Label

Rabu, 11 April 2012

AMDAL



ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

  1. Apa yang dimaksud dengan Amdal

AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.  AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

"...kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; dibuat pada tahap perencanaan..."

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

Dokumen AMDAL terdiri dari :
•Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
•Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
•Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
•Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Tiga dokumen (ANDAL, RKL dan RPL) diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak.








2. Apa gunanya Amdal ?

•Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
•Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
•Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
•Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
•Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
"...memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif"
"...digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan"

3. Bagaimana prosedur Amdal ?
•Proses penapisan (screening) wajib AMDAL
•Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat
•Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping)
•Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.
Proses penyusunan KA-ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan).

Proses penilaian KA-ANDAL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.
Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL).

Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

4. Siapa yang menyusun Amdal ?
Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000.

5. Siapa saja yang terlibat dalam proses Amdal ?
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

6. Apa yang dimaksud UKL dan UPL ?
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.
UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.
Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :
•Identitas pemrakarsa
•Rencana Usaha dan/atau kegiatan
•Dampak Lingkungan yang akan terjadi
•Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
•Tanda tangan dan cap
Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :
•Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota
•Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota
•Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara.

7. Apa kaitan Amda dengan dokumen atau kajian lingkungan lainnya ?
AMDAL-UKL/UPL
Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.
AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Wajib

Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.

Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.

AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Sukarela
Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan.

Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat "memperbaiki" ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL. Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya.









































Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pengelolaan lingkungan dalam rangkaian studi AMDAL disebut rencana pengelolaan lingkungan yang didefinisikan sebagai dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan.
Begitu pentingnya pengelolaan lingkungan yang langsung berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan alam di sekitar kegiatan sehingga pengelolaan lingkungan harus ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek legal, aspek hukum pidana, dan aspek kegiatan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian dasar pengelolaan lingkungan yang cukup rinci sehingga melaksanakan pengelolaan lingkungan selalu serius.
Lingkup pengelolaan lingkungan mendasari pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Dalam perencanaan pengelolaan lingkungan ada beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu: pemilihan teknologi, ketahanan peralatan produksi dan pengelolaan lingkungan, dan penyediaan SDM.
Pada pengelolaan lingkungan dilakukan dengan pendekatan teknologi, ekonomi, institusi. Terdapat 2 (dua) dokumen pengelolaan lingkungan yang dibedakan berdasarkan pada penting tidaknya dampak terhadap lingkungan.
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) disusun berdasarkan evaluasi dampak penting pada studi ANDAL. Sedangkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) disusun dari perkiraan dampak terhadap lingkungan tetapi bukan termasuk dampak penting.
Kedua pengelolaan lingkungan dilakukan sesuai tahap pada pembangunan, yaitu prakonstruksi, konstruksi, dan operasi.

1. Sumber peraturan dan perundangan mengenai lingkungan hidup dalam tingkat nasional, sektoral maupun regional/daerah dapat dijumpai.
a. Nasional: UU 19945; Ketentuan MPR-RI, Keputusan Presiden, Undang-Undang Khusus; Peraturan Pemerintah.
b. Sektoral: Peraturan Menteri; SK Menteri; Regional/Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan telah diperbarui di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 yaitu terdiri dari:

a. Bab I mengenai ketentuan umum yang terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 6.
b. Bab II mengenai Tata Laksana pada Bagian pertama adalah kerangka Acuan ANDAL, yaitu pada pasal 7.
c. Bab II Bagian kedua mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan karena (RKL) pemantauan lingkungan (RPL) yaitu dari pasal 8 sampai dengan pasal 14.

3. Bab II Bagian ketiga mengenai kadaluwarsa dan gugurnya keputusan persetujuan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan, yaitu dari Pasal 15 sampai dengan pasal 16.
4. Bab II bagian ke empat mengenai Komisi AMDAL, yaitu dari pasal 17 sampai dengan Pasal 19.
5. Bab III, Pasal 20 sampai Pasal 21 mengenai pembinaan.
6. Bab IV, Pasal 22 sampai Pasal 25 mengenai pengawasan.
7. Bab V, Pasal 26 sampai Pasal 28 mengenai pembiayaan.
8. Bab VI Pada pasal 29 adalah ketentuan penutup.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diperlukan karena:

a. setiap kegiatan/usaha manusia dan pembangunan akan menimbulkan perubahan lingkungan hidup sebagai hasil sampingan pembangunan;
b. pembangunan adalah mutlak diperlukan untuk meningkatkan harkat derajat bangsa, meskipun ada hasil sampingannya yang dipengaruhi kualitas lingkungan hidup;
c. AMDAL diperlukan agar kualitas lingkungan hidup tidak rusak karena adanya suatu kegiatan/usaha pembangunan;
d. AMDAL harus dilakukan untuk proyek-proyek pembangunan yang akan menimbulkan dampak penting, karena undang-undang atau peraturan menghendaki demikian.

2. Kegunaan AMDAL bagi masyarakat:

Sebagai kajian kelayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang prosesnya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, AMDAL sangat berguna dalam:

a. memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya;
b. menampung aspirasi, pengetahuan, dan pendapat penduduk, khususnya dalam masalah lingkungan, akan didirikannya rencana usaha tersebut;
c. menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan.

3. Kelayakan suatu kegiatan atas dasar penyaringan terhadap kelayakan teknologi, kelayakan lingkungan suatu keakraban sosial ekonomi.

Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-AMDAL)

1. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan (PP Nomor 51 Tahun 1993, Pasal 1). Pedoman Umum Penyusunan KA-ANDAL digunakan sebagai acuan bagi penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan KA-ANDAL atau sebagai dasar penyusunan KA-ANDAL bilamana Pedoman Teknis Penyusunan KA-ANDAL usaha atau kegiatan yang bersangkutan belum ditetapkan.

2. Pedoman Umum Penyusunan KA-ANDAL berlaku pula bagi keperluan penyusunan AMDAL Kegiatan Terpadu/Multisektor, AMDAL Kawasan dan AMDAL Regional.

3. Tujuan KA-ANDAL adalah: merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL dan mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.

4. Fungsi Dokumen KA-ANDAL adalah: Sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab yang membidangi rencana usaha atau kegiatan, dan penyusun studi ANDAL tentang lingkup dan kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan dan sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL.

5. Dasar Pertimbangan Penyusunan KA-ANDAL, yaitu adanya keanekaragaman, keterbatasan sumber daya dan efisiensi dalam penyusunan KA-ANDAL perlu mengikuti diagram alir sehingga akhirnya dapat memberikan masukan yang diperlukan oleh perencana dan pengambil keputusan yaitu:

a. Mengetahui pengumpulan data dan informasi tentang:

1) Rencana usaha atau kegiatan.
2) Rona lingkungan awal.
b. Proyeksi perubahan rona lingkungan awal sebagai akibat adanya rencana usaha atau kegiatan.
c. Penentuan dampak penting terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh rencana usaha atau kegiatan.
d. Evaluasi dampak penting terhadap lingkungan
e. Rekomendasi/saran tindak untuk pengambil keputusan, perencana dan pengelola lingkungan berupa:

1) Alternatif usaha atau kegiatan.
2) Rencana Pengelolaan Lingkungan.
3) Rencana Pemantauan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan yang Berdampak Pada Lingkungan

Rencana kerja dan komponen suatu rencana kegiatan pembangunan merupakan deskripsi dari:

1. Penentuan batas-batas lahan yang digunakan dan dapat memperlihatkan hubungannya dengan kegiatan lain sekitarnya.
2. Hubungan antara lokasi rencana usaha atau kegiatan dengan jarak tersedianya sumber daya: air, energi, alam hayati, dan non hayati.
3. Alternatif usaha atau kegiatan pembangunan berdasarkan studi kelayakan.
4. Tata letak usaha kegiatan dilengkapi dengan peta yang berskala memadai yang memuat tentang letak bangunan dan struktur lainnya yang akan dibangun dalam lokasi rencana usaha atau kegiatan.
5. Tahap pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan pembangunan

Ruang Lingkup Studi

1. Dalam melaksanakan Studi AMDAL perlu membuat ruang lingkungan studinya. Pertama-tama harus ditentukan dahulu wilayah studinya/area studi yang kemudian melakukan pengamatan terhadap parameter lingkungan.
2. Ruang lingkup wilayah studi ditetapkan berdasarkan pertimbangan ruang kegiatan/pembangunan dilaksanakan.
3. Penentuan wilayah studi ditetapkan berdasarkan 4 pendekatan, yaitu pendekatan: teknis, ekosistem, atau dua teknis.
4. Lingkungan terdiri dari komponen-komponen lingkungan dan setiap komponen lingkungan dibagi lagi menjadi parameter lingkungan. Parameter lingkungan sangat membantu dalam menganalisis suatu kegiatan pembangunan terhadap lingkungannya, yaitu antara lain untuk mengetahui tingkat pencemaran terhadap lingkungan.

Metode Analisis dalam Studi AMDAL
Metode Non-Matriks

Beberapa metode pendukung yang dapat melengkapi analisis dampak lingkungan di antaranya adalah metode bagan alir, metode overlay (penumpukan peta), metode cost and benefit, dan metode analisis sistem informasi.

1. Metode bagan alir atau metode analisis jaringan (network analysis) menggambarkan bagan interaksi suatu sebab-akibat dampak yang akan terjadi pada suatu komponen lingkungan dan bagaimana kondisinya setelah terkena dampak. Lewat bagan alir ini secara kronologis dapat dijabarkan interaksi sebab-akibat baik pada tingkat dampak primer, sekunder dan tersier.

2. Metode overlay dapat menggambarkan wilayah-wilayah yang terkena dampak, sedangkan metode analisis jaringan dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat suatu kegiatan terhadap dampak.

3. Metode cost and benefit ini merupakan pendekatan secara makro, karena manfaat proyek tidak terbatas pada wilayah di mana proyek itu berada, tetapi manfaat proyek, dapat dinikmati juga oleh wilayah-wilayah lainnya. Kelayakan proyek dinilai dari perbandingan cost and benefit yang berkisar dari 0 – 1. Proyek dikatakan layak bila perbandingan B/C di antara 0,6 – > 1.

4. Metode analisis sistem jaringan merupakan metode yang menggabungkan metode antara fotogrametri dan cartogrametri. Kini metode tersebut banyak dimanfaatkan untuk Sistem Informasi Geografi (SIG) yang sangat mengandalkan kemajuan teknologi di bidang komputer.

Metode Matriks

Metode matriks adalah metode yang menggunakan daftar uji (checklist) dua dimensi, yaitu daftar horizontal yang memuat acuan kegiatan pembangunan yang potensial menimbulkan dampak dan daftar vertikal yang memuat daftar komponen lingkungan hidup yang mungkin terkena dampak.

Beberapa metode matriks interaksi yang sangat terkenal antara lain: matrik interaksi Leopold, Fisher and Davies, Moore, Philips and Defilipi, Welch and Lewis, Lohani and Thank, Ad-hoc, dan checklist. Dari ketiga metode matriks yang sering digunakan pada studi AMDAL tersebut di atas dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Metode Ad-Hoc merupakan metode yang sangat sederhana dan tidak menunjukkan keistimewaan di samping tidak mempunyai acuan tertentu sehingga hasilnya tidak konsisten antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Metode ini melibatkan suatu tim dalam pendugaan dampak lingkungan menurut keahliannya masing-masing.

2. Metode Checklist merupakan metode yang lebih baik dibandingkan dengan metode Ad-Hoc karena telah ada susunan aktivitas kegiatan proyek dan komponen lingkungan. Metode ini telah berkembang dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks.

3. Metode Leopold merupakan metode matriks yang dapat memberikan informasi yang lebih lengkap. Metode matriks Leopold membagi aktivitas pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak menjadi 100 macam, dan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak menjadi 88 macam. Matriks Leopold menggambarkan pula penilaian terhadap besar dan pentingnya suatu dampak. Metode ini mempunyai keuntungan maupun kesulitan dalam menganalisis dampak, oleh karena itu beberapa pakar memodifikasi metode matriks Leopold ini

Teknik Identifikasi dan Pendugaan Dampak

Melaksanakan identifikasi dampak merupakan tahap awal dalam analisis dampak lingkungan. Tahapan ini merupakan tahapan analisis yang penting dan sangat menentukan tahap-tahap analisis berikutnya. Bila tahap identifikasi dapat dilakukan dengan baik maka proses analisis berikutnya akan lebih mudah. Teknik yang digunakan dalam analisis identifikasi dampak dapat dilakukan dengan cara “Analogies, profesional judgment, dan delphi”. Adapun untuk kriteria untuk mengidentifikasi dampak penting dapat digunakan 7 (tujuh) kriteria dampak penting seperti yang tertuang dalam keputusan Kepala Bapedal RI Nomor 056 Tahun 1994.
Pendugaan dampak sering diartikan dengan prakiraan dampak atau ramalan dampak atau prediksi dampak. Dampak yang diprakirakan adalah selisih kualitas lingkungan tanpa proyek (Qtp) dengan kualitas lingkungan dengan proyek (Qdp) atau Dampak = Qtp – Qdp.

1. Dampak positif bila Qdp > Qtp.

2. Dampak negatif bila Qdp < Qtp.

b. Tidak ada dampak bila Qdp = Qtp.

Metode pendugaan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) metode, yaitu metode formal dan metode informal, metode formal terdiri dari:

1. model prakiraan cepat;
2. model matematik;
3. model fisik;
4. model eksperimental.

Sedangkan metode informal terdiri atas:
1. penilaian para ahli;
2. analogi.

Evaluasi dampak dapat mencapai 2 (dua) sasaran yaitu:

a. memberikan informasi tentang komponen apa saja yang terkena dampak dan seberapa besar dampak itu terjadi;
b. memberi bahan untuk mengambil keputusan terutama komponen apa saja yang terkena dampak.

Untuk dapat menafsirkan atau menginterpretasikan suatu hasil evaluasi dampak, perlu suatu kriteria penafsiran atau interpretasi dampak menurut Fandeli (1992) kriteria tersebut didasarkan pada significancy, explicit criteria, uncertamity, risk, alternatifves, aggregation, dan public involvement.
Metode evaluasi dampak yang digunakan di antaranya adalah overlay, matrik, cheklist, flowchart, atau bagan alur.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar