Label

Kamis, 05 April 2012

ADMINISTRASI PERUSAHAAN NEGARA


Pengertian BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara.Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN

Jenis-Jenis BUMN

Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah:

Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:
  • Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
  • Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan
  • Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
  • Modalnya berbentuk saham
  • Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
  • Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
  • Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
  • Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
  • RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
  • Dipimpin oleh direksi
  • Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
  • Tidak mendapat fasilitas negara
  • Tujuan utama memperoleh keuntungan
  • Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
  • Pegawainya berstatus pegawai Negeri
Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS.
Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah:
  • Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN
  • Persero yang bergerak di bidang hankam negara
  • Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat
  • Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh UU
Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan),PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA).

Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut:
  • memberikan pelayanan kepada masyarakat
  • merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah
  • dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan
  • status karyawannya adalan pegawai negeri
Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan): Perjan RS Jantung Harapan Kita Perjan RS Cipto Mangunkusumo Perjan RS AB Harahap Kita Perjan RS Sanglah Perjan RS Kariadi Perjan RS M. Djamil Perjan RS Fatmawati Perjan RS Hasan Sadikin Perjan RS Sardjito Perjan RS M. Husein Perjan RS Dr. Wahidin Perjan RS Kanker Dharmais Perjan RS Persahabatan
  • Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah Departemen Perhubungan.Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PENKA),dan yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI).
  • Perusahaan Jawatan Pegadaian bernaung di bawah Departemen Keuangan.Pada saat ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian.

Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan.
Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):
  • Melayani kepentingan masyarakat umum.
  • Dipimpin oleh seorang direksi/direktur.
  • Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta.
Artinya,perusahaan umum(PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
  • Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.
  • Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.
  • Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.
Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA,Perum Peruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:
  • Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
  • Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan
  • Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
  • Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang
  • Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
  • Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat
  • Sebagai sumber pemasukan negara
  • Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara
  • Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public
  • Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank
  • Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan
Tujuan Pendirian BUMD:
  • Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara
  • Mengejar dan mencari keuntungan
  • Pemenuhan hajat hidup orang banyak
  • Perintis kegiatan-kegiatan usaha
  • Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah

Tambahan

BUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai.
Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya.
Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.
Manfaat BUMN:
  • Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.
  • Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.
  • Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.
  • Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik migas maupun non migas.
  • Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.
·         Melihat pemaparan tersebut diatas sebagai hasil kajian normatif kebijakan pemerintah mengenai PKBL BUMN pasca terbitnya Pasal 74 UUPT, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :
·         1. Bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menanamkan dan menerapkan prinsip-prinsip berperilaku bagi para pelaku ekonomi dalam tatanan perekonomian Indonesia yang berdimensi CSR, melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan sektoral;
·         2. Bahwa tidak hanya pelaku ekonomi skala menengah dan besar saja yang diarahkan untuk selalu memperhatikan prinsip-prinsip berperilaku etis dalam berusaha yang berdimensi CSR, BUMN selaku bagian dari pelaku ekonomi dalam tatanan perekonomian Indonesia juga mengemban amanat serupa yang pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk PKBL;
·         3. Bahwa pemerintah tidak memberikan pembedaan antara BUMN yang bergerak dibidang sumber daya alam dengan BUMN yang tidak dibidang sumber daya alam dalam pelaksanaan PKBL-nya.
·         4. Bahwa UU BUMN secara tegas menundukkan BUMN pada UUPT, yang berarti pula bahwa pelaksanaan PKBL BUMN juga harus disesuaikan / tunduk dengan ketentuan Pasal 74 UUPT. Namun mengingat bahwa peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 74 UUPT tersebut hingga saat ini belum ada, maka pelaksanaan PKBL BUMN tetap mengacu kepada peraturan pelaksanaan PKBL BUMN yang lama (Permen.BUMN No. Per-05/MBU/2007 juncto Surat Edaran No. SE-07/MBU/2008);
·         5. Dengan melihat pada ruang lingkup program yang dijalankan oleh PKBL BUMN, maka dapat dikatakan bahwa PKBL BUMN sebenarnya juga merupakan bentuk perilaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan TJSL menurut Pasal 74 UUPT. Perbedaannya terletak pada sumber dana pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatannya, yang untuk hal ini masih dilakukan pengkajian lebih lanjut sembari menunggu peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 74 UUPT.
·         Melihat pemaparan tersebut diatas sebagai hasil kajian normatif kebijakan pemerintah mengenai PKBL BUMN pasca terbitnya Pasal 74 UUPT, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :
·         1. Bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menanamkan dan menerapkan prinsip-prinsip berperilaku bagi para pelaku ekonomi dalam tatanan perekonomian Indonesia yang berdimensi CSR, melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan sektoral;
·         2. Bahwa tidak hanya pelaku ekonomi skala menengah dan besar saja yang diarahkan untuk selalu memperhatikan prinsip-prinsip berperilaku etis dalam berusaha yang berdimensi CSR, BUMN selaku bagian dari pelaku ekonomi dalam tatanan perekonomian Indonesia juga mengemban amanat serupa yang pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk PKBL;
·         3. Bahwa pemerintah tidak memberikan pembedaan antara BUMN yang bergerak dibidang sumber daya alam dengan BUMN yang tidak dibidang sumber daya alam dalam pelaksanaan PKBL-nya.
·         4. Bahwa UU BUMN secara tegas menundukkan BUMN pada UUPT, yang berarti pula bahwa pelaksanaan PKBL BUMN juga harus disesuaikan / tunduk dengan ketentuan Pasal 74 UUPT. Namun mengingat bahwa peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 74 UUPT tersebut hingga saat ini belum ada, maka pelaksanaan PKBL BUMN tetap mengacu kepada peraturan pelaksanaan PKBL BUMN yang lama (Permen.BUMN No. Per-05/MBU/2007 juncto Surat Edaran No. SE-07/MBU/2008);
·         5. Dengan melihat pada ruang lingkup program yang dijalankan oleh PKBL BUMN, maka dapat dikatakan bahwa PKBL BUMN sebenarnya juga merupakan bentuk perilaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan TJSL menurut Pasal 74 UUPT. Perbedaannya terletak pada sumber dana pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatannya, yang untuk hal ini masih dilakukan pengkajian lebih lanjut sembari menunggu peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 74 UUPT.

sans� -$i ; �� h�� telah mengikuti pendidikan ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

Mengerjakan administrasi perkantoran
Menatausahakan data perpajakan, penerimaan dan restitusi, penagihan, keberatan dan tata usaha perpajakan.
Meneliti dan/atau memeriksa SPT
Menghitung pajak serta menetapkan sanksi administrasi Perpajakan
Melaksanakan pelayanan prima pada tempat pelayanan Terpadu (TPT)
Menatusahakan pemungutan penerimaan negara yang berasal dari pajak Vertifikasi
MATA KULIAH 

1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian ( MPK ) 
Pendidikan Agama (Aplikasi)
Pendidikan Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan
Bahasa Inggris
Bahasa Indonesia/Komunikasi Bisnis


2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan ( MKK ) Pengantar Ilmu Ekonomi
Pengantar Komputer
Statistik
Organisasi Bisnis dan Manajemen
Pengantar Perpajakan
Pengantar Keuangan Publik
Pengantar Akuntansi I
Pengantar Akuntansi II
Pajak Bumi dan Bangunan
BPHTB dan PDRD
Dasar-dasar Auditing
Akuntansi Keuangan Menengah I
Akuntansi Biaya
Akuntansi Keuangan Menengah II
Akuntansi keuangan Lanjutan

3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya ( MKB ) Pajak Penghasilan (PPh)
Laboratorium SIP
PPN
PPnBM dan Bea Materai
PPh Pemotongan dan Pemungutan
Akuntansi Perpajakan
Pemeriksaan & Penyidikan Perpajakan
Komputer Audit
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Penagihan Pajak
Tata Usaha Perpajakan
Tata usaha Pengolahan Data
Tata Usaha Penagihan dan Keberatan
Tata usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak
Tata Usaha PBB dab BPHTB
Peradilan Pajak
Lab Pajak PPh Pot/Put.
Laboratorium Pajak Penghasilan (PPh)
Laboratorium PPN dan PPnBM
Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Ujian Komprehensif Spesialisasi (UKS)

4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya ( MPB ) 
Etika Profesi PNS

5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat ( MBB ) Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Tata Hukum Indonesia

LAMA PENDIDIKANLama pendidikan adalah 3 tahun (6 semester) atau setara 120 SKS. 

PERSYARATAN PESERTA
Mahasiswa pada Prodip III Keuangan Spesialisasi Perpajakan yang sebelumnya telah lulus ujian masuk Prodip III Keuangan untuk mahasiswa Tingkat I dan lulus dalam kenaikan tingkat II dan III dengan ketentuan Indeks Prestasi minimal 2,60.

 
Semoga bermanfaat buat para lulusan Sekolah Menengah yang ingin masuk STAN. (sumber : www.bppk.depkeu.go.id).




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar