Label

Kamis, 05 April 2012

Amandemen UUD 1945 Untuk Memperkuat Lembaga Perwakilan


Amandemen UUD 1945 Untuk Memperkuat Lembaga Perwakilan

Oleh : 

FIKI PRIYATNA




Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah empat kali mengalami perubahan masih menyisakan permasalahan sehingga perlu dirubah lagi secara komprehensif. Isu-isu pokok dalam perubahan UUD 1945 adalah penguatan lembaga perwakilan, penguatan sistem presidensial dan otonomi daerah. Pendapat tersebut disampaikan oleh Ketua Kelompok DPD, Bambang Soeroso, dalam acara talkshow Perspektif Indonesia di press room DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/10). Narasumber lainnya adalah Lukman Hakim Saifuddin (Wakil Ketua MPR), Yudi Latif (Pengamat Politik), dan Irmanputra Sidin (Pakar Hukum Tata Negara).
Bambang mengatakan bahwa kinerja lembaga yang dilahirkan pasca reformasi masih belum optimal, sehingga perlu ada penguatan lembaga melalui amandemen UUD 1945. ” Penguatan lembaga yang dibentuk pasca reformasi harus optimal dalam rangka konstektual kedaerahan kita, semua aspirasi dan kepentingan daerah harus benar-benar diejawantahkan di dalam kebijakan nasional melalui perjuangan lembaga tadi, yaitu DPD,” kata Bambang.
Selain itu Bambang mengatakan bahwa sistem check and balances juga belum berjalan dengan baik. Menurutnya, sistem tersebut harus diciptakan tanpa melemahkan lembaga-lembaga yang lain. ”Kalau itu lebih baik, maka aspirasi daerah dapat diakomodasikan dalam setiap kebijakan nasional yang pada akhirnya turun ke daerah,” ujarnya.
Dalam proses perubahan naskah UUD 1945, Bambang mengaku telah melibatkan 62 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia, didukung para ahli, akademisi dan stakeholder di daerah. Ia mengatakan bahwa Desember tahun ini, DPD sudah bisa menghadirkan naskah perubahan UUD 1945 dan akan meminta dukungan ke MPR.
Sementara itu, Yudi Latif mengatakan pentingnya perubahan UUD 1945, karena ia menganggap amandemen ke-4 ini belum sepenuhnya ideal. ” Objek amandemen ini baik berupa substansi atau struktur perundang-undangan itu sendiri karena saya kira disitu masih banyak yang harus ditata ulang,” katanya.
Terkait penguatan lembaga DPD, Yudi mengatakan bahwa jika institusi DPD dibentuk maka kewenangannya harus diperjelas. Apalagi DPD sebagai utusan daerah sudah ada sejak pendiri bangsa bersidang di BPUPKI. ” Berikanlah fungsi yang jelas juga, maka kita harus menilai ulang diperlukan DPD atau tidak, kalau diperlukan sebaiknya memang diperjelas kewenangannya,” ujar Yudi.
Mengenai urgensi perubahan UUD 1945, Lukman berpendapat jika mayoritas masyarakat menghendakinya maka perubahan ini patut ditindaklanjuti. Menurutnya isi konstitusi yang harus disesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat adalah yang berkaitan dengan pengaturan kekuasaan.
Lukman mengatakan dukungan atau penolakan terhadap perubahan UUD 1945 akan sangat tergantung dengan isu yang akan diangkat. ” Misalnya kewenangan DPD, harus ada rasionalisasi yang sangat jelas bahwa ini adalah dalam rangka menyempurnakan sistem lembaga perwakilan kita dan check and balances dalam lembaga perwakilan kita,” katanya.
Mendesaknya amandemen UUD 1945 juga diungkapkan oleh Irman yang mengatakan bahwa dengan mengubah UUD 1945 kita bisa melihat cepatnya laju perubahan bangsa dan mereposisi struktur-struktur kenegaraan.” Perubahan UUD menjadi penting agar bisa merancang siapapun pelaku kekuasaan disitu, yang tidak cepat bisa menjadi cepat, yang ragu-ragu bisa menjadi yakin,” katanya. (Gahar).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar