung dalam tahun 2008.

Di sela-sela KTT ASEAN ke-13 diakhiri dengan penandatanganan Memorandum of Understanding between ASEAN and the Government of the People’s Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation oleh Sekjen ASEAN atas nama negara anggota ASEAN dan Minister General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, China.

b)    ASEAN-Canada Trade And Investment Framework Arrangement (TIFA)

Meskipun FTA ASEAN-Kanada masih merupakan tujuan jangka panjang, kedua belah pihak mengakui mengenai adanya suatu keperluan untuk lebih memformalkan hubungan, dan meminta Sekretariat ASEAN untuk menyusun draft awal ASEAN-Canada Economic Arrangement yang sejenis dengan Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) yang telah ditanda-tangani Kanada dengan MERCOSUR dan ASEAN Community.

Pada SEOM 1/39 di Baguio City, Filipina, Januari 2008, SEO bertukar pandangan mengenai pembatalan sepihak oleh  pihak Kanada karena isu Myanmar atas rencana pertemuan konsultasi SEOM-Kanada di Vancouver, Kanada yang dijadwalkan pada bulan Nopember 2007. Selanjutnya pada 2nd ASEAN Canada Informal Coordinating Mechanism (ICM) di Ha Noi, Viet Nam 10 Maret 2008, Indonesia telah menyampaikan penyesalannya  dan berharap agar Kanada dapat menggulirkan kembali pembahasan TIFA. Viet Nam sependapat dengan Indonesia dan meminta konfirmasi lebih lanjut mengenai kepastian penjadwalan ulang pertemuan pembahasan TIFA.

Pada Pertemuan ke-5 ASEAN-Canada Dialogue di Ho Chi Minh, Viet Nam, 12-14 Mei 2008, Kanada telah menyampaikan keputusannya untuk melaksanakan the 3rd ASEAN–Canada SEOM yang tertunda di Vancouver, Kanada pada akhir bulan Nopember 2008.

Sebagai catatan, draft TIFA ASEAN-Kanada terdiri dari 5 sections dengan 1 Annex berupa Trade and Investment Cooperation Arrangement between ASEAN Canada Work Plan, yaitu : Section I Objectives; Section II Principles; Section III Expansion of Trade and Investment; Section IV Joint Council on Trade and Investment; Section V Final Clauses.

c)    ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

Terkait dengan ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ FTA), setelah dilakukan perundingan sejak  3 (tiga) tahun terakhir sudah dapat dikatakan selesai kecuali berkaitan dengan ”market access” untuk sektor otomotif. Dalam kaitan ini, Australia mengharapkan agar jika market access dimaksud belum dapat disepakati maka AANZ FTA dapat ditandatangani pada bulan Desember mendatang. Sedangkan isu-isu bilateral yang belum dapat diselesaikan akan diselesaikan setelah AANZ FTA ditandatangani.

Dalam kaitan ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah konsekwensi hukum ditandatanganinya AANZ FTA apabila belum dapat disepakati/diselesaikannya komitmen bilateral dengan Australia dan New Zealand, mengingat  offer dan request Australia serta New Zealand kepada Indonesia belum disepakati.

Di samping itu, AANZ FTA menyisakan permasalahan lain, yaitu menyangkut 2 (dua) MOU mengenai labour dan environment yang diharapkan oleh New Zealand dapat ditandatangani oleh Indonesia dan New Zealand sebelum ditandatanganinya AANZ FTA. Kedua MOU tersebut masih dibahas dan dipelajari lebih lanjut oleh pihak Depnaker serta Kementerian Lingkungan Hidup.


d)    ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)
        
Sejak ditandatanganinya Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India pada tanggal 8 Oktober 2003, perundingan ASEAN-India Trade Negotiating Committee (AITNC) telah memasuki pertemuan ke-21. Draft ASEAN–India Trade in Goods Agreement telah berhasil disepakati kecuali “market acsess” kepada Viet Nam. Diharapkan hal ini dapat segera diselesaikan secara bilateral. Di samping itu juga masih terdapat perbedaan pandangan antara ASEAN dengan India berkaitan dengan penurunan tarif di dalam Exclusion List (EL) dan Normal Track (NT).

e)    ASEAN-EU Free Trade Agreement (AEFTA)

Pertemuan ASEAN-EU Commemorative Summit di Singapura pada tanggal 22 November 2007, berhasil menyepakati dua dokumen penting yaitu Plan of Action to Implement the Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership dan Joint Declaration of the ASEAN-EU Commemorative Summit. Kedua dokumen tersebut memuat paragraf kesepakatan peningkatan kerjasama ekonomi kedua kawasan.

Hingga saat ini, telah diadakan 6 kali pertemuan Joint Committee on ASEAN-EU Free Trade Agreement (JCAEFTA). Dalam pertemuan JCAEFTA ke-6 yang berlangsung di Ha Noi, Viet Nam pada tanggal 14-17 Oktober 2008, masih terlihat keinginan dari pihak UE untuk memasukan isu-isu non-tradisional seperti government procurement, competition policy, dan sustainable development.

Dalam isu Trade in Goods, UE juga mengemukakan penawaran dengan pendekatan country specific adjustrment, yang mengindikasikan adanya offer yang berbeda dari UE kepada setiap negara-negara anggota ASEAN. Namun, ASEAN tidak menyetujui tawaran EU tersebut karena dikhawatirkan pendekatan ini akan menimbulkan diskriminasi.

Terkait dengan modalitas ASEAN-EU Free Trade Agreement (AEFTA), terdapat dua proposal tentang working method (mekanisme perundingan)  yang akan digunakan dalam kerangka AEFTA. UE mengusulkan agar working method dilakukan dengan menggunakan mekanisme perundingan dual track, yakni perundingan “fast track”  yang dilakukan dengan beberapa negara (kelompok kecil) terutama negara-negara yang memiliki tingkat ambisi tinggi baik dalam hal cakupan isu-isu yang dirundingkan maupun ambisi yang cukup tinggi di masing-masing isu, dan “normal track” yang dilakukan dengan negara anggota ASEAN lainnya yang tingkat ambisinya lebih rendah.

Berkenaan dengan proposal tersebut, Viet Nam juga mengusulkan pendekatan yang hampir sama dengan UE, namun sifatnya sukarela. Di samping traditional issues (trade in goods, services dan investment) kelompok pertama dapat merundingkan non-traditional issues (seperti competition policy, sustainable development dan government procurement), namun sifatnya sukarela. Sedangkan kelompok kedua hanya merundingkan traditional issues.

f)     ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership

Landasan perundingan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership adalah Joint Declaration of the Leaders on Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and Japan yang telah ditandatangani pada tanggal 5 November 2002. Kemitraan ini juga kemudian diperkuat dengan penandatanganan Framework for Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Japan pada tanggal 8 Oktober 2003.

Saat ini perjanjian AJCEP telah ditandatangani secara ad-referendum pada bulan Maret 2008. Sedangkan pihak Jepang telah meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 21 Juni 2008. Saat ini masing-masing negara ASEAN sedang melaksanakan prosedur legal nasional guna dapat menerapkan perjanjian ini.

Kerjasama di Sektor Jasa

a. Perkembangan Liberalisasi Jasa ASEAN

1) Peranan Sektor Jasa ASEAN

Sektor Jasa memegang peranan penting di ASEAN dengan rata-rata 40-50% GDP negara ASEAN berasal dari sektor jasa. Jasa juga berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan porsi 46% total GDP pada tahun 2007.

Dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di bidang jasa, Negara-negara ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand.  Selanjutnya untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk  Coordinating Committee on Services (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang mencakup 8 (delapan) sektor,  yaitu: Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata,  Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik.

Indonesia mendorong liberalisasi sektor jasa melalui Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan, yang bertindak sebagai koordinator (Tim Koordinator Bidang Jasa) di semua forum dan sektor, termasuk sebagai pengelola sektor jasa keuangan non-bank dan jasa profesi (akuntan dan penilai).

Sejak penandatangan AFAS hingga saat ini, Negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati  6 paket komitmen liberalisasi jasa.   KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada November 2007 telah menyepakati pengesahan paket ke-6 tersebut sebagai kelanjutan liberalisasi jasa di bawah AFAS. Prinsip, strategi dan modalitas untuk liberalisasi jasa tersebut ditujukan guna mewujudkan realisasi bebasnya arus perdagangan jasa ASEAN dalam rangka pembentukan kawasan ekonomi terintegrasi “Komunitas Ekonomi ASEAN” tahun 2015. Integrasi perdagangan jasa ASEAN akan dilaksanakan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang juga telah disepakati pimpinan ASEAN pada kesempatan KTT ASEAN tersebut.

Disamping itu juga telah ditandatangani ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services and the ASEAN multilateral Agreement on Air Services pada pertemuan ke-14 ASEAN Transport Ministers’ Meeting pada bulan November 2008.

2)    Integrasi Sektor Jasa Prioritas Menjelang Realisasi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015

ASEAN telah menetapkan 5 (lima) sektor jasa prioritas dari 12 sektor prioritas integrasi  barang dan jasa yang akan diliberalisasi menjelang pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, yaitu: Jasa Kesehatan, Jasa Pariwisata, e-ASEAN, Jasa Logistik dan Jasa Transportasi Udara.

Target penghapusan hambatan dalam perdagangan bidang jasa di empat sektor prioritas bidang jasa adalah tahun 2010 untuk jasa perhubungan udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata dan tahun 2013 untuk jasa logistik. Adapun liberalisasi bidang jasa seluruhnya ditargetkan pada tahun 2015.

Masing-masing sektor prioritas tersebut telah dilengkapi peta kebijakan (roadmaps) yang mengkombinasikan inisiatif-inisiatif khusus dengan inisiatif yang lebih luas secara lintas sektor seperti langkah-langkah fasilitasi perdagangan.

3)    Jasa Angkutan Udara (Air Transport Services)

Sidang ke 18 ASEAN Air Transport Working Group (ATWG) di Kuala Lumpur tanggal 12 – 14 Agustus 2008 membahas berbagai hal terkait dengan upaya liberalisasi jasa angkutan udara ASEAN, termasuk ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services, ASEAN Multilateral Agreement on Air Services, ASEAN Single Aviation Market (SAM) dan Kerjasama Angkutan Udara dengan Mitra Dialog.

4)    Jasa Angkutan Laut (Maritime Transport Services)

Sidang ke-16 ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG) di Nha Trang, Viet Nam tanggal 9-11 September telah membahas langkah-langkah lebih lanjut dalam mengimplementasikan Roadmap Towards an Integrated and Competitive Maritime Transport. Terkait Roadmap Towards an Integrated and Competitive Maritime Transport, Indonesia ditunjuk  bertanggung jawab sebagai lead coordinator untuk measure (langkah kebijakan) no.11 “Confirm the Principle of Open Access to the International Maritime Trade of All ASEAN Member States”  dan measure no.12 “Develop the Strategies for an ASEAN Single Shipping Market” dari Roadmap dimaksud.

5)    Jasa Keuangan (Finance Services)

Pertemuan terkini Para Menteri Keuangan ASEAN dan ASEAN Finance Minister Investors Seminar (AFMIS) diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada tanggal 7-9 Oktober 2008. Para Menteri menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan sekaligus memperkuat tingkat kompetensi di pasar global. Pertumbuhan GDP regional diperkirakan akan mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,7 %.

Untuk merespon hal tersebut, ditegaskan perlunya upaya kapitalisasi yang kuat pada sektor perbankan dan institusi keuangan selain upaya untuk segera dapat mengimplementasikan Chiang Mai Initiative Multilateralisation pada pertengahan tahun 2009 sejalan dengan inisiatif regional yang lain dalam upaya kerjasama dan integrasi regional.

6)    Jasa Telekomunikasi (Telecommunications Services)

ASEAN menyadari pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait hal ini telah disepakati upaya sinergis untuk membangun infrastruktur komunikasi melalui “Siem Reap Ministerial Declaration on Enhancing Universal Access on ICT Services in ASEAN” yang disepakati dalam sidang TELSOM/TELMIN ke-7 tahun 2007 di Siem Reap, Kamboja.

9th ASEAN Telecommunications & Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM-9) dan 8th ASEAN Telecommunications & Informations Technology Ministers Meeting (TELMIN-8) dengan tema ‘’High Speed Connection to Bridge ASEAN Digital Divide” di Bali, pada tanggal 25-29 Agustus 2008 telah membahas dan mengesahkan indikator dan target dalam ICT Scorecard  yang diperlukan untuk mencapai proses integrasi dan pengembangan sektor ICT ASEAN tahun 2008-2010.

7)    Jasa Pariwisata (Tourism Services)

Dalam pertemuan ASEAN Tourism Meetings di Manila tanggal 6 – 9 Juli 2008, telah dibicarakan beberapa hal antara lain:
-       Penyusunan MRA di bidang Pariwisata diharapkan selesai pada akhir 2008 dan dapat ditandatangani oleh para Menteri Pariwisata ASEAN pada saat ASEAN Tourism Forum (ATF) 2009 di Ha Noi, Viet Nam, tanggal 5-12 Januari 2009.
-       Dalam kerangka ASEAN Tourism Resource Management and Development Network (ATMR) telah direncanakan untuk mengadakan beberapa kegiatan antara lain: Training on eco tourism di Thailand, Pelatihan Tourism Heritage di Indonesia, ATMR Cruise di Singapura, Workshop tentang Home stay di Malaysia.
-       Guna lebih meningkatkan promosi ASEAN sebagai destinasi tunggal telah dibahas beberapa kegiatan promosi bersama, yaitu: ASEAN Promotional Chapter for Tourism, ASEAN Tourism Area in International tourism Fairs dan Joint Promotion Activities with ASEAN Airlines.
-       Terkait dengan NTO/VAC Fund dinyatakan bahwa Balance of NTO/VAC Fund hingga bulan Mei 2008 adalah USD 58,791.25.

8)    Jasa Logistik (Logistic Services)

Jasa logistik telah ditetapkan sebagai sektor prioritas kedua belas yang akan diliberalisasikan oleh ASEAN. Roadmap for Integration of Logistics Services telah ditandatangani pada Sidang ke-39 ASEAN Economic Ministers’ di Makati City, Filipina, pada tanggal 24 Agustus 2007.
 
      Mutual Recognition Arrangements  Bidang Jasa

Para Menteri Ekonomi ASEAN telah menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) Framework on Accountancy Services, MRA on Medical Practitioner and MRA on Dental Practitioners. MRA Framework on Accountancy Services yang akan menjadi prinsip-prinsip dasar dan kerangka negosiasi bilateral atau multilateral. Sedangkan MRAs mengenai Medical Practitioners and Dental Practitioners diharapkan dapat memfasilitasi mobilitas qualified medical and dental practitioners di ASEAN.

Di samping itu juga telah ditandatangani MRAs di bidang engineering services, architectures services, nursing services and surveying and urged renewed efforts by the related professional bodies to implement the MRAs. Sedangkan Mutual Recognition Arrangements on Tourism Professionals, diharapkan akan dapat ditandatangani pada ASEAN Tourism Ministers Meeting pada bulan Januari 2009.


Ratifikasi Perjanjian-perjanjian Ekonomi ASEAN

Hingga saat ini terdapat 92 Perjanjian Ekonomi ASEAN. Dari jumlah tersebut, 57 perjanjian telah diratifikasi, sedangkan 35 masih dalam proses. Perlu disampaikan juga bahwa terdapat 12 perjanjian dalam tahap akhir proses ratifikasi dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2008.


Kerjasama di Sektor Investasi


Di sektor investasi, kerjasama ASEAN diawali dengan dikemukakannya gagasan pembentukan suatu kawasan investasi ASEAN pada Pertemuan Pemimpin ASEAN di Bangkok pada tahun 1995. Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, pada tahun 1996, dibentuk Komite Kerja Kawasan Investasi ASEAN (WC-AIA), yang berada dibawah naungan SEOM, dengan mandat menyiapkan  sebuah Persetujuan Dasar tentang Kawasan Investasi ASEAN (Framework Agreement on ASEAN Investment Area/FA-AIA).
Framework Agreement on ASEAN Investment Area ditandatangani di Makati City, Filipina, pada tahun 1998. Bersamaan dengan penandatanganan tersebut juga disahkan pembentukan AIA Council. FA-AIA mencakup seluruh kegiatan investasi, kecuali investasi portfolio dan kegiatan investasi lainnya yang sudah tercakup pada perjanjian ASEAN lainnya, seperti the ASEAN Framework Agreement on Services. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah menciptakan suatu Kawasan Investasi ASEAN yang liberal dan transparan, sehingga dapat meningkatkan arus investasi ke kawasan. Liberalisasi investasi bagi negara anggota ASEAN disepakati untuk mulai berlaku pada tahun 2010, sedangkan dengan negara non-ASEAN disepakati untuk direalisasikan pada tahun 2020.

Kerangka kerja AIA mencakup semua arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke ASEAN maupun investasi langsung antar negara-negara ASEAN. Persetujuan tersebut antara lain akan mengikat negara-negara anggota untuk menghapus hambatan-hambatan investasi, meliberalisasi peraturan-peraturan dan kebijaksanaan investasi, memberi persamaan perlakuan nasional dan membuka investasi di industrinya terutama sektor manufaktur. Dengan menciptakan ASEAN sebagai suatu kawasan investasi yang lebih berdaya saing dan terbuka, AIA diharapkan dapat menarik arus investasi langsung  ke ASEAN.

Pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN Ke-40 yang berlangsung di Singapura bulan Agustus 2008, negara-negara ASEAN sepakat untuk membentuk suatu rejim investasi ASEAN yang lebih terbuka serta mendukung proses integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Rejim yang dimaksud adalah ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang merupakan hasil revisi dan penggabungan dari  ASEAN Investment Area (AIA) dan ASEAN Investment Guarantee Agreement (ASEAN-IGA). ACIA mencakup empat pilar utama yang meliputi: liberalisation, protection, facilitation and promotion.

ACIA lebih bersifat komprehensif dibandingkan dengan AIA dan ASEAN IGA, dikarenakan ACIA telah mengadopsi international best practices dalam bidang investasi dengan mengacu kepada kesepakatan-kesepakatan investasi internasional. Dengan adanya ACIA, diharapkan ASEAN dapat meningkatkan iklim investasi di kawasan dan menarik lebih banyak investasi asing. Sebagai tambahan, nilai investasi asing di ASEAN pada tahun 2005 berjumlah sebesar US$. 41.06 milyar dan tahun 2006 sebesar US$. 52.3 milyar.

Setelah mengalami pembahasan yang cukup alot sejak tahun 2006, ASEAN akhirnya berhasil menyelesaikan pembahasan  ASEAN Comprehensive Investment  Agreement (ACIA).  Draft ACIA dimaksud telah dibahas dan di-endorse pada Pertemuan ke-40 ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun 2008. Diharapkan ACIA akan dapat ditandatangani pada KTT ke- 14 ASEAN mendatang di Chiang Mai, Thailand, Desember 2008. Dengan ditandatanganinya ACIA, diharapkan akan dapat menjadikan ASEAN menjadi wilayah yang sangat kompetitif untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI) serta mendukung realisasi ASEAN Economic Community.





Kerjasama di Sektor Komoditi dan Sumber Daya Alam

Kerjasama Pertanian

1)    Pangan

Secara umum kondisi pangan ASEAN pada tahun 2005/2006 stabil. ASEAN telah mampu mencapai swasembada, khususnya untuk komoditi beras dan gula yang produksinya melebihi kebutuhan di ASEAN. Untuk jagung dan kedelai, ASEAN masih mengandalkan impor karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Dalam skema kerja sama ASEAN Plus Three, 2 (dua) proyek telah dilaksanakan sejak tahun 2004 – 2008, yaitu East Asia Emergency Rice Reserves (EAERR) dan ASEAN Food Security Information System (AFSIS). Kegiatan EAERR terutama difokuskan pada implementasi mekanisme pengadaan beras (stock release mechanism) dan pemanfaatan cadangan beras darurat untuk kondisi bencana. Sementara itu, kegiatan AFSIS difokuskan pada pembuatan jaringan informasi mengenai ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam proyek AFSIS, sebuah website telah dibentuk yang memberikan informasi mengenai situasi dan perencanaan kebijakan ketahanan pangan di kawasan.

ASEAN juga telah membentuk ASEAN General Guidelines on the Preparation and Handling of Halal Food sebagai upaya memperluas perdagangan daging dan produk daging intra-ASEAN.

Menanggapi perkembangan krisis dunia yang berdampak pada sektor pangan, ASEAN sesuai dengan usulan Presiden RI, telah menyusun sebuah skema strategis dan komprehensif untuk memperkuat ketahanan pangan regional yang disebut ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework beserta rencana kerja jangka menengah yang disebut Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS).  Para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN menyepakati untuk merekomendasikan dokumen tersebut ke ASEAN Summit di Thailand, bulan Desember 2008. Selanjutnya, kedua dokumen tersebut akan di-endorse oleh para Pemimpin ASEAN melalui Bangkok Statement on Food Security in the ASEAN Region.

2)    Tanaman Pangan (Crops)

Sejak tahun 2006 – 2008, ASEAN telah membuat Daftar Hama Endemik untuk beberapa komoditas pertanian yang diperdagangkan di kawasan, yaitu padi giling, jeruk (citrus), mangga, kentang, dan anggrek potong dendrobium. Upaya harmonisasi phytosanitary untuk komoditas-komoditas tersebut akan terus dilanjutkan khususnya untuk pengembangan panduan importasi.

ASEAN Plant Health Cooperation Network (APHCN) telah dibentuk sebagai sarana untuk berbagi informasi mengenai kesehatan tanaman di negara-negara anggota ASEAN. Saat ini, informasi mengenai Undang-undang Karantina Tanaman dan persyaratan impor untuk Malaysia dan Singapura telah tersedia di website APHCN. Dalam inisiatif ini, akan dibentuk ASEAN Regional Diagnostic Initiative sebagai proyek percontohan untuk mengatasi hambatan terhadap akses pasar produk pertanian.

Melalui harmonisasi Maximum Residue Limits (MRLs) untuk pestisida, ASEAN terus berupaya untuk melindungi kesehatan konsumen dan memfasilitasi perdagangan dengan meminimalisir penggunaan pestisida dan memastikan keamanan pangan dan mencegah kerusakan lingkungan. Dalam 29th ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry (29th AMAF) di Bangkok, 2007, ASEAN telah mengadopsi harmonisasi 99 MRL untuk 16 pestisida. Sebelumnya ASEAN telah memiliki 658 MRL untuk 61 pestisida.

ASEAN terus berupaya untuk melaksanakan upaya terpadu dalam mengharmonisasi standar dan kualitas, jaminan keamanan pangan dan standarisasi sertifikasi perdagangan untuk mendukung integrasi ekonomi dan meningkatkan daya saing produk-produk pertanian dan kehutanan ASEAN di pasar internasional. Untuk itu, ASEAN telah mengadopsi ASEAN Good Agricultural Practices (ASEAN GAP) mengenai penanganan produksi, panen dan paska panen buah dan sayuran segar serta sejumlah produk hortikultura lainnya berupa Standar ASEAN untuk mangga, nanas, durian, papaya, pumelo, dan rambutan.

Sebagai upaya kawasan untuk mengendalikan penggunaan pestisida, ASEAN telah memiliki website untuk lembaga pengawasan pestisida “aseanpest” (http://agrolink.moa.my/doa/aseanpest) yang memberikan landasan untuk saling bertukar informasi dan database serta penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pemanfaatan pestisida.

3)    Agricultural Training and Extension

ASEAN terus melanjutkan program Pengelolaan Hama secara Terpadu (Integrated Pest Management/IPM) untuk berbagai tanaman pangan, termasuk pengembangan modul pelatihan untuk komoditas prioritas dan pengorganisasian pelatihan IPM di kawasan terhadap komoditas prioritas tersebut. Komoditas dimaksud, di antaranya mangga, jeruk, bawang merah, beras, pumelo dan kedelai. Pertukaran pejabat, pelatih dan petani terkait IPM untuk citrus telah diorganisir oleh Thailand pada tanggal 10-16 Juni 2008.

Sejumlah aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dan petani telah pula dilaksanakan, di antaranya: Regional Training on Edible and Medicinal Mushroom Production Technology for ASEAN Extension Workers and Farmers (1-2 November 2008 di Viet Nam) serta pertukaran pejabat, pelatih dan petani yang diorganisir di Palembang, Indonesia, tanggal 5-10 Juli 2007.





4)   Penelitian dan Pengembangan di bidang Pertanian

Kerjasama Penelitian dan Pengembangan di bidang pertanian telah dimulai sejak 2005. Sejumlah aktivitas telah dilakukan, termasuk pembentukan ASEAN Agricultural Research and Development Information System (ASEAN ARDIS), ASEAN Directory of Agricultural Research and Development Centres in ASEAN, dan Guidelines for the Use of the Digital Information System.

5)   Codex

ASEAN telah mengembangkan website ASEAN Food Safety Network (www.aseanfoodsafetynetwork.net) untuk memberikan informasi yang berguna terkait keamanan pangan, seperti upaya SPS di berbagai bidang, isu-isu yang muncul dalam badan-badan penetapan standar internasional (Codex, OIE, IPPC, dll), serta hasil kerja dari berbagai badan di ASEAN terkait keamanan pangan.

6)   Skema Promosi Produk Pertanian dan Kehutanan

Untuk mempromosikan produk pertanian dan kehutanan, ASEAN telah memperpanjang implementasi Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Schemes untuk periode 5 tahun ke depan, dari 2004 menjadi 2009. MoU ini tetap relevan sebagai basis kerjasama dengan sektor swasta dan berkoordinasi tentang posisi bersama terkait perdagangan produk pertanian dan kehutanan ASEAN. Pembuatan MoU saat ini tengah dikembangkan oleh Negara-negara Anggota ASEAN, termasuk pengkajian produk-produk pertanian dan kehutanan yang dicakup dalam MoU. Dengan mempertimbangkan relevansi situasi pasar yang ada serta aktivitasnya dalam 12 tahun terakhir, 5 produk, yaitu: udang beku, ayam beku, nanas kaleng, tuna kaleng, dan karet alam telah disetujui untuk dihapus dari daftar.

7)    Bioteknologi

ASEAN menyadari pentingnya bioteknologi pertanian sebagai cara untuk meningkatkan produktifitas pangan secara berkelanjutan. Namun demikian, saat ini terdapat kekhawatiran publik terhadap penggunaan bioteknologi yang perlu diatasi. ASEAN telah mengadopsi Guidelines on the Risk Assessment of Agriculture-related Genetically Modified Organisms (GMOs). Panduan ini memberikan Negara-negara Anggota ASEAN pendekatan dan pemahaman bersama saat melakukan evaluasi ilmiah terhadap peluncuran GMOs di bidang pertanian. Panduan ini menggambarkan prosedur notifikasi, persetujuan, dan registrasi GMOs di bidang pertanian.

Menyadari pentingnya pemahaman mengenai teknologi dan penilaian risiko untuk Manipulasi Genetika (MG), serta untuk meningkatkan pembangunan kapasitas di bidang ini, ASEAN telah mengembangkan Program Kesadaran Publik terhadap GMOs. Dalam program ini, Frequently Asked Questions (FAQs) mengenai GMOs dari seluruh Negara Anggota ASEAN dikumpulkan dan diterbitkan untuk informasi publik.

Dalam meningkatkan pembangunan kapasitas, ASEAN berkolaborasi dengan International Life Sciences Institute Southeast Asia telah mengembangkan serangkaian pelatihan dan workshop mengenai penggunaan ASEAN Guidelines on Risk Assessment of Agriculture-related GMOs yang ditujukan bagi para pejabat dan pengambil keputusan. Tiga buah workshop telah diadakan di Singapura (2001), Kuala Lumpur (2002), Bangkok (2003) dan Jakarta (2004).

Kerjasama Peternakan

         Kerjasama ASEAN di bidang peternakan semakin berkembang, terutama mengenai Regularization of Production and Utilization of Animal Vaccines; Promotion of International Trade in Livestock and Livestock Products; dan Strengthening Animal Diseases Control Programme. Sejumlah inisiatif baru, termasuk Common Stand on Codex Issues dan Veterinary Drug Residues in Food juga telah dimulai.

         Dalam upaya mengatur produksi dan pemanfaatan vaksin hewan, ASEAN telah menyetujui untuk memperbaiki mekanisme yang ada serta prosedur registrasi vaksin hewan yang diproduksi di dalam dan di luar Negara Anggota ASEAN. Untuk tujuan ini, sebuah mekanisme tunggal akan dipakai. AMAF ke-29 di Bangkok, 2007, telah menyetujui ASEAN Standard for Live Infectious Bronchitis Vaccine dan Inactivated Infectious Bronchitis Vaccine. Para Menteri Pertanian ASEAN juga telah mengakreditasi ulang National Veterinary Drug Assay Laboratory (NVDAL), Gunung Sindur, Indonesia sebagai laboratorium pengetesan vaksin untuk 9 vaksin hewan selama periode 3 tahun.

         Munculnya Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) di beberapa Negara Anggota ASEAN sejak Desember 2003 memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian kawasan. Salah satu kekhawatiran ialah kemampuan virus untuk menyebar dari unggas ke manusia. Untuk menanganinya, dibentuk Regional Framework for Control and Eradication of HPAI. ASEAN telah menyelesaikan implementasi 8 (delapan) komponen dalam kerangka regional tersebut, bekerjasama dengan organisasi internasional/mitra wicara.

         ASEAN telah membentuk dan menandatangani Agreement for Establishment of the ASEAN Animal Health Trust Fund (AHTF) pada bulan November 2006 untuk mendukung aktivitas ASEAN mengendalikan dan memberantas penyakit hewan di kawasan.

Kerjasama Perikanan

         ASEAN Network of Fisheries Post-Harvest Technology Center melanjutkan kerjasamanya dengan Departemen Penelitian Perikanan Laut dari Southeast Asia Fisheries Development Center (SEAFDEC) untuk mengimplementasi kegiatan-kegiatan: (i) HACCP Training Programmes, (ii) Regional Code of Conduct on Post-Harvest Practices and Trade, dan (iii) ASEAN-Australia Development and Cooperation Programme (AADCP) mengenai “Quality Assurance and Safety of ASEAN Fish and Fishery Products”. Kesuksesan kolaborasi dengan SEAFDEC juga mendorong pengembangan inisiatif baru berupa: Seafood Safety Information Network dan Chloramphenicol, and Nitrofuran Residues in Aquaculture Fish and Fish Products.

         ASEAN terus melanjutkan kolaborasi dengan SEAFDEC dan telah menyetujui kerja sama untuk memperkuat mekanisme dan implementasi program perikanan kawasan melalui pembentukan “ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (ASSP)”. Dalam AMAF ke-29, telah ditandatangani Letter of Understanding (LoU) ASSP oleh Sekjen ASEAN dan Sekjen SEAFDEC.

         Dengan bantuan dari Australia, ASEAN telah menyelesaikan Hazard Guide-A Guide to the Indentification and Control of Food Safety Hazard in the Production of Fish and Fisheries Products in the ASEAN Region, dan Guidelines on Development of Standard Operating Procedures (SOP) for Health Certification and Quarantine Measures for the Responsible Movement of Live Food Finfish.

         Negara-negara Anggota ASEAN juga telah menyetujui inisiatif untuk membentuk ASEAN Shrimp Alliance (ASA) dan ASEAN Network on Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC).

Kerjasama Kehutanan

         Pengembangan kriteria nasional dan indikator untuk pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management/SFM), termasuk pengkajian kebijakan, dan penanaman hutan telah mengalami kemajuan di masing-masing Negara Anggota ASEAN. Pada tingkat regional, pengembangan inisiatif Pan ASEAN Timber Certification telah menggunakan kriteria yang diakui secara internasional untuk memastikan diterimanya produk kayu ASEAN yang bersertifikat di pasar internasional. Sesuai dengan persyaratan pelaporan kehutanan internasional, AMAF ke-29 telah menyetujui sebagai berikut:

i.      ASEAN Criteria and Indicators for Sustainable Management of Tropical Forests;
ii.     Monitoring, Asssesment and Reporting Format for Sustainable Forest Management in ASEAN; dan
iii.    ASEAN Guidelines for the Implementation of IPF/IFF proposals for Action

Isu illegal logging untuk dikerjasamakan di ASEAN telah diperjuangkan oleh Indonesia lebih dari 3 (tiga) tahun lalu. Pada awalnya, Malaysia sangat resisten terhadap isu dimaksud. Namun akhirnya, Malaysia dapat menerima illegal logging dikerjasamakan di ASEAN mengingat hal tersebut telah mendapatkan  dukungan dari  anggota ASEAN lainnya. Akhirnya disepakati ASEAN Ministerial Statement on Strengthening Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) in ASEAN yang memuat mengenai kerja sama ASEAN untuk memberantas illegal logging and its associated trade. FLEG tersebut telah didukung dengan Work Plan for Strengthening FLEG in ASEAN 2008 – 2015.

Di bawah program ASEAN-German Regional Forest Program, ASEAN Forestry Clearing House Mechanism (CHM) telah dibentuk untuk memberikan landasan informasi di antara Negara-negara Anggota ASEAN terkait diskusi mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama.

Volume pertama dari Database on ASEAN Herbal and Medicinal Plants, yang terdiri dari 64 species tanaman telah diselesaikan dan diterbitkan. Saat ini ASEAN tengah menyelesaikan volume kedua Database yang berisikan 50 species.

ASEAN juga telah setuju untuk bekerjasama secara lebih proaktif dan intensif dalam implementasi CITES. Menteri-menteri ASEAN yang bertanggungjawab untuk CITES telah mendeklarasikan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India pada tanggal 8 Oktober 2003 pada tanggal 2-14 Oktober di Bangkok. ASEAN pun menunjukkan komitmennya pada bidang ini dengan mengembangkan dan mengadopsi ASEAN Regional Action Plan on Trade in Wild Fauna and Flora 2005-2010. ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN) telah dibentuk pada Desember 2005 untuk menyediakan mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif di antara badan-badan penegak ubli pada level nasional dan regional untuk memberantas perdagangan flora dan fauna liar secara illegal.
                                                               
Perkembangan Kerjasama di Bidang Energi

ASEAN telah menetapkan  rencana aksi ASEAN yang disebut ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2004-2009, yang meliputi langkah-langkah: memperkuat ketahanan energi regional; meningkatkan integrasi infrastruktur  energi regional; menciptakan kebijakan energi regional yang responsif yang secara bertahap  mendorong reformasi pasar, liberalisasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; melibatkan sektor swasta dalam upaya mengamankan cadangan energi regional.

Adapun ruang lingkup kerjasama ASEAN di bidang energi mencakup isu-isu: (i). Ketahanan energi (Energy Security); ii). Pembangunan jaringan kelistrikan (Power Interconnection); iii). Efisiensi energi (Energy Efficiency); (iv). Kebijakan regional di bidang energi (Regional Energy Policy); (v). Penelitian dan pengembangan energi terbarukan (Research and Energy, and Renewable Energy).

Berkaitan dengan kerjasama energi ASEAN, terdapat 3 (tiga) dasar hukum yang menjadi rujukan, yaitu MoU on Trans ASEAN Gas Pipeline (MoU on TAGP), ditandatangani tahun 2002  dan MOU on ASEAN Power Grid (MoU on APG), yang ditandatangani pada tahun 2007 dan saat ini masih menunggu proses ratifikasinya. Disamping itu juga akan ditandatangani New ASEAN Petroleum Security Agreement  (APSA), yang akan ditandatangani pada KTT ke-14 ASEAN mendatang.

Proyek-proyek yang tercakup dalam kerjasama TAGP terdiri dari 8 (delapan) yaitu : Duri, Indonesia – Melaka, Malaysia; West Natuna, Indonesia – Duyong, Malaysia; East Natuna, Indonesia – JDA – Erawan, Thailand;  East Natuna – West Natuna – Kerteh, Malaysia;  East Natuna – West Natuna – Singapura; East Natuna, Indonesia – Brunei Darrusalam – Sabah, Malaysia – Palawan-Luzon, Philippina; Malaysia – Thailand JDA – Blok B Viet Nam; Pauh, Malaysia – Arun, Sumatera, Indonesia; East Kalimantan – Sabah – Philippines.

Untuk proyek interkoneksi ASEAN, sejauh ini terdapat 14 proyek interkoneksi ASEAN. Proyek yang terkait dengan Indonesia, yaitu  Peninsular Malaysia – Sumatra (Medium term –TNB dan PLN); Batam – Bintan – Singapura – Johor (Long term – PLN, SPPG dan TNB); Sarawak – West Kalimantan (Medium term –Sesco dan PLN);


1)    Kerjasama Energi ASEAN + 3
                               
      Kerjasama keamanan energi ASEAN+3 muncul sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan energi baik di tingkat regional maupun tingkat dunia. Pertemuan pertama ASEAN Ministers on Energy Meeting  (AMEM) + 3 berlangsung pada tanggal  9 Juni 2004 di Manila, Filipina dan mensahkan program kegiatan Energy Security Forum, Natural Gas Forum, Oil Market Forum, Oil Stockpiling Forum dan Renewable Energy Forum dan upaya bersama untuk mengatasi isu-isu di pasaran minyak regional termasuk “Asian Premium”. Selain itu, disetujui untuk mendorong penetapan harga spot minyak berorientasi pasar dan diimplementasikan di bursa berjangka untuk produk minyak mentah (crude oil) dan produk-produk bahan bakar lainnya.

      Pada pertemuan ke-5 AMEM + 3 di Bangkok, 2007, telah disepakati kerjasama energi ASEAN + 3, yaitu energy security, oil market, oil stockpiling, natural gas serta New Renewable Energy (NRE) dan Energy Efficiency and Conservation (EE&C). Sidang juga sepakat untuk memperluas kerjasama regional dengan memasukkan kerjasama civilian nuclear energy. Dalam kaitan ini juga telah disepakati Work Plan untuk Oil Stockpiling Roadmap yang akan didasarkan kepada 4 (empat) prinsip, yaitu voluntary dan tidak mengikat, saling menguntungkan, saling menghormati, pendekatan tahap demi tahap dengan perspektif jangka panjang.

      Terkait dengan pengembangan kerjasama Energy Efficiency and Conservation (EE & C) disepakati bahwa kerjasama dapat dilakukan melalui peningkatan dialog, pengembangan networking serta sharing informasi.

      Disepakati Proposal Korea mengenai kerjasama Clean Development Mechanism (CDM) untuk memperluas kesempatan bagi proyek-proyek CDM guna membantu mengurangi greenhouses gas emission (GHG) serta meningkatkan sustainable development melalui kegiatan capacity building. Para Menteri meminta ASEAN Center for Energy dan Korea Energy Management Cooperation dapat menindaklanjuti proposal tersebut.

Para Menteri menyambut baik proposal Korea mengenai kerjasama civilian nuclear energy sesuai dengan ASEAN + 3 Cooperation Work Plan (2007 – 2017), dengan kegiatan antara lain capacity building seperti training staff/personnel untuk civilian nuclear development di kawasan. Korea diharapkan dapat bekerjasama dengan ACE untuk meneruskan inisiatif tersebut.




2)    Kerjasama East Asia Summit  di bidang Energi

      Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 East Asia Summit (EAS) di Cebu, Filipina, tanggal 15 Januari 2007, isu yang menjadi fokus utama adalah energy security. Pembahasan isu energy security dalam KTT ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama negara-negara EAS yaitu memastikan ketersediaan sumber energi yang terjangkau (affordable) bagi pembangunan di    kawasan. Dalam KTT tersebut, para Pemimpin EAS sepakat bahwa pembahasan mengenai energi harus mencakup elemen-elemen energy security, sumber daya energi alternatif dan terbarukan, efisiensi energi dan konservasi energi, dan perubahan iklim global.

Untuk menegaskan komitmen kerjasama di bidang energi tersebut, para Pemimpin EAS mengadopsi Cebu Declaration on East Asian Energy Security, yang bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

o   Meningkatkan efisiensi dan kinerja penggunaan bahan bakar fosil yang ramah lingkungan;

o   Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar konvensional melalui peningkatan efisiensi energi dan program-program konservasi, tenaga air, perluasan sistem energi terbarukan, produksi dan penggunaan bio-fuel, dan penggunaan tenaga nuklir untuk maksud damai;


o   Mendorong terciptanya suatu pasar regional dan internasional yang terbuka dan kompetitif, yang bertujuan untuk menyediakan pasokan energi yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat;


o   Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan yang efektif, dengan tujuan untuk berkontribusi mengurangi dampak perubahan iklim global;


o   Mendorong investasi di bidang sumber daya energi dan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta;


KTT ke-2 EAS juga menyambut baik berbagai proposal kerjasama di bidang energy security, termasuk inisiatif empat pilar yang diajukan oleh Jepang yang berjudul “Fueling Asia – Japan’s Cooperation Initiative for Clean Energy and Sustainable Growth” dan kesediaan Jepang untuk memberikan bantuan dana energy-related ODA sebesar US$ 2 Milyar untuk tiga tahun ke depan. Para Pemimpin juga sepakat untuk membentuk suatu EAS Energy Cooperation Task Force (EAS ECTF), berdasarkan mekanisme sektoral di bidang energi yang telah ada di ASEAN untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah diambil para Pemimpin EAS mengenai energy security dan melaporkan rekomendasinya pada KTT EAS mendatang.

Pada Pertemuan pertama  East Asia Summit Energy Ministerial Meeting (1st EAS EMM) di Singapura, tanggal 23 Agustus 2007, Sidang sepakat bahwa 3 (tiga) work stream yaitu energy efficiency and conservation (EE & C); energy market integration; biofuels for transport and other purposes sebagai langkah awal untuk mengembangkan kerjasama dalam rangka energy security negara-negara anggota EAS. Sidang juga sepakat untuk terus mengembangkan kemungkinan kerjasama teknologi baru untuk biofuels  serta melakukan upaya-upaya konkrit untuk merealisasikan kerjasama energy efficiency and conservation berdasarkan “voluntary basis” dan menyambut baik pembentukan Asia Biomass Research Core dan Asia Biomass Energy Cooperation Promotion Office di Jepang;

Pada Pertemuan Kedua Asia Summit Energy Ministerial Meeting (2nd EAS EMM), Agustus 2008, para Menteri mendukung upaya-upaya yang berkesinambungan dari EAS Energy Cooperation Task Force (ECTF) untuk mengembangkan kerjasama melalui 3 (tiga) Work Streams kerjasama energi, yaitu Energy Efficiency and Conservation (EE & C), Energy Market Integration (EMI) dan Biofuels untuk transportasi dan tujuan-tujuan lainnya. Disamping itu Para Menteri menyambut baik EAS Energy Outlook yang dipersiapkan oleh Economic Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Dalam kaitan ini, para Menteri mengharapkan agar ERIA dapat memperdalam analisisnya dan memberikan masukan agar kerjasama dalam hal energy effisiency and  conservation lebih efektif.

Para Menteri juga sepakat bahwa rekomendasi laporan  hasil studi Energy Market Integration in the East Asia Region  perlu dipertimbangkan khususnya rekomendasi untuk mengadakan pertemuan forum konsultasi atau pertemuan-pertemuan lainnya, untuk share pandangan mengenai policy approaches dan untuk menentukan langkah-langkah dalam meningkatkan pasar energi yang terintegrasi. Dalam kaitan ini, para Menteri meminta ECTF untuk memperdalam studi mengenai Energy Market Integration untuk dilaporkan pada pertemuan EAS Energy Ministers Meeting mendatang.

Para Menteri sepakat menetapkan mengenai Asian Biomass Energy Principles  sebagai pedoman untuk produksi dan pengunaannya di kawasan. Dalam kaitan ini, para Menteri sepakat untuk mempromosikan produksi dan penggunaan biofuels dan kerjasama regional yang tidak mengganggu ketahanan pangan. Para Menteri menugaskan ERIA untuk mengembangkan metodologi  bagi assesment lingkungan dan social sustainability dalam produksi dan penggunaan biomass mengingat kondisi-kondisi khusus di kawasan.

Kerjasama ASEAN di Sektor Usaha Kecil dan Menengah

Kerjasama ASEAN di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah dirintis sejak tahun 1995, yang ditandai dengan dibentuknya Kelompok Kerja Badan-Badan UKM ASEAN (ASEAN Working Group on Small and Medium-size Enterprises Agencies). Dalam pertemuan pertamanya di Jakarta tanggal 24 April 1995 telah disahkan Rencana Aksi ASEAN bagi pengembangan UKM. Pertemuan ini juga menyepakati bahwa pada tahap awal kerjasama ASEAN di bidang UKM akan terfokus pada sektor manufaktur.

Sidang ASEAN Economic Minister Meeting (AEM) ke-31 di Singapura tanggal 27 September–2 Oktober 1999 telah menyepakati kerangka kerjasama yang melibatkan UKM dalam ASEAN Industrial Cooperation (AICO). Kerangka kerjasama ini didasari oleh pemahaman bahwa UKM sebagian besar melaksanakan fungsinya sebagai industri pendukung bagi perusahaan-perusahaan besar, disamping untuk memberikan kesempatan kepada UKM untuk berpartisipasi secara langsung dalam perdagangan intra ASEAN.

ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development (APBSD) 2004-2014 telah disahkan pada Sidang AEM ke-36 di Jakarta, 3 September 2004.  Policy blueprint tersebut bertujuan untuk menjamin adanya transformasi UKM ASEAN yang memiliki daya saing, dinamis, inovatif dalam rangka menuju integrasi ekonomi ASEAN. Tujuan-tujuan tersebut telah dituangkan dalam aktivitas-aktivitas ASEAN Small and Medium Enterprise Agencies Working Group (SMEWG) guna merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam APBSD. Pada pertemuan SMEWG ke-22 di Singapura, 27-28 Mei 2008, telah dibahas beberapa hal yang mencakup: pembentukan common curriculum for entrepreneurship in ASEAN oleh Indonesia dan Singapura, rencana penyusunan ASEAN SME White Paper, implementasi SME Section dalam AEC Blueprint. Dan kerjasama dengan mitra wicara.

Hal ini dapat diwujudkan melalui suatu cooperative framework yang melibatkan secara aktif peran sektor swasta di ASEAN disamping meningkatkan budaya wirausaha, inovasi dan networking di kalangan UKM, memberikan fasilitas kepada UKM untuk memperoleh akses informasi, pasar, SDM, kredit dan keuangan serta teknologi modern. Berdasarkan cetak biru tersebut telah dipilih lima bidang kerjasama strategis dalam pengembangan UKM ASEAN, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia; Dukungan dalam Bidang Pemasaran; Bantuan dalam Bidang Keuangan; Pengembangan Teknologi; dan Penerapan Kebijakan yang Kondusif.

Dalam perkembangannya, kerjasama ASEAN di sektor UKM lebih difokuskan pada tindak lanjut proyek-proyek peningkatan kapasitas dan daya saing UKM di bawah payung Vientiane Action Plan dan ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development (APBSD) 2004-2014; kerjasama dengan negara-negara Mitra Wicara; serta hal-hal berkaitan dengan prospek pengembangan UKM di tengah kemajuan kerjasama ekonomi ASEAN. Dari 20 proyek yang disepakati dalam APBSD, sembilan proyek diantaranya telah selesai, tiga sedang berjalan, tujuh dalam persiapan dan satu tidak dapat dilaksanakan. Proyek-proyek APBSD 2004-2014 yang belum dapat dilaksanakan pada umumnya disebabkan oleh belum jelasnya pendanaan bagi proposal yang telah masuk serta adanya permintaan sejumlah Mitra Wicara agar usulan proyek-proyek baru dapat dikaitkan dalam kerangka FTA dengan ASEAN.

Pada pertemuan SMEWG ke-23 yang telah berlangsung di Vientiane, Lao PDR bulan Nopember 2008, telah disepakati bahwa draft common curriculum for entrepreneurship in ASEAN akan diujicobakan di Myanmar dan Viet Nam sebelum diterapkan di seluruh negara-negara ASEAN.


Kerjasama Ekonomi Sub-Regional ASEAN

Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) dilakukan untuk mengambil manfaat dan saling melengkapi dalam mempercepat pembangunan ekonomi melalui peningkatan arus investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam dan manusia, serta pengembangan industri. Tujuan utama pembentukan sub-wilayah pertumbuhan adalah untuk memadukan kekuatan dan potensi-potensi tiap-tiap wilayah yang berbatasan sehingga menjadi wilayah pertumbuhan yang dinamis. Kerjasama ekonomi sub-regional, sering juga disebut sebagai segitiga pertumbuhan (growth triangle) atau wilayah pertumbuhan (growth area), merupakan salah satu bentuk keterkaitan (linkage) ekonomi antar daerah dengan memiliki unsur internasional. Daerah anggota kerjasama tersebut lebih dari satu negara.

Dalam konteks ASEAN, sesuai dengan Agenda for Greater Economic Integration, pembentukan KESR didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam pembangunan wilayah (open regionalism) dan bukan pada pembentukan blok kawasan yang tertutup (building block). Berbagai kendala yang muncul dalam perkembangan kerjasama growth areas ini menjadi  feed back bagi kemajuan skema pertumbuhan wilayah ini dan ASEAN terus mengupayakan inisiatif-inisiatif baru dalam kerangka pengembangan kerjasama tersebut seperti pembentukan ASEAN Mekong Basin Development Cooperation.

Kawasan Pertumbuhan ASEAN Bagian Timur: Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina (BIMP-EAGA)
        
Ide pembentukan Wilayah Pertumbuhan ASEAN Timur (BIMP-EAGA) pertama kali disampaikan oleh Presiden Filipina, Fidel Ramos pada bulan Oktober 1992 untuk menghubungkan daerah Filipina Selatan dengan Wilayah Timur Indonesia dan Wilayah Timur Malaysia. Ide tersebut kemudian disampaikan kepada PM Malaysia Mahathir Muhamad dan Presiden Soeharto. Kerjasama  BIMP-EAGA secara resmi dibentuk melalui penandatanganan Agreed Minutes pada pertemuan tingkat menteri di Davao City, Filipina, 26 Maret 1994.  BIMP EAGA tersebut diikuti oleh empat negara di kawasan timur ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Indonesia (Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara), Malaysia (Sabah, Serawak, dan Labuan), dan Filipina (Mindanao dan Palawan).
                 
Kerjasama BIMP-EAGA dibentuk untuk menarik minat para investor lokal dan asing untuk melakukan investasi dan meningkatkan perdagangan di kawasan timur ASEAN. Tujuan pembentukan BIMP-EAGA adalah mengembangkan kerjasama sub-regional antara negara-negara anggota dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sub-kawasan tersebut. Sektor kerjasama yang diprioritaskan adalah transportasi udara dan laut, perikanan, pariwisata, energi, kehutanan, pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas tenaga kerja. Untuk melibatkan pihak swasta secara aktif telah dibentuk forum khusus East ASEAN Business Council (EABC) di Davao City 15-19 Nopember 1994. 
     
Pembagian area kerja BIMP-EAGA digolongkan dalam beberapa cluster, yaitu: cluster bidang transportasi dan pembangunan infrastruktur yang  membawahi air linkages, sea linkages, telekomunikasi dan konstruksi dengan Brunei Darussalam sebagai koordinator; Cluster bidang sumber daya alam yang terdiri atas agro-industry, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup serta energi, dengan Indonesia sebagai koordinator; cluster pariwisata, dengan Malaysia sebagai koordinator; dan cluster UKM dan finansial dengan Filipina sebagai koordinator.

Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-3 di Cebu pada tanggal 12 Januari 2007 menghasilkan sebuah Joint Statement for 3rd BIMP-EAGA Summit yang intinya antara lain menyepakati BIMP-EAGA Roadmap to Development yang meliputi percepatan penerapan flagship projects, pembuatan database perdagangan, investasi & pariwisata. Hal tersebut akan selaras dengan inisiatif AEC dan bertujuan untuk memajukan proses integrasi ASEAN; menyepakati peningkatan keterlibatan pihak swasta untuk berpartisipasi pada BIMP-EAGA Business Council; menggerakkan sektor UKM bekerjasama dengan ADB serta meningkatkan peran pemuda dalam kerjasama sosial budaya, riset, olahraga, dan pendidikan.

b) Segitiga Pertumbuhan: Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT)

      Pembentukan Segitiga Pertumbuhan (Growth Triangle) IMT-GT dimulai dengan pertemuan bilateral tingkat menteri dan pejabat tinggi di Pulau Langkawi, Malaysia, 20 Juli 1993. Kerjasama  segi tiga pertumbuhan tersebut melibatkan tiga provinsi Indonesia yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat; empat negara bagian Malaysia yaitu Perak, Penang, Kedah, Perlis dan  empat belas  provinsi Thailand Selatan.

      Kerjasama pertumbuhan tersebut diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperlancar arus perdagangan, investasi, pariwisata, dan jasa, serta membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal. Secara struktural mekanisme kerjasama IMT-GT terbagi atas dua tingkatan, yaitu Sidang Pejabat Tinggi (Senior Officials Meeting-SOM) dan Business Council Meeting (BCM). SOM terdiri dari pejabat-pejabat tinggi pemerintah dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian dan beberapa anggota teras BCM. Sedangkan BCM terdiri dari pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam kegiatan IMT-GT. SOM melakukan pertemuan setahun sekali dengan didahului pertemuan BCM. Hasil pertemuan BCM kemudian diajukan ke SOM.     

      Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu telah diadakan pula KTT ke-2 IMT-GT yang menyepakati sebuah Joint Statement of the 2nd IMT-GT Summit yang intinya antara lain penetapan IMT-GT Roadmap for Development 2007-2011 dan penetapan empat IMT-GT Economic Corridors (extended Songkhla-Penang-Medan, Straits of Malacca, Banda Aceh-Palembang, Dumai-Melaka); mendorong penguatan peran Swasta dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerjasama IMT-GT; dukungan penguatan institusional IMT-GT; dan dukungan peran ADB dalam IMT-GT.



KERJASAMA SOSIAL DAN BUDAYA

Kerjasama di bidang sosial-budaya menjadi salah satu titik tolak utama untuk meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya “a caring and sharing community”, yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Kerjasama sosial-budaya mencakup kerjasama di bidang kepemudaan, perempuan, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan ketenagakerjaan serta Yayasan ASEAN.

Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community)

Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASSC) merupakan bagian dari tiga pilar penting yang saling terkait dan saling melengkapi dalam kerangka pembentukan komunitas ASEAN tahun 2015. Bersama-sama dengan Pilar Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN (ASEAN Political and Security Community) dan Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), Pilar Sosial Budaya ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat proses pengintegrasian di ASEAN dalam rangka mendukung upaya mewujudkan perdamaian di kawasan, meningkatkan kesejahteraan serta memperkokoh persaudaraan di kalangan masyarakat ASEAN.

Komunitas Sosial Budaya ASEAN bersifat terbuka dan bergerak berdasarkan pendekatan kemasyarakatan (People-Centered approach): dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Komunitas sosial budaya ASEAN mencakup kerjasama yang sangat luas dan multi-sektor, mulai dari upaya pengentasan kemiskinan, penanganan isu kesehatan, ketenagakerjaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan narkoba, kerjasama pegawai negeri, kerjasama pendidikan, penerangan, kebudayaan, lingkungan hidup, iptek hingga kerjasama penanganan kebencanaan. Dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keberadaan ASEAN (ASEAN Awareness).

Sebagai satu komunitas sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan pertumbuhan penduduk dan kemiskinan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kerjasama untuk memperkuat daya saing kawasan dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan hidupnya. ASEAN akan berupaya membuka akses seluas-luasnya bagi penduduknya dengan memperhatikan keseimbangan gender di berbagai bidang, antara lain di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia, membangun kualitas hidup yang lebih baik, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, serta terus melakukan pengawasan penyebaran wabah penyakit, pengendalian penyebarluasan penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba, penurunan kualitas lingkungan dan polusi lintas batas. Untuk dapat melaksanakan kerjasama yang baik di seluruh sektor pemerintahan maka ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapabilitas pegawai negeri dan good governance serta meningkatkan keterlibatan masyarakat madani (civil society).

Guna mewujudkan semua itu, warga ASEAN harus menciptakan “rasa ke-kita-an (We Feeling) yang begitu penting bagi manusia dalam membentuk sebuah komunitas. Masyarakat ASEAN juga perlu menumbuhkan rasa saling menghormati dan solidaritas yang lebih besar sehingga warga ASEAN akan berkembang menjadi komunitas yang saling peduli dan berbagi (a Caring and sharing Community). Dengan demikian, masyarakat ASEAN akan lebih mengenali benang merah yang ada di dalam budaya-budaya mereka yang sangat beragam dan akan lebih mampu menghargai identitas nasional satu sama lain. ASEAN akan dapat menyelesaikan segala sengketa secara damai dan bersahabat, meskipun isu yang dibahas sangat sensitf. Dengan “rasa ke-kita-an” tersebut, warga ASEAN akan dapat mewariskan kepada generasi-generasi selanjutnya sebuah kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, aman dan damai, bukan saja sebagai kawasan yang bebas tetapi juga mampu mengelola sengketa dengan bijaksana.

Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya ASEAN Socio-Cultural  Community (ASSC), ASEAN telah menyusun suatu Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) yang akan disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand (Februari 2009). Penyusunan rancangan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN ini dimaksudkan untuk memberian pedoman (guidelines) bagi negara anggota ASEAN dalam persiapan menyongsong terbentuknya Komunitas ASEAN tahun 2015 melalui pilar sosial budaya.

Cetak biru diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam memperkuat integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat (people-centred) serta memperkokoh kesadaran, solidaritas, kemitraan dan rasa kepemilikan masyarakat (We Feeling) terhadap ASEAN.  Rancangan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN memuat enam elemen utama (Core Element) & 348 Rencana Aksi (Action-lines).  Struktur Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN adalah sebagai berikut:

 Pengantar (Introduction)
II.   Karakteristik dan Elemen-elemen (Characteristic and  Elements)
A.    Pembangunan Manusia (Human Development), terdiri dari 60 action lines
B.    Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial (Social Welfare and Protection), terdiri dari 94 action lines
C.   Hak-Hak dan Keadilan Sosial (Social Justice and Rights), terdiri dari 28 action lines
D.   Memastikan Pembangunan yang Berkelanjutan (Ensuring Environmental Sustainability), terdiri dari 98 action lines
E.    Membangun Identitas ASEAN (Building ASEAN Identity), terdiri dari 50 action lines
F.    Mempersempit Jurang Pembangunan (Narrowing the Development Gap), terdiri dari 8 action lines
Pelaksanaan dan Review Cetak Biru ASCC (Implementation and Review of the ASCC Blueprint)
A.    Mekanisme Pelaksanaan (Implementation Mechanism)
B.    Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilisation)
C.   Strategi Komunikasi (Communication Strategy)
D.   Mekanisme Review (Review Mechanism)

Segera setelah disahkan, Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN diharapkan dapat segera diintegrasikan kedalam perencanaan pembangunan di masing masing negara ASEAN dan diimplementasi di tingkat nasional dan daerah. Kesuksesan implementasi ASCC Blueprint tentu memerlukan dukungan kuat dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah, kalangan Masyarakat Madani maupun anggota masyarakat secara luas.

Kerjasama Bidang Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN

a)    Kerjasama Pemajuan Perempuan 

Isu mengenai perempuan mulai diangkat pada ASEAN Women Leaders Conference di Jakarta pada bulan Desember 1975.  Pertemuan pertama ASEAN Standing Committee di Manila tahun 1975 membentuk ASEAN Sub-Committee on Women (ASW). Selanjutnya pada Pertemuan ke-20 ASW tahun 2001, ASW ditingkatkan statusnya menjadi ASEAN Committee on Women (ACW).

Dari sisi perkembangan regional policy framework, terdapat tiga deklarasi penting ASEAN yang terkait dengan isu perempuan dan telah disahkan, yakni:

i.      Declaration on the Advancement of Women in ASEAN, tahun 1988;
ii.     The Declaration against Trafficking in Persons Particularly Women and Children, tahun 2004; dan
iii.    The Declaration on the Elimination of Violence against Women (DEVAW), tahun 2004.

Sejauh ini, terdapat dua Work Plan yang telah disusun dan disahkan sebagai tindak lanjut dari deklarasi-deklarasi yang dihasilkan, yaitu:

i.      Work Plan on Women’s Advancement and Gender Equality (2005-2010) sebagai tindak lanjut dari 1988 Declaration on the Advancement of Women in the ASEAN Region; dan
ii.     Work Plan to Operationalize the Declaration on the Elimination of Violence against Women in ASEAN sebagai tindak lanjut dari Declaration on the Elimination of Violence against Women (DEVAW) 2004.

Kerjasama ASEAN dalam bidang perempuan menunjukkan perkembangan yang berarti. Pertemuan ke-5 ACW tahun 2006 di Singapura mengangkat tema “Membangun Kemitraan melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di ASEAN”. Hal ini menjadi perhatian utama negara-negara ASEAN dalam meningkatkan upaya peranan perempuan pada usaha kecil menengah (UKM). Beberapa hal pokok yang dibahas antara lain: Third Regional Report on the Advancement of Women in ASEAN; Gender Dimension of Globalisation and Regional Integration; serta Pelaksanaan Rencana Kerja Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW).

Indonesia telah mengambil insiatif dengan menyelenggarakan ASEAN High Level Meeting on Gender Mainstreaming within the Context of CEDAW, BPFA and MDGs pada tanggal 15-16 November 2006 di Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan Joint Statement dan komitmen negara-negara ASEAN untuk menguatkan kapasitas institusi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai konsep dan penerapan pengarusutamaan gender serta meningkatkan kerjasama regional dalam pengawasan dan evaluasi efektifitas pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi pembangunan.

Dalam upaya itu, pada tanggal 3-4 April 2007 di Bangkok telah dilaksanakan Regional Consultative on the Establishment of ASEAN Commission on the Protection of the Rights of Women and Children yang bertujuan menghimpun masukan dari unsur pemerintah dan non pemerintah.
      
       Sehubungan dengan upaya ASEAN untuk membentuk ASEAN Human Right Body, maka negara anggota telah membahas kemungkinan pembentukan Commission of the Promotion and Protection of the right of Women and Children pada Joint Round Table Discussion tanggal 7-8 April 2008. Sementara menunggu terbentuknya Badan HAM ASEAN, Indonesia mengharapkan pembentukan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak kiranya dapat dilakukan, dan bila Badan HAM ASEAN sudah dapat dibentuk, maka Komisi tersebut akan menjadi bagian dari Badan HAM ASEAN.

b)    Kerjasama Bidang Pemuda

Kerjasama ASEAN di bidang kepemudaan dimulai sejak diselenggarakannya Konferensi Pemuda tanggal 15-17 September 1975. Dalam perkembangannya, telah dibentuk Expert Group on Youth dan disepakatinya Declaration of Principles to strengthen ASEAN Collaboration on Youth pada tahun 1983. Tahun 1998 Expert Group on Youth berubah nama menjadi ASEAN Sub-Committee on Youth (ASY). Selanjutnya pada tahun 2001, status ASY ditingkatkan menjadi ASEAN Senior Officials Meeting on Youth (SOMY).  Kegiatan dalam bidang kepemudaan juga melibatkan LSM dengan dibentuknya Committee for ASEAN Youth Cooperation (CAYC).

Pelaksanaan program kerjasama pemuda ASEAN diselaraskan dengan Work Programme on Preparing ASEAN Youth for Sustainable Employment and Other Challenges of Globalisation, yang merupakan tindak lanjut dari Yangoon 2000 Declaration on Preparing ASEAN Youth for the Challenges of Globalization. Dalam kaitan ini terdapat 4 bidang prioritas, yaitu:

i.      Policy Development;
ii.     Promoting ASEAN Awareness and Civic Responsibility / Youth Leadership;
iii.    Promoting Employability of Youth; dan
iv.   Other Issues (Information Exchange, Promoting NGO Involvement and Other non project activities).

Bidang prioritas tersebut kemudian juga tersirat dalam kesepakatan “Vientienne Action Programme (VAP)” yang disepakati oleh para Kepala Negara pada KTT ke-10 tanggal 29-30 November 2004 di Vientiane, Lao PDR. Tema utama VAP adalah untuk mencapai komunitas sosial budaya ASEAN “ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)” yang bertujuan untuk “nurturing human, cultural and natural resources for sustained development in a harmonious and people-centred ASEAN”  dengan jangka waktu 2004 -2010.

Prioritas kerjasama pemuda terutama adalah “Building a Community of Caring Societies” dan “Managing the Social Impact of Economic Integration” dan “Promoting an ASEAN Identity”. VAP merekomendasikan program kegiatan bagi pemuda antara lain untuk meningkatan partisipasi pemuda dalam angkatan kerja, meningkatkan kesadaran dan identitas tentang ASEAN (”ASEAN awareness”) melalui program Youth Camp dan pertukaran  pemuda.        Pelaksanaan kegiatan mengenai pemuda sebenarnya menjadi tanggung jawab SOMY namun mengingat kegiatan tersebut merupakan kegiatan lintas sektoral, maka implementasi juga melibatkan sectoral bodies lainnya yang mulai dikoordinasi melalui Coordinating Conference for the ASEAN Socio-Cultural Community (SOCCOM) sejak pertemuan di Sekretariat ASEAN Jakarta, pada bulan November 2006.

Para Menteri Pemuda se-ASEAN dalam Sidangnya yang ke-5 di Singapura, 25-26 April 2007, telah sepakat untuk mempertimbangkan aspirasi para pemuda dalam pengambilan kebijakan dan keputusan guna mencapai visi ASEAN. Sidang ke-5 para Menteri Pemuda se-ASEAN yang bertema Youth: Creating Our Future Together” menghasilkan kesepakatan bahwa pemuda mempunyai peranan penting menentukan masa depan kawasan ASEAN, oleh karena itu sudah waktunya bagi para pemuda untuk menampilkan peranannya  mulai dari sekarang.

Untuk pertama kalinya pada Sidang ke-5 Para Menteri Pemuda se-ASEAN diselenggarakan Kaukus Pemuda. Para pemuda ASEAN yang tergabung dalam Kaukus Pemuda tersebut mengadakan diskusi secara khusus, mengenai isu pendidikan, kewirausahaan, lingkungan hidup serta keterlibatan pemuda dalam masyarakat. Rekomendasi Kaukus Pemuda disampaikan secara langsung kepada Para Menteri Pemuda se ASEAN pada Sidang tersebut.   

ASEAN juga melibatkan kerjasama dengan Mitra Wicara dalam upaya pemajuan pemuda di kawasan seperti dengan China, Jepang dan Republic of Korea (RoK), dan juga India. Berbagai program yang telah terlaksana dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkala antara lain:

-       ASEAN – Korea Youth Exchange Programme: ASEAN Youth visit to Korea
-       Regional Capacity Building Workshop to Promote Youth-Initiated (ICT) Enterprises
-       ASEAN Youth Leadership Development Programme (AYDLP)
-       ASEAN – China: ASEAN-China Youth Civil Servants Exchange Programme
-       Bridge of Youth: ASEAN In Our Hands
-       Program Kapal Pemuda ASEAN–Jepang
-       Japan East Asia Network for Exchange Programme (JENESYS)
-       ASEAN – India: ASEAN Youth Visit to India
-       ASEAN Youth Creativity Expo
-       East Asia Youth Leadership Programme

c)    Kerjasama Bidang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat-obat Terlarang (P4GN)

Secara umum, inti dari kerjasama penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di tingkat regional ASEAN diarahkan pada upaya realisasi komitmen  A Drug Free ASEAN 2015 (Kawasan Bebas Narkoba ASEAN 2015), yang dipertegas dalam Rencana Aksi Komunitas Sosial-Budaya. Upaya di tingkat regional tersebut diselaraskan dengan langkah-langkah di tingkat nasional yang menetapkan pencapaian Kawasan Bebas Narkoba Indonesia 2015.

Penanganan kejahatan lintas negara di bidang narkoba dibahas dalam ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD),  Senior Officials Meeting on Transnational Crimes (SOMTC), ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD), dan ASEAN-EU Sub-Committee on Narcotics.

Pada tanggal 25-26 Agustus 2008 diadakan Pertemuan ke-29 ASOD di Bandar Seri Begawan, Brunei Darusssalam, yang dilanjutkan dengan Pertemuan ke-4 SOMTC + 3 Working Group Meeting on Narcotics, Pertemuan ASOD + India Consultation dan Pertemuan ke-5 ACCORD Joint Task Force. Rangkaian pertemuan membahas berbagai proyek kerjasama untuk peningkatan kapasitas dan kerjasama dalam P4GN serta peningkatan kerjasama dengan Jepang, Republik Korea dan China (Plus Three). Dalam Pertemuan ASOD ke-29 dihasilkan pula sejumlah rekomendasi dari working group, antara lain:

(i)    Working Group on ”Alternative Development” (AD) (dipimpin Indonesia), merekomendasikan agar program AD yang berkelanjutan difokuskan juga pada tanaman pengganti ganja, bukan hanya pengganti opium; agar lebih banyak penelitian kegiatan yang bernilai ekonomi; agar dilakukan pendekatan menyeluruh untuk memperbaiki infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kredit usaha kecil, dan pelayanan sosial untuk mengentaskan kemiskinan serta perlunya komitmen politis untuk kesinambungan AD, pemasaran produk dan pertukaran pengalaman.

(ii)   Working Group on Preventive Education (PE) (dipimpin Filipina) merekomendasikan agar Indonesia membagi pengalaman dengan Negara anggota lainnya dalam kemitraan dengan media. Agar ASOD mencari proyek mengenai pendidikan bagi remaja sebagai inisiatif lintas sektoral.


(iii)  Working Group on ”Treatment and Rehabilitation” (TR) (dipimpin Malaysia) terutama merekomendasikan antisipasi penyalahgunaan narkoba melalui dihirup dan agar industri bahan kimiawi mendukung program TR dari pemerintah.


(iv)  Working Group on ”Law Enforcement” (dipimpin Thailand) merekomendasikan Workshop “Legal Matters for “Drug Control” bagi anggota ACCORD, agar perundang-undangan domestik dan internasional lebih dipahami.


(v)   Working Group on “Research” (dipimpin Singapura) merekomendasikan penjajagan penggunaan cairan biologi selain urine, misalnya keringat dan deteksi napas manusia untuk menguji adanya zat Toluene dalam deteksi penyalahgunaan narkoba dengan cara dihirup. Indonesia memberi rekomendasi agar dilakukan kerjasama dengan pabrik pengguna zat Toluene untuk  mencari zat pengganti.


Pertemuan ASOD ke-29 juga dihadiri berbagai lembaga terkait, yakni: ASEAN Inter-Parliamentary Association (AIPA), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan INTERPOL dan International Federation of Non Government Organizations for the Prevention of Drugs and Substances Abuse (IFNGO).

d)    Kerjasama Bidang Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation)


Pembentukan Yayasan ASEAN merupakan tindak lanjut dari keputusan para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-5 di Bangkok tahun 1995.  Maksud pembentukan Yayasan ASEAN adalah untuk meningkatkan posisi kerjasama sosial budaya yang diharapkan dapat memberikan kemakmuran bagi ASEAN, melalui pembangunan SDM, peningkatan Iptek dan kesadaran sosial. MoU pendirian Yayasan ASEAN, ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN, pada 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur.  

Untuk dapat melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatannya, Yayasan didukung dengan dana abadi dan dana operasional (endowment fund and operational fund) yang didapat dari kontribusi negara-negara anggota ASEAN, Mitra Wicara ASEAN yaitu pemerintah Jepang melalui Japan ASEAN Solidarity Fund, Perancis, China, Republik Korea, Kanada (International Development Research Centre) dan dari sektor swasta yaitu Microsoft Indonesia dan Hewlett Packard.

Berdasarkan Revised Memorandum of Understanding on the Establishment of the ASEAN Foundation tertanggal 25 Juli 2000, Yayasan ASEAN mempunyai tiga organ penting, yaitu Dewan Penyantun (Board of Trustees/BOT), Dewan Penasehat (Council of Advisor), dan Direktur Eksekutif (Executive Director). Setiap negara anggota mempunyai seorang wakil di Dewan Penyantun yang bertugas membuat kebijakan, menentukan prioritas-prioritas dan mengesahkan anggaran tahunan serta persetujuan proyek. Dewan Penasehat bertugas memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Penyantun.

Direktur Eksekutif dipilih berdasarkan seleksi terhadap calon memenuhi kualifikasi dengan tugas mengepalai Sekretariat dan bertanggung jawab kepada Dewan Penyantun. Direktur Eksekutif  bertugas mewakili Yayasan ASEAN dalam segala kegiatan yang bersifat administratif maupun operasional. Direktur Eksekutif sebelumnya dijabat oleh Dubes Wisber Loeis – Indonesia (1998-2001), Prof. Dr. Ruben C. Umaly – Filipina (2002-2005), dan Dr. Apichai Sunchindah – Thailand (2005-2007). Direktur Eksekutif Yayasan ASEAN tahun 2008 – 2010 adalah Dr. F.A. Uriarte, Jr. Dari  Filipina.

Dalam perkembangannya Yayasan ASEAN telah melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mendorong adanya kepedulian dan partisipasi yang luas dari masyarakat ASEAN. Hal ini tercermin dari berbagai proyek kegiatan dan pelatihan-pelatihan yang bersifat regional bagi masyarakat (grass root) ASEAN serta  proyek berkaitan dengan Initiative for ASEAN Integration (IAI).   Dalam memperingati usia Yayasan ASEAN yang ke-10 telah dilakukan survey ASEAN Awareness dikalangan mahasiswa berbagai universitas di negara anggota. Berdasarkan hasil survey terbatas tersebut diketahui bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari keberadaan ASEAN. Oleh karena itu maka perlu dilakukan berbagai upaya tambahan untuk memasyarakatkan ASEAN.  

Tantangan yang dihadapi oleh Yayasan ASEAN adalah kemandirian dalam pembiayaan operasional Yayasan ASEAN. Yayasan ASEAN diharapkan lebih proaktif dalam mengadakan kegiatan-kegiatan penggalangan dana dan meningkatkan ASEAN Awareness di masyarakat ASEAN serta dan lebih aktif mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan Yayasan ASEAN. Pada waktu ini Direktur Eksekutif Yayasan ASEAN melakukan inisiatif baru menjajagi kerjasama dengan organisasi internasional seperti Asian Development Bank, United Nations Economics and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), UNAIDS dan UNIFEM serta berbagai sektor swasta di negara anggota ASEAN.

Dengan diberlakukannya Piagam ASEAN, akan dilakukan penyesuaian terhadap MOU, mengingat berdasarkan Piagam ASEAN Yayasan ASEAN akan berada di bawah koordinasi Sekretariat ASEAN. Piagam ASEAN memberi mandat kepada Yayasan ASEAN untuk mendukung pembangunan masyarakat ASEAN dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai identitas ASEAN, interaksi diantara masyarakat (people – to – people interaction) dan kolaborasi yang lebih erat dengan sektor swasta, masyarakat madani, akadimisi, dan stakeholder lain di kawasan.

e)    Kerjasama Bidang Kepegawaian dan Administrasi

Dibentuknya ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM) pada tahun 1981 mempunyai tujuan untuk saling tukar menukar pengalaman kerja serta memperbaiki efisiensi dan efektivitas manajemen publik  yang dalam fungsinya memberikan  pelayanan kepada masyarakat. Adapun mekanisme ACCSM meliputi kegiatan-kegiatan antara lain: konferensi/seminar tingkat para pimpinan (pejabat tinggi pemerintahan) maupun pakar dibidang pelayanan umum, pertukaran kunjungan antara pejabat pemerintahan, pelatihan dan penelitian dibidang administrasi publik dan hal lain yang berhubungan dengan kebijakan pegawai di lingkungan ASEAN.

Pada tahun 2007 – 2008 Indonesia menjadi Ketua ACCSM ke-14. Sesuai usulan Indonesia, tema the 14th ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM) adalah  “Developing Corporate Culture in Public Service towards ASEAN Community 2015”. Tema ini dipilih untuk menjawab tantangan di era globalisasi, dimana tuntutan publik akan pelayanan birokrasi yang baik, cepat dan sederhana semakin besar sehingga perlu adanya corporate culture values melalui peningkatan kapasitas, pertukaran informasi, pengalaman dan best practices.

Pada Pertemuan ke-14 ACCSM yang diadakan di Bali pada bulan Oktober 2007 dan Technical Meeting dan Informal Meeting yang diadakan pada bulan Oktober 2008 di Bukittinggi, disadari bahwa pegawai negeri memiliki peranan penting dalam berbagai aspek pembangunan dan kerjasama regional yang meliputi bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial, kelembagaan dan pengembangan SDM. Oleh karena itu, pertemuan menyepakati bahwa ACCSM dimasukkan dalam bagian Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Pertemuan telah mengesahkan ACCSM Work Plan (2008-2012) dan Technical Committee bertugas untuk menyusun langkah strategi untuk melaksanakan Work Plan dimaksud. Pertemuan menyambut baik usulan Indonesia untuk menjajagi kemungkinan menjalin kerjasama dengan negara-negara Plus Three (China, Jepang dan Republik Korea) di bidang pegawai negeri dan mengesahkan proposal Indonesia dan Singapura mengenai diadakannya Forum on Civil Service Accountability and Good Governance yang diharapkan dapat dilakukan secara rutin sebelum pelaksanaan Main Conference atau Technical Meeting ACCSM setiap tahun.

Kerjasama Kebudayaan, Penerangan, dan Pendidikan

a)     Kerjasama Bidang Kebudayaan dan Penerangan

        Kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan dan penerangan pada awalnya ditangani oleh Komite Tetap Kegiatan Sosial Budaya (Permanent Committee on Socio-Cultural Activities) dan Komite Tetap Media Massa (Permanent Committee on Mass Media) yang didirikan tahun 1972. Baru pada tahun 1978, dibentuk ASEAN Committee on Culture and Information (ASEAN-COCI) yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan dan penerangan dalam rangka meningkatkan saling pengertian (mutual understanding) dan solidaritas diantara masyarakat ASEAN. ASEAN-COCI bersidang sekali dalam setahun untuk membahas proposal kegiatan dan melakukan evaluasi pelaksanaan proyek yang telah dilaksanakan, yang meliputi antara lain pameran, pertunjukan seni, seminar, pertukaran tenaga ahli dan peneliti, serta publikasi berbagai kegiatan kebudayaan. Jabatan Ketua ASEAN-COCI dipegang secara bergilir dengan periode kepemimpinan tiga tahun. Pada Pertemuan ke-34 ASEAN-COCI di Manila, Filipina, 10-14 Mei 1999, dibentuk dua Sub-Committee dibawah COCI, yaitu Sub-Committee on Culture (SCC) dan Sub-Committee on Information (SCI) yang masing-masing bersidang dua kali dalam setahun.

        Guna mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan COCI, pada tahun 1978, para Menteri Luar Negeri ASEAN sepakat untuk membentuk ASEAN Culture Fund (ACF). Jepang merupakan negara Mitra Wicara pertama yang memberikan kontribusi kepada ACF sebesar ¥5 milyar yang menjadi dana abadi ACF. ACF bersifat endowment fund, yang berarti hanya bunga pengelolaan dana tersebut yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan COCI. Penggunaan dana ACF dimonitor oleh advisory committee yang beranggotakan pejabat-pejabat dari negara-negara anggota ASEAN. ACF juga menerima sumbangan dari negara-negara anggota ASEAN, negara-negara Mitra Wicara lainnya dan organisasi-organisasi internasional.

Sesuai dengan amanat Rencana Aksi Sosial Budaya Viantiane Action Programme (VAP), kerjasama kebudayaan dan penerangan ASEAN diarahkan pada program “Promoting an ASEAN Identity”. Program dimaksud meliputi langkah-langkah promosi kesadaran ASEAN dan identitas regional ASEAN; pelestarian dan promosi warisan budaya ASEAN; pemeliharaan dialog bagi terciptanya suatu pengertian yang lebih mendalam akan peradaban, kebudayaan, dan agama-agama di ASEAN; serta promosi peran ASEAN dalam komunitas internasional.

Berbagai kegiatan ASEAN di bidang kebudayaan yang telah dilakukan antara lain workshop dan simposium di bidang seni dan budaya, ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz serta pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Sedangkan kegiatan di bidang informasi dilakukan antara lain melalui pertukaran berita di antara negara-negara ASEAN yang ditayangkan pada televisi nasional di masing-masing negara ASEAN (ASEAN TV News) dan  penyiaran berita dan informasi mengenai ASEAN melalui radio-radio nasional (ASEAN in Action).

ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang kebudayaan dan penerangan yang  erat dengan negara-negara Mitra Wicara. Kerjasama dengan Korea Selatan di bawah Future Oriented Cooperation Projects (FOCP) meliputi pertukaran kunjungan antar seniman, insan media, pemuda dan pejabat pemerintah ASEAN dan Republik Korea yang secara teratur dilakukan setiap tahunnya. Kerjasama dengan India meliputi pertukaran kunjungan antar jurnalis ASEAN dan India. Selain itu juga telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MOU) on ASEAN-China Cultural Cooperation yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ASEAN dan China di bidang kebudayaan.

i)        ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI)

AMRI merupakan pertemuan tingkat menteri yang bertugas membahas masalah kebijakan di tingkat regional dan melakukan evaluasi umum terhadap kegiatan kerjasama yang dilaksanakan. Sidang tersebut diadakan setiap dua tahun dan didahului oleh sidang setingkat pejabat tinggi (SOM).

Pada Pertemuan AMRI ke-9 bulan Mei 2007 di Jakarta dengan tema Staying Connected to Advance A Sharing and Caring Community in ASEAN through Media,ditegaskan peran penting informasi dan media dalam mendukung upaya integrasi ASEAN dan mencapai tujuan ASEAN sebagaimana terkandung dalam VAP. Kerjasama informasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan saling pengertian antara masyarakat di negara-negara ASEAN di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kebudayaan, dan sejarah. Pertemuan juga membahas perluasan kerjasama ASEAN di bidang penerangan di masa depan dengan melibatkan negara-negara “Plus Three” (China, Republik Korea dan Jepang).

       Dalam kaitan memperluas kerjasama penerangan ASEAN tersebut, telah diadakan Workshop on Enhancing ASEAN-China Cooperation through Information and Media di Jogjakarta bulan Mei 2006, yang berhasil menyepakati ASEAN-China Work Plan to Enhance ASEAN-China Cooperation through Information and Media 2006-2010. Hasil workshop juga menjadi bahan masukan bagi penyusunan Memorandum of Understanding between ASEAN-China on Information and Media Cooperation (Nota Kesepahaman Kerjasama Informasi dan Media antara ASEAN dan China), yang telah ditandatangani pada forum ASEAN-China Ministers Responsible for Information di Nanning, China, 13-16 Oktober 2008.

ii)       ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA)

Untuk membahas kerjasama kebudayaan ASEAN di level Menteri, setiap dua tahun sekali diadakan forum ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA). Dalam pertemuan AMCA pertama di Kuala Lumpur, Malaysia, 13-14 Oktober 2003, disepakati wilayah prioritas kerjasama kebudayaan ASEAN, yaitu pengembangan sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan pengembangan UKM terkait budaya dan seni. Selanjutnya pada AMCA ke-2 tahun 2005 di Bangkok, Thailand, untuk pertama kalinya diadakan pula pertemuan dengan China, Jepang dan Korea Selatan dalam kerangka AMCA+3.

        Pertemuan ke-3 AMCA berlangsung pada tanggal 12 -13 Januari 2008 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Agenda yang dibahas terkait dengan penyusunan ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint (ASCC Blueprint), yaitu bagaimana work plan yang disusun di level teknis SOMCA (Senior Officials Meeting on Culture and Arts) dapat bersinergi dengan ASCC Blueprint agar secara signifikan kerjasama kebudayaan dibawah AMCA dapat memberi kontribusi dalam pembentukan ASEAN Socio-Cultural Community 2015. Pertemuan juga menyepakati sejumlah kegiatan seni budaya untuk meningkatkan ASEAN Awareness dan Identity: Showcase of the best of ASEAN’s arts and culture, ASEAN Cultural City/Capital dan ASEAN Cultural Week.

b)    Kerjasama Bidang Pendidikan

      Kerjasama bidang pendidikan di wilayah Asia Tenggara dimulai dengan pembentukan South East Asian Ministers of Education Organizaton (SEAMEO) tanggal 30 November 1965. Sedangkan kerjasama pendidikan dalam kerangka ASEAN dilakukan oleh ASEAN Committee on Social Development (COSD), yang kemudian diubah menjadi ASEAN Sub-Committee on Education (ASCOE), dan diubah lagi menjadi ASEAN Committee on Education (mempergunakan akronim yang sama: ASCOE) pada sidang ke-9 ASCOE di Vientiane, Laos, 26 – 27 September 2001.
Gagasan untuk mengadakan pertemuan ASEAN Ministers of Education (ASED) secara back-to-back dengan pertemuan South East Asian Ministers of Education Organizaton (SEAMEO) muncul pada pertemuan SEAMEO di Bangkok tahun 2005. Pertemuan ASED pertama dilaksanakan di Singapura pada bulan Maret 2006, menyepakati strategi dasar dalam upaya mewujudkan Komunitas ASEAN melalui kerjasama pendidikan guna meningkatkan kesadaran (promoting awareness) dan saling pengertian (understanding). Kerjasama diwujudkan antara lain dengan kegiatan pertukaran mahasiswa dan peningkatan kapasitas (capacity building) tenaga pengajar.

Di level teknis, kerjasama pendidikan dibahas dalam forum Pertemuan Pejabat Senior Pendidikan ASEAN (ASEAN Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED). Dalam SOM-ED di Bangkok, 24 November 2006, disepakati agar Sekretariat ASEAN, Sekretariat SEAMEO dan Sekretariat ASEAN University Network (AUN) bekerjasama untuk mengembangkan jejaring regional (regional framework) guna mendukung ASEAN Community Building, melalui pertukaran pelajar/mahasiswa dan akademisi, serta kerjasama penelitian antara peneliti dengan akademisi. Jejaring regional (regional framework) dimaksud akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk memajukan ASEAN awareness di sekolah-sekolah, termasuk mempromosikan ASEAN Studies di sekolah-sekolah dasar dan menengah.

Pertemuan ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) kedua berlangsung di Bali tanggal 16 Maret 2007, membahas antara lain hal-hal berikut:

i)         Menghidupkan kembali ASEAN Student Exchange Programme pada tahun 2008 dan seterusnya sampai 2013;
ii)        Menegaskan pentingnya peran dunia pendidikan di ASEAN, membangun identitas ASEAN  dan lingkungan yang multi-kultural; dan
iii)       Mengupayakan substansi pendidikan terefleksi dalam ASEAN Charter, yang tidak hanya berada pada pilar sosial budaya melainkan mencakup ketiga pilar Komunitas ASEAN, yang dapat meningkatkan competitiveness masing-masing negara anggota maupun ASEAN sebagai organisasi regional.

The 3rd ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) diselenggarakan di Kuala Lumpur, 15 Maret 2008, membahas antara lain kerjasama dalam peningkatan standar pengajaran, pelatihan bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, serta pelatihan kejuruan dan teknis. Selain itu disepakati pula untuk mengembangkan ASEAN Scholarship Program, menggunakan common content untuk bahan-bahan pelajaran mengenai ASEAN di sekolah dasar dan menengah pertama, mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara AUN dengan SEAMEO-RIHED (Regional Centre for Higher Education and Development), dan memfokuskan kerjasama ke depan dalam upaya mencapai Education For All (EFA) tahun 2015.
           
      ASEAN University Network

       Forum kerjasama lain di bidang pendidikan adalah ASEAN University Network (AUN) yang merupakan jaringan kerjasama antar universitas terkemuka di ASEAN. AUN dibentuk dengan tujuan memajukan sumber daya manusia, khususnya dengan memperkuat jaringan kerjasama antar universitas dan lembaga pendidikan di ASEAN. Ide pembentukan AUN muncul pada KTT ke-4 ASEAN di Singapura, Januari 1992. Charter AUN yang dirancang oleh Sekretariat ASEAN dan ASCOE disepakati pada sidang ASCOE ke-3 di Manila, Filipina, 20-22 Juni 1995, sementara perjanjian pembentukan AUN ditandatangani pada bulan November 1995.

       Struktur AUN terdiri dari Board of Trustees (BOT), participating universities; dan sebuah Sekretariat yang berpusat di Bangkok, Thailand. BOT beranggotakan wakil dari seluruh negara anggota ASEAN yang ditunjuk oleh pemerintah masing-masing, Sekjen ASEAN, Ketua ASCOE, dan Direktur Eksekutif AUN.

Universitas-universitas yang tergabung dalam AUN sampai saat ini adalah University Brunei Darussalam (Brunei Darussalam), Royal University of Phnom Penh (Kamboja), Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada (Indonesia), National University of Lao (Laos), Universiti Sains Malaya, Universiti Malaya (Malaysia), Institute of Economics, University of Yangon (Myanmar), University of the Philippines, De La Salle University (Filipina), National University of Singapore, Nanyang Technological University (Singapura), Chulalongkorn University, Burapha University (Thailand), Viet Nam National University-Ha Noi dan Viet Nam National University-Ho Chi Minh City (Viet Nam).
       Dalam kerangka AUN dilakukan berbagai kegiatan kerjasama pendidikan, yang hanya melibatkan negara anggota ASEAN, maupun yang mengikutsertakan negara-negara mitra wicara. Bentuk kerjasama internal ASEAN antara lain ASEAN Studies Programme, AUN Educational Forum and ASEAN Young Speaker Contest, ASEAN Youth Cultural Forum, Student Exchange Programme, AUN Distinguished Scholars Programme, Collaborative Research, Information Networking, AUN Quality Assurance (AUN-QA), ASEAN Graduate Business and Economic Programme (AGBEP Network), Initiative on ASEAN Integration (IAI) “Higher Education Management in CLMV Countries” dan AUN Intellectual Property Network (AUNIP Network). Sementara kerjasama dengan mitra wicara ASEAN antara lain: ASEAN-China Academic Cooperation and Exchange Programme, ASEAN-EU University Network Programme, ASEAN-India Academic Cooperation, AUN-Southeast Asia Engineering Education Development Network, The ASEAN-RoK Academic Exchange Programme, International College Student Exchange Programme between and ASEAN Nations, ASEAN-Post-doctoral Fellowship Programme, Promotion of ASEAN and Korean Studies.

Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam

a)    Kerjasama Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kerjasama ilmu pengetahuan, riset dan teknologi dalam kerangka ASEAN telah terbentuk sejak tahun 1967 sebagai bagian dari program ASEAN-help-ASEAN Initiative. Kerjasama Iptek ASEAN tidak hanya terfokus pada upaya pengembangan Iptek namun juga diarahkan untuk lebih memasyarakatkan pemanfaatan Iptek terapan bagi pembangunan sosial dan ekonomi. ASEAN berupaya untuk mendorong sebanyak mungkin partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan iptek termasuk sektor swasta.

ASEAN telah menyusun  ASEAN Plan of Action on Science and Technology (APAST) 2007-2011 yang merupakan kerangka strategis regional dalam pengembangan kerjasama Iptek. Rencana Aksi Iptek ASEAN periode 2007-2011 dalam implementasinya  diintegrasikan dengan VAP 2004-2010 dan ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint (ASCC Blueprint).

Beberapa program kerja utama yang akan dilaksanakan antara lain adalah (a) memperkuat kolaborasi dan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi riset dan pengembangan, baik yang ada di tingkat regional maupun global (b) meningkatkan intensitas kegiatan penelitian iptek termasuk melalui pertukaran tenaga ahli dan pemberian beasiswa (c) memperkuat kerjasama alih teknologi serta (d) memperkuat pembangunan dan pemanfaatan ‘digital content’

Kerjasama Iptek ASEAN ditangani oleh ASEAN Committee on Science and Technology (COST) dan diperkuat dengan sembilan Sub-Komite sektoral, yang pembentukannya disesuaikan dengan bidang-bidang kerjasama yang menjadi prioritas ASEAN, yaitu:

i.      Sub-Committee on Meteorology & Geophysics (SCMG);
ii.     Sub-Committee  on Microelectronic and Information Technology (SCMIT);
iii.    Sub-Committee on Non Conventional Energy Research (SCNCER);
iv.   Sub-Committee on Materials Science & Technology (SCMST);
v.    Sub-Committee on Food, Science & Technology (SCFST);
vi.   Sub-Committee on Biotechnology (SCB);
vii.  Sub-Committee on S&T Infrastructure and Resources Development (SCIRD);
viii. Sub-Committee on Marine Sciences and Technology (SCMSAT); dan
ix.   Sub-Committee on Space Technology and Application (SCOSA).

b)    Kerjasama Lingkungan Hidup

Secara formal kerjasama ASEAN di bidang lingkungan hidup dimulai sejak tahun 1978, ditandai dengan dibentuknya ASEAN Experts Group on the Environment (AEGE) di bawah Committee on Science and Technology (COST). Pembentukan wadah tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama yang sudah dirintis sejak tahun 1971 melalui Permanent Committee on Science and Technology. Ketika itu, AEGE diberi mandat untuk mempersiapkan ASEAN Environmental Programme (ASEP) yaitu program kegiatan ASEAN di bidang lingkungan hidup. 

Seiring dengan makin meluasnya permasalahan lingkungan hidup di kawasan, pada tahun 1990 negara-negara ASEAN sepakat untuk secara reguler menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan (ASEAN Ministerial Meeting on Environment/AMME) dan pertemuan tingkat pejabat senior (ASEAN Senior Officials Meeting on the Environment/ASOEN), untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan lingkungan di kawasan. Mekanisme konsultasi formal dimaksud kemudian kemudian dilengkapi dengan 5 Kelompok Kerja (Pokja) yaitu: (a) Pokja pembahasan kesepakatan kerjasama lingkungan hidup di tingkat multilateral; (b) Pokja bidang Konservasi Alam dan keanekaragaman hayati; (c) Pokja Bidang Lingkungan Kelautan; (d) Pokja bidang Pembangunan kawasan kota dan desa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (e) Pokja bidang manajemen sumber daya air.

      Misi utama yang ingin dicapai ASEAN dalam kerjasama lingkungan adalah mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang bersih dan hijau (Creating Clean and Green ASEAN), dengan mengacu pada prinsip-prinsip mekanisme pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan serta melakukan pengelolaan sumber daya alam secara arif dan  lestari.

ASEAN telah mengidentifikasikan 12 bidang kerjasama yang menjadi prioritas dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di kawasan, yaitu:

i.      Memperkuat kapasitas nasional dan regional dalam menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan di bidang lingkungan, yang dicapai pada tingkat global seperti isu perubahan iklim (climate change) serta penanganan produk kimia dan limbah kimia;
ii.     Memperkuat kerjasama dalam penanganan polusi lingkungan lintas batas seperti polusi asap lintas batas dan polusi limbah berbahaya lintas batas ;
iii.    Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan;
iv.   Mempromosikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan;
v.    Memperbaiki pengelolaan lingkungan perkotaan sekaligus memperkuat good governance  di kawasan perkotaan;
vi.   Memperkuat upaya pengawasan, pelaporan serta harmonisasi kebijakan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
vii.  Meningkatkan pengelolaan kawasan pantai dan bahari yang ramah lingkungan (coastal and marine environment);
viii. Memperkuat konservasi alam dan keanekaragaman hayati;
ix.   Mempromosikan tersedianya sumber air bersih bagi semua penduduk;
x.    Memperkuat pemanfaatan lahan secara ramah lingkungan;
xi.   Mempromosikan pengelolaan hutan secara lestari dan melakukan harmonisasi antara kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan; dan
xii.  Memperkuat kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya mineral secara lestari.

Salah satu kerjasama bidang lingkungan yang menjadi prioritas ASEAN adalah memaksimalkan upaya bersama dalam penanganan polusi kabut asap (haze) lintas batas yang ditimbulkan oleh terjadinya kebakaran hutan dan lahan. ASEAN telah menyepakati ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Juni 2002.

Pada tahun 2006, atas inisiatif Pemerintah Indonesia, di Riau telah diselenggarakan pertemuan khusus negara anggota ASEAN untuk menuntaskan permasalahan polusi asap lintas batas yang selama ini membawa dampak sosial dan ekonomi cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Pertemuan Riau antara lain telah menggulirkan pembentukan the ASEAN Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution (MSC) yang beranggotakan 5 negara sub-regional ASEAN yang selain ini terkena dampak dari polusi asap lintas batas yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Pertemuan Riau juga menghasilkan dokumen Rencana Aksi untuk mengatasi masalah kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara yang meliputi aspek-aspek: (a) Pencegahan, pemantauan dan penegakan hukum; (b) Pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan (peatlend management); (c) pemadaman dan tanggap darurat; (d) pengembangan sistem peringatan dini dan pemantauan; serta (d) penguatan kerjasama regional dan internasional.

Rencana Aksi tersebut secara sinergi melibatkan tiga unsur yang berperan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu Pemerintah, petani/peladang, masyarakat, serta pelaku bisnis (perkebunan, HTI/HPH). Implementasi program aksi Indonesia untuk penanganan polusi asap lintas batas dalam dua tahun terakhir mulai menunjukkan perkembangan kearah yang cukup positif. Pada tahun 2006/2007, jumlah titik panas (hotspot) di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, berhasil ditekan dalam jumlah yang cukup substansial. Sementara itu, kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam penanganan polusi asap di di kawasan Jambi dan Riau, juga mulai diimplementasikan. 

Selain itu, untuk menunjang terbentuknya Kawasan ASEAN yang Bersih dan Hijau, tahun 2008, ASEAN telah melaksanakan beberapa program penting antara lain :

-       Penyelenggaraan pemilihan kota-kota terbaik di ASEAN yang berwawasan lingkungan (ASEAN Environmentally Sustainable City Award). Pemilihan ini bertujuan untuk mendorong agar desa-desa dan kota di negara-negara ASEAN menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di wilayahnya, dengan menciptakan clean land, clean air dan clean water. Indonesia dalam kaitan ini telah diwakili oleh Kotamadya Palembang

-       Peluncuran ASEAN Environmental Education Plan 2008-2012, yang siap untuk disinergikan dengan program nasional melalui kurikulum sekolah, agar isu kepedulian pada linkungan menjadi bagian dari pendidikan formal maupun non formal.

-       Peluncuran buku panduan ASEAN Marine Water Quality Criteria: management Guidelines and Monitoring, yang akan menjadi bahan referensi bagi masing masing negara didalam mendukung program konservasi dan pengelolaan kawasan pantai dan sumberdaya laut di tingkat nasional.

Ke depan, kerjasama di bidang lingkungan hidup ASEAN akan merujuk pada cetak biru komunitas ASEAN (ASCC Blueprint) yang telah disepakati dan akan ditandatangani pada KTT-14 di Thailand (Februari 2009).

c)    Kerjasama Penanggulangan Bencana Alam

Kerjasama penanganan bencana alam dalam kerangka ASEAN sebenarnya sudah terbangun lebih dari tigapuluh tahun lamanya. Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang menandai berdirinya ASEAN merupakan landasan bagi negara anggotanya untuk saling memperkuat kerjasama regional guna meningkatkan kedamaian, stabilitas, kemajuan regional serta untuk saling memupuk persaudaraan dan solidaritas terutama di saat salah satu anggotanya tertimpa bencana.

Komitmen negara-negara anggota ASEAN  untuk saling membantu pada saat terjadi bencana antara lain dimuat dalam Declaration of ASEAN Concord yang ditandatangani pada tanggal 24 Pebruari 1976. Deklarasi tersebut menyebutkan bahwa natural disasters and other major calamities can retard the pace of development of member states, therefore they shall extend, within their capabilities, assistance for relief of member states in distress. Para Pemimpin ASEAN ketika itu sepakat untuk menjadikan isu penanganan bencana sebagai salah satu bagian penting dari tujuan kerjasama ASEAN.

Babak baru dalam kerjasama ASEAN di bidang penanganan bencana dimulai ketika mekanisme pengelolaan kerjasamanya ditingkatkan dari tingkat kelompok ahli menjadi komite penuh ASEAN pada tingkat pejabat senior. Tahun 2003, Komite ASEAN untuk Penanganan Bencana (ASEAN Committee on Disaster Management/ACDM) secara resmi dibentuk dengan mandat mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatan yang kemudian dikenal sebagai Program Regional ASEAN untuk Penanganan Bencana (ASEAN Regional Programme on Disaster Management/ARPDM).

ARPDM memuat kerangka kerjasama antar negara ASEAN dan juga dengan Mitra Wicara dan organisasi internasional untuk periode 2004 – 2011.  Rangkaian program terpadu ARPDM, mencakup lima komponen inti dan mencakup lebih dari 29 kelompok kegiatan. Kelima komponen inti dimaksud adalah:

i.      Pembentukan Kerangka Penanganan Bencana Regional ASEAN;
ii.     Peningkatan Kapasitas;
iii.    Pertukaran Informasi dan Sumber Daya;
iv.   Peningkatan Kolaborasi dan Penguatan Kemitraan; serta
v.    Peningkatan Pengetahuan, Kesadaran dan Advokasi Publik.

Tragedi tsunami di Aceh tahun 2004 memberikan catatan bahwa ASEAN ternyata belum mempunyai mekanisme regional yang cukup memadai untuk penanganan bencana dalam skala besar. Pada sisi lain, bencana tsunami juga menyadarkan kita bahwa negara-negara anggota ASEAN ternyata memiliki ikatan persaudaraan yang kuat, memiliki kapasitas SDM serta aset yang sangat memadai untuk membantu negara tetangganya yang tertimpa musibah. Pada saat terjadi tsunami, tim SAR dan organisasi bantuan darurat dari negara-negara ASEAN merupakan salah satu yang pertama tiba di lapangan dan menyalurkan bantuan darurat kepada para korban.

Kejadian tsunami di Aceh telah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menata kembali dan memperkuat kerjasamanya di bidang penanganan bencana. Masalah penanganan bencana, tidak dapat lagi hanya dilakukan di tingkat sektoral tetapi harus melibatkan seluruh sektor terkait, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga regional, bahkan melalui kerjasama internasional, bila memang diperlukan. Paska terjadinya tsunami, Pemerintah Indonesia mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Pertemuan Khusus Para Pemimpin ASEAN di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005. KTT Tsunami antara lain telah menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan nama Deklarasi Jakarta, yang memuat program aksi untuk memperkuat kerjasama penanganan bencana, mulai dari pengembangan system peringatan dini, penanganan pada periode tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengurangan resiko bencana.

Sebagai tidak lanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam KTT Tsunami di Jakarta, pada bulan Juni 2005, ASEAN segera menyusun  ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response/AADMER. AADMER merupakan suatu persetujuan penanganan bencana pada tingkat regional ASEAN yang bersifat terpadu, komprehesif dan menyeluruh karena mencakup semua aspek dan siklus penanganan bencana, mulai dari identifikasi resiko bencana, penilaian dan pemantauan (disaster risk identification, assessment and monitoring); pencegahan dan mitigasi (prevention and mitigation); peringatan dini (early warning); Kesiap-siagaan (preparedness); tanggap darurat (emergency response); hingga rehabilitasi (rehabilitation).
           
Persetujuan dimaksud ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada kesempatan Pertemuan ke-38 Para Menteri Luar Negeri ASEAN di Vientiane, Laos, tanggal 26 Juli 2005. Hingga akhir 2008 persetujuan dimaksud telah diratifikasi oleh tujuh (7) negara yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Viet Nam. Sementara Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam menyatakan bahwa proses ratifikasi AADMER di negara masing-masing saat ini sudah memasuki tahap akhir.

Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasi AADMER melalui persetujuan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden No.32/2008 tanggal 15 Mei 2008. Penyerahan instrumen ratifikasi kepada ASEAN Secretariat telah dilakukan pada tanggal 14 Juli 2008 dan instrumen ratifikasi tersebut telah disirkulasikan kepada negara anggota pada tanggal 26 September 2008.

Salah satu komponen penting dalam Perjanjian AADMER adalah pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre /Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN). Indonesia telah mendapatkan endorsement sebagai tuan rumah lokasi AHA Centre  pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-40 di Singapura, Juli 2007. Indonesia mulai menjalankan fungsi Interim AHA Centre terhitung  sejak tanggal 1 Juli 2008.  Centre untuk sementara beroperasi di Kantor Badan Nasional Penanganan Bencana – BPNB  Jakarta.



Penanganan Cyclon Nargis di Myanmar

 Siklon Nargis yang menghantam Myanmar pada tanggal 2 dan 3 Mei 2008, merupakan bencana terbesar kedua yang dialami negara ASEAN paska bencana tsunami di Aceh. Bencana topan Nargis telah menelan korban lebih dari 137 jiwa manusia serta menyebabkan kerusakan infrastruktur yang cukup parah di seluruh kawasan Yangon dan sekitarnya, serta wilayah Delta Sungai Irrawady (Ayeyarwady), kira-kira 250 km Barat Daya Rangon. Nargis menyebabkan daerah delta tersebut mengalami banjir di area seluas 5000 km2.

 Dalam rangka membantu pemerintah Myanmar dalam penanganan siklon Nargis tersebut, ASEAN telah menyelenggarakan pertemuan Khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN di Singapura pada tanggal 19 Mei 2008. Pertemuan memutuskan untuk membentuk ASEAN-led mechanism untuk membantu mengkoordinasikan distribusi bantuan kemanusiaan baik yang bersumber dari ASEAN maupun masyarakat internasional bagi para korban bencana di Myanmar. Mekanisme koordinasi tersebut melibatkan negara-negara anggota ASEAN, Pemerintah Myanmar serta PBB sebagai wakil dari masyarakat internasional. 

 Implementasi mekanisme koordinasi tersebut dilaksanakan melalui ASEAN Humanitarian Task Force (AHTF) yang terdiri dari pejabat senior serta para ahli dari negara-negara ASEAN dan diketuai oleh Sekjen ASEAN, sebagai penentu kebijakan (policy guidance), dan Tripatite Core Group (TCG) sebagai unit pelaksana teknis di lapangan yang keanggotaannya juga melibatkan masyarakat internasional. Struktur TCG terdiri dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan ASEAN (Financial Coordinator), UN-OCHA (Resource Coordinator), Pemerintah Myanmar (Operation Coordinator) serta ASEAN (Monitoring/Reporting Coordinator).

 Negara donor dan organisasi internasional non-pemerintah memberikan tanggapan positif atas kepemimpinan ASEAN dan sukses yang dicapai dalam ASEAN-Led Coordinating Mechanism on Nargis, termasuk keberadaan TCG selaku unit operasional di lapangan. Negara Donor menyampaikan apresiasinya atas peran ASEAN dan TCG dalam menjembatani komunikasi dengan Pemerintah Myanmar sehingga mereka memperoleh akses untuk menyalurkan bantuan pada para korban.

 Masyarakat internasional sangat mengharapkan keberadaan ASEAN-led mechanism dapat tetap dipertahankan hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Masyarakat internasional mengharapkan agar pengalaman dan sukses yang dicapai Indonesia dalam penanganan bencana di Aceh serta keberhasilan yang dicapai oleh ASEAN di Myanmar, dapat dijadikan sebagai model dalam mekanisme penanganan bencana di berbagai belahan dunia lainnya.





Kerjasama Bidang Pembangunan Sosial       

a)    Kerjasama Bidang Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan

Kerjasama ASEAN di bidang pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan didasari oleh Dokumen Ministerial Understanding on Rural Development and Poverty Eradication (RDPE), yang mengacu pada Declaration of ASEAN Concord (Bali Concord I) 1976, menekankan kepedulian ASEAN pada masalah penanggulangan kemiskinan, kelaparan, penyakit dan buta huruf, serta memutuskan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi, khususnya dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan  perbaikan standar hidup masyarakat ASEAN.

Pada pertemuan KTT ASEAN ke-12 bulan Januari 2007, Para pemimpin ASEAN antara lain telah menegaskan kembali kesepakatannya untuk memberikan perhatian lebih besar pada penanganan masalah kemiskinan, melalui berbagai program pemberdayaaan masyarakat. Dalam kaitan ini para pemimpin ASEAN menggarisbawahi bahwa upaya penanggulangan kemiskinan akan dilaksanakan melalui implementasi program-program yang lebih bersifat partisipatif yaitu dengan melibatkan sebanyak mungkin keikutsertaan masyarakat.  

Guna menindaklanjuti kesepakatan yang telah dicapai di dalam KTT ASEAN, maka pada pertemuan ke-5 ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication yang berlangsung di Bangkok, pada bulan Januari 2007, antara lain telah disahkan Term of Reference (TOR) pengembangan kerjasama penanggulangan kemiskinan, antara ASEAN  dengan negara negara anggota Plus Three Countries (Jepang, China dan Korea). Dalam TOR telah diidentifikasikan bentuk-bentuk kerjasama yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan, yaitu meliputi  antara lain: (1) People’s Forum, (2) Capacity Buidling, (3) SME and Social Enterprises Development, (4). Impact Trade Liberalization on Poverty Alleviation Programmes  dan (5) Micro Financing.

Dalam kaitan hal di atas, pertemuan 6th ASEAN Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication, di Singapura tanggal 13-15 Oktober 2008,  antara lain telah menyepakati sejumlah kerjasama yang akan dikembangkan dalam kerangka kerjasama ASEAN Plus Three, terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

i.      Adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dalam konteks pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan.

ii.     Dukungan dan dan bantuan teknis bagi negara anggota ASEAN, kususnya CLMV countries,  dalam upayanya mencapai pembangunan milenium (MDGs).


iii.    Pengembangan program-program pengentasan kemiskinan bagi kelompok rentan secara sosial, termasuk para penyandang cacat, anak-anak, manula, dan kelompok/masyarakat yang terkena bencana alam.


iv.   Pembentukan joint fund  untuk mendukung proyek-proyek pengentasan kemiskinan di daerah-daerah miskin negara anggota. 


Sementara itu, dalam menindaklanjuti upaya untuk mencapai MDGs di kawasan, ASEAN telah menyusun suatu ASEAN Roadmap for the Implementation of the Millennium Development Goals yang diselaraskan dengan UNESCAP/ADB/UNDP-lead regional MDG Roadmap, yang mencakup lima bidang, yakni: (a) advocacy; (b) knowledge; (c) resources; (d) expertise; and (e) regional cooperation and regional public goods.

b)    Kerjasama Bidang Kesehatan

Kerjasama yang paling menonjol di bidang kesehatan adalah upaya penanggulangan penyakit menular. Penanggulangan penyakit menular di ASEAN dilakukan melalui mekanisme ASEAN Expert Group on Communicable Diseases (AEGCD). Program utama dalam kerangka AEGCD dilaksanakan melalui ASEAN+3 Infectious Diseases Programme (ASEAN + 3 EID Programme). Fase ke-2 program tersebut (2006-2009), terdiri dari sejumlah prioritas sebagai berikut:

-       Identifikasi dini emerging infectious diseases/penyakit menular (termasuk HIV dan AIDS; SARS, AI), serta langkah penanggulangannya.
-       Pembangunan kapasitas yang terkait dengan emerging concerns di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
-       Penyusunan kebijakan dan pendekatan terpadu dalam penanganan kesehatan bagi para manula serta obat tradisional.

Penanggulangan HIV dan AIDS melalui pelaksanaan ASEAN Work Programme (AWP) on HIV and AIDS Prevention  dilakukan sejak tahun 1995 dan sampai saat   ini  memasuki tahap III (AWP III) untuk periode 2006-2010. Kerjasama penanganan HIV dan AIDS dipertegas kembali dalam KTT ke-12 ASEAN di Cebu melalui ASEAN Comitments on HIV and AIDS.  Inti dari komitmen bersama itu antara lain kesepahaman untuk memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan, menghilangkan stigma dan diskriminasi serta meningkatkan kerjasama pemerintah dengan civil society dan swasta.

Dalam penanganan flu burung, kerjasama ASEAN telah mencatat suatu kemajuan dengan adanya ASEAN-Japan Project on stockpiles of  tamiflu dan Personel Protective Equipment (PPE) against Potential Pandemic Influenza, yang berlokasi di Singapura. Stockpiles tersebut merupakan bentuk tindakan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi  flu burung dalam kawasan.

Pertemuan ke-9 ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) di Manila, Oktober 2008 mencatat bahwa 50% regional stockpile of PPE ­ telah ditempatkan di seluruh negara anggota ASEAN. Demikian pula Tamiflu telah ditempatkan di sejumlah negara anggota dan dijadwalkan pada akhir tahun 2008 keseluruhan negara anggota telah akan  menerima Tamiflu dimaksud.

      Sementara itu, dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi pandemi flu burung, melalui kolaborasi ASEAN-US,  ASEAN  telah membentuk suatu mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi multi-sektoral  ASEAN Technical Working Group (TWG) on Pandemic Preparadeness and Responses. Dalam pertemuan ke-1, TWG   telah berhasil menyusun suatu rencana kegiatan, termasuk diantaranya strengthening of on-scene command and response system  melalui Incindent Command System (ICS).

c)    Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan

Salah satu keberhasilan kerjasama ASEAN di bidang ketenagakerjaan adalah dibentuknya pusat pelatihan dan informasi mengenai perbaikan lingkungan kerja, yang dikenal dengan ASEAN Occupational Safety on Health Network (ASEAN OSHNET)  pada bulan Agustus 2000. ASEAN-OSHNET bertujuan  meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja ASEAN, serta menciptakan jaringan kelembagaan yang kuat. Sekretariat ASEAN-OSHNET yang pertama kali bertempat di Indonesia untuk tahun 2000-2004. Selanjutnya penempatan Sekretariat ASEAN-OSHNET digilir setiap 3 tahun sekali untuk masing-masing negara anggota ASEAN.

KTT ke-12 di Cebu menghasilkan ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Deklarasi memuat kewajiban bagi negara pengirim, negara penerima maupun ASEAN untuk memberikan perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran. Deklarasi mewajibkan dibentuknya instrumen hukum yang lebih mengikat negara-negara ASEAN guna memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak pekerja migran. Deklarasi ini merupakan komitmen ASEAN menuju terwujudnya a caring and sharing community.

Pada pertemuan SLOM ke-5, tanggal 15-16 Mei 2007, telah disepakati untuk mengawali proses guna menindaklanjuti Deklarasi dimaksud. Melalui usulan Indonesia, telah disepakati pembentukan suatu Forum on Migrant Workers dengan memanfaatkan kelompok kerja pada pertemuan ke-2 Ad-Hoc Working Group on Labour Practices to Enhance Competitiveness  di Singapura tanggal 1-2 Maret 2007. Forum mempunyai tugas untuk membahas tindak lanjut deklarasi. 

Pada pertemuan ke-3 Ad Hoc-Working Group on Progressive Labour Practice, di Yogyakarta tanggal 9-10 September 2007, antara lain telah disepakati bahwa Filipina akan menyusun TOR Forum sebagai rujukan dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatan dalam membahas penanganan isu migrant worker.   Dalam kaitan ini, pertemuan ke-1 ASEAN Forum on Migrant Labour di Filipina tanggal 24-25 April 2008 telah menyepakati untuk menyelenggarakan Forum tersebut secara reguler dan sepakat untuk menjadwalkan pertemuan ASEAN Committee on the Implementation of Declaration on the Protection of the Rights of Migrant Workers  serta menyusun struktur dan fungsi Komite dimaksud sebelum KTT ke-14 tahun 2008.  Disepakati bahwa kedudukan Forum akan berada dibawah Komite dan menyampaikan laporan kepada SLOM.

Pertemuan ke-20 ASEAN Labour Ministerial Meeting (ALMM) di Bangkok tanggal 6-9 Mei 2008  menegaskan kembali untuk segera membentuk Komite (ASEAN Committee on Migrant Workers/ACMW)) sebelum KTT ASEAN ke-14. Dalam kaitan ini, Pertemuan Komite pertama yang berlangsung tanggal 15-16 September 2008, telah berhasil merumuskan suatu workplan dalam rangka implementasi Deklarasi dan pembentukan instrumen bagi perlindungan dan pemajuan hak-hak para pekerja.

d)    Kerjasama Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Kerjasama di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial dilakukan melalui ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD). SOMSWD memfokuskan pada program-program kesejahteraan sosial yang meliputi antara lain kependudukan, anak-anak, penyandang cacat, lansia dan keluarga.

Selain itu, guna mencapai tujuan dalam membentuk komunitas ASEAN 2015, ASEAN juga telah memfokuskan kerjasama pembangunan sosial melalui pendekatan right based approach. Upaya tersebut dimaksudkan agar seluruh golongan masyarakat termasuk anak-anak, perempuan para manula dan juga penyandang  cacat dapat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh kesejahteraan. 

Upaya tersebut tercermin dari rekomendasi 2nd ASEAN GO-NGO Forum yang berlangsung secara back-to-back dengan 6th ASEAN Ministerial Meeting for Social Welfare and Development di Ha Noi tanggal 4-6 Desember 2007, yang berupaya  mengarustamakan para penyandang cacat dalam setiap kebijakan pembangunan dan kesejahteraan sosial dengan menggunakan right based approach tersebut.

Pertemuan Preparatory Senior Officials Meeting for the 6th ASEAN Ministerial Meeting for Social Welfare and Development (PrepSOM for the 6th AMMSWD) di Ha Noi, tanggal 4-5 Desember 2007 antara lain merekomendasikan sejumlah program kegiatan untuk dicantumkan dalam cetak biru ASEAN Socio-Culture Community (ASCC Blueprint), ‘ sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan dan kesejahteraan sosial yaitu:

-       Pembentukan the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Woman and the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of The Rights of Children through an ASEAN Agreement by 2010.

-       Pembentukan suatu jejaring atau kelompok kerja bagi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengesahkan Kerangka Acuannya pada tahun 2009. 

angkok, �7 �V �/R epakati kerjasama energi ASEAN + 3, yaitu energy security, oil market, oil stockpiling, natural gas serta New Renewable Energy (NRE) dan Energy Efficiency and Conservation (EE&C). Sidang juga sepakat untuk memperluas kerjasama regional dengan memasukkan kerjasama civilian nuclear energy. Dalam kaitan ini juga telah disepakati Work Plan untuk Oil Stockpiling Roadmap yang akan didasarkan kepada 4 (empat) prinsip, yaitu voluntary dan tidak mengikat, saling menguntungkan, saling menghormati, pendekatan tahap demi tahap dengan perspektif jangka panjang.

      Terkait dengan pengembangan kerjasama Energy Efficiency and Conservation (EE & C) disepakati bahwa kerjasama dapat dilakukan melalui peningkatan dialog, pengembangan networking serta sharing informasi.

      Disepakati Proposal Korea mengenai kerjasama Clean Development Mechanism (CDM) untuk memperluas kesempatan bagi proyek-proyek CDM guna membantu mengurangi greenhouses gas emission (GHG) serta meningkatkan sustainable development melalui kegiatan capacity building. Para Menteri meminta ASEAN Center for Energy dan Korea Energy Management Cooperation dapat menindaklanjuti proposal tersebut.

Para Menteri menyambut baik proposal Korea mengenai kerjasama civilian nuclear energy sesuai dengan ASEAN + 3 Cooperation Work Plan (2007 – 2017), dengan kegiatan antara lain capacity building seperti training staff/personnel untuk civilian nuclear development di kawasan. Korea diharapkan dapat bekerjasama dengan ACE untuk meneruskan inisiatif tersebut.




2)    Kerjasama East Asia Summit  di bidang Energi

      Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 East Asia Summit (EAS) di Cebu, Filipina, tanggal 15 Januari 2007, isu yang menjadi fokus utama adalah energy security. Pembahasan isu energy security dalam KTT ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama negara-negara EAS yaitu memastikan ketersediaan sumber energi yang terjangkau (affordable) bagi pembangunan di    kawasan. Dalam KTT tersebut, para Pemimpin EAS sepakat bahwa pembahasan mengenai energi harus mencakup elemen-elemen energy security, sumber daya energi alternatif dan terbarukan, efisiensi energi dan konservasi energi, dan perubahan iklim global.

Untuk menegaskan komitmen kerjasama di bidang energi tersebut, para Pemimpin EAS mengadopsi Cebu Declaration on East Asian Energy Security, yang bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

o   Meningkatkan efisiensi dan kinerja penggunaan bahan bakar fosil yang ramah lingkungan;

o   Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar konvensional melalui peningkatan efisiensi energi dan program-program konservasi, tenaga air, perluasan sistem energi terbarukan, produksi dan penggunaan bio-fuel, dan penggunaan tenaga nuklir untuk maksud damai;


o   Mendorong terciptanya suatu pasar regional dan internasional yang terbuka dan kompetitif, yang bertujuan untuk menyediakan pasokan energi yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat;


o   Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan yang efektif, dengan tujuan untuk berkontribusi mengurangi dampak perubahan iklim global;


o   Mendorong investasi di bidang sumber daya energi dan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta;


KTT ke-2 EAS juga menyambut baik berbagai proposal kerjasama di bidang energy security, termasuk inisiatif empat pilar yang diajukan oleh Jepang yang berjudul “Fueling Asia – Japan’s Cooperation Initiative for Clean Energy and Sustainable Growth” dan kesediaan Jepang untuk memberikan bantuan dana energy-related ODA sebesar US$ 2 Milyar untuk tiga tahun ke depan. Para Pemimpin juga sepakat untuk membentuk suatu EAS Energy Cooperation Task Force (EAS ECTF), berdasarkan mekanisme sektoral di bidang energi yang telah ada di ASEAN untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah diambil para Pemimpin EAS mengenai energy security dan melaporkan rekomendasinya pada KTT EAS mendatang.

Pada Pertemuan pertama  East Asia Summit Energy Ministerial Meeting (1st EAS EMM) di Singapura, tanggal 23 Agustus 2007, Sidang sepakat bahwa 3 (tiga) work stream yaitu energy efficiency and conservation (EE & C); energy market integration; biofuels for transport and other purposes sebagai langkah awal untuk mengembangkan kerjasama dalam rangka energy security negara-negara anggota EAS. Sidang juga sepakat untuk terus mengembangkan kemungkinan kerjasama teknologi baru untuk biofuels  serta melakukan upaya-upaya konkrit untuk merealisasikan kerjasama energy efficiency and conservation berdasarkan “voluntary basis” dan menyambut baik pembentukan Asia Biomass Research Core dan Asia Biomass Energy Cooperation Promotion Office di Jepang;

Pada Pertemuan Kedua Asia Summit Energy Ministerial Meeting (2nd EAS EMM), Agustus 2008, para Menteri mendukung upaya-upaya yang berkesinambungan dari EAS Energy Cooperation Task Force (ECTF) untuk mengembangkan kerjasama melalui 3 (tiga) Work Streams kerjasama energi, yaitu Energy Efficiency and Conservation (EE & C), Energy Market Integration (EMI) dan Biofuels untuk transportasi dan tujuan-tujuan lainnya. Disamping itu Para Menteri menyambut baik EAS Energy Outlook yang dipersiapkan oleh Economic Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Dalam kaitan ini, para Menteri mengharapkan agar ERIA dapat memperdalam analisisnya dan memberikan masukan agar kerjasama dalam hal energy effisiency and  conservation lebih efektif.

Para Menteri juga sepakat bahwa rekomendasi laporan  hasil studi Energy Market Integration in the East Asia Region  perlu dipertimbangkan khususnya rekomendasi untuk mengadakan pertemuan forum konsultasi atau pertemuan-pertemuan lainnya, untuk share pandangan mengenai policy approaches dan untuk menentukan langkah-langkah dalam meningkatkan pasar energi yang terintegrasi. Dalam kaitan ini, para Menteri meminta ECTF untuk memperdalam studi mengenai Energy Market Integration untuk dilaporkan pada pertemuan EAS Energy Ministers Meeting mendatang.

Para Menteri sepakat menetapkan mengenai Asian Biomass Energy Principles  sebagai pedoman untuk produksi dan pengunaannya di kawasan. Dalam kaitan ini, para Menteri sepakat untuk mempromosikan produksi dan penggunaan biofuels dan kerjasama regional yang tidak mengganggu ketahanan pangan. Para Menteri menugaskan ERIA untuk mengembangkan metodologi  bagi assesment lingkungan dan social sustainability dalam produksi dan penggunaan biomass mengingat kondisi-kondisi khusus di kawasan.

Kerjasama ASEAN di Sektor Usaha Kecil dan Menengah

Kerjasama ASEAN di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah dirintis sejak tahun 1995, yang ditandai dengan dibentuknya Kelompok Kerja Badan-Badan UKM ASEAN (ASEAN Working Group on Small and Medium-size Enterprises Agencies). Dalam pertemuan pertamanya di Jakarta tanggal 24 April 1995 telah disahkan Rencana Aksi ASEAN bagi pengembangan UKM. Pertemuan ini juga menyepakati bahwa pada tahap awal kerjasama ASEAN di bidang UKM akan terfokus pada sektor manufaktur.

Sidang ASEAN Economic Minister Meeting (AEM) ke-31 di Singapura tanggal 27 September–2 Oktober 1999 telah menyepakati kerangka kerjasama yang melibatkan UKM dalam ASEAN Industrial Cooperation (AICO). Kerangka kerjasama ini didasari oleh pemahaman bahwa UKM sebagian besar melaksanakan fungsinya sebagai industri pendukung bagi perusahaan-perusahaan besar, disamping untuk memberikan kesempatan kepada UKM untuk berpartisipasi secara langsung dalam perdagangan intra ASEAN.

ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development (APBSD) 2004-2014 telah disahkan pada Sidang AEM ke-36 di Jakarta, 3 September 2004.  Policy blueprint tersebut bertujuan untuk menjamin adanya transformasi UKM ASEAN yang memiliki daya saing, dinamis, inovatif dalam rangka menuju integrasi ekonomi ASEAN. Tujuan-tujuan tersebut telah dituangkan dalam aktivitas-aktivitas ASEAN Small and Medium Enterprise Agencies Working Group (SMEWG) guna merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam APBSD. Pada pertemuan SMEWG ke-22 di Singapura, 27-28 Mei 2008, telah dibahas beberapa hal yang mencakup: pembentukan common curriculum for entrepreneurship in ASEAN oleh Indonesia dan Singapura, rencana penyusunan ASEAN SME White Paper, implementasi SME Section dalam AEC Blueprint. Dan kerjasama dengan mitra wicara.

Hal ini dapat diwujudkan melalui suatu cooperative framework yang melibatkan secara aktif peran sektor swasta di ASEAN disamping meningkatkan budaya wirausaha, inovasi dan networking di kalangan UKM, memberikan fasilitas kepada UKM untuk memperoleh akses informasi, pasar, SDM, kredit dan keuangan serta teknologi modern. Berdasarkan cetak biru tersebut telah dipilih lima bidang kerjasama strategis dalam pengembangan UKM ASEAN, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia; Dukungan dalam Bidang Pemasaran; Bantuan dalam Bidang Keuangan; Pengembangan Teknologi; dan Penerapan Kebijakan yang Kondusif.

Dalam perkembangannya, kerjasama ASEAN di sektor UKM lebih difokuskan pada tindak lanjut proyek-proyek peningkatan kapasitas dan daya saing UKM di bawah payung Vientiane Action Plan dan ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development (APBSD) 2004-2014; kerjasama dengan negara-negara Mitra Wicara; serta hal-hal berkaitan dengan prospek pengembangan UKM di tengah kemajuan kerjasama ekonomi ASEAN. Dari 20 proyek yang disepakati dalam APBSD, sembilan proyek diantaranya telah selesai, tiga sedang berjalan, tujuh dalam persiapan dan satu tidak dapat dilaksanakan. Proyek-proyek APBSD 2004-2014 yang belum dapat dilaksanakan pada umumnya disebabkan oleh belum jelasnya pendanaan bagi proposal yang telah masuk serta adanya permintaan sejumlah Mitra Wicara agar usulan proyek-proyek baru dapat dikaitkan dalam kerangka FTA dengan ASEAN.

Pada pertemuan SMEWG ke-23 yang telah berlangsung di Vientiane, Lao PDR bulan Nopember 2008, telah disepakati bahwa draft common curriculum for entrepreneurship in ASEAN akan diujicobakan di Myanmar dan Viet Nam sebelum diterapkan di seluruh negara-negara ASEAN.


Kerjasama Ekonomi Sub-Regional ASEAN

Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) dilakukan untuk mengambil manfaat dan saling melengkapi dalam mempercepat pembangunan ekonomi melalui peningkatan arus investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam dan manusia, serta pengembangan industri. Tujuan utama pembentukan sub-wilayah pertumbuhan adalah untuk memadukan kekuatan dan potensi-potensi tiap-tiap wilayah yang berbatasan sehingga menjadi wilayah pertumbuhan yang dinamis. Kerjasama ekonomi sub-regional, sering juga disebut sebagai segitiga pertumbuhan (growth triangle) atau wilayah pertumbuhan (growth area), merupakan salah satu bentuk keterkaitan (linkage) ekonomi antar daerah dengan memiliki unsur internasional. Daerah anggota kerjasama tersebut lebih dari satu negara.

Dalam konteks ASEAN, sesuai dengan Agenda for Greater Economic Integration, pembentukan KESR didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam pembangunan wilayah (open regionalism) dan bukan pada pembentukan blok kawasan yang tertutup (building block). Berbagai kendala yang muncul dalam perkembangan kerjasama growth areas ini menjadi  feed back bagi kemajuan skema pertumbuhan wilayah ini dan ASEAN terus mengupayakan inisiatif-inisiatif baru dalam kerangka pengembangan kerjasama tersebut seperti pembentukan ASEAN Mekong Basin Development Cooperation.

Kawasan Pertumbuhan ASEAN Bagian Timur: Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina (BIMP-EAGA)
        
Ide pembentukan Wilayah Pertumbuhan ASEAN Timur (BIMP-EAGA) pertama kali disampaikan oleh Presiden Filipina, Fidel Ramos pada bulan Oktober 1992 untuk menghubungkan daerah Filipina Selatan dengan Wilayah Timur Indonesia dan Wilayah Timur Malaysia. Ide tersebut kemudian disampaikan kepada PM Malaysia Mahathir Muhamad dan Presiden Soeharto. Kerjasama  BIMP-EAGA secara resmi dibentuk melalui penandatanganan Agreed Minutes pada pertemuan tingkat menteri di Davao City, Filipina, 26 Maret 1994.  BIMP EAGA tersebut diikuti oleh empat negara di kawasan timur ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Indonesia (Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara), Malaysia (Sabah, Serawak, dan Labuan), dan Filipina (Mindanao dan Palawan).
                 
Kerjasama BIMP-EAGA dibentuk untuk menarik minat para investor lokal dan asing untuk melakukan investasi dan meningkatkan perdagangan di kawasan timur ASEAN. Tujuan pembentukan BIMP-EAGA adalah mengembangkan kerjasama sub-regional antara negara-negara anggota dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sub-kawasan tersebut. Sektor kerjasama yang diprioritaskan adalah transportasi udara dan laut, perikanan, pariwisata, energi, kehutanan, pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas tenaga kerja. Untuk melibatkan pihak swasta secara aktif telah dibentuk forum khusus East ASEAN Business Council (EABC) di Davao City 15-19 Nopember 1994. 
     
Pembagian area kerja BIMP-EAGA digolongkan dalam beberapa cluster, yaitu: cluster bidang transportasi dan pembangunan infrastruktur yang  -       Pembentukan Jejaring untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, khususnya, perempuan dan anak serta mengesahkan Kerangka Acuannya pada tahun 2011.


ASEAN Awareness di Kalangan Masyarakat ASEAN

      Dalam rangka menuju Komunitas ASEAN 2015, ASEAN perlu melakukan upaya untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan identitas ASEAN oleh masyarakatnya. Sebagai upaya mewujudkan ASEAN yang berpusat dan berorientasi pada masyarakat (people centered and  people oriented), dilakukan kegiatan ASEAN awareness untuk memperkenalkan dan mendekatkan ASEAN kepada masyarakat. Dengan pemahaman mengenai apa dan bagaimana pentingya ASEAN sebagai organisasi regional sekaligus sebuah komunitas, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif mengembangkan dan turut memetik manfaat nyata dari adanya kerjasama ASEAN tersebut.

Di Indonesia, promosi ASEAN Awareness telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain sosialisasi ASEAN (melalui ASEAN Goes to School, seminar-seminar dan ceramah/kuliah umum), kegiatan lomba (Seleksi Nasional ASEAN Anthem, Pemilihan Duta Muda ASEAN-Indonesia, Lomba Cerpen ASEAN, Lomba Karya Tulis ASEAN, Lomba Lukis ASEAN, dll.), penerbitan buku-buku ASEAN, dialog interaktif dan liputan media, kegiatan festival (ASEAN Festival, festival film ASEAN, festival rock band ASEAN), serta perayaan Hari ASEAN.


D.       KERJASAMA EKSTERNAL ASEAN

ASEAN telah memiliki 11 Mitra Wicara (Dialogue Partners), yaitu Australia, Selandia Baru, Uni Eropa, Kanada, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, China, India, Rusia dan UNDP. ASEAN juga memiliki negara Mitra Wicara sektoral, yaitu Pakistan. Selain itu, ASEAN menjalin hubungan pula secara terbatas dengan berbagai organisasi regional dan internasional.

Dalam menjalin kerjasama dengan negara Mitra Wicara, ASEAN menetapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

a.    Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara harus memperkuat ketahanan nasional negara-negara ASEAN yang selanjutnya dapat meningkatkan ketahanan regional ASEAN;
b.    Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara tidak boleh mengandung ikatan-ikatan politik yang merugikan kepentingan nasional;
c.    Kerjasama ASEAN dengan negara Mitra Wicara tidak boleh merugikan salah satu negara ASEAN; dan
d.    Proyek-proyek kerjasama sebaiknya dilaksanakan di kawasan ASEAN.

Peran sebagai negara koordinator dalam hubungan kerjasama ASEAN dengan negara-negara Mitra Wicara dilaksanakan dengan sistem rotasi diantara negara-negara anggota ASEAN, untuk periode per 3 tahun. Dalam periode 2006-2009, Indonesia menjadi negara koordinator hubungan kerjasama ASEAN-India. Sebelumnya, pada periode 2003-2006 Indonesia menjadi koordinator untuk hubungan kerjasama ASEAN-EU dan untuk periode 2009-2012 Indonesia akan menjadi negara koordinator hubungan kerjasama ASEAN-Jepang.


AUSTRALIA

Australia menjadi Mitra Wicara penuh sekaligus pertama ASEAN pada tahun 1974, yang ditandai dengan pembentukan ASEANAustralia Consultative Meetings (AACM) dan kemudian diikuti dengan mekanisme dialog ASEAN-Australia pada berbagai tingkatan, antara lain ASEAN Regional Forum (ARF), Post Ministerial Conference (PMC) 10+1, Informal Consultations between AEM and Ministers from the CER Countries, ASEAN-Australia Forum, ASEAN-Australia Joint Planning Committee (JPC), Project Coordination Committees (PCCs), ASEAN-Canberra Committee, dan berbagai kelompok kerja (dalam bidang perdagangan dan investasi, telekomunikasi, pendidikan dan pelatihan, industri dan teknologi, lingkungan hidup serta budaya dan informasi).

Di bidang kerjasama politik dan keamanan, capaian penting kerjasama ASEAN-Australia adalah aksesi Australia ke dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC) pada tahun 2005. Dalam bidang penanggulangan terorisme, ASEAN – Australia telah menandatangani ASEAN-Australia Joint Declaration on Counter Terrorism pada pertemuan AMM/PMC/ARF ke-37, Juli 2004 di Jakarta.

Perkembangan kerjasama ASEAN-Australia pada tahun 2007 ditandai dengan penandatanganan Joint Declaration on ASEAN-Australia Comprehensive Partnership tanggal 1 Agustus 2007 di Manila, Filipina oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Australia. Untuk mengimplementasikan Joint Declaration tersebut, telah disepakati Plan of Action (PoA) yang mencakup kerjasama dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi dan sosial-budaya yang akan berlaku untuk periode 2008-2013. Indonesia berhasil memasukkan beberapa isu untuk dituangkan dalam PoA tersebut, yaitu korupsi, money laundering, disaster management dan kerjasama penanggulangan terorisme.

Perundingan mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area dengan Australia-New Zealand Closer Economic Relations (AFTA-CER), telah diselesaikan pada tanggal 28 Agustus 2008 di Singapura. FTA akan diimplementasikan secara penuh dalam jangka waktu 10 tahun. Diharapkan penggabungan AFTA-CER tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi sektor swasta dan pelaku bisnis serta menjadi “building blocks” bagi fasilitasi perdagangan antara ASEAN dan Australia.

Kerjasama pembangunan ASEAN-Australia tertuang dalam MoU ASEAN-Australia Development Cooperation Programme (AADCP) untuk periode 2002-2008. Sasaran utama AADCP adalah untuk memberikan manfaat bagi negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam) dalam kerangka Initiative for ASEAN Integration (IAI) untuk mempersempit jurang perbedaan dan proses percepatan integrasi CLMV. AADCP juga mencakup kerjasama ekonomi dan sosial, capacity building, kerjasama Ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan.

Program AADCP tersebut telah berakhir pada bulan Juni 2008 dan Australia kemudian melanjutkannya dengan AADCP II (2008-2015). Diharapkan AADCP II dapat membantu pencapaian ASEAN Economic Community melalui kerjasama di bidang pendidikan, energi dan penanganan bencana alam. Pembahasan mengenai rancangan MoU between the Government of Australia and ASEAN on the Second Phase of AADCP diharapkan akan dapat diselesaikan pada KTT-14 ASEAN mendatang.

Pada tanggal 4 Juni 2008 di Sydney, dalam kesempatan AustralAsia Center Annual Dinner, Perdana Menteri (PM) Kevin Rudd melontarkan visinya mengenai Asia Pacific Community (APC), yaitu: (i) Suatu institusi regional yang mencakup kawasan Asia-Pasifik, termasuk Amerika Serikat, Jepang, China, India, Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan;  (ii) Suatu institusi regional yang memungkinkan terjadinya dialog dan kerjasama di bidang politik, keamanan dan ekonomi.

Dalam kunjungannya di Indonesia pada tanggal 13 Juni 2008, PM Kevin Rudd kembali melontarkan gagasan ini dalam pertemuannya dengan Presiden RI maupun dalam kunjungannya ke kantor Sekretariat ASEAN. Dalam sambutannya, Presiden RI menjelaskan bahwa Indonesia melihat gagasan ini sebuah usul yang menarik dan akan mempelajari usulan PM Rudd tersebut. Presiden RI juga menyebutkan bahwa sebenarnya inti dari APC adalah penguatan berbagai arsitektur regional yang ada, yaitu ASEAN, ARF, APEC dan EAS.

         Peran penting Indonesia dalam hubungan kerjasama ASEAN-Australia tercatat signifikan terutama antara lain dalam kerjasama pemberantasan terorisme, kejahatan transnasional dan disaster management melalui pelaksanaan program peningkatan capacity building; serta perundingan-perundingan AANZFTA yang telah disepakati oleh ASEAN dan Australia yang direncanakan akan ditandatangani pada KTT ASEAN mendatang di Thailand. Australia juga telah mengangkat Mrs. Gillian Bird, sebagai Wakil Tetap untuk ASEAN yang berdomisili di Canberra

SELANDIA BARU

Hubungan ASEAN-Selandia Baru berlangsung sejak tahun 1975 dengan dibentuknya ASEAN-New Zealand Dialogue Relations. Hubungan kemitraan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme pada berbagai level, yaitu ASEAN Post Ministerial Conference (PMC)+New Zealand dan PMC 10+10 (ASEAN+10 Dialogue Partners) dan ASEAN-New Zealand Dialogue serta Joint Cooperation Committee, untuk mengevaluasi dan membahas isu-isu politik, keamanan, ekonomi dan pembangunan yang menjadi perhatian bersama; serta dalam kerangka ARF.

Para Pemimpin ASEAN dan Selandia Baru telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pengembangan sumber saya manusia melalui pertukaran dan pemberian bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa, dan pencegahan terhadap penyakit menular seperti HIV/AIDS, SARS serta Avian Influeza¸ sebagaimana dicetuskan dalam ASEAN-New Zealand Commemorative Summit di Vientiane, Laos, pada bulan November 2004.

Di bidang kerjasama politik dan keamanan, Selandia Baru telah mengaksesi TAC pada ASEAN Ministerial Meeting ke-38 di Vientiane, Laos, bulan Juli 2005. Selain itu, ASEAN-Selandia Baru telah  menandatangani Joint Declaration to Combat International Terrorism. Kerjasama dalam menanggulangi terorisme juga akan memanfaatkan mekanisme yang sudah ada di ASEAN seperti  Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

Dengan meningkatnya hubungan ASEAN-Selandia Baru, kedua pihak menandatangani ASEAN-New Zealand Framework for Cooperation 2006-2010) di Kuala Lumpur, tanggal 27 Juli 2006. Dokumen tersebut meliputi kerjasama di bidang ekonomi, politik dan keamanan serta people-to-people education and cultural links. Beberapa komitmen yang dihasilkan dalam Framework tersebut antara lain menyangkut Work Programme untuk mengimplementasikan Joint Declaration to Combat International Terrorism serta meningkatkan capacity building dalam pemberantasan terorisme dan aktivitas transnational crimes lainnya dengan dukungan dana dari New Zealand’s Asia Security Fund yang telah dibentuk pada tahun 2006.

Atas masukan dari Indonesia, Framework juga memuat ‘’natural disaster mitigation’’ sebagai salah satu bidang kerjasama yang dapat dikembangkan. Selanjutnya fokus dari kerjasama dalam bidang penanganan bencana alam adalah penyelenggaraan pelatihan dan capacity building, termasuk peningkatan public awareness.

Di bidang ekonomi, ASEAN-Selandia Baru berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang fasilitasi perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi di bawah Framework for AFTA-CER Closer Economic Partnership yang telah disepakati di Brunei Darussalam, September 2002, sebagai awal penggabungan AFTA-CER FTA. Perundingan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement telah diselesaikan pada tanggal 28 Agustus 2008 di Singapura. 

Kerjasama pembangunan antara ASEAN-Selandia Baru yang telah dilaksanakan selama ini memberikan hasil cukup menggembirakan dan berjalan dengan lancar dengan menitikberatkan pada Initiative for ASEAN Integration (IAI) seperti custom, standar dan conformance. Selandia Baru juga mendukung program kerjasama pembangunan Mekong River Basin.

         Pengembangan kerjasama ASEAN-Selandia Baru sedikit terhambat sehubungan dengan adanya isu-isu yang bersifat politis. Selama ini, pelaksanaan kerjasama lebih bersifat parsial, yaitu dilakukan oleh masing-masing negara anggota ASEAN tanpa menunjukkan komitmennya untuk tetap memperkuat kerjasamanya dengan ASEAN seperti ditunjukkan dengan pengangkatan Dubes Selandia Baru untuk Indonesia, H.E. Phillip Gibson, sebagai Wakil Tetap (Watap) Selandia Baru untuk ASEAN.

         Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama ASEAN-Selandia Baru tercermin pada berbagai aktifitas bersama yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan sekaligus dukungan pada upaya narrowing development gap diantara negara-negara ASEAN, misalnya melalui penyelenggaraan program capacity building di bidang teorisme, kebudayaan dan people-to-people contact. Indonesia bersama-sama dengan Filipina dan Selandia Baru menyelenggarakan interfaith dialogue yang diselenggarakan pada tahun 2006 di Cebu, Filipina. Indonesia beranggapan bahwa Selandia Baru memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang preparedness dan disaster management, karenanya negara-negara ASEAN perlu menyelenggarakan program capacity building di bidang tersebut agar jumlah korban dapat diminimalisir. Indonesia juga telah menerima bantuan sebesar $NZ 13 juta untuk rehabilitasi Aceh/Nias paska Tsunami.

UNI EROPA

Uni Eropa (UE) merupakan mitra wicara ASEAN pertama yang merintis hubungan secara informal pada tahun 1972 melalui pembentukan Special Coordinating Committee of ASEAN (SCCAN). Konsultasi kedua pihak dilakukan melalui ASEAN Brussels Committee (ABC) yang beranggotakan para Duta Besar negara-negara ASEAN di Brussels. Pada tahun 1977, ASEAN-UE menjalin hubungan formal.

Pelembagaan hubungan dengan European Economic Community (EEC) dilakukan melalui penandatanganan the EC-ASEAN Cooperation Agreement pada pertemuan ASEAN-EEC Ministerial Meeting ke-2 di Kuala Lumpur pada tanggal 7 Maret 1980. Perjanjian tersebut mendasari pembentukan kerjasama perdagangan, ekonomi dan teknis, serta pembentukan Joint Cooperation Committee (JCC).

Hubungan kemitraan ASEAN-EU dilakukan melalui berbagai mekanisme pada berbagai level, termasuk ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN-EU Ministerial Meeting (AEMM), ASEAN-EU Economic Ministers’ Meeting, ASEAN-EU Senior Officials’ Meeting, the Post Ministerial Conferences (PMC) 9+1 dan 9+10 serta Joint Cooperation Committee. Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan sarana bagi kedua belah pihak untuk mengevaluasi dan membahas berbagai isu dalam bidang-bidang politik, keamanan, ekonomi dan kerjasama pembangunan. Selain itu terdapat pula ASEAN-Brussels Committee, ASEAN-Bonn Committee, ASEAN-London Committee dan ASEAN-Paris Committee untuk membantu pelaksanaan kerjasama ASEAN-UE.

Pada perkembangan selanjutnya, komitmen hubungan kemitraan ASEAN-UE dilakukan pada tataran yang sama antara kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik. Hal tersebut tercermin dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-UE ke-14 pada tanggal 27-28 Januari 2003 di Brussels yang menghasilkan kesepakatan Joint Co-Chairmen’s Statement dan Joint Declaration on Cooperation to Combat Terrorism pada tanggal 27-28 Januari 2003. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional di kawasan ASEAN dan mendukung peningkatan capacity building dalam kerangka ASEAN untuk memerangi aksi terorisme.

Pada tanggal 9 Juli 2003, UE telah mengesahkan European Commission (EC)’s Communication: A New Partnership with Southeast Asia yang menjadi landasan EU untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk dengan ASEAN. Komunikasi tersebut berisikan strategi komprehensif UE dalam mengembangkan kerjasama dengan ASEAN pada masa-masa yang akan datang.

Komunikasi tersebut memfokuskan enam prioritas strategi yaitu:

a.    Supporting regional stability and the fight against terrorism;
b.Human Rights, democratic principles and good governance;
c.   Mainstreaming Justice and Home Affairs issue;
d.Injecting a new dynamism into regional trade and investment relations;
e.Continuing to support the development of less prosperous countries; dan
f.    Intensifying dialogue and co-operation in specific policy areas.

Kemitraan komprehensif ASEAN-EU terwujud pada tahun 2007 dengan ditandatanganinya Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership pada 16th ASEAN-EU Ministerial Meeting di Nuremberg, Jerman, Maret 2007; Joint Declaration of the ASEAN-EU Commemorative Summit pada KTT ASEAN ke-13 pada bulan November 2007 di Singapura; Plan of Action (PoA) to Implement the Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura. 

Sesuai kesepakatan Joint Declaration ASEAN-EU Commemorative Summit, peningkatan kerjasama ekonomi dilakukan dengan mengupayakan penyelesaian perundingan ASEAN-EU Free Trade Agreement (FTA) berdasarkan region-to-region approach, dan memperhatikan tingkat perekonomian masing-masing negara anggota ASEAN. Selain itu dilakukan pula upaya untuk mengintensifkan implementasi kegiatan di bawah TREATI dan READI.

Kerjasama pembangunan ASEAN-UE dilakukan di bawah EC-ASEAN Regional Indicative Programme (RIP). Sebagai implementasi, dalam RIP 2005-2006 yang diusulkan oleh UE, terdapat anggaran dana sebesar 4-6 juta Euro bagi program Fight Against Terrorism yang terbagi dalam program pelatihan kewaspadaan (awareness training) dan pengamanan dokumen (Regional Project on document security) untuk jangka waktu 3 tahun mulai tahun 2006.

Untuk tahun 2007-2010, RIP difokuskan pada: ASEAN-EU Programme on Immigration and Border Management; ASEAN-EU Cooperation on Statistic; EC-ASEAN Intellectual Property Rights Cooperation Programme (ECAP) III; ASEAN Civil Aviation Cooperation Project; Enhancing Economic Partnership/ Support to ASEAN-EU Free Trade Agreement (FTA) Negotiations Process; serta Support to EU-ASEAN Sectoral Dialogue (READI).

Secara keseluruhan, kontribusi UE dalam kerja sama ASEAN difokuskan pada upaya mendukung integrasi dan pembangunan masyarakat ASEAN. UE telah mengalokasikan sebesar €70 juta untuk program ASEAN-UE periode 2007-2013, di antaranya untuk bidang-bidang kerja sama pembangunan tersebut di atas. Untuk proyek yang sedang berjalan, kontribusi UE antara lain sebesar €7,3 juta pada proyek kerja sama ASEAN-EU Program on Regional Integration Support Phase II (APRIS II) periode 2006-2009; € 6 juta pada proyek ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) periode 2005-2008.

Untuk membantu pencapaian integrasi ekonomi ASEAN, UE secara berkelanjutan melaksanakan ASEAN Project for Regional Integration Support (APRIS). APRIS bertujuan meningkatkan iklim investasi dan perdagangan di ASEAN melalui liberalisasi ekonomi, fasilitasi perdagangan, jasa, stabilitas sektor keuangan, prosedur kepabeanan, promosi investasi, jaminan sosial, energi dan lingkungan hidup.

Pada tahun 2006, Indonesia telah menyelesaikan tugasnya sebagai negara koordinator ASEAN-Uni Eropa periode 2003-2006. Selanjutnya, Kamboja menjadi negara koordinator untuk periode 2006-2009. Salah satu perkembangan yang telah tercapai selama tahun 2006 adalah pertemuan Final Evaluation Mission for ASEAN-EU Programme for Regional Integration Support (APRIS ) I for the Period of 2003-2006 yang telah memberikan kontribusi dalam merumuskan ASEAN Demand Driven Needs. EU juga telah menyatakan dukungan pada terwujudnya ASEAN Single Window sebagai bentuk harmonisasi bea cukai dalam proses integrasi ASEAN.

Selain itu, ASEAN dan EU juga telah merampungkan program ASEAN-EU Cooperation Programme on Border Management and Document Security, sebagai salah satu implementasi kesepakatan pada forum READI dan hasil pertemuan ASEAN-EU Senior Officials’ Meeting tahun 2006.

Dalam pertemuan ASEAN Post Ministerial Conference + 1 Session with EU pada tanggal 23 Juli 2008 di Singapura, ASEAN dan UE antara lain menyambut baik perkembangan perundingan ASEAN-EU FTA dan UE tetap berkomitmen terhadap region-to-region approach; menyetujui pembentukan Core Group yang diusulkan dalam pertemuan ASEAN-EU SOM pada tanggal 28-29 Mei 2008 di Kamboja guna menyiapkan rancangan daftar kegiatan yang akan diterapkan dalam kerangka PoA; dan mendukung pembentukan ASEAN Human Rights Body

Dalam bidang politik, pada ASEAN-EU Commemorative Summit tahun 2007, EU telah menyampaikan keinginannya untuk mengaksesi TAC. Saat ini proses amandemen terhadap TAC masih dibahas dengan memperhatikan rumusan yang dapat mengakomodasi kepentingan ASEAN dan UE. Berkaitan dengan keinginan UE untuk mengaksesi TAC, pada pertemuan ASEAN Post Ministerial Conference +1 Session with the EU pada tanggal 23 Juli 2008 di Singapura, Delegasi UE mengharapkan jika TAC dapat diamandemen, aksesi akan dilakukan pada saat Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-UE pada tahun 2009 di Phnom Penh, Kamboja. Sementara itu secara individual, Perancis telah menjadi salah satu negara anggota UE yang mengaksesi TAC pada tahun 2007.

Dalam periode 2007-2008, telah diselenggarakan berbagai seminar, workshop dan pelatihan dalam kerjasama di bidang politik-keamanan, baik dalam rangka peningkatan capacity building  maupun isu-isu keamanan tradisional dan non-tradisional. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama ASEAN-Indonesia dengan Uni Eropa adalah “Seminar on Regional Integration Process of ASEAN and EU : Sharing Experiences and Fostering mutual learning”, di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2007. Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati 40 tahun ASEAN dan 30 tahun kerjasama kemitraan ASEAN-EU.  




KANADA

Kerjasama ASEAN-Kanada pertama kali dilakukan dengan ditandatanganinya ASEAN-Canada Economic Cooperation Agreement (ACECA) di New York pada tanggal 25 September 1981. Persetujuan tersebut diikuti oleh pembentukan ASEAN-Canada Joint Cooperation Committee (JCC) pada tanggal 1 Juni 1982 yang berfungsi sebagai forum dialog bagi ASEAN dan Kanada untuk membahas kerjasama di bidang-bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan kerjasama pembangunan.

Hubungan Mitra Wicara ASEAN-Kanada mengalami berbagai pasang surut seiring dengan perkembangan isu penegakan HAM di beberapa negara ASEAN. Namun hubungan ASEAN-Kanada kembali meningkat dengan disepakatinya pelaksanaan dialog reguler ASEAN-Canada Dialogue pada tanggal 30 Maret 2004 di Bandar Seri Begawan. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan “engagement” Kanada terhadap ASEAN.
 
Pada tahun 2006, hubungan kerjasama ASEAN-Kanada mengalami pertumbuhan yang cukup prospektif. Hal ini dibuktikan dengan kesepakatan kedua belah pihak pada Post Ministerial Conference (PMC) di Kuala Lumpur, Malaysia, berupa 2005-2007 ASEAN-Canada Joint Cooperation Work Plan pada tanggal 27 Juli 2006 dan ASEAN-Canada Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism pada tanggal 28 Juli 2006. 

Bertepatan dengan 30 tahun hubungan kemitraan ASEAN-Kanada pada tahun 2007, di Filipina, telah disepakati 2nd ASEAN-Canada Joint Cooperation Workplan 2007-2010 (ACJCWP). Work Plan tersebut diprioritaskan pada kerjasama di bidang-bidang: 1) Counter-Terrorism and Transnational Crime; 2) Economic Cooperation; 3) Health Security; 4) Interfaith Dialogue; 5) Technical assistance and capacity building with ASEAN Secretariat.  
        
Di bidang kerjasama politik dan keamanan, ASEAN-Kanada telah mengimplementasikan proyek dalam bidang Counter-Terrorism seperti ASEAN Workshop on Preventing Bio-Terrorism di Jakarta pada tanggal 12-13 Juli 2007 dan ASEAN Workshop on Forging Cooperation Among Anti-Terror Units di Jakarta pada tanggal 23-24 Januari 2008. Kedua workshops tersebut mendapat dana dari Kanada dan merupakan tindak lanjut kesepakatan Sidang ke-6 ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) di Bali pada bulan Juni 2006 dan implementasi dari ASEAN-Canada Joint Declaration for Coopeartion to Combat International Terrorism yang ditandatangani di Malaysia pada tanggal 28 Juli 2006;

Sedangkan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kanada juga telah memberikan dana penyelenggaraan Workshop on Supporting the Establishment of a Regional Human Rights Mechanism in ASEAN  di Bali pada tanggal 15-17 Mei 2008. Adapun dalam bidang Technical assistance and capacity building with ASEAN Secretariat, Kanada telah memberikan persetujuan atas proposal ACTIV (ASEAN-Canada Cooperation on Technical Initiatives for the VAP) sebagai fasilitas dukungan expertise dari Kanada melalui Sekretariat ASEAN.
                           
Dibidang kerjasama ekonomi, telah diselenggarakan ASEAN-Canada Business Forum dan pertemuan Senior Economic Officials’ Meeting (SEOM) pada tanggal 2-3 Mei 2005 di Toronto. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pengusaha-pengusaha serta para pejabat tinggi ekonomi ASEAN dan Kanada. Pada 5th ASEAN-Canada Dialogue di Ho Chi Minh City, 12-14 Mei 2008, Pemerintah Kanada membuat keputusan untuk melanjutkan kembali 3rd Senior Economic Officials’ Meeting (SEOM) guna melakukan perundingan Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November 2008 di Vancouver, Kanada. Keputusan tersebut dipertegas kembali oleh Kanada pada PMC+1 Session with Canada pada tanggal 23 Juli 2008 di Singapura. 

Dalam PMC tersebut, ASEAN-Kanada juga mempertegas kembali kesepakatan untuk menyusun Joint Declaration on ASEAN-Canada Comprehensive on Enhanced Partnership serta Plan of Action untuk hubungan ASEAN-Kanada ke depan. Kesepakatan lainnya adalah perhatian Kanada dalam upaya memerangi terorisme dan peningkatan people-to-people contacts and exchanges, serta menunjuk Duta Besar Kanada untuk ASEAN.

Sedangkan kegiatan prioritas dalam 2nd ACJCWP lainnya yang telah diselenggarakan adalah ASEAN-Canada Dialogue on Interfaith Initiatives pada tanggal 5-7 November 2008 di Surabaya. Bersama Kanada, Indonesia merupakan co-host dialog tersebut. Dialog merupakan kegiatan interfaith pertama, baik di ASEAN maupun di antara ASEAN dan mitra wicara, dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh negara anggota ASEAN, Kanada dan ASEAN Secretariat.

Dialog tersebut juga dihadiri oleh para tokoh agama, pendidikan, kepemudaan dan media Indonesia antara lain KH. A. Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU), Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma’arif (mantan Ketua PP Muhammadiyah, pendiri Ma’arif Institute for Culture and Humanity, peraih Magsaysay Award 2008), Dr. Imam B. Prasodjo (Sosiolog, pendiri  Yayasan Nurani Dunia), Bambang Harymurti (Pemred Majalah Tempo) dan Prof. Dr. Philip K. Widjaja (Wakil Sekjen WALUBI).

Implementasi ACJCWP tidak dilakukan melalui Special Fund namun melalui mekanisme Canadian International Development Agency (CIDA). Sampai saat ini, Kanada belum melakukan aksesi atas Treaty of Amity and Cooperation (TAC). 

JEPANG

Hubungan ASEAN-Jepang secara informal dijalin sejak tahun 1973 dan meningkat menjadi hubungan formal pada tahun 1977 dengan diselenggarakannya ASEAN-Japan Forum pertama, yang merupakan pertemuan antar para pejabat tinggi ASEAN dan Jepang.  Hingga saat ini, kerjasama ASEAN-Jepang terfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan integrasi ASEAN.

Sejak dilembagakan pada 23 Maret 1977, kerjasama ASEAN-Jepang terus berkembang dengan menggunakan beberapa forum antara lain:

a.    ASEAN-Japan Forum  yang merupakan pertemuan tingkat Pejabat Tinggi;
b.    Post Ministerial Conference (PMC);
c.    ASEAN Economic Ministers-Ministry of International Trade and Industry (MITI);
d.    KTT ASEAN-Jepang; dan
e.    Pertemuan-pertemuan antar swasta.

Jepang adalah salah satu Mitra Wicara yang aktif bagi ASEAN. Intensitas kerjasama yang tinggi terlihat melalui pelaksanaan berbagai proyek dengan pembiayaan Jepang dalam kerangka Japan-ASEAN General Exchange Fund (JAGEF), Japan-ASEAN Economic Partnership (JAEP) Fund, dan Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF).

Penguatan kerja sama ASEAN-Jepang ditandai dengan pelaksanaan ASEAN-Japan Commemorative Summit, 11-12 Desember 2003 di Tokyo dan ditandatanganinya “Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Partnership in the New Millennium” serta disahkannya ASEAN-Japan Plan of Action yang merupakan cetak biru kerja sama ASEAN-Jepang yang secara komprehensif mengidentifikasi bidang-bidang kerjasama yang penting dan memberikan arah bagi kerjasama di masa mendatang.

Salah satu bidang kerjasama yang dikembangkan dalam kerja sama ASEAN-Jepang adalah dalam bidang perdagangan, Investasi dan Turisme. Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism yang didirikan pada tanggal 25 Mei 1981, saat ini dirujuk sebagai ASEAN-Japan Centre (AJC). AJC sedang dalam proses reformasi untuk memperluas fungsi dan aktivitasnya sesuai arahan ASEAN-Japan Commemorative Summit pada tahun 2003. Berdasarkan rekomendasi Eminent Persons Committee, perjanjian AJC kemudian mengalami proses amandemen dan disahkan oleh Council Director AJC pada tanggal 20 November 2007. Ratifikasi amandemen AJC oleh Indonesia masih dalam proses legalisasi internal.

Di bidang politik dan keamanan, Jepang juga telah mengaksesi TAC yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2004 di Jakarta. ASEAN dan Jepang juga telah menandatangani Joint Declaration for Cooperation on the Fight Against International Terrorism pada KTT ASEAN-Jepang tanggal 30 Nopember 2004.

Di bidang maritime security, usulan Indonesia mengenai pembentukan ASEAN Maritime Forum telah ditanggapi secara positif oleh Jepang. Sementara itu, terkait isu counter-terrorism, Indonesia telah menjadi nara sumber dalam Pertemuan pertama ASEAN-Japan Counter Terrorism Dialogue di Tokyo tanggal 28-29 Juni 2006.

Di bidang transnational crimes, Indonesia telah menyelenggarakan 3rd Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Plus Japan Consultation di Bali pada tanggal 9 Juni 2006. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk meningkatkan kerjasama ASEAN dan Jepang dalam memberantas transnational crimes, terutama dalam upaya capacity building, pelatihan, dan pertukaran informasi mengenai tindak kejahatan lintas negara yang pernah terjadi atau berpotensi terjadi.

Pada bidang capacity building, Indonesia telah berpartisipasi pada Seminar “People Building Peace: Human Resources Development in Asia dan mendukung diselenggarakannya pelatihan jangka pendek serta jangka panjang di bidang peacekeeping, peacebuilding, dan conflict prevention bagi warga sipil. Untuk itu, telah didirikan lembaga pendidikan Terakoya pada tahun 2007 di Jepang.

KTT ke-10 ASEAN-Jepang tahun 2007 mencatat komitmen Jepang untuk membantu Program Narrowing Development Gap negara-negara ASEAN yang akan disampaikan melalui skema the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) senilai US$ 52 juta. Para pemimpin ASEAN juga menghargai upaya Jepang mendukung terwujudnya ASEAN Community pada tahun 2015 serta implementasi VAP dan IAI. Di bidang kesehatan, Jepang juga akan memberikan kontribusi sebesar US$ 67 juta untuk penanganan avian influenza dan penyakit menular.

KTT ke-10 tersebut juga menyepakati usulan Jepang membentuk Eminent Persons’ Group (EPG). Tugas EPG adalah mengelaborasi Joint Statement ASEAN-Jepang mengenai Deepening and Broadening of the Strategic Partnership yang ditandatangani pada 9th ASEAN-Japan Summit di Kuala Lumpur untuk diwujudkan dalam kegiatan nyata. Rekomendasi EPG direncanakan akan dilaporkan kepada para pemimpin kedua belah pihak pada KTT ASEAN-Jepang ke-12 di Bangkok tahun 2008.

Pada KTT ASEAN-Jepang ke-11 tanggal 21 November 2007 telah dikeluarkan Joint Statement on the Conclusion of the Negotiations for the ASEAN-Japan Economic Partnership Agreement. AJCEP mencakup trade in goods, trade in services, investment dan economic cooperation. Negosiasi AJCEP Agreement telah selesai dan ditandatangani pada awal tahun 2008, saat ini para pihak sedang melaksanakan proses ratifikasinya untuk entry into force sebelum tahun 2009. Sebagai bagian dari AJCEP, Jepang dan ASEAN harus mulai melakukan negosiasi untuk bidang jasa dan investasi satu tahun setelah AJCEP entry into force

Dalam kerangka kerja sama East Asia Summit (EAS), ASEAN-Jepang juga melihat pentingnya people-to-people exchange. Pada KTT ASEAN-Jepang ke-10, Jepang berkomitmen untuk melaksanakan program mengundang 6000 pemuda dari negara-negara East Asia Summit per tahun selama lima tahun untuk berkunjung ke Jepang melalui program Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS) yang telah dimulai pada bulan November 2007.

Pada KTT ASEAN-Jepang ke-11 di Singapura tahun 2007 Jepang telah mengusulkan pembentukan ASEAN-Japan Dialogue on Environmental Cooperation yang pertemuan pertamanya telah diselenggarakan di Ha Noi pada bulan Maret 2008 back-to-back dengan 1st Officials Meeting for EAS Environment Minister Meeting yang dibiayai oleh Japan ASEAN Integration Fund.

Dalam pertemuan ASEAN PMC Session with Japan ke-41 di Singapura tanggal 23 Juli 2008, ditekankan untuk peningkatan kerja sama dalam pemajuan energy efficiency, energi terbarukan, serta ketahanan pangan. Jepang juga menyampaikan komitmennya untuk menyediakan stockpiling 500 ribu anti-viral di setiap negara ASEAN dalam membantu penanganan penyakit menular khususnya Avian Influenza. Di samping itu pada kesempatan tersebut, Jepang juga menekankan isu-isu natural disaster, lingkungan dan perubahan iklim sebagai beberapa sektor yang akan diperkuat kerja samanya.

Jepang berkomitmen dalam mendukung terbentuknya Komunitas ASEAN 2015 dengan ASEAN sebagai driving force. ASEAN juga menyambut baik “Doktrin Fukuda” dimana PM Yasuo Fukuda menyebutkan ”ASEAN is a partner that shares the vision of Japan” khususnya dalam konteks evolving regional architecture.

Pada mulanya, kerja sama ASEAN-Jepang dibiayai melalui berbagai Trust Funds ASEAN-Jepang yaitu Japan ASEAN General Exchange Fund (JAGEF), Japan ASEAN Exchange Project (JAEP) Fund, dan Japan ASEAN Integration Fund (JAIF). Dalam rangka intensifikasi kerja sama ASEAN-Jepang, disepakati untuk mengkonsolidasi semua trust funds tersebut menjadi Japan ASEAN Integration Fund (JAIF).

AMERIKA SERIKAT

Hubungan dialog ASEAN-Amerika Serikat (AS) telah berlangsung sejak tahun 1977 dengan prioritas pada kerjasama ekonomi dan kerjasama pembangunan yang meliputi antara lain sektor komoditas, akses pasar, akses modal dan alih teknologi dan people-to-people contacts. Hubungan kemitraan tersebut telah memasuki periode komprehensif meliputi kerjasama dan dukungan terhadap pembangunan kapasitas perdagangan, integrasi regional, kerjasama pembangunan dan sosial budaya, politik dan keamanan regional, counter terrorism dan penanganan kejahatan lintas negara lainnya.

Mekanisme kerjasama ASEAN dan AS dilakukan antara lain melalui forum-forum: ASEAN-US Dialogue, ASEAN Regional Forum (ARF), Post Ministerial Conference 10+1, ASEAN Economic Minister-US Trade Representatives, Senior Economic Officials Meeting-USTR, ASEAN-US SOM TC, ASEAN Washington Committee dan ASEAN-US Business Council (ABC) untuk sektor swasta.

Kemajuan kerjasama ASEAN-AS ditandai dengan penandatanganan Joint Vision Statement on ASEAN-US Enhanced Partnership pada tanggal 17 November 2005 dengan Plan of Action 5 tahunan (2006-2011). Dengan demikian untuk pertama kalinya hubungan  ASEAN-AS memiliki payung kerjasama berikut rencana aksi yang bersifat komprehensif. Dalam konteks ini, ASEAN dan AS telah menetapkan 8 (delapan) bidang prioritas implementasi, yaitu di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, ICT, transportasi, energi, disaster management dan lingkungan.  

Komitmen kerjasama strategik lain yang perlu menjadi perhatian antara lain dalam bidang counter terrorism dengan ditandatanganinya the ASEAN-US Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, pada tanggal 1 Agustus 2002.  Bagi ASEAN deklarasi ini lebih bersifat tindak lanjut dari keterikatan politis para pemimpin ASEAN untuk memerangi terorisme, dan untuk kerjasama nyata guna meningkatkan kemampuan ASEAN melalui pertukaran informasi intelijen dan capacity building.

Kerjasama di bidang terorisme juga dilakukan dalam kerangka ASEAN Regional Forum. ASEAN Regional Forum Intersessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (ARF ISM CT-TC) bertujuan  memfasilitasi interaksi antar berbagai stakeholders, baik dari kalangan Intelijen, Imigrasi, Bea Cukai, Polisi maupun pengambil kebijakan untuk saling bertukar pengalaman dalam menanggulangi terorisme.

Penandatanganan the ASEAN-US Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) pada tahun 2006 merupakan bentuk kemajuan kerjasama lainnya. TIFA merupakan tindak lanjut dari program kerjasama ASEAN-AS, yaitu implementasi Enterprise for ASEAN Initiative (EAI). EAI merupakan inisiatif Presiden Bush yang disampaikan kepada para Pemimpin ASEAN di sela pertemuan APEC di Los Cabos, Meksiko, 26 Oktober 2002. EAI menawarkan peluang perdagangan bebas bilateral antara negara-negara anggota ASEAN dengan AS. Tujuan akhir EAI adalah terwujudnya berbagai bilateral free trade yang dapat lebih mendekatkan ASEAN dengan AS, termasuk membantu APEC menciptakan perdagangan dan investasi bebas di wilayah Asia Pasifik.

Belum terdapat mekanisme pendanaan khusus dalam kerangka kerjasama ASEAN-US. Mekanisme kerjasama di bidang pembangunan dan ekonomi perdagangan yang telah well established antara lain ASEAN-US Cooperation Plan (ACP) dan ASEAN Development Vision to Advance Economic Integration (ADVANCE). Melalui kedua mekanisme itulah, pledge bantuan khusus untuk kawasan biasanya ditetapkan dalam kerangka suatu inisiatif atau program.

Kerjasama pembangunan ASEAN-AS yang dikemas dalam proyek ACP yang telah dilaksanakan dan sedang berlangsung antara lain adalah International Business Linkage Programme, Capability Mature Model Programme, e-Marketing,  e-Business Learning, IC Assessment, Workshop on Cyber-crime dan Workshop on Building Capacity to Combat Impacts of Aquatic Alien Species and Associated Transboundary Pathogens in ASEAN Countries. AS juga aktif dalam membantu implementasi Work Programme on HIV/AIDS dan kerjasama penanganan bencana alam dan mitigasi.

Pertemuan 21st ASEAN-US Dialogue tersebut menyepakati perluasan kerjasama antara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, finalisasi dan penandatanganan ASEAN-US Science and Technology Agreement direncanakan dapat dilakukan pada PMC+1 session with US, 23 Juli 2008, di Singapura. Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Pertemuan ASEAN Committee on Science and Technology (COST) ke-55 di Manila, 3-5 Juli 2008 menilai masih banyak revisi dalam draft agreement yang akan disepakati. Diharapkan revisi itu dapat diselesaikan sebelum Pertemuan COST berikutnya pada November 2008 di Kuala Lumpur.

Pada PMC 10+1 Session with US, 23 Juli 2008, AS menyampaikan komitmen Pemerintah AS sebagai strategic partner bagi ASEAN yang direfleksikan antara lain melalui pengangkatan Scot Marciel sebagai US Ambassador for ASEAN Affairs. Dengan demikian, AS merupakan negara mitra wicara ASEAN pertama yang mengangkat duta besarnya untuk ASEAN. AS juga menegaskan komitmen atas ASEAN-US Enhanced Partnership. Secara umum, negara-negara ASEAN menyambut baik kerjasama dengan AS untuk memecahkan permasalahan strategis di kawasan, khususnya melalui mekanisme ASEAN Regional Forum (ARF), dan mendorong AS untuk mengaksesi TAC guna meningkatkan perdamaian di kawasan.

Untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan, ASEAN menghimbau agar AS bersedia untuk mengaksesi TAC. Namun sejak peristiwa 11 September 2001, AS cenderung menitikberatkan kerjasama dengan ASEAN dalam penanganan masalah terorisme. Pada tanggal 1 Agustus 2002, ASEAN dan AS telah menandatangani ASEAN-US Declaration on Cooperation to Combat Terrorism”.

         Dalam rangka sosialisasi dan penggalian input untuk perkembangan ASEAN-AS, Deplu c.q Ditjen Kerjasama ASEAN telah menyelenggarakan Seminar on Deepening ASEAN-US Relations di Jakarta tanggal 12 Oktober 2006 dan dalam rangka Commemorative Activities, Deplu bekerjasama dengan Kedubes AS di Jakarta telah menyelenggarakan seminar ASEAN-US Enhanced Partnership bulan Agustus 2007 di Jakarta sebagai satu upaya meningkatkan awareness kalangan akademik, pengusaha dan masyarakat mengenai hubungan kerjasama ASEAN-AS.

         Pada Pertemuan 21st ASEAN-US Dialogue di Singapura, 10 Mei 2008, Indonesia meyampaikan harapannya agar AS dapat membantu dalam proses implementasi ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) terutama Rehabilitative Program.

KOREA SELATAN

Sejak tahun 1989 Korea Selatan/Republic of Korea (RoK) menjadi Mitra Wicara sektoral, kemudian menjadi Mitra Wicara penuh pada ASEAN Ministerial Meeting ke-24, bulan Juli 1991 di Kuala Lumpur. Kerjasama ASEAN-RoK meliputi bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, kerjasama pembangunan, dan bidang politik-keamanan. Mekanisme kerjasama ASEAN-RoK dilakukan melalui beberapa tingkatan yaitu KTT, Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri, ASEAN-RoK Dialogue, dan ASEAN-RoK Joint Planning and Review Committee (JPRC).

Dalam KTT ASEAN-RoK di Vientiane, tanggal 30 Nopember 2004 telah ditandatangani Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership, yang bertujuan mewujudkan kerjasama yang lebih erat dan lebih terarah di masa mendatang.Hal ini diwujudkan dengan ditandatanganinya Plan of Action (POA) untuk mengimplementasikan berbagai komitmen dalam Joint Declaration tersebut, pada KTT ASEAN-RoK ke-9 di Kuala Lumpur, 13 Desember 2005. Dengan demikian, kerjasama ASEAN-RoK telah memiliki dasar bagi pengembangan hubungan kerjasama kedua belah pihak di masa-masa mendatang.

Di bidang ekonomi, ASEAN-RoK telah menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation dan Agreement on Trade in Goods pada tahun 2005. Sedangkan dalam rangka pembentukan ASEAN-RoK Free Trade Area, ASEAN dan RoK telah menandatangani the Agreement on Trade in Goods pada tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala Lumpur dan telah entry into force pada bulan Juni 2007, serta telah menandatangani the Agreement on Trade in Services pada tanggal 21 November 2007 di Singapura. Saat ini, ASEAN-RoK sedang dalam proses negosiasi perjanjian dalam bidang investasi.

Total nilai perdagangan ASEAN-RoK mengalami peningkatan sebesar 9,5% dari US$ 52.5 milyar pada tahun 2006 menjadi US$ 61.3 milyar pada tahun 2007. Nilai ekspor ASEAN ke RoK meningkat sebesar 8.5% dari US$ 21.2 milyar pada tahun 2006 menjadi US$ 29.5 milyar pada tahun 2007. Sedangkan nilai impor ASEAN dan RoK meningkat 10.5% dari US$ 28.8 milyar menjadi US$ 31.8 milyar pada kurun waktu yang sama. Nilai FDI RoK di ASEAN meningkat lebih dari dua kali lipat dari US$ 1.3 milyar pada tahun 2006 menjadi US$ 2.8 milyar pada tahun 2007.  

Dalam bidang development cooperation, kerjasama ASEAN-RoK telah berkembang dalam bidang trade, investment, transport, tourism, agriculture, science and technology, ICT, environment, health, human resource development, culture, people to people exchange and narrowing the development gaps.

Adapun kerjasama politik dan keamanan ASEAN-RoK telah ditandai dengan aksesi RoK terhadap TAC pada KTT ASEAN-RoK di Vientiane tanggal 27 Nopember 2004. Penandatanganan ini merupakan komitmen kuat RoK untuk menyumbang bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal ini juga menjadikan RoK sebagai negara non-ASEAN ke-6 dan negara ASEAN+3 terakhir yang mengaksesi TAC.

Selain itu, ASEAN dan RoK juga berkerjasama dalam meningkatkan upaya menangani isu-isu kejahatan lintas batas. Pada bulan Juli 2006, Pertemuan pertama SOMTC plus RoK telah diselenggarakan di Indonesia dengan pembahasan yang mengemuka adalah kerjasama dalam menghentikan pengedaran gelap narkoba dan kejahatan dunia maya.

Sedangkan kerjasama di bidang people-to-people exchange, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain saling kunjung para pegawai negeri, akademisi, aktivis media dan pemuda yang berlangsung secara reguler.

RoK telah menyampaikan komitmennya untuk melipatgandakan bantuan pembangunan kepada ASEAN pada tahun 2009 yang dilontarkan pada KTT ke-10 ASEAN-RoK yaitu peningkatan kerjasama bidang teknologi informasi terkait good governance, pemberantasan korupsi dan penanganan bencana alam. Selain itu, disepakati pula pendirian Pusat Promosi Perdagangan, Investasi dan Pariwisata RoK. Kedua pihak juga akan memperpanjang batas waktu penyelesaian pembahasan Agreements on Trade in Services sampai bulan Nopember 2007.

Pada KTT ke-11 ASEAN-RoK, tanggal 21 Desember 2007 di Singapura, para Menteri Luar Negeri ASEAN dan RoK telah menandatangani MoU Pendirian ASEAN-Korea Centre yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, mempermudah aliran investasi, mendorong kunjungan pariwisata dan pertukaran misi kebudayaan antara negara anggota ASEAN dan RoK
.
Seluruh negara anggota ASEAN telah meratifikasi MoU on Establishing ASEAN-Korea Centre dan mendepositkan piagam ratifikasinya kepada Sekretariat ASEAN. Centre akan memulai kegiatannya dalam bulan November 2008. Indonesia meratifikasi MoU ASEAN-Korea Centre dengan Peraturan Presiden  No. 65 Tahun 2008.

RoK telah menyampaikan usulan untuk menyelenggarakan ASEAN-RoK Commemorative Summit pada tahun 2009 dalam rangka peringatan ulang tahun ke-20 ASEAN-RoK Dialogue. Pihak RoK mengusulkan penyelenggaraan summit pada tanggal 1-2 Juni 2009 di Jeju Island, RoK. Partisipasi Indonesia pada Commemorative Summit tersebut belum dapat dipastikan pada tingkat Kepala Negara mengingat pada waktu yang hampir bersamaan Indonesia menyelenggarakan pemilu legislatif dan Presiden. 

Negara-negara anggota ASEAN telah menyampaikan bahwa pada prinsipnya dapat mendukung usulan penyelenggaraan summit tersebut tetapi harus diperhatikan mengenai substantive outcome document serta tempat dan waktu pelaksanaan summit tersebut.

Proyek dan kegiatan dalam kerjasama ASEAN-RoK didanai oleh the ASEAN-RoK Special Cooperation Fund (SCF) dan Future Oriented Cooperation Project (FOCP) Fund yang dibentuk pada tahun 1990 dan 1997. Jumlah dana SCF per tanggal 31 Juli 2008 adalah USD 3,495,811.59 sedangkan jumlah dana FOCP adalah USD 113,457.88.

Sebagaimana dengan mitra wicara lainnya, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama ASEAN-RoK terlihat pada upaya capacity building di bidang-bidang terorisme, disaster management dan transnational crime. Di bidang peningkatan ekonomi dan perdagangan dengan RoK, Indonesia terlibat aktif dalam perundingan-perundingan ASEAN-RoK Free Trade Area (FTA).

CHINA

Hubungan kerjasama informal ASEAN-China dimulai pada AMM ke-24 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada bulan Juli 1991 yang kemudia menjadi Mitra Wicara penuh ASEAN pada bulan Juli 1996. China merupakan Mitra Wicara ASEAN pertama yang menandatangani Treaty of Amity and Cooperation pada KTT ASEAN-China di Bali pada tanggal 8 Oktober 2003. China juga telah menyampaikan keinginannya untuk mengaksesi Protocol to the Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapons-Free Zone (SEANWFZ).

Mekanisme kerjasama ASEAN-China dilakukan melalui beberapa tingkatan yaitu KTT, Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN-China, ASEAN-China Senior Officials’ Consultation (ACSOC), ASEAN-China Joint Cooperation Committee (ACJCC), dan ASEAN-China Working Group on Development Cooperation (ACWGDC).

Dokumen dasar kerjasama ASEAN dan China adalah Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Association of the Southeast Asia Nations and the People’s Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity yang ditandatangani pada KTT ASEAN-China di Bali tanggal 8 Oktober 2003. Untuk melaksanakan Deklarasi Bersama tersebut, pada KTT ASEAN-China di Vientiane, 29 Nopember 2004, para Pemimpin ASEAN dan China mengadopsi Plan of Action to implement the Joint Declaration on Strategic Partnership, serta Joint Statement of ASEAN-China Commemorative Summit di Nanning tahun 2006.

Prioritas bidang kerjasama ASEAN dan China meliputi 10 (sepuluh) bidang: pertanian, informasi dan teknologi komunikasi (ICT), sumber daya manusia, mutual investment, Mekong development, transportasi, budaya, pariwisata, kesehatan publik. Pada KTT ASEAN-China ke-11, November 2007, di Singapura, isu ‘lingkungan hidup’ ditambahkan sebagai prioritas bidang kerjasama ke-11.

Terkait dengan kesepuluh prioritas kerjasama ASEAN dan China, kedua belah pihak juga telah menandatangani beberapa MoU antara lain: MoU on Cooperation in Information and Communication, MoU on Transport Cooperation, MoU on Cultural Cooperation, MoU on Sanitary and Phytosanitary Cooperation. Direncanakan MoU on Media and Information akan ditandatangani pada Pertemuan AMRI (ASEAN Ministers Responsible for Information) pada tahun 2009.

Selain itu China telah menandatangani beberapa kesepakatan dengan ASEAN antara lain MoU Between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Government of the People’s Republic of China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues di Bangkok, 10 Januari 2003 dan the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) sebagai confidence-building measures antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada KTT ke-10 ASEAN-China, telah disepakati untuk mempercepat penyusunan code of conduct in the South China Sea sebagai pedoman  untuk mempertahankan perdamaian di Laut China Selatan. Dalam kaitan ini, Kepala Negara  memberikan instruksi kepada  pejabat senior untuk memfinalisasi  Guidelines for the Implementation of the DOC dan menyelenggarakan the ASEAN-China Joint Working  Group (ACJWG) on the DOC dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Di bidang ekonomi, para Menteri Ekonomi ASEAN dan China telah menjalin interaksi melalui Konsultasi AEM dengan China. Pada KTT ASEAN-China di Phnom Penh, 4 Nopember 2002, para pemimpin ASEAN dan China telah menandatangani ASEAN-China Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation yang merupakan landasan bagi perundingan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Mengenai jangka waktu ACFTA, disepakati bagi ASEAN-6 pada tahun 2010 dengan fleksibilitas hingga 2012 bagi produk-produk sensitif, dan untuk negara-negara CLMV pada tahun 2015. Dalam Framework Agreement ini tercakup “special and differential treatment and flexibility” bagi negara-negara CLMV, serta pengaturan mengenai “early harvest” bagi barang-barang dan jasa-jasa tertentu.

Selanjutnya pada pertemuan tingkat menteri tanggal 27 Nopember 2004, ASEAN dan China telah menandatangani Agreement on Trade and Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China; dan Agreement on Dispute Settlement Mechanism between ASEAN and China. Penandatanganan kedua dokumen tersebut menegaskan tekad ASEAN dan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

Di bidang ekonomi, kerjasama ASEAN dan China juga mengalami peningkatan. Jumlah volume perdagangan ASEAN dan China meningkat sebesar 26% dari USD 160 milyar di tahun 2006 menjadi USD 200 milyar di tahun 2007. Investasi ASEAN dan China juga meningkat menjadi USD 48,9 milyar di tahun 2007. ASEAN dan China telah menyelesaikan negosiasi Agreement on Trade in Good and Service dan mulai diimplementasikan sejak Juli 2007. Sementara itu, kedua belah pihak diharapkan dapat menyelesaikan negosiasi Agreement on Investment sebelum KTT ASEAN-China pada Desember 2008. Saat ini, Agreement on Investment mengalami kendala dalam mencapai kesepakatan mengenai Non-Conforming Measures.

ASEAN dan China telah merayakan peringatan 15 tahun hubungan ASEAN-China dengan puncak perayaan ASEAN-China Commemorative Summit di Nanning, China, 30-31 Oktober 2006. Pertemuan ini menghasilkan Joint Statement of ASEAN-China Commemorative Summit: Towards an Enhanced ASEAN-China Cooperation, yang memuat arah strategis bagi pengembangan kerjasama di bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial-budaya untuk 15 tahun ke depan. Dokumen tersebut juga memuat esensi pentingnya peningkatan kerjasama di bidang post-disaster reconstruction and rehabilitation dan bidang penegakan hukum.

Untuk meningkatkan people-to-people contacts, China telah menawarkan program pelatihan di berbagai bidang untuk 8000 tenaga profesional dari negara-negara ASEAN serta mengundang 1000 pemuda ASEAN berkunjung ke China selama 5 tahun ke depan. China juga secara konsisten mendukung upaya integrasi ASEAN dengan memberikan kontribusi dana sebesar USD 1 juta masing-masing kepada ASEAN-China Cooperation Fund dan pelaksanaan Initiative for ASEAN-Integration.

Pencapaian penting lainnya dalam kerjasama ASEAN-China selama tahun 2006 adalah dibentuknya mekanisme pertemuan reguler para Menteri Kesehatan ASEAN-China yang bertujuan untuk memajukan kerjasama di bidang kesehatan masyarakat. Sementara itu ASEAN-China Funds for Public Health dibentuk  pada tanggal 22 Juni 2006, di Yangon, Myanmar.

Bobot kerjasama ASEAN-China semakin meningkat pada KTT ke-10 ASEAN-China di Cebu, Filipina tanggal 14 Januari 2007. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN dan China telah menyepakati antara lain:
a.    Memperkuat rasa saling percaya secara politis (Strengthening political mutual trust);
b.    Upaya peningkatan hubungan kerjasama ekonomi ASEAN-China ke tataran yang lebih tinggi (Bringing ASEAN-China economic relations and trade to a new level);
c.    Mengembangkan kerjasama di bidang non-tradisional isu (Carrying out cooperation in non-traditional security fields);  dan
d.    Secara aktif mendukung upaya pembangunan masyarakat ASEAN dan integrasi ASEAN (Actively supporting ASEAN community building and integration).

Pertemuan tersebut juga menghasilkan dokumen kerjasama ASEAN-China yaitu ASEAN-China Agreement on Trade in Services (TIS) of the Framework on Comprehensive Economic Cooperation, kerjasama di bidang ICT serta MoU ASEAN-China di bidang pertanian. Sedangkan dalam bidang perdagangan dan investasi, ASEAN dan China telah sepakat untuk mempercepat pembahasan pembentukan Free Trade Agreement serta pembentukan ASEAN-China Centre for Promoting Trade, Investment and Tourism.

Sebagai tindak lanjut KTT ASEAN-China ke-11, November 2007 di Singapura, ASEAN dan China tengah menegosiasikan draft ASEAN-China Air Service Agreement, MoU on Establishing the ASEAN China Centre dan draft Guidelines, of implementation of Joint Declaration on Code of Conduct in the South China Sea.

Pendanaan aktifitas kerjasama ASEAN dan China diwadahi oleh ASEAN-China Cooperation Fund. Pemasukan diperoleh dari kontribusi pemerintah China dan pengembalian dana dari penyelenggaraan berbagai konferensi.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-China di Singapura bulan Juli 2008, China menyatakan akan menunjuk seorang Duta Besar untuk ASEAN. Untuk kerjasama di masa mendatang, ASEAN dan China pada Pertemuan ASEAN-China Joint Cooperation Committee, Maret 2008 di Chongqing, sepakat untuk mengimplementasikan berbagai kegiatan dalam Cetak Biru tiga pilar Komunitas ASEAN bersamaan dengan implementasi ASEAN-China Plan of Action.

INDIA

India menjadi Mitra Wicara penuh ASEAN pada saat KTT ke-5 ASEAN di Bangkok tanggal 14-15 Desember 1995. Semenjak dicanangkannya kebijakan ‘Look East Policy’ oleh Pemerintah India, hubungan kemitraan ASEAN-India mendapatkan momentum. Penyelenggaraan KTT pertama ASEAN-India, tanggal 5 Nopember 2002 di Phnom Penh, Kamboja, memperkuat momentum itu. Pada KTT tersebut, para Pemimpin ASEAN dan India menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, iptek, teknologi informasi dan people to people contact.

Selanjutnya komitmen ASEAN dan India tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity and Plan of Action pada KTT ASEAN-India di Vientiane, tanggal 30 Nopember 2004. Kedua dokumen tersebut merupakan dokumen inti dari dasar pelaksanaan kerjasama kemitraan ASEAN-India saat ini. Bidang-bidang kerjasama yang diatur di dalam kedua dokumen itu adalah bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Sejak tahun 2006, Indonesia telah menjadi negara koordinator untuk hubungan kerjasama ASEAN-India sampai tahun 2009. Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan kerjasama ASEAN-India yang berorientasi pada upaya implementasi dari berbagai proyek kerjasama dalam segala bidang, khususnya dalam rangka mendorong terwujudnya Komunitas ASEAN 2015.

Dalam kepemimpinan Indonesia, secara spesifik hubungan kerjasama ASEAN-India diarahkan pada upaya-upaya pengembangan kerjasama di bidang farmasi, kesehatan, bioteknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi komunikasi dan informasi, peningkatan kapasitas SDM dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan managerial capabilities, peningkatan volume perdagangan hingga mencapai USD 30 milyar, kerjasama investasi, pengembangan energi alternatif, dan disaster management. Pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN dan India pada bulan Juli 2008 telah disepakati peningkatan kerjasama di bidang pemberantasan terorisme, energy and food security serta climate change.

Di bidang kerjasama politik dan keamanan, ASEAN dan India terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kerjasamanya. Beberapa kesepakatan penting antara lain adalah aksesi India terhadap Treaty of Amity and Cooperation in the Southeast Asia (TAC) pada KTT ASEAN-India di Bali tanggal 8 Oktober 2003 dan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism pada KTT ke-9 ASEAN di Bali, bulan Oktober 2003.

Sedangkan kemajuan di bidang ekonomi, ASEAN dan India telah menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and the Republic of India  pada KTT ke-2 ASEAN-India tanggal 8 Oktober 2003 di Bali. Sesuai dengan Framework Agreement tersebut, proses negosiasi pengurangan dan penghapusan tarif untuk perdagangan barang telah dimulai pada Januari 2004. Setelah mengatasi berbagai kendala, khususnya perbedaan penerapan aturan untuk Rules of Origin (RoO), ASEAN dan India tengah berupaya untuk menyelesaikan negosiasi ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA). ASEAN telah menyelesaikan perundingan Trade in Goods dan akan melakukan negosiasi Trade in Services and Investment.

Kerjasama pembangunan ASEAN-India selama tahun 2006 meliputi bidang transportasi dan infrastruktur, perdagangan dan investasi, bioteknologi, pengembangan SDM dan pariwisata. Proyek yang telah berhasil dilaksanakan antara lain kunjungan pengusaha kecil dan menengah ASEAN ke India. Kegiatan ini bertujuan menciptakan inter-firm linkages antar kalangan pengusaha di masa mendatang.  Kegiatan lainnya adalah ASEAN-India Workshop for System Administrators yang berlangsung pada bulan Agustus 2006 dan ASEAN-India Seminar on e-learning pada bulan Nopember 2006. Kerjasama bidang bioteknologi juga dilaksanakan dalam bentuk ASEAN-India Workshop on Bioinformatics yang telah berlangsung untuk kedua kalinya pada bulan Desember 2006. Kerjasama pembangunan tersebut didanai oleh ASEAN-India Cooperation Fund.

Sejalan dengan kebijakan India “Look East Policy”, pada KTT ke-5 ASEAN-India di Cebu tahun 2007, ASEAN dan India menyepakati untuk pengembangan kerjasama khususnya di bidang Iptek, SMEs, teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia. Seperti halnya Mitra Wicara ASEAN lainnya, India juga menyatakan dukungannya untuk proses integrasi ASEAN.

Untuk meningkatkan kedekatan dan saling pengertian antar masyarakat ASEAN dan India, maka dalam KTT ke-5 ASEAN-India juga disepakati undangan kepada 100 pemuda ASEAN yang terdiri dari 10 orang dari masing-masing negara anggota ASEAN untuk berkunjung ke India dalam rangka memperingati 40 tahun ASEAN dan 60 tahun kemerdekaan India.

Di samping itu, di bawah koordinasi Indonesia, sebagai bagian dari peningkatan people-to-people contact telah dilaksanakan berbagai program, antara lain: program ASEAN-India Media Exchange Programme dimana wartawan ASEAN telah mengunjungi India pada tahun 2006 dan 2007; ‘Special Course for Diplomats from ASEAN Countries’ tahun 2006, 2007, dan 2008 di New Delhi, serta pelaksanaan program ‘Visit of 100 ASEAN Students to India’; pada tanggal 9-18 Desember 2007 di India.

Pada KTT ASEAN-India ke 6 di Singapura, bulan November 2007, Pemimpin ASEAN dan India sepakat untuk melembagakan kegiatan ‘Special Course for Diplomats from ASEAN Countries’, ‘Visit of 100 ASEAN Students to India’ dan ‘ASEAN-India Media Exchange Programme’. Pada Pertemuan ASEAN-India Joint Cooperation Committee (JCC) ke-10, tanggal 23 April 2008 di Bali, disepakati untuk mengembangkan modalitas program ‘Visit of 100 ASEAN Students to India’ dan memperluas kerjasama people-to-people contact dengan menjajaki kemungkinan penyelenggaraan aktivitas exchange programme lainnya dengan target yang berbeda, seperti antara lain ASEAN-India Parliamentarian Exchange Programme.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan, pada KTT ASEAN-India ke-6 tanggal 21 November 2007, India membentuk ASEAN-India Science and Technology Fund dengan dana sejumlah USD 1 juta. India akan menyusun Rules of Procedures bagi Fund dimaksud. India juga telah mencanangkan pembentukan ASEAN-India Green Fund yang pemanfaatannya akan ditujukan bagi kerjasama di bidang lingkungan hidup.

India mendirikan Entrepeneurship Development Centres (EDCs) di Kamboja, Laos, Viet Nam dan Myanmar. Selain itu, India juga mendirikan Centres for English Language Training (CELT) di Kamboja, Laos dan Viet Nam. Hal tersebut sebagai upaya India mendukung program pengurangan kesenjangan pembangunan di antara negara ASEAN di bawah payung Initiative for ASEAN Integration (IAI).

Pertemuan ASEAN-India Joint Cooperation Committee di Bali pada bulan April 2008 dan ASEAN-India Ministerial Meeting di Singapura pada bulan Juli 2008 mencatat bahwa India secara prinsip menyetujui usulan Indonesia mengenai pembentukan CELT di Indonesia. Disepakati juga untuk meningkatkan kerjasama ASEAN-India di bidang pertanian dengan membentuk ASEAN-India Ministers’ Meeting on Agriculture yang diharapkan dapat dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian pertemuan ASEAN Agricultural Ministers’ Meeting.

Komitmen India dalam meningkatkan hubungan ASEAN-India terlihat dari kontribusi yang diberikan kepada ASEAN antara lain diwujudkan dengan adanya ASEAN-India Fund, dimana Pemerintah India memberikan kontribusi dana sejumlah USD 7.396.390 guna membiayai proyek kerjasama ASEAN-India. Dari dana tersebut, sampai 31 Juli 2008 tersisa dana sebesar USD 6.380.627,60. Indonesia sedang mengupayakan pemanfaatan ASEAN-India Fund untuk proyek ASEAN Networking for Agriculture Vulnerability to Exceptional Climate dan the Indian Ocean Dipole Mode, El Nino Southern Oscillation (ENSO) and Monsoon Interaction and Their Socio-Economic Impact on ASEAN-Indian Nations.

Sebagai country coordinator, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kerjasama kemitraan ASEAN-India dalam upaya mendukung terwujudnya ASEAN Community 2015 dengan mengedepankan kepentingan Indonesia.
 Indonesia secara proaktif berupaya meningkatkan kerjasama tersebut melalui bidag-bidang energy security, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi inforasi dan komunikasi, bio-teknologi,  farmasi, kesehatan, pembuatan obat-obatan dengan harga terjangaku dan disaster management.

 Indonesia juga mengusulkan kerjasama di bidang pembarantasan terorisme, kejahatan transnasional, korupsi dan memajukan good governance serta perlindungan dan pemajuan HAM. India telah menyetujui usulan Indonesia mengenai pendirian ASEAN-India Center  for English Language Training di Jakarta.

RUSIA

Kerja sama ASEAN-Rusia telah dimulai sejak tahun 1991. Rusia secara resmi menjadi Mitra Wicara penuh ASEAN pada Sidang AMM/PMC ke-29 di Jakarta bulan Juli 1996. Sebagai tindak lanjut, Sidang ASEAN Standing Committee (ASC) 4/30 di Bali bulan Mei 1997 sepakat untuk mewadahi kerjasama sosial budaya ASEAN-Rusia di bawah “ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee” (ARJCC).

Dasar pertimbangan untuk membentuk kemitraan tersebut adalah status Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum ASEAN. Disamping itu, besarnya pasar ekonomi Rusia serta sumber daya alam yang dimilikinya juga merupakan peluang bagi ASEAN untuk lebih meningkatkan hubungan dengan Rusia di bidang-bidang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, sumber daya manusia, investasi dan ekonomi, lingkungan hidup, pariwisata, kebudayaan serta peningkatan people-to-people contacts.

Kerja sama ASEAN-Rusia secara komprehensif baru terbentuk tahun 2005 sejak ditandatanganinya dokumen-dokumen penting antara lain: Joint Declaration of the Heads of State/Government of ASEAN and Russian Federation on Progressive and Comprehensive Partnership, Comprehensive Programme of Action to Promote Cooperation between ASEAN and Russian Federation 2005-2015, serta Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation (berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2006), Terms of Reference on ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee (ARJCC) dan ASEAN-Russia Dialogue Partnership Financial Fund (DPFF) yang dihasilkan pada pertemuan ke-5 ARJCC di Moskow, Russia, pada tanggal 2-3 Nopember 2006.

Peningkatan kerjasama politik ASEAN-Rusia ditandai dengan penandatanganan Joint Declaration on the Ministers of Foreign Affairs of Russia and Member States of the Association of South East Asian Nations on Partnership for Peace, Stability and Security in the Asia-Pacific Region, di Phnom Penh, Kamboja bulan Juni 2003 pada saat pertemuan ASEAN PMC+1 Session with Russia. Kerjasama politik ASEAN-Rusia juga terus meningkat sejalan dengan aksesi Rusia pada Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), tanggal 29  Nopember 2004 di sela-sela KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos.

Untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN-Rusia membentuk ASEAN-Russia Working Group on Trade and Economic Cooperation (ARWTEC). Pertemuan pertama kelompok kerja tersebut diselenggarakan pada tanggal 19 September 2002 dengan tujuan untuk memfasilitasi usaha, pertukaran informasi mengenai perdagangan dan investasi serta sebagai forum interaksi yang diharapkan dapat meningkatkan kerjasama perdagangan dan ekonomi ASEAN-Rusia.

Beberapa bidang prioritas kerjasama yang memungkinkan dilaksanakan di bidang Iptek telah diidentifikasi dalam pertemuan tersebut antara lain biotechnology, new materials, information technology, microelectronics, meteorology dan geophysics.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kemajuan yang telah dicapai dalam kemitraan ASEAN-Rusia baru pada tataran politis. Kemajuan-kemajuan yang berkelanjutan dalam bidang dialog politik antara lain dapat dilihat dengan adanya penandatanganan Joint Declaration on Partnership for Peace, Stability and Security in the Asia-Pacific Region tahun 2003; Joint Declaration on Cooperation to Combat International Terrorism tahun 2004; serta aksesi Rusia pada Treaty of Amity and Cooperation (TAC) in Southeast Asia tahun 2004. Rusia masih memperlihatkan adanya keinginan untuk menjadi partisipan dalam East Asia Summit.

Salah satu proyek yang akan dibiayai dengan menggunakan DPFF adalah proyek usulan Indonesia “Russian Language Course for ASEAN Tour Operators”. Proyek tersebut secara prinsip telah disetujui oleh ASEAN dan juga didukung oleh sectoral bodies ASEAN (Task Force on Tourism Manpower Development) serta Rusia, namun masih menunggu komitmen Rusia untuk implementasinya.

Dalam kesempatan Post Ministerial Conference Session (PMC) with Russia tanggal 23 Juli 2008 di Singapura telah diadopsi Roadmap on the Implementation of Comprehensive Programme of Action to Promote Cooperation between ASEAN and Russia 2005-2015 Russia yang merupakan acuan kegiatan konkret tindak lanjut ASEAN-Russia Plan of Action. Agreement on Cultural Cooperation dan MoU on the Establishment of the ASEAN Centre in Moscow masih dalam proses finalisasi. Draft Agreement on Cultural Cooperation, berdasarkan keputusan Pertemuan Sub-Committee on Culture of the 43rd Meeting of the ASEAN Committee on Culture and Information, tanggal 1 Juli 2008 di Myanmar, masih akan dibahas pada Pertemuan ke-6 ASEAN Senior Officials Meeting on Culture and Art (SOMCA) tahun depan.

Pada bulan Juni 2007 Rusia telah mengucurkan dana sejumlah US$ 500 ribu untuk pendanaan proyek kerja sama ASEAN-Rusia yang tercakup dalam skema ASEAN-Russia Dialogue Partnership Financial Fund (DPFF). Namun hingga saat ini belum ada satupun proyek yang berhasil dibiayai dari dana tersebut. Dalam kesempatan PMC dengan Rusia tanggal 23 Juli 2008 di Singapura, Rusia kembali menyampaikan akan memberikan dana tambahan kontribusi untuk ASEAN-Russia Dialogue Partnership Financial Fund (DPFF) sebesar US$ 500 ribu tahun ini. Dana bantuan ini telah diberikan oleh Rusia dalam Pertemuan ASEAN-Russia Joint Planning Management Committee (ARJPMC) dan ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee (ARJCC) di St. Petersburg, tanggal 8-10 Oktober 2008.

         Peran Indonesia dalam hubungan kemitraan ASEAN-Rusia terlihat melalui upaya untuk mendesak Rusia agar segera mengimplementasikan Comprehensive Programme of Action  2005-2011. Upaya tersebut antara lain dengan mengusulkan diselenggarakannya pengajaran bahasa Rusia bagi tour operator negara-negara ASEAN, mengingat meningkatnya turis Rusia yang mengunjungi negara-negara ASEAN.


UNDP

Hubungan ASEAN dengan United Nations Development Programme (UNDP) telah dimulai hampir sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967. Namun demikian hubungan keduanya baru terasa sejak awal dasawarsa 70-an,  ketika UNDP mensponsori suatu kegiatan pendidikan selama dua tahun dan melibatkan sebanyak 41 tenaga ahli internasional untuk membantu inisiatif pertama ASEAN dalam kerjasama ekonomi. Inisiatif ini pada tahun 1972 menghasilkan dasar-dasar kerjasama ASEAN dalam bidang pengembangan industri, pertanian dan kehutanan, transportasi, keuangan, moneter dan jasa-jasa asuransi.

Pada tahun 1977 UNDP resmi menjadi Mitra Wicara ASEAN dan merupakan satu-satunya badan multilateral yang mendapat status sebagai Mitra Wicara. Hubungan ASEAN dengan UNDP semakin dekat dengan diluncurkannya Program Sub-Regional ASEAN-UNDP pada tahun 1990 yang bertujuan untuk membantu ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mengadakan kerjasama regional. Mekanisme dialog disesuaikan dengan kerangka kerja regional atau inter-country missions dari UNDP untuk kawasan ASEAN.

Selanjutnya pada pertemuan ASEAN-UNDP Working Breakfast di Kuala Lumpur pada tanggal 28 Juli 2006, telah disepakati peningkatan kerjasama ASEAN-UNDP dengan memasukkan isu-isu baru sebagaimana termuat dalam Vientiane Action Programme (VAP), yakni: disaster management, pengungsi, bantuan teknis untuk negara-negara CLMV, good governance dan kegiatan lain terkait Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.

UNDP sebagai mitra ASEAN yang tertua banyak memberikan bantuan kepada ASEAN, khususnya penyaluran dana melalui Partnership Facility. Bantuan UNDP pada umumnya ditujukan untuk mendorong ASEAN dalam upaya menciptakan integrasi ekonomi regional dalam bentuk studi penelitian maupun program-program pembangunan.

PAKISTAN

Dialog sektoral ASEAN–Pakistan secara resmi terbentuk melalui Exchange of Letters mengenai pembentukan ASEANPakistan Joint Sectoral Cooperation Committee (APJSCC) antara Sekjen ASEAN dan Menteri Luar Negeri Pakistan pada tanggal 29 Mei 1997.

Peresmian pembentukan hubungan dialog sektoral ASEAN-Pakistan diselenggarakan di Islamabad pada tanggal 5-7 Nopember 1997 yang membahas modalitas hubungan dialog sektoral ASEAN-Pakistan meliputi APJSCC, ASEAN-Islamabad Committee (AIC) dan ASEAN-Pakistan Business Council (APBC).

AIC yang terdiri dari para Kepala Perwakilan negara-negara ASEAN di Islamabad, bertugas memfasilitasi hubungan dialog sektoral ASEAN-Pakistan. Adapun APBC yang terdiri dari ASEAN Chamber of Commerce and Industry (ASEAN-CCI) dan Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry (FPCCI), merupakan forum hubungan bisnis antara kalangan swasta kedua belah pihak khususnya kerjasama pengusaha kecil dan menengah.

Di bidang kerjasama politik dan keamanan, pada Pertemuan ke-36 Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh, Juni 2003, para Menteri sepakat untuk menerima Pakistan sebagai anggota ARF. Pakistan juga telah menandatangani protokol aksesi terhadap TAC dan menjadi anggota ARF, pada rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM/PMC) bulan Juli 2004.

Pada pertemuan ke-3 ASEAN-Pakistan Joint Sectoral Cooperation Committee di Islamabad, 5 Juni 2006, Pakistan telah menyampaikan komitmen untuk memberikan kontribusi sebesar US$ 1 juta kepada ASEAN-Pakistan Cooperation Fund. Pemerintah Pakistan juga memberikan program beasiswa Prime Minister’s Scholarship for ASEAN Countries di bidang studi Teknologi Informasi (S1) dan Business Management (S2).

ASEAN PLUS THREE (APT)

Kerjasama ASEAN Plus Three (ASEAN+3/APT) dimulai dengan diselenggarakannya KTT Informal di Malaysia bulan Desember 1997, antara para Pemimpin ASEAN dan 3 negara Asia Timur: China, Jepang, dan Republik Korea. Munculnya kerjasama ASEAN Plus Three dipicu oleh adanya krisis ekonomi Asia yang telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya menggalang kerjasama dengan negara-negara besar di wilayah Asia Timur.

ASEAN Plus Three kemudian dilembagakan melalui kesepakatan dalam Joint Statement on East Asia Cooperation pada saat KTT ke-3 ASEAN`Plus Three di Manila tahun 1999. ASEAN Plus Three menekankan komitmen untuk peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi dan sosial (kerjasama ekonomi, keuangan, sumber daya manusia, Iptek, budaya, informasi, pembangunan), dan bidang politik (termasuk isu-isu lintas batas negara).

Untuk memperkuat kerjasama ASEAN Plus Three telah dibentuk the East Asia Vision Group (EAVG) dan  the East Asia Study Group (EASG) tahun 2002. Pada tahun 2001, EAVG, kelompok yang terdiri dari para intelektual dari negara-negara ASEAN Plus Three, menghasilkan rekomendasi bagi kerjasama regional Asia Timur di masa datang. Selanjutnya pada tahun 2002, EASG, terdiri dari para pejabat pemerintah dan bertugas mengevaluasi rekomendasi EAVG, telah menghasilkan 17 rekomendasi jangka pendek, dan 9 rekomendasi jangka menengah-panjang sebagai langkah konkret yang perlu mendapat prioritas.

Di bidang politik-keamanan, ASEAN Plus Three  telah mengadakan berbagai kerjasama untuk menghadapi ancaman terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya. Dalam kaitan ini, sejak tahun 2003 telah diselenggarakan ASEAN SOM Plus Three Consultation on Transnational Crime  (SOMTC+3), yang diadakan di Ha Noi  untuk pertama kalinya.

Selain itu, diselenggarakan pula ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime Plus Three pertama di Bangkok, tanggal 10 Januari 2004. Pada pertemuan ini, para Menteri mengadopsi konsep untuk mengatasi kejahatan lintas batas negara seperti terorisme, perdagangan obat terlarang (illicit drug trafficking), perdagangan manusia (trafficking in persons), pembajakan di laut (sea piracy), penyelundupan senjata (arms smuggling), pencucian uang (money laundering), kejahatan ekonomi internasional (international economic crime), dan cyber crime.

Kerjasama di bidang ekonomi diatur dalam Chiang Mai Intiative (CMI) yang terdiri dari Bilateral Swap Arrangements (BSAs) dan ASEAN Swap Arrangement (ASA). Pada KTT ke-10 ASEAN Plus Three, para pemimpin ASEAN Plus Three sepakat untuk memperluas kerjasama bidang ekonomi, keuangan, perdagangan dan pembangunan termasuk pengembangan bilateral swapt arrangements dari Chiang Mai Initiative sejumlah US$ 75 milyar. Selain itu, Asian Bond Market Initiative diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi/keuangan jangka panjang di kawasan.

Pada KTT ke-10 ASEAN Plus Three juga menghasilkan kesepakatan dengan fokus kerjasama di bidang pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan, penanganan bencana alam, dan kerjasama di bidang sumber daya alam mineral. Dalam kesempatan yang sama, China dan Jepang bersedia menjadi penyelenggara kegiatan-kegiatan tersebut. China juga berinisiatif untuk mendirikan pusat monitoring regional bagi penyakit menular dan keinginan Jepang sebesar US$ 67 juta untuk penanganan Avian Influenza.

Pada KTT ke-11, ASEAN Plus Three pada bulan November 2007 di Singapura, para Pemimpin menyepakati Second Joint Statement on East Asia Cooperation  dan ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 2007-2017. Second Joint Statement dimaksud bertujuan untuk mendorong terciptanya ASEAN Community 2015 melalui 3 pilar yaitu, pilar politik-keamanan, pilar ekonomi dan pilar sosial-budaya. Sementara Work Plan  2007-2017 memuat program-program prioritas yang akan menjadi pedoman bersama ASEAN Plus Three selama sepuluh tahun mendatang. Program-program di bawah East Asia Studies Group Measures yang relevan juga dijadikan bagian dari implementasi Work Plan 2007-2017.

Menindaklanjuti komitmen Presiden RI dalam kerjasama APT, Indonesia telah menjadi prime-mover dari beberapa measures yang direkomendasikan oleh East Asia Study Group (EASG), hingga tahun 2008 Indonesia telah mengimplementasikan short-term measures dalam kerangka “promotion of East Asia Studies” dengan tiga kali menyelenggarakan promotion of language programme untuk ASEAN Plus Three Officials di Yogyakarta dan Bandung. Selain itu, Indonesia juga telah dua kali menyelenggarakan APT Senior Diplomatic Training Course selama 2 bulan di Jakarta.

Sementara itu, untuk pelaksanaan komitmen medium and long-term measures, Indonesia telah menyelenggarakan workshop on work closely with NGOs in policy consultation and coordination to encourage civic participation and state-civil partnership in tackling social problems pada tanggal 22-23 Oktober 2007 di Jakarta.

EAST ASIA SUMMIT

Pertemuan 1st East Asia Summit (EAS) telah diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2005 di Kuala Lumpur dan dihadiri oleh para Pemimpin ASEAN, Jepang, China, Republik Korea, India, Australia dan Selandia Baru. Pertemuan telah menyepakati Kuala Lumpur Declaration on the East Asia Summit yang merupakan cerminan pandangan bersama bahwa EAS dapat memainkan peranan penting dalam proses pembentukan komunitas di kawasan.  Upaya-upaya EAS tersebut akan dilaksanakan secara konsisten dalam memperkuat proses terwujudnya ASEAN Community dan merupakan bagian integral dari evolusi suatu arsitektur kawasan. Meskipun dalam proses EAS ASEAN akan tetap berada pada driver’s seat, namun rasa ownership diantara para peserta EAS non-ASEAN akan tetap dipelihara.

Deklarasi lain yang dihasilkan dalam pertemuan EAS pertama adalah East Asia Summit Declaration on Avian Influenza Prevention, Control and Response yang merupakan komitmen negara-negara peserta EAS untuk bekerjasama dalam menghadapi ancaman pandemik avian influenza, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengawasi serta menghadapinya. 

KTT EAS ke-2 telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2007 di Cebu dan membahas energy security sebagai fokus utama yang menghasilkan Deklarasi yang ditandatangani oleh para Kepala Negara EAS. Pemimpin EAS mengadopsi Cebu Declaration on East Asian Energy Security, yang bertujuan untuk mencapai sebagai berikut:

a.    Meningkatkan efisiensi dan kinerja penggunaan bahan bakar fosil yang ramah lingkungan.
b.    Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar konvensional melalui peningkatan efisiensi energi dan program-program konservasi, tenaga air, perluasan sistem energi terbarukan, produksi dan penggunaan bio-fuel, dan penggunaan tenaga nuklir untuk maksud damai.
c.    Mendorong terciptanya suatu pasar regional dan internasional yang terbuka dan kompetitif, yang bertujuan untuk menyediakan pasokan energi yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat.
d.    Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan yang efektif, dengan tujuan untuk berkontribusi mengurangi dampak perubahan iklim global.
e.    Mendorong investasi di bidang sumber daya energi dan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta.

KTT ke-2 EAS juga menyambut baik berbagai proposal kerjasama di bidang energy security, termasuk inisiatif empat pilar yang diajukan oleh Jepang yang berjudul “Fueling Asia – Japan’s Cooperation Initiative for Clean Energy and Sustainable Growth” dan kesediaan Jepang untuk memberikan bantuan dana energy-related ODA sebesar US$ 2 Milyar untuk tiga tahun ke depan.

Para Pemimpin juga sepakat untuk membentuk suatu EAS Energy Cooperation Task Force, berdasarkan mekanisme sektoral di bidang energi yang telah ada di ASEAN untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah diambil para Pemimpin EAS mengenai energy security dan melaporkan rekomendasinya pada KTT ke-3.

Pada EAS ke-3 di Singapura tanggal 21 November 2007, para pemimpin secara khusus membicarakan masalah energy, environment, climate change and sustainable development, dan telah menandatangani Singapore Declaration on Climate Change, Energy, and the Environment yang menugaskan para menteri terkaitnya untuk melakukan tindak lanjut atas diskusi tersebut.

Pertemuan Pertama EAS Energy Cooperation Task Force (EAS ECTF) telah berlangsung di Singapura pada tanggal 1 Maret 2007 dan menyepakati Kerangka Acuan (TOR) EAS ECTF, memulai kerjasama di bidang efisiensi dan konservasi energi, integrasi pasar energi, serta penggunaan bio-fuel untuk transportasi dan tujuan lainnya. Jepang akan mengkoordinasikan kerjasama di bidang efisiensi dan konservasi energi, Singapura menyangkut integrasi pasar energi, dan Filipina berkaitan dengan penggunaan bio-fuel untuk transportasi dan tujuan lainnya.

Pertemuan Kedua EAS Energy Cooperation Task Force yang berlangsung di Auckland, New Zealand, pada tanggal 26 Maret 2007 telah mensahkan kerangka acuan (TOR) dari EAS Energy Cooperation Task Force. TOR dimaksud akan menjadi dokumen rujukan bagi operasionalisasi EAS Energy Cooperation Task Force. Pertemuan Kedua Task Force telah mendengarkan presentasi dari Jepang, Singapura dan Filipina masing-masing selaku lead-focals untuk isu efisiensi dan konservasi energi, integrasi pasar energi dan bio-fuels mengenai isu yang mereka tangani. Pertemuan Kedua Task Force mencatat pula kesediaan Malaysia, Australia dan India untuk menjadi co-chairs kerjasama energi EAS, masing-masing untuk isu efisiensi dan konservasi energi, integrasi pasar energi dan bio-fuels.

Pertemuan Kedua Task Force menyambut niat Jepang untuk memperluas mekanisme risetnya yang berkaitan dengan pendataan kebutuhan atau konsumsi energi di negara-negara ASEAN+3, agar meliputi pula negara-negara EAS seperti Australia, India dan New Zealand.

Mengenai isu bio-fuels dan upaya negara-negara EAS untuk menjajagi sumber-sumber energi baru atau alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, Pertemuan Kedua EAS Energy Cooperation Task Force mencatat klarifikasi yang diberikan oleh Jepang bahwa alokasi bantuan pembangunan resminya sebesar US$ 2 milyar, sebagaimana dinyatakan oleh Perdana Menterinya pada KTT Asia Timur ke-2, merupakan bantuan berbasis bilateral, dan bukan berbasis multilateral.

Peran Indonesia dalam EAS misalnya terlihat pada kerjasama keuangan. Dalam 2nd EAS Summit para pemimpin EAS sepakat menugaskan para pejabat tingginya mengembangkan usulan Australia guna memperkuat mekanisme regional bidang keuangan. Dalam hal ini Indonesia c.q. Departemen Keuangan, Bank Indonesia  bersama Australia Treasury telah menyelenggarakan Workshop on East Asian Summit (EAS) Regional Financial Cooperation and Integration (RFCI) pada tanggal 10 September 2007 di Jakarta.

Jepang secara khusus telah menyatakan komitmennya untuk menyediakan sejumlah US$ 2 milyar untuk periode 3 (tiga) tahun dalam bentuk bantuan keuangan dan teknis serta pinjaman investasi. Dalam rangka kerjasama di bidang efisiensi dan konservasi energi, Jepang akan memberikan kepada sekitar 1000 petani dan dari kalangan pemangku kepentingan terkait, serta mengirimkan 500 pakar pertaniannya ke negara-negara EAS dalam periode 5 (lima) tahun untuk mempromosikan pentingnya efisiensi dan �"B�l n � �V >Kerjasama Bidang Pembangunan Sosial       

a)    Kerjasama Bidang Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan

Kerjasama ASEAN di bidang pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan didasari oleh Dokumen Ministerial Understanding on Rural Development and Poverty Eradication (RDPE), yang mengacu pada Declaration of ASEAN Concord (Bali Concord I) 1976, menekankan kepedulian ASEAN pada masalah penanggulangan kemiskinan, kelaparan, penyakit dan buta huruf, serta memutuskan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi, khususnya dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan  perbaikan standar hidup masyarakat ASEAN.

Pada pertemuan KTT ASEAN ke-12 bulan Januari 2007, Para pemimpin ASEAN antara lain telah menegaskan kembali kesepakatannya untuk memberikan perhatian lebih besar pada penanganan masalah kemiskinan, melalui berbagai program pemberdayaaan masyarakat. Dalam kaitan ini para pemimpin ASEAN menggarisbawahi bahwa upaya penanggulangan kemiskinan akan dilaksanakan melalui implementasi program-program yang lebih bersifat partisipatif yaitu dengan melibatkan sebanyak mungkin keikutsertaan masyarakat.  

Guna menindaklanjuti kesepakatan yang telah dicapai di dalam KTT ASEAN, maka pada pertemuan ke-5 ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication yang berlangsung di Bangkok, pada bulan Januari 2007, antara lain telah disahkan Term of Reference (TOR) pengembangan kerjasama penanggulangan kemiskinan, antara ASEAN  dengan negara negara anggota Plus Three Countries (Jepang, China dan Korea). Dalam TOR telah diidentifikasikan bentuk-bentuk kerjasama yang akan diprioritaskan untuk dikembangkan, yaitu meliputi  antara lain: (1) People’s Forum, (2) Capacity Buidling, (3) SME and Social Enterprises Development, (4). Impact Trade Liberalization on Poverty Alleviation Programmes  dan (5) Micro Financing.

Dalam kaitan hal di atas, pertemuan 6th ASEAN Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication, di Singapura tanggal 13-15 Oktober 2008,  antara lain telah menyepakati sejumlah kerjasama yang akan dikembangkan dalam kerangka kerjasama ASEAN Plus Three, terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

i.      Adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dalam konteks pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan.

ii.     Dukungan dan dan bantuan teknis bagi negara anggota ASEAN, kususnya CLMV countries,  dalam upayanya mencapai pembangunan milenium (MDGs).


iii.    Pengembangan program-program pengentasan kemiskinan bagi kelompok rentan secara sosial, termasuk para penyandang cacat, anak-anak, manula, dan kelompok/masyarakat yang terkena bencana alam.


iv.   Pembentukan joint fund  untuk mendukung proyek-proyek pengentasan kemiskinan di daerah-daerah miskin negara anggota. 


Sementara itu, dalam menindaklanjuti upaya untuk mencapai MDGs di kawasan, ASEAN telah menyusun suatu ASEAN Roadmap for the Implementation of the Millennium Development Goals yang diselaraskan dengan UNESCAP/ADB/UNDP-lead regional MDG Roadmap, yang mencakup lima bidang, yakni: (a) advocacy; (b) knowledge; (c) resources; (d) expertise; and (e) regional cooperation and regional public goods.

b)    Kerjasama Bidang Kesehatan

Kerjasama yang paling menonjol di bidang kesehatan adalah upaya penanggulangan penyakit menular. Penanggulangan penyakit menular di ASEAN dilakukan melalui mekanisme ASEAN Expert Group on Communicable Diseases (AEGCD). Program utama dalam kerangka AEGCD dilaksanakan melalui ASEAN+3 Infectious Diseases Programme (ASEAN + 3 EID Programme). Fase ke-2 program tersebut (2006-2009), terdiri dari sejumlah prioritas sebagai berikut:

-       Identifikasi dini emerging infectious diseases/penyakit menular (termasuk HIV dan AIDS; SARS, AI), serta langkah penanggulangannya.
-       Pembangunan kapasitas yang terkait dengan emerging concerns di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
-       Penyusunan kebijakan dan pendekatan terpadu dalam penanganan kesehatan bagi para manula serta obat tradisional.

Penanggulangan HIV dan AIDS melalui pelaksanaan ASEAN Work Programme (AWP) on HIV and AIDS Prevention  dilakukan sejak tahun 1995 dan sampai saat   ini  memasuki tahap III (AWP III) untuk periode 2006-2010. Kerjasama penanganan HIV dan AIDS dipertegas kembali dalam KTT ke-12 ASEAN di Cebu melalui ASEAN Comitments on HIV and AIDS.  Inti dari komitmen bersama itu antara lain kesepahaman untuk memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan, menghilangkan stigma dan diskriminasi serta meningkatkan kerjasama pemerintah dengan civil society dan swasta.

Dalam penanganan flu burung, kerjasama ASEAN telah mencatat suatu kemajuan dengan adanya ASEAN-Japan Project on stockpiles of  tamiflu dan Personel Protective Equipment (PPE) against Potential Pandemic Influenza, yang berlokasi di Singapura. Stockpiles tersebut merupakan bentuk tindakan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi  flu burung dalam kawasan.

Pertemuan ke-9 ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) di Manila, Oktober 2008 mencatat bahwa 50% regional stockpile of PPE ­ telah ditempatkan di seluruh negara anggota ASEAN. Demikian pula Tamiflu telah ditempatkan di sejumlah negara anggota dan dijadwalkan pada akhir tahun 2008 keseluruhan negara anggota telah akan  menerima Tamiflu dimaksud.

      Sementara itu, dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi pandemi flu burung, melalui kolaborasi ASEAN-US,  ASEAN  telah membentuk suatu mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi multi-sektoral  ASEAN Technical Working Group (TWG) on Pandemic Preparadeness and Responses. Dalam pertemuan ke-1, TWG   telah berhasil menyusun suatu rencana kegiatan, termasuk diantaranya strengthening of on-scene command and response system  melalui Incindent Command System (ICS).

c)    Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan

Salah satu keberhasilan kerjasama ASEAN di bidang ketenagakerjaan adalah dibentuknya pusat pelatihan dan informasi mengenai perbaikan lingkungan kerja, yang dikenal dengan ASEAN Occupational Safety on Health Network (ASEAN OSHNET)  pada bulan Agustus 2000. ASEAN-OSHNET bertujuan  meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja ASEAN, serta menciptakan jaringan kelembagaan yang kuat. Sekretariat ASEAN-OSHNET yang pertama kali bertempat di Indonesia untuk tahun 2000-2004. Selanjutnya penempatan Sekretariat ASEAN-OSHNET digilir setiap 3 tahun sekali untuk masing-masing negara anggota ASEAN.

KTT ke-12 di Cebu menghasilkan ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Deklarasi memuat kewajiban bagi negara pengirim, negara penerima maupun ASEAN untuk memberikan perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran. Deklarasi mewajibkan dibentuknya instrumen hukum yang lebih mengikat negara-negara ASEAN guna memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak pekerja migran. Deklarasi ini merupakan komitmen ASEAN menuju terwujudnya a caring and sharing community.

Pada pertemuan SLOM ke-5, tanggal 15-16 Mei 2007, telah disepakati untuk mengawali proses guna menindaklanjuti Deklarasi dimaksud. Melalui usulan Indonesia, telah disepakati pembentukan suatu Forum on Migrant Workers dengan memanfaatkan kelompok kerja pada pertemuan ke-2 Ad-Hoc Working Group on Labour Practices to Enhance Competitiveness  di Singapura tanggal 1-2 Maret 2007. Forum mempunyai tugas untuk membahas tindak lanjut deklarasi. 

Pada pertemuan ke-3 Ad Hoc-Working Group on Progressive Labour Practice, di Yogyakarta tanggal 9-10 September 2007, antara lain telah disepakati bahwa Filipina akan menyusun TOR Forum sebagai rujukan dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatan dalam membahas penanganan isu migrant worker.   Dalam kaitan ini, pertemuan ke-1 ASEAN Forum on Migrant Labour di Filipina tanggal 24-25 April 2008 telah menyepakati untuk menyelenggarakan Forum tersebut secara reguler dan sepakat untuk menjadwalkan pertemuan ASEAN Committee on the Implementation of Declaration on the Protection of the Rights of Migrant Workers  serta menyusun struktur dan fungsi Komite dimaksud sebelum KTT ke-14 tahun 2008.  Disepakati bahwa kedudukan Forum akan berada dibawah Komite dan menyampaikan laporan kepada SLOM.

Pertemuan ke-20 ASEAN Labour Ministerial Meeting (ALMM) di Bangkok tanggal 6-9 Mei 2008  menegaskan kembali untuk segera membentuk Komite (ASEAN Committee on Migrant Workers/ACMW)) sebelum KTT ASEAN ke-14. Dalam kaitan ini, Pertemuan Komite pertama yang berlangsung tanggal 15-16 September 2008, telah berhasil merumuskan suatu workplan dalam rangka implementasi Deklarasi dan pembentukan instrumen bagi perlindungan dan pemajuan hak-hak para pekerja.

d)    Kerjasama Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Kerjasama di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial dilakukan melalui ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD). SOMSWD memfokuskan pada program-program kesejahteraan sosial yang meliputi antara lain kependudukan, anak-anak, penyandang cacat, lansia dan keluarga.

Selain itu, guna mencapai tujuan dalam membentuk komunitas ASEAN 2015, ASEAN juga telah memfokuskan kerjasama pembangunan sosial melalui pendekatan right based approach. Upaya tersebut dimaksudkan agar seluruh golongan masyarakat termasuk anak-anak, perempuan para manula dan juga penyandang  cacat dapat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh kesejahteraan. 

Upaya tersebut tercermin dari rekomendasi 2nd ASEAN GO-NGO Forum yang berlangsung secara back-to-back dengan 6th ASEAN Ministerial Meeting for Social Welfare and Development di Ha Noi tanggal 4-6 Desember 2007, yang berupaya  mengarustamakan para penyandang cacat dalam setiap kebijakan pembangunan dan kesejahteraan sosial dengan menggunakan right based approach tersebut.

Pertemuan Preparatory Senior Officials Meeting for the 6th ASEAN Ministerial Meeting for Social Welfare and Development (PrepSOM for the 6th AMMSWD) di Ha Noi, tanggal 4-5 Desember 2007 antara lain merekomendasikan sejumlah program kegiatan untuk dicantumkan dalam cetak biru ASEAN Socio-Culture Community (ASCC Blueprint), ‘ sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan dan kesejahteraan sosial yaitu:

-       Pembentukan the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Woman and the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of The Rights of Children through an ASEAN Agreement by 2010.

-       Pembentukan suatu jejaring atau kelompok kerja bagi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengesahkan Kerangka Acuannya pada tahun 2009. 

angkok, �7 �V �/R epakati kerjasama energi ASEAN + 3, yaitu energy security, oil market, oil stockpiling, natural gas serta New Renewable Energy (NRE) dan Energy Efficiency and Conservation (EE&C). Sidang juga sepakat untuk memperluas kerjasama regional dengan memasukkan kerjasama civilian nuclear energy. Dalam kaitan ini juga telah disepakati Work Plan untuk Oil Stockpiling Roadmap yang akan didasarkan kepada 4 (empat) prinsip, yaitu voluntary dan tidak mengikat, saling menguntungkan, saling menghormati, pendekatan tahap demi tahap dengan perspektif jangka panjang.

      Terkait dengan pengembangan kerjasama Energy Efficiency and Conservation (EE & C) disepakati bahwa kerjasama dapat dilakukan melalui peningkatan dialog, pengembangan networking serta sharing informasi.

      Disepakati Proposal Korea mengenai kerjasama Clean Development Mechanism (CDM) untuk memperluas kesempatan bagi proyek-proyek CDM guna membantu mengurangi greenhouses gas emission (GHG) serta meningkatkan sustainable development melalui kegiatan capacity building. Para Menteri meminta ASEAN Center for Energy dan Korea Energy Management Cooperation dapat menindaklanjuti proposal tersebut.

Para Menteri menyambut baik proposal Korea mengenai kerjasama civilian nuclear energy sesuai dengan ASEAN + 3 Cooperation Work Plan (2007 – 2017), dengan kegiatan antara lain capacity building seperti training staff/personnel untuk civilian nuclear development di kawasan. Korea diharapkan dapat bekerjasama dengan ACE untuk meneruskan inisiatif tersebut.




2)    Kerjasama East Asia Summit  di bidang Energi

      Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 East Asia Summit (EAS) di Cebu, Filipina, tanggal 15 Januari 2007, isu yang menjadi fokus utama adalah energy security. Pembahasan isu energy security dalam KTT ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama negara-negara EAS yaitu memastikan ketersediaan sumber energi yang terjangkau (affordable) bagi pembangunan di    kawasan. Dalam KTT tersebut, para Pemimpin EAS sepakat bahwa pembahasan mengenai energi harus mencakup elemen-elemen energy security, sumber daya energi alternatif dan terbarukan, efisiensi energi dan konservasi energi, dan perubahan iklim global.

Untuk menegaskan komitmen kerjasama di bidang energi tersebut, para Pemimpin EAS mengadopsi Cebu Declaration on East Asian Energy Security, yang bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

o   Meningkatkan efisiensi dan kinerja penggunaan bahan bakar fosil yang ramah lingkungan;

o   Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar konvensional melalui peningkatan efisiensi energi dan program-program konservasi, tenaga air, perluasan sistem energi terbarukan, produksi dan penggunaan bio-fuel, dan penggunaan tenaga nuklir untuk maksud damai;


o   Mendorong terciptanya suatu pasar regional dan internasional yang terbuka dan kompetitif, yang bertujuan untuk menyediakan pasokan energi yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat;


o   Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan yang efektif, dengan tujuan untuk berkontribusi mengurangi dampak perubahan iklim global;


o   Mendorong investasi di bidang sumber daya energi dan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta;


KTT ke-2 EAS juga menyambut baik berbagai proposal kerjasama di bidang energy security, termasuk inisiatif empat pilar yang diajukan oleh Jepang yang berjudul “Fueling Asia – Japan’s Cooperation Initiative for Clean Energy and Sustainable Growth” dan kesediaan Jepang untuk memberikan bantuan dana energy-related ODA sebesar US$ 2 Milyar untuk tiga tahun ke depan. Para Pemimpin juga sepakat untuk membentuk suatu EAS Energy Cooperation Task Force (EAS ECTF), berdasarkan mekanisme sektoral di bidang energi yang telah ada di ASEAN untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah diambil para Pemimpin EAS mengenai energy security dan melaporkan rekomendasinya pada KTT EAS mendatang.

Pada Pertemuan pertama  East Asia Summit Energy Ministerial Meeting (1st EAS EMM) di Singapura, tanggal 23 Agustus 2007, Sidang sepakat bahwa 3 (tiga) work stream yaitu energy efficiency and conservation (EE & C); energy market integration; biofuels for transport and other purposes sebagai langkah awal untuk mengembangkan kerjasama dalam rangka energy security negara-negara anggota EAS. Sidang juga sepakat untuk terus mengembangkan kemungkinan kerjasama teknologi baru untuk biofuels  serta melakukan upaya-upaya konkrit untuk merealisasikan kerjasama energy efficiency and conservation berdasarkan “voluntary basis” dan menyambut baik pembentukan Asia Biomass Research Core dan Asia Biomass Energy Cooperation Promotion Office di Jepang;

Pada Pertemuan Kedua Asia Summit Energy Ministerial Meeting (2nd EAS EMM), Agustus 2008, para Menteri mendukung upaya-upaya yang berkesinambungan dari EAS Energy Cooperation Task Force (ECTF) untuk mengembangkan kerjasama melalui 3 (tiga) Work Streams kerjasama energi, yaitu Energy Efficiency and Conservation (EE & C), Energy Market Integration (EMI) dan Biofuels untuk transportasi dan tujuan-tujuan lainnya. Disamping itu Para Menteri menyambut baik EAS Energy Outlook yang dipersiapkan oleh Economic Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Dalam kaitan ini, para Menteri mengharapkan agar ERIA dapat memperdalam analisisnya dan memberikan masukan agar kerjasama dalam hal energy effisiency and  conservation lebih efektif.

Para Menteri juga sepakat bahwa rekomendasi laporan  hasil studi Energy Market Integration in the East Asia Region  perlu dipertimbangkan khususnya rekomendasi untuk mengadakan pertemuan forum konsultasi atau pertemuan-pertemuan lainnya, untuk share pandangan mengenai policy approaches dan untuk menentukan langkah-langkah dalam meningkatkan pasar energi yang terintegrasi. Dalam kaitan ini, para Menteri meminta ECTF untuk memperdalam studi mengenai Energy Market Integration untuk dilaporkan pada pertemuan EAS Energy Ministers Meeting mendatang.

Para Menteri sepakat menetapkan mengenai Asian Biomass Energy Principles  sebagai pedoman untuk produksi dan pengunaannya di kawasan. Dalam kaitan ini, para Menteri sepakat untuk mempromosikan produksi dan penggunaan biofuels dan kerjasama regional yang tidak mengganggu ketahanan pangan. Para Menteri menugaskan ERIA untuk mengembangkan metodologi  bagi assesment lingkungan dan social sustainability dalam produksi dan penggunaan biomass mengingat kondisi-kondisi khusus di kawasan.

Kerjasama ASEAN di Sektor Usaha Kecil dan Menengah

Kerjasama ASEAN di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah dirintis sejak tahun 1995, yang ditandai dengan dibentuknya Kelompok Kerja Badan-Badan UKM ASEAN (ASEAN Working Group on Small and Medium-size Enterprises Agencies). Dalam pertemuan pertamanya di Jakarta tanggal 24 April 1995 telah disahkan Rencana Aksi ASEAN bagi pengembangan UKM. Pertemuan ini juga menyepakati bahwa pada tahap awal kerjasama ASEAN di bidang UKM akan terfokus pada sektor manufaktur.

Sidang ASEAN Economic Minister Meeting (AEM) ke-31 di Singapura tanggal 27 September–2 Oktober 1999 telah menyepakati kerangka kerjasama yang melibatkan UKM dalam ASEAN Industrial Cooperation (AICO). Kerangka kerjasama ini didasari oleh pemahaman bahwa UKM sebagian besar melaksanakan fungsinya sebagai industri pendukung bagi perusahaan-perusahaan besar, disamping untuk memberikan kesempatan kepada UKM untuk berpartisipasi secara langsung dalam perdagangan intra ASEAN.

ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development (APBSD) 2004-2014 telah disahkan pada Sidang AEM ke-36 di Jakarta, 3 September 2004.  Policy blueprint tersebut bertujuan untuk menjamin adanya transformasi UKM ASEAN yang memiliki daya saing, dinamis, inovatif dalam rangka menuju integrasi ekonomi ASEAN. Tujuan-tujuan tersebut telah dituangkan dalam aktivitas-aktivitas ASEAN Small and Medium Enterprise Agencies Working Group (SMEWG) guna merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam APBSD. Pada pertemuan SMEWG ke-22 di Singapura, 27-28 Mei 2008, telah dibahas beberapa hal yang mencakup: pembentukan common curriculum for entrepreneurship in ASEAN oleh Indonesia dan Singapura, rencana penyusunan ASEAN SME White Paper, implementasi SME Section dalam AEC Blueprint. Dan kerjasama dengan mitra wicara.

Hal ini dapat diwujudkan melalui suatu cooperative framework yang melibatkan secara aktif peran sektor swasta di ASEAN disamping meningkatkan budaya wirausaha, inovasi dan networking di kalangan UKM, memberikan fasilitas kepada UKM untuk memperoleh akses informasi, pasar, SDM, kredit dan keuangan serta teknologi modern. Berdasarkan cetak biru tersebut telah dipilih lima bidang kerjasama strategis dalam pengembangan UKM ASEAN, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia; Dukungan dalam Bidang Pemasaran; Bantuan dalam Bidang Keuangan; Pengembangan Teknologi; dan Penerapan Kebijakan yang Kondusif.

Dalam perkembangannya, kerjasama ASEAN di sektor UKM lebih difokuskan pada tindak lanjut proyek-proyek peningkatan kapasitas dan daya saing UKM di bawah payung Vientiane Action Plan dan ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development (APBSD) 2004-2014; kerjasama dengan negara-negara Mitra Wicara; serta hal-hal berkaitan dengan prospek pengembangan UKM di tengah kemajuan kerjasama ekonomi ASEAN. Dari 20 proyek yang disepakati dalam APBSD, sembilan proyek diantaranya telah selesai, tiga sedang berjalan, tujuh dalam persiapan dan satu tidak dapat dilaksanakan. Proyek-proyek APBSD 2004-2014 yang belum dapat dilaksanakan pada umumnya disebabkan oleh belum jelasnya pendanaan bagi proposal yang telah masuk serta adanya permintaan sejumlah Mitra Wicara agar usulan proyek-proyek baru dapat dikaitkan dalam kerangka FTA dengan ASEAN.

Pada pertemuan SMEWG ke-23 yang telah berlangsung di Vientiane, Lao PDR bulan Nopember 2008, telah disepakati bahwa draft common curriculum for entrepreneurship in ASEAN akan diujicobakan di Myanmar dan Viet Nam sebelum diterapkan di seluruh negara-negara ASEAN.


Kerjasama Ekonomi Sub-Regional ASEAN

Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) dilakukan untuk mengambil manfaat dan saling melengkapi dalam mempercepat pembangunan ekonomi melalui peningkatan arus investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam dan manusia, serta pengembangan industri. Tujuan utama pembentukan sub-wilayah pertumbuhan adalah untuk memadukan kekuatan dan potensi-potensi tiap-tiap wilayah yang berbatasan sehingga menjadi wilayah pertumbuhan yang dinamis. Kerjasama ekonomi sub-regional, sering juga disebut sebagai segitiga pertumbuhan (growth triangle) atau wilayah pertumbuhan (growth area), merupakan salah satu bentuk keterkaitan (linkage) ekonomi antar daerah dengan memiliki unsur internasional. Daerah anggota kerjasama tersebut lebih dari satu negara.

Dalam konteks ASEAN, sesuai dengan Agenda for Greater Economic Integration, pembentukan KESR didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam pembangunan wilayah (open regionalism) dan bukan pada pembentukan blok kawasan yang tertutup (building block). Berbagai kendala yang muncul dalam perkembangan kerjasama growth areas ini menjadi  feed back bagi kemajuan skema pertumbuhan wilayah ini dan ASEAN terus mengupayakan inisiatif-inisiatif baru dalam kerangka pengembangan kerjasama tersebut seperti pembentukan ASEAN Mekong Basin Development Cooperation.

Kawasan Pertumbuhan ASEAN Bagian Timur: Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina (BIMP-EAGA)
        
Ide pembentukan Wilayah Pertumbuhan ASEAN Timur (BIMP-EAGA) pertama kali disampaikan oleh Presiden Filipina, Fidel Ramos pada bulan Oktober 1992 untuk menghubungkan daerah Filipina Selatan dengan Wilayah Timur Indonesia dan Wilayah Timur Malaysia. Ide tersebut kemudian disampaikan kepada PM Malaysia Mahathir Muhamad dan Presiden Soeharto. Kerjasama  BIMP-EAGA secara resmi dibentuk melalui penandatanganan Agreed Minutes pada pertemuan tingkat menteri di Davao City, Filipina, 26 Maret 1994.  BIMP EAGA tersebut diikuti oleh empat negara di kawasan timur ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Indonesia (Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara), Malaysia (Sabah, Serawak, dan Labuan), dan Filipina (Mindanao dan Palawan).
                 
Kerjasama BIMP-EAGA dibentuk untuk menarik minat para investor lokal dan asing untuk melakukan investasi dan meningkatkan perdagangan di kawasan timur ASEAN. Tujuan pembentukan BIMP-EAGA adalah mengembangkan kerjasama sub-regional antara negara-negara anggota dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sub-kawasan tersebut. Sektor kerjasama yang diprioritaskan adalah transportasi udara dan laut, perikanan, pariwisata, energi, kehutanan, pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas tenaga kerja. Untuk melibatkan pihak swasta secara aktif telah dibentuk forum khusus East ASEAN Business Council (EABC) di Davao City 15-19 Nopember 1994. 
konservasi energi. Jepang akan memberikan pelatihan bagi 500 petani dan dari kalangan pemangku kepentingan terkait selama 5 (lima) tahun dari negara-negara EAS khusus  mengenai penggunaan energi biomass.

Pada tanggal 9-10 September 2008, telah diselenggarakan Environtment Ministerial Meeting (EMM) di Ha Noi, Viet Nam. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memfokuskan kerjasama di masa depan pada bidang-bidang climate changeparticularly on emissions from agriculture; research on agriculture, particularly emissions from rice paddy fields, coastal and marine environment, urban environmental management and education for sustainable development, monitoring network on climate change, network for early warning system in terms of disaster risk management, waste management, environmentally sustainable cities.

Sebagai tindak lanjut pada 3rd EAS, para pemimpin telah menyepakati pembentukan ERIA (gagasan Jepang). Pada 18 September 2008, telah diresmikan ERIA Annex Office dengan proyek awal “Developing a Roadmap toward East Asian Economic Integration” dan “Energy Security in East Asia. Pelaksanaan oleh para ahli ERIA berada di bawah payung kerja sama EAS dan memiliki fokus pada kajian-kajian strategis guna mendorong integrasi regional dan memperkuat kemitraan di Asia Timur.

Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA) yang digagas oleh Jepang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan kerangka kerja sama bagi integrasi ekonomi di Asia Timur, me-review status integrasi ekonomi di antara Negara anggota EAS dan melakukan analisa terhadap dampak ekonomi CEPEA terhadap negara-negara EAS. Kelompok pengkaji telah melaksanakan empat kali pertemuan dan sedang dalam proses penyelesaian laporan akhir rekomendasinya guna diserahkan melalui para Menteri Ekonomi pada 4th East Asia Summit tahun 2008.

 Dalam Ad-hoc Consultation Meeting yang berlangsung di Singapura bulan Mei 2008 delegasi Indonesia telah mengusulkan kemungkinan perluasan keanggotaan Network of East Asia Think Tanks (NEAT) yang sebelumnya hanya beranggotakan para think-tanks ASEAN Plus Three untuk meliputi pula think-tanks dari India, Australia dan New Zealand. Beberapa delegasi menyatakan dukungan terhadap usulan ini dan pertemuan menyepakati untuk mempertimbangkan lebih lanjut kemungkinan ini.

         Peran Indonesia pada EAS antara lain berupaya menjadikan EAS sebagai sarana yang ditujukan untuk mendukung Komunitas ASEAN 2015 dan berkembang secara evolutif dan saling mendukung dalam perkembangan arsitektur regional Asia Timur, dengan ASEAN sebagai driving force.

ASEAN – ECO

Economic Cooperation Organization (ECO) didirikan bulan Januari 1985 sebagai pengganti Regional Cooperation of Development (RCD) yang didirikan tahun 1964 yang pada waktu itu hanya beranggotakan Iran, Pakistan dan Turki. Pada tahun 1992, anggota ECO diperluas meliputi negara-negara Asia Tengah, yaitu Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirghizstan, Uzbekistan, dan Afghanistan. Tujuan ECO adalah pengembangan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan; infrastruktur transportasi dan komunikasi; liberalisasi ekonomi; lingkungan hidup dan memperkuat keterkaitan sejarah dan budaya di kawasan.
Mekanisme hubungan antara ASEAN dan ECO adalah Pertemuan Tahunan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan ECO pada kesempatan Sidang Majelis Umum PBB di New York yang telah diselenggarakan sejak tahun 1995. Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN-ECO  telah diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali. Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-ECO ke-7 dilaksanakan pada tanggal 27 September 2004 di New York.

Pada tahun 2006, ASEAN-ECO telah menandatangani MoU kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, penanggulangan narkotika, pengembangan pengusaha kecil dan menengah (SMEs) serta pariwisata. MoU tersebut menandai tataran baru dalam sebelas tahun kerjasama kedua organisasi. Sebagai tindak lanjut, ASEAN-ECO sepakat untuk membentuk Work Plan guna implementasi MoU tersebut.

ASEAN-SCO

Shanghai Cooperation Organization (SCO) adalah organisasi yang didirikan di Shanghai pada 15 Juni 2001 oleh enam negara yaitu China, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyztan, Tajikistan dan Uzbekistan. SCO merupakan kelanjutan dari Shanghai Five Mechanism (SCO tanpa Uzbekistan) yang didirikan untuk memperkuat confidence-building dan disarmament di sepanjang perbatasan negara-negara tersebut. Dalam perkembangannya, SCO memfokuskan diri untuk penanganan masalah-masalah keamanan seperti ancaman terorisme, separatisme dan kejahatan lintas batas negara, terutama narkotika.

Sekretariat ASEAN dan Sekretariat SCO telah menandatangani MoU pada tanggal 21 April 2005 di Jakarta. MoU ini  akan melandasi kerjasama kedua belah pihak dalam berbagai bidang, seperti penanganan kejahatan lintas batas negara yang mencakup kontra-terorisme, pengawasan narkotika dan obat-obat terlarang, penyelundupan senjata, pencucian uang dan human trafficking. Selain itu, kerjasama ini mencakup bidang ekonomi dan keuangan, pariwisata, lingkungan hidup, pembangunan sosial, kerjasama energi khususnya hydroelectric power dan biofuels.

Kedua pihak berusaha untuk mengidentifikasi dan mengelaborasi beberapa bidang kerjasama, seperti counter terrorism. Hal tersebut dikemukakan dalam pertemuan the 4th ASEAN-Russia Joint Planning and Management (JPMC,) Moscow 21-22 Juni 2006, dan ditegaskan dalam AMM/PMC ke-39. Dalam ASEAN SOM 6 November 2006, dikemukakan adanya kemungkinan untuk menciptakan hubungan antara SCO’s Regional Anti Terrorist Structure (RATS) di Tashkent dengan counter terrorism centre di negara-negara ASEAN. Selain itu dapat dielaborasi kerjasama di bidang pariwisata dan energi. ASEC menekankan pula perlunya dana, karena ketiadaan dana merupakan hambatan dalam implementasi  kerjasama Sekretariat ASEAN-SCO.

ASEAN-GCC

Dewan Kerjasama Teluk (The Gulf Cooperation Council/GCC) merupakan suatu organisasi regional di kawasan Arab yang beranggotakan Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Persatuan Emirat Arab, dan Qatar yang dibentuk pada tahun 1981. Tujuannya adalah mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam perkembangannya kemudian GCC juga memasukkan unsur kerjasama keamanan dalam kegiatan organisasinya.

Hubungan formal ASEAN-GCC dilakukan pada tahun 1990 yang dilontarkan pertama kali oleh Menteri Luar Negeri Oman yang pada waktu itu sebagai Ketua Dewan Menteri GCC, untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan ASEAN. Pada tahun 2000, ASEAN mendirikan ASEAN Riyadh Committee (ARC) untuk membantu meningkatkan hubungan ASEAN-GCC. Hubungan kerjasama ASEAN-GCC dikembangkan melalui kerangka kerjasama antar Sekretariat.

Pada tahun 2006, ASEAN-GCC telah menyelenggarakan pertemuan di sela-sela Sidang ke-61 Majelis Umum PBB di New York. Dalam pertemuan tersebut, kedua organisasi sepakat untuk mengembangkan potensi kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang investasi dan perdagangan serta energi.

Sekretaris Jenderal ASEAN telah mengadakan kunjungan resmi ke Sekretariat GCC pada tanggal 15 April 2007. Sekretaris Jenderal GCC juga berencana untuk berkunjung ke Sekretariat ASEAN di Jakarta, namun beberapa kali rencana itu batal dilaksanakan.

ASEAN-SAARC

Kerjasama Regional negara-negara Asia Selatan (South Asian Association for Regional Cooperation/SAARC) dibentuk pada tanggal 8 Desember 1985 dalam suatu Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Selatan di Dhaka. 

Keinginan SAARC untuk menjalin kerjasama dengan ASEAN pertama kali dibahas pada pertemuan ASEAN Standing Committee ASEAN 5/24, 7-9 Mei 1991 di Kuala Lumpur dan pertemuan menyepakati bahwa kerjasama di antara kedua organisasi hanya pada tingkat antar Sekretariat. Pertemuan pertama tingkat menteri antara ASEAN dengan SAARC berlangsung pada tanggal 25 September 1998 di New York.

Dari ASEAN, SAARC menginginkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan, khususnya skema pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Sebagai hasil pembahasan dalam pertemuan tingkat Menteri ASEAN-SAARC yang diselenggarakan sejak tahun 2002, dalam kesimpulan akhir workshop yang diadakan di Sekretariat ASEAN, tanggal 19-21 Januari 2004, Sekretariat ASEAN-SAARC telah menyetujui Partnership Work Plan (2004-2005) dan Guidelines for ASEAN-SAARC Secretariat’s Partnership.  Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan oleh kedua pihak dibawah Work Plan tersebut, antara lain  wakil Sekretariat ASEAN menghadiri pertemuan the SAAR Committee of Experts Meeting on South Asia Free Trade Area (SAFTA), 5-7 Mei 2004, di Islamabad, Pakistan; Sekretariat ASEAN memberikan informasi tentang ASEAN Cooperation on Investment dan ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme kepada pertemuan the SAARC Inter-Governmental Expert Group (IGEG) on Investment, Arbitration and Avoidance of Double Taxation, 26-28 Mei 2008.



ASEAN SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY (SADC)

Hubungan ASEAN-SADC dimulai pada tahun 1995 pada tingkat antar Sekretariat. Pertemuan informal ASEAN-SADC dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1996 di Singapura pada kesempatan Konferensi Tingkat Menteri WTO. Pertemuan dihadiri oleh para Menteri Ekonomi ASEAN, para Menteri Ekonomi SADC, Sekjen ASEAN dan Sekjen SADC. Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak saling bertukar informasi mengenai perkembangan organisasi masing-masing dan berbagai kerjasama regional di bidang politik, ekonomi, serta kerjasama eksternal.

Pada bulan Juli 2004, Indonesia mengadakan pertemuan dengan SADC di Sekretariat SADC, Bostwana, sebagai awal menuju Pertemuan ASEAN-SADC. Pertemuan membahas mengenai kemungkinan diadakannya suatu konferensi yang dikoordinasi bersama oleh Sekretariat SADC dan Sekretariat ASEAN.

ASEAN-AASROC

Asian-African Sub-Regional Organisations Conference (AASROC) merupakan suatu forum untuk memfasilitasi kerjasama antara Asia dan Afrika. Pertemuan AASROC I di Bandung bulan Juli 2003 dan Pertemuan Kelompok Kerja AASROC di Durban bulan Maret 2004 menyepakati Sekretariat SADC dan Sekretariat ASEAN akan bekerjasama untuk menyelenggarakan Konferensi Pertama AASROC.

Sekretariat ASEAN telah menyumbangkan dua studi mengenai proses AASROC yaitu: (i) pengalaman pertumbuhan ekonomi East Asia; dan (ii) langkah-langkah meningkatkan perdagangan dan investasi.

ASEAN-RIO GROUP

Rio-Group mempunyai 12 negara anggota yaitu: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Columbia, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay dan Venezuela, serta dua perwakilan masing-masing dari negara-negara Amerika Tengah dan negara-negara Karibia. Hubungan antara ASEAN-Rio Group yang terjalin selama ini adalah hubungan informal setingkat Menteri yang diawali oleh Pertemuan Tingkat Menteri yang pertama pada tanggal 1 Oktober 1990 di New York.

Pada tahun 1999, Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Rio Group diselenggarakan di New York pada kesempatan Sidang Majelis Umum PBB. Pertemuan dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri RI, Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Meksiko, Mrs. Maria del Rosario Green Macias. Topik utama pertemuan tersebut adalah exchange of views mengenai Developments in the International Financial Situation dan East Asia-Latin America Forum (EALAF). Sampai saat ini, belum ada perkembangan yang berarti dalam hubungan kerjasama antara ASEAN dengan Rio Group.

ASEAN – PBB

Keterlibatan ASEAN di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan semakin mendalam dengan diberikannya status peninjau kepada ASEAN oleh PBB pada sesi Sidang Umum organisasi dunia terbesar tersebut tanggal 4 Desember 2006.

Sebelumnya pada tanggal 22 September 2006, para Menlu ASEAN telah bertemu dengan Sekjen PBB, Kofi Annan, dan Presiden Sidang Majelis Umum  PBB ke-61, H.E. Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, di sela-sela Sidang. Pada pertemuan tersebut, ASEAN dan PBB sepakat untuk menjalin kerjasama yang baik untuk menangani berbagai masalah crucial seperti avian flu, pembangunan tsunami early warning system, pengentasan kemiskinan dan pemberantasan terorisme. Khusus mengenai pengentasan kemiskinan dan kerjasama pembangunan merupakan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai dunia internasional sebagaimana termuat dalam Millennium Development Goals (MDGs).

Setelah ASEAN diberikan status Observer pada Desember 2006 yang dinilai sebagai salah satu bentuk pengakuan PBB terhadap eksistensi ASEAN sebagai salah satu organisasi regional, pada tahun 2007 kerjasama ASEAN-PBB ditingkatkan melalui penandatanganan MoU on ASEAN-UN Cooperation. MoU tersebut merupakan perangkat kerjasama untuk membentuk kemitraan ASEAN-UN yang meliputi kerjasama di bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya, seperti pertukaran informasi dan pengalaman, kerjasama dalam mengimplementasikan program-program dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan regional dan internasional serta mempercepat pencapaian MDGs.

Hubungan ASEAN dan PBB semakin kuat paska terjadinya bencana Cyclon Nargis di Myamar. Pada tanggal 25 Mei 2008, ASEAN dan PBB mengadakan the ASEAN and UN Chairmen of the Myanmar Cyclon Nargis Pledging Conference yang dihadiri 51 negara, di Yangoon, Myanmar. Pelaksanaan dan pengawasan bantuan kemanusiaan internasional bagi para korban bencana di Myanmar, dilakukan oleh ASEAN-UN-Myanmar Tripartite Core Group yang dibentuk untuk segera melaksanakan tugas-tugasnya. 

ASEAN-MERCOSUR

Mercado Commun Del Sur/The South Common Market (MERCOSUR) dibentuk pada tanggal 26 Maret 1991 oleh 4 negara Amerika Latin yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay dan Venezuela. Negara-negara pendiri MERCOSUR menetapkan tanggal 1 Januari 1995 untuk berlakunya common market dan common tariff.

Kontak awal antara ASEAN dan MERCOSUR dimulai ketika para Menlu ASEAN dan MERCOSUR mengadakan Informal Breakfast Meeting di sela-sela the 3rd Foreign Ministers’ Meeting of the Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC) pada tanggal 22 Agustus 2007 di Brasilia, Brazil. Dalam pertemuan tersebut, ASEAN-MERCOSUR sepakat untuk mencari cara-cara memperkuat ikatan kerjasama kedua pihak.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Sekjen MERCOSUR menyampaikan undangan kepada Sekjen ASEAN untuk menghadiri Presidential Summit of MERCOSUR pada tanggal 17-18 Desember 2007 di Montevideo, Uruguay. Sekretaris Jenderal ASEAN hadir selaku pengamat.


Diantara hasil pengamatan Sekjen ASEAN adalah:

1.   MERCOSUR ingin mendalami modalitas pengelolaan proses integrasi ekonomi ASEAN dan kebijakannya yang eksklusif.
2.   Proses integrasi ekonomi MERCOSUR berjalan sangat lambat karena terkait dengan permasalahan-permasalahan politik internal yang ada, namun elemen-elemen sosial-ekonomi MERCOSUR cukup terharmonisasi.
3.   MERCOSUR adalah organisasi regional di bidang perdagangan yang paling maju di Amerika Selatan. ASEAN dapat memperoleh manfaat dengan melakukan pertukaran informasi dan pengalaman dengan MERCOSUR di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama.

Pertemuan tingkat Menteri ASEAN-MERCOSUR pertama telah berlangsung pada tanggal 24 November 2008 di Brazil.

ang �(= e P� �V erlindungan dan promosi HAM di ASEAN.
  • Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation) yang akan membantu Sekjen ASEAN dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN, termasuk pembentukan identitas ASEAN.
  • Entities associated with ASEAN


  • D.   Sekretariat ASEAN

    Dalam dasawarsa pertama sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1967, peningkatan program kerjasama telah mendorong didirikannya sebuah sekretariat bersama. Sekretariat ini berfungsi untuk membantu negara-negara anggota ASEAN dalam mengelola dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan ASEAN serta melakukan kajian-kajian yang dibutuhkan.

    Pada KTT ke-1 ASEAN di Bali, tahun 1976, para Menteri Luar Negeri ASEAN menandatangani Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat. Sekretariat ASEAN berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976, dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal, dan berkedudukan di Jakarta. Semula bertempat di Departemen luar Negeri Republik Indonesia hingga diselesaikannya pembangunan gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta, tahun 1981.

    Pada awalnya, Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai badan administratif yang membantu koordinasi kegiatan ASEAN dan menyediakan jalur komunikasi antara negara-negara anggota ASEAN dengan berbagai badan dan komite dalam ASEAN, serta antara ASEAN dengan negara-negara (Mitra Wicara ASEAN) maupun organisasi lainnya.

    Selanjutnya untuk memperkuat Sekretariat ASEAN, para Menteri Luar Negeri ASEAN mengamandemen Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat melalui sebuah protokol di Manila, tahun 1992. Protokol tersebut menaikkan status Sekretariat Jenderal sebagai pejabat setingkat menteri dan memberikan mandat tambahan untuk memprakarsai, memberikan nasihat, melakukan koordinasi, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN ditunjuk untuk jangka waktu 5 tahun dan bertangggung jawab kepada KTT ASEAN, AMM, dan membantu ASC.

    Sejak ditandatanganinya ASEAN Charter pada tahun 2007, Sekretariat ASEAN lebih difungsikan sebagai tempat dilaksanakannya sidang-sidang ASEAN sehingga lingkup tugas Sekretariat ASEAN akan semakin luas. Untuk itu, Sekretariat ASEAN menambah jumlah pos jabatan Wakil Sekretariat Jenderal ASEAN yang semula 2 (dua) menjadi 4 (empat) orang Wakil untuk membantu kerja Sekretaris Jenderal.

    Selain itu, di tahun-tahun selanjutnya jumlah staf Sekretariat ASEAN juga ditambah secara signifikan, dan dilakukan melalui perekrutan terbuka. Kebutuhan staf sekretariat ASEAN untuk periode 2009-2018 diperkirakan berjumlah 470 orang terdiri dari 360 staf sekretariat dan 110 staf project. Selain itu diperkirakan terdapat sedikitnya 50-70 orang staf dari negara-negara anggota ASEAN yang akan bertugas untuk membantu sekretariat dalam melayani Ministerial Community Councils, Coordinating Council dan Committee of Permanent Representatives. Sesuai dengan hasil Special ASEAN Directors-General Meeting on the Restructuring of the ASEAN Secretariat pada tanggal 18-19 September 2008 di Halong Bay, Viet Nam diperkirakan akan terdapat peningkatan sebanyak 33% staf profesional sampai dengan tahun 2011.

    Berikut gambaran mengenai kenaikan jumlah staf profesional tersebut:

    Staff
    Saat ini
    Tambahan
    Total
    2009
    2010
    2011
    Secretary General
    1
    0
    0
    0
    1
    Deputy Secretary General
    4
    0
    0
    0
    4
    Director
    4
    4
    0
    0
    8
    Assistant Director
    23
    4
    0
    0
    27
    Senior Officer
    28
    12
    12
    3
    55
    Technical Officer
    76
    14
    12
    7
    109
    Technical Assistant
    19
    4
    0
    0
    23
    Support Staff
    75
    4
    0
    0
    79
    Total
    230
    42
    24
    10
    306
    Total – Professional Only
    155
    38
    24
    10
    227


    Berikut adalah nama-nama Sekretaris Jenderal ASEAN hingga saat ini:
    1.    Hartono Rekso Dharsono (Indonesia), 7 Juni 1976 – 18 Februari 1978;
    2.    Umarjadi Notowijono (Indonesia), 19 Februari 1978-30 Juni 1978;
    3.    Datuk Ali Bin Abdullah (Malaysia), 10 Juli 1978-30 Juni 1980; 
    4.    Narciso G. Reyes (Filipina), 1 Juli 1980-1 Juli 1982;
    5.    Chan Kai Yau (Singapura), 18 Juli 1982-15 Juli 1984; 
    6.    Phan Wannamethee (Thailand), 16 Juli 1984-15 Juli 1986; 
    7.    Roderick Yong (Brunei Darussalam), 16 Juli 1986-16 Juli 1989; 
    8.    Rusli Noor (Indonesia), 17 Juli 1989-1 Januari 1993;
    9.    Datuk Ajit Singh (Malaysia), 1 Januari 1993-31 Desember 1997; 
    10.     Rodolfo C. Severino (Filipina),1 Januari 1998-31 Desember 2002;
    11.     Ong Keng Yong, (Singapura), 1 Januari 2003 – 31 Desember 2007;
    12.     DR. Surin Pitsuwan (Thailand), 1 Januari 2008 – sampai saat ini.

    Dalam rangka menyongsong era globalisasi khususnya di bidang informasi, Sekretariat ASEAN menyediakan jaringan informasi ASEAN atau ASEANWEB  yang dapat diakses melalui internet dengan alamat http://www.aseansec.org. ASEANWEB dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai berbagai hal yang menyangkut ASEAN bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, juga untuk lebih memperkenalkan ASEAN kepada masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar lingkungan ASEAN.


    E.    Keuangan ASEAN

    Negara-negara Anggota ASEAN wajib menyediakan sumber-sumber keuangan yang diperlukan oleh Sekretariat ASEAN untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, melalui kontribusi tahunan yang setara yang dibayarkan secara tepat waktu.

    Pasal 30 ASEAN Charter mengenai equal contributions among members status berpotensi menimbulkan kenaikan kontribusi negara anggota. Annual budget Sekretariat ASEAN di masa mendatang diperkirakan sebesar US$ 15-20 juta atau US$1.5-2 juta per negara anggota.  Sesuai dengan hasil Special ASEAN DGs Meeting di Halong Bay Viet Nam, sampai dengan tahun 2011, total anggaran Sekretariat ASEAN mencapai USD 17.91 juta.

    Meskipun anggaran rutin tahunan ASEAN selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun Sekretariat ASEAN sering menghadapi permasalahan dilematis berkaitan dengan defisit anggaran yang selalu terjadi setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut tidak sepenuhnya merupakan kelemahan perencanaan kegiatan oleh Sekretariat ASEAN, tetapi dipengaruhi juga oleh banyaknya pertemuan-pertemuan ASEAN yang tidak terprogram sebelumnya. Untuk itu, selanjutnya penyusunan anggaran keuangan Sekretariat ASEAN akan didasarkan pada a new paradigm yang memproyeksikan kebutuhan keuangan jangka panjang sehingga tidak akan ada lagi defisit anggaran (budget shortfall).

    Sebelum penandatanganan ASEAN Charter, terdapat ASEAN Budget Committee yang menangani keuangan ASEAN. Sidang ASEAN Budget Committee merupakan agenda tahunan ASEAN untuk membahas anggaran operasional Sekretariat ASEAN yang meliputi penyesuaian kenaikan anggaran dengan kenaikan barang dan jasa, disamping jumlah kegiatan ASEAN yang semakin meningkat dan diikuti oleh meningkatnya biaya perjalanan dan penyelenggaraan pertemuan. Sidang telah terselenggara sebanyak 30 kali pertemuan (terakhir pada 23-25 April 2007). Sidang diketuai secara bergiliran oleh wakil dari masing-masing negara anggota ASEAN, dan dihadiri oleh seluruh delegasi negara-negara anggota ASEAN serta Sekretariat ASEAN.

    Paska penandatanganan ASEAN Charter, ASEAN Budget Committe akan berada di bawah Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) dan menjadi Finance sub-committee of the CPR.

    Sekretaris Jenderal ASEAN wajib menyiapkan anggaran operasional tahunan Sekretariat ASEAN untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Koordinasi ASEAN berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap dan Sekretariat ASEAN bekerja sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur-prosedur keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Koordinasi ASEAN berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Tetap.

    ASEAN Fund dibentuk pada 17 Desember 1969 oleh 5 (lima) negara pendiri ASEAN sebagai salah satu bentuk kerjasama ekonomi untuk mendukung pelaksanaan tujuan pembentukan ASEAN. Kewajiban setiap anggota adalah membayar kontribusi ASEAN Fund yang ditetapkan sebesar US$ 1 juta. Penggunaannya dibedakan antara penggunaan untuk operasional Sekretariat ASEAN dan untuk tujuan sektoralnya. Paska penandatanganan ASEAN Charter, akan dilakukan tinjauan kembali terhadap penggunaan 5 (five) ASEAN Trust Fund dan dana dari Mitra Wicara untuk projects dan initiative.

    Pada Juli 1984 ditandatangani Agreement for the Establishment of a Fund for ASEAN oleh 6 negara, setelah Brunei Darussalam bergabung pada 1984. Melalui ASEAN Fund yang bertujuan membiayai berbagai proyek dari hasil bunga kontribusi negara anggota ASEAN yang terkumpul sebagai dana abadi (endowment fund), maka disepakati untuk merubah ASEAN Fund menjadi ASEAN Development Fund (ADF), yang telah disetujui oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada pertemuan informal AMM di New York, 28 September 2004 dan para pemimpin ASEAN dalam KTT Ke+10 ASEAN di Vientianne, 29 November 2004.

    Sedangkan ASEAN Cultural Fund dibentuk tahun 1978 untuk mendukung kegiatan ASEAN dalam pelestarian warisan budaya dari anggota-anggota ASEAN. ASEAN Cultural Fund berasal dari kontribusi negara-negara ASEAN, Mitra Wicara, badan internasional maupun organisasi lainnya yang penggunaannya dibedakan antara Capital Fund dan untuk operasional Sekretariat ASEAN.     

    Tidak ada komentar:

    Poskan Komentar