Label

Selasa, 30 Juli 2013

Jerat Tidak Pas Lumpur Panas


Jerat Tidak Pas Lumpur Panas


oleh :

FIKI PRIYATNA


Kecenderungan pemerintah dalam menyikapi bencana lumpur panas yang terjadi di Siduarjo sudah sangat mengkhawatirkan. Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Panas yang oleh sebagian pakar dicurigai merupakan siasat untuk mengambil alih tanggung jawab dari Lapindo Brantas. Inc merupakan suatu hal yang harus diwaspadai. Sangat naif rasanya, sebuah kejahatan yang seharusnya diberi hukuman, malah dibiarkan begitu saja terjadi tanpa adanya pertanggungjawaban secara hukum.
Penanganan kasus lumpur panas di Siduarjo yang jauh dari ”aroma hukum” sekarang ini, seolah memberi bukti bahwa penegakan hukum terhadap korporasi adalah suatu hal yang mustahil dilakukan. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia seolah-olah selalu baik dan jauh dari hal-hal yang melanggar hukum. Kalaupun ditemukan fakta bahwa telah terjadi kecurangan-kecurangan dan pelanggaran hukum yang melibatkan suatu korporasi, maka penangannya selalu terbatas pada penegakan hukum terhadap pelaku dilapangan.
Konon, inilah ciri khas aparat penegak hukum Indonesia ketika berhadapan dengan korporasi yang melakukan kejahatan. Di Indonesia, aparat penegak hukum cenderung untuk tidak mau repot dan bersusah payah mengelaborasi suatu permasalahan hukum menyangkut korporasi. Segala sesuatu dilihat dari kacamata kepasrahan , kalau sudah terjadi bencana, itu terjadi karena takdir dari yang Maha Kuasa. Sehingga tak perlu repot-repot untuk berpikir bagaimana cara untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi.
Parahnya lagi, hal ini diamini oleh petinggi-petinggi negara di republik ini. Mereka bukannya menciptakan suasana kondusif guna mendorong aparat penegak hukum di jajaran bawah confidencemelakukan tugasnya, malah menakut-nakuti, kalau tidak boleh dibilang menghalang-halangi aparat menjalankan tugasnya. Tengoklah pernyataan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua DPR RI meminta agar Pemerintah sebaiknya menghentikan proses hukum dan jangan menempuh jalur hukum untuk mencari kesalahan Lapindo (Harian Bisnis Indonesia 03/08 dan suarasurabaya.net 4/08).
Timbulnya pertanyaan, benarkah korporasi tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum? Adakah hukum positif yang mengatur tentang pertanggungjawaban hukum oleh korporasi di Indonesia ?
Kejahatan Korporasi !
Dalam kontruksi hukum positif di Indonesia, sebenarnya perundang-undangan telah membuka peluang kepada aparat penegak hukum untuk dapat menjerat para aktor intelektual dan korporasi ke meja hukum. Dan hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi perbuatan pelaku/pengurus dilapangan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apabila perbuatan pelaku/pengurus tersebut bekerja untuk dan atas nama korporasi, maka pelaku/pengurus tersebut dapat dipersamakan dengan perbuatan korporasi itu sendiri.
Dalam kontek kasus Lapindo ini misalnya, dari hasil penyidikan yang telah dilakukan, aparat penyidik Polda Jawa Timur telah menetapkan status tersangka kapada 9 orang pagawai Lapindo, dan dari hasil penyidikan ditemukan adanya unsur kelalaian dalam kasus tersebut (gatra.com). Unsur kelalaian yang ditemukan adalah dalam melakukan eksplorasi , para pekerja tidak melakukanpekerjaannya secara profesional dan aman menurut kaidah-kaidah keteknikan yang baik. Demi melakukan efisiensi secara over, yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara maksimal, para pekerja tidak mengindahkan ketentuan tentang prasyarat harus adanya casingdengan diameter dan ketebalan tertentu ketika melakukan eksplorasi.
Sementara dari analisis oleh para pakar, diduga penyebap terjadinya semburan lumpur panas ini akibat pelaksanaan kerja yang tidak aman (unsafe practices), Kekurangan-kekurangan yang dapat membahayakan jiwa (grave shorcoming), dan kekurangan-kekurangan lain yang sangat signifikan (significant flaws) sehubungan dengan pelaksanaan kerja yang menyangkut keselamatan pekerja.
Dari hasil temuan dan analisis pakar tersebut diatas, timbul pertanyaan, apakah hal ini tidak diketahui oleh Lapindo sebagai korporasi? Jawabnya adalah ya. Lapindo sebagai korporasi pasti telah mempertimbangkan dan merestui tindakan para pekerja yang melakukan tugasnya dengan tidak profesional tersebut. tujuannya demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menekan biaya produksi serendah mungkin.
Pada titik inilah, diduga kuat Lapindo sebagai korporasi telah melakukan kejahatan. Meskipun perbuatan diabaikannya ketentuan diatas tidak dilakukan oleh Lapindo sebagai korporasi, tetapi harus dicatat bahwa tidak mungkin para pekerja tersebut melakukan pekerjaanya atas tujuan dan keinginan dirinya sendiri. Orang-orang yang bekerja di korporasi tersebut melakukan tugasnya untuk dan atas nama korporasi dan bertujuan memberikan manfaat kepada korporasi berupa keuntungan finansial ataupun keuntungan-keuntungan lainnya bagi korporasi tersebut. (Sutan Remi:2006).
Secara normatif, dengan mengetahui dan bahkan memberikan restu kepada para pekerja untuk tetap melakukan eksplorasi, lapindo sebagai korporasi telah membiarkan terjadinya suatu perbuatan yang secara nyata melanggar hukum positif yang ada, yakni membiarkan pekerja mengabaikan ketentuan tentang pelaksanaan kerja yang aman. Dan hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 dan 3, Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan sebagai berikut; Ayat 1, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik. Ayat 2 Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.Dan ayat 3, Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.
Dari sisi ini, sangat kuat alasan untuk menyatakan bahwa Lapindo telah melakukan kejahatan korporasi. Diabaikan ketentuan pasal 40 Undang-undang No 22 Tahun 2001, oleh pekerja, yang pada hakekatnya melakukan sesuatu untuk dan atas nama lapindo sebagai korporasi telah mengakibatkan terjadinya bencana lumpur panas dan pencemaran lingkungan. Dan lapindo sebagai korporasi harus bertanggungjawab terhadap kejadian ini.
Dari asumsi diatas, maka seharusnya aparat penegak hukum bekerja secara pro aktif guna meminta pertanggungjawaban lapindo secara hukum. Termasuk dengan menjerat Lapindo dengan pasal-pasal pencemaran lingkungan, yang pada dasarnya membuka peluang dipergunakannnya instrumen hukum pidana kepada Lapindo, sebab dalam ketentuan UU Lingkungan, jelas dinyatakan bahwa korporasi merupakan salah satu subjek hukum pidana.
Butuh Keberanian
Setiap kejadian pasti ada hikmahnya, begitulah bunyi pepatah yang kita kenal. Terjadinya bencana lumpur panas ini disamping menimbulkan kesengsaraan terhadap masyarakat, juga mempunyai hikmah yang besar bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah terciptanya moment guna dilaksanakannya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melakukan hal tersebut memang dibutuhkan keberanian yang sangat besar dari aparat penegak hukum untuk menajalankan tugas-tugasnya, termasuk didalamnya menyeret korporasi kemeja hukum, tentunya dengan konsekwensi siap untuk menerima kekalahan dipersidangan nantinya.
Hal ini penting dilakukan untuk setidak-tidaknya menciptakanprecedent hukum bagi pertanggungjawaban pidana korporasi diIndonesia, sehingga kedepan diharapkan tercipta acuan hukum yang bisa dijadikan panduan apabila di masa-masa mendatang terjadi kejahatan yang melibatkan korporasi.
Tidak ada kata terlambat untuk menciptakan kepastian hukum. Meskipun ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan ”ketentuan usang”, karena ketentuan ini telah diperkenalkan dalam stelsel hukum pidana kita sejak tahun 1951, tetapi karena tidak pernah dipergunakan maka hal ini tetaplah menjadi hal baru dan sangat penting untuk dilaksanakan.
Belajar dari pengalaman negara lain, penegakan hukum terhadap korporasi sangat penting untuk dilakukan, karena tidak semua korporasi dalam menjalankan aktifitasnya memiliki itikad baik. Bisa saja suatu korporasi melakukan perbuatan tercela, curang, praktek bisnis kotor dengan melakukan pelanggaran hukum, dimana tujuan akhirnya adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi bisnis mereka, dan hal ini dilakukan dengan mengorbankan rasa keadilan masyarakat.
*************
“it doesn’t matter what the law says. What matters is what the guy interprets the law say” begitulah salah satu adagium yang dikenal dalam ilmu hukum. Artinya pelaksanaan hukum oleh penegak hukum atas penafsirannya terhadap ketentuan undang-undang adalah realitas hukum yang sebenarnya.
Penegakan hukum terhadap korporasi. Hal ini disamping bertujuan memenuhi rasa keadilan masyarakat juga untuk menciptakan efek preventif (pencegahan) bagi korporasi-korporasi lainnya yang berniat melakukan kejahatan. Dengan dibawanya korporasi yang melakukan kejahatan ke peradilan formal diharapkan dimasa mendatang korporasi-korporasi yang mencoba untuk berbuat curang akan berpikir ulang, mengingat disamping ancaman sanksi yang sangat berat, juga menciptakan image buruk bagi perusahaan mereka.
Persoalannya sekarang terletak kemauan (good will) penegak hukum untuk memberdayakan sanksi pidana terhadap korporasi. Akankah pasal-pasal tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tenggelam di lumpur panas? Tanyakan kepada aparat penegak hukum!

Sebentuk Ungkapan



Hampir ku menyerah dibatas asa ketika menyeruak membelenggu akal ini, tatapan itu kembali menuntunku saat malam yang ku harap berganti pagi agar penat itu terlupakan, saat siang yang ku harap berganti malam agar beban beban terlupakan dalam benak pikrian ini. Ketika tetes keringat ini mulai membeku antara semangat yang menipis dan lelah yang mendera. Ketika butir butir mata mengkristal, seiring doa dari mereka yang berharap yang terbaik. Huruf demi huruf yang lantas menjadi kalimat. Kalimat kalimat nyata yang syarat akan makna. Mereka yang ada pada lembar lembar helaian kertas ini, bukti dan saksi bahwa betapa aku beruntung berada diantaranya, lembar lembar penuh kata itu yang kemudian membawaku pada dunia nyata. Terimakasih pada mereka, langkah ini membawa ku pada fase akhir, fase akhir yang juga merupakan gerbang awal kehidupan sebenarnya.. 

(Fiki Priyatna : 2013)

Kamis, 20 Desember 2012

CALON PTN BARU DI JAWA BARAT



CALON PTN BARU DI JAWA BARAT
Oleh :

FIKI PRIYATNA
ADMINISTRASI NEGARA
(UIN SGD BANDUNG)


Empat perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Barat berpeluang berubah status menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengatakan keempat PTS yang akan berubah status menjadi PTN adalah Universitas Siliwangi di Kota Tasikmalaya, Politeknik Sukabumi di Kota Sukabumi, Universitas Swadaya Gunung Jati di Kota Cirebon, dan Universitas Singaperbangsa di Kabupaten Karawang. Dalam pertemuanya pula Gubernur Jawa Barat  mengatakan, dari empat PTS yang akan diubah statusnya menjadi PTN, prioritas akan didahulukan kepada Politeknik Sukabumi dan Universitas Singaperbangsa di Kabupaten Karawang. “Unsika dan Poltek Sukabumi, yang lainnya berlanjut. Artinya mana saja yang terlebih dahulu bisa menyelesaikan urusan lahan, karena masalahnya pembebasan lahan. Waktu itu Gubernur Jawa Barat menargetkan Unsil dan Unswagati supaya lahannya terselesaikan 30 hektar, tapi tidak selesai juga. Begitu juga dalam dikatakan Gubernur Jawa Barat bahwa Kemendikbud sebenarnya menyetujui lima PTS untuk dijadikan PTN di Provinsi Jabar yakni terdiri dari tiga politeknik dan dua universitas. Ahmad Heryawan  mengeluhkan persoalannya tinggal pada pembebasan lahan. Kalau masalah ini sudah selesai, maka tinggal persoalan teknis saja. Makanya, mana saja dari lima tersebut yang bisa menyelesaikan 30 hektar untuk pembebasan lahannya, maka dialah yang akan mendapat penegerian pertama kali. Seperti diketahui, pemerintah provinsi Jabar sudah menganggarkan dana Rp25 miliar untuk kebutuhan tersebut. Dana sebesar itu disiapkan untuk pembebasan lahan terkait program pengalihan status empat PTS menjadi PTN. “Pada tahun ini Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 25 miliar untuk pembebasan lahan terkait pengalihan status empat PTS menjadi PTN,”dikatakan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat, Zulkifly Chaniago, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung

Jumat, 07 Desember 2012

KAMUNING UIN SUNAN GUNUNG DJATI


Keluarga Mahasiswa Kuningan (KMK) Bandung sebagai organisasi kedaerahan yang berbasis dan berorientasi pada kondisi permasalahan aktual dalam pengotonomian daerah sehingga mahasiswa mesti melakukan pembacaan-pembacaan dan evaluasi setiap saat. Pembacaan serta evaluasi terhadap eksistensi organisasi merupakan keharusan sebagai upaya tanggapan(respontif) terhadap realitas.Dengan perkataan lain bahwa kita sanggup untuk menganalisis terhadap perubahan realitas di masyarakat dan mampu menjadikan budaya belajar (learning culture) sebagai tonggak harapan masa depan bagi masyarakat luas yang dinamis. Tanpa adanya budaya belajar kita tidak mungkin mampu mencapai tujuan dan target utama.
KMK Bandung sebagai induk dari setiap Komisariat organisasi daerah yang berada di perguruan tinggi se-Bandung Raya. Dengan itu Mahasiswa asal Kuningan yang sedang menempuh pendidikannya di UIN SGD Bandung pada hari minggu tanggl 02 Desember 2012 mendeklarasikan pembentukan organisasi daerah primordial Keluarga Mahasisw Kuningan [ KAMUNING ] UIN Sunan Gunung Djati Komisariat UIN SGD Bandung dalam acara Musyawarah Anggota, dimana pada kegiatan itu juga dilakukan pemilihan Formatur yaitu Sdr. M. Angga Pratama dan Mid Faormatur sdr. Pirmansyah. Pilihan semacam itu secara prinsip memberikan energi baru atau suplemen nutrisi gizi yang lebih segar bagi loyalitas, kemampuam, partisipasi maupun gerakan struktural dalam menopang otonomi daerah —sebagai elemen (agent social of control) dan moral control (agent morality of control) bagi pemerintah dan masyarakat Kuningan. Realisasi dan program kerja bidang  Keluarga Mahasiswa Kuningan (KAMUNING) Bandung periode 2012-2013, Regenerasi dan Re-organisasi dalam tubuh kepengurusan KAMUNING UIN Sunan Gunung Djati, Terbentuknya figur kepemimpinan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Organisasi serta bermoral dan berdedikasi terhadap kepemimpinannya. Merumuskan program kerja Organisasi kedepan menuju kearah yang lebih baik. Wahana silaturahmi antara pengurus dan anggota serta pihak terkait lainya dalam mencapai motto juang KAMUNING UIN Sunan Gunung Djati, kegiatan Musyawarah Anggota (MUSYAG) KAMUNING UIN Sunan Gunung Djati, menjadi suatu keinginan dan harapan untuk dapat menyukseskan kepengurusan yang baik adapun pada kegiatan ini dihadiri oleh ± 20 orang Mahasiswa asal Kuningan yang sedang menempuh pendidikan di UIN SGD Bandung.

Kamis, 29 November 2012

Analisa Supervisi Tertutup Ombudsman RI Berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik


Keterbukaan informasi utamanya dalam sektor publik merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh para stakeholder di bidang ini. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28F bahwa, “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Amanat konstitusi kita tersebut kemudian diejawantahkan dalam sebuah aturan di bawahnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini pada dasarnya dibuat karena begitu pentingnya sebuah informasi bagi setiap orang. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
Informasi yang dihimpun lalu diolah oleh pola pikir manusia, akan menjadi sebuah pengetahuan. Kemudian pengetahuan ini bertransformasi menjadi kekuatan diri. Karena pengetahuan adalah kekuatan. Dengan pengetahuan, seorang manusia dapat menjadi khalifah di bumi dan bertahan hidup di setiap gejolak kehidupan dan aktivitas sosialnya.
Persinggungan kita dengan informasi ini kentara pada hampir semua ranah aktivitas dan kebutuhan hidup. Seseorang yang akan membuat sebuah akte kelahiran sebagai legalitas anaknya di Indonesia, juga membutuhkan informasi ketika memproses dokumen tersebut. Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP), disebutkan bahwa, “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. ” Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 3, dinyatakan, “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”
Sehingga, dalam kasus pembuatan akte kelahiran, yang menjadi informasi publik adalah bagaimana caranya dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan dan membuat akte tersebut. Kemudian, badan publiknya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memiliki wewenang untuk memprosesnya. Salah satu kasus yang saya ambil disini yaitu pengurusan akte kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kasus tersebut merupakan hasil investigasi tertutup lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang telah dipublikasikan dalam seminar “Supervisi Pelayanan Publik” pada 26 April 2012 di Hotel Ros In, Bantul. Menjadi sorotan adalah terutama masalah pengurusan pembuatan akte kelahiran dan kondisi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul itu sendiri.
Temuan hasil supervisi :
  1. Tidak ada Unit/Bagian Informasi yang dapat membantu masyarakat.
  2. Tidak terdapat maklumat pelayanan, visi, misi maupun motto pelayanan.
  3. Ada informasi tentang persyaratan pelayanan permohonan akte kelahiran tetapi tulisannya kecil dan diletakan di depan meja tulis sehingga tidak semua orang dapat mengetahui/ membaca. (Lihat Gambar 1)
  4. Formulir permohonan pencatatan akta kelahiran, surat kuasa, dan surat pernyataan dapat diperoleh secara gratis.
  5. Tidak ada loket / Bagian Penerimaan Pengaduan.
  6. Tersedia kotak saran tetapi tidak dilengkapi dengan kertas dan alat tulis.
  7. Terdapat sistem antrian.
  8. Ruang tunggu cukup nyaman.
  9. Tidak ada informasi tentang alur dan prosedur pelayanan.
  10. Ketentuan menghadirkan dua orang saksi bagi permohon akte kelahiran dapat digantikan dengan meminta bantuan petugas parkir atau penjual makanan untuk menjadi saksi dengan membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  11. Petugas memberikan pelayanan dengan baik dan berpakaian dinas.  Berdasarkan hasil supervisi menggunakan metode investigasi (pengamatan) tertutup Ombudsman Republik Indonesia tersebut, diperoleh informasi krusial bahwa informasi tentang persyaratan pelayanan permohonan akte kelahiran sudah ada tetapi tulisannya kecil dan diletakan di depan meja tulis sehingga tidak semua orang dapat mengetahui/membaca. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kekacauan ketika akan melakukan pengurusan akte kelahiran. Pemohon bisa saja ditipu oleh oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dalam hal pembuatan akte kelahiran, karena pemohon tidak mengetahui alur persyaratannya.Tentu saja, fenomena tersebut sangat bertentangan dengan amanat UU KIP. Dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. ” Lalu ditegaskan dengan lebih jelas pada Pasal 7 ayat (3), yaitu: “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. ” Yang dimaksud dengan informasi publik kaitannya dengan kasus di atas, dipaparkan pada Pasal 11 ayat (1) huruf c, yaitu: “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;” Oleh karena itu, persyaratan dalam pengurusan dokumen akte kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, masuk ke dalam informasi publik yang harus ada setiap saat di tempat itu, mudah diakses, akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal tersebut karena memang sebuah persyaratan pembuatan akte kelahiran merupakan kebijakan dari Dinas Kependudkan dan Catatan Sipil yang tertuang secara tertulis dalam suatu dokumen informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    Maka, ketika Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul tidak berusaha untuk memperbaiki pelayanan terutama dalam hal informasi persyaratan pembuatan akte kelahiran, hal yang buruk akan terjadi. Sesuai fakta yang ditemukan di lapangan, informasi persyaratan itu tidak jelas dan sulit diakses oleh para pemohon. Akibatnya, banyak pemohon yang melakukan transaksi terselubung pengadaan saksi bagi kelancaran pengurusan akte kelahiran yang berbuah pada pungutan yang koruptif dan tidak sesuai prosedur, seperti terlihat pada bukti foto itu.

Selasa, 27 November 2012

Penegakan Hukum Bila Aktivisme Hukum Hakim Mati


Penegakan Hukum Bila Aktivisme Hukum Hakim Mati


Oleh :

FIKI PRIYATNA

Adelin Lis dituduh melakukan pembalakan liar di hutan Mandailing Natal sehingga merugikan negara Rp 227 triliun. Tidak tanggung-tanggung, jaksa membidiknya dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Pasal 50 ayat 2 jo Pasal 78 UU Kehutanan.
Namun, hakim Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan, dakwaan jaksa tidak terbukti. Hakim hanya menganggap terdakwa tidak menaati aturan Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI). Perbuatan itu disebut bukan perbuatan pidana (delik), hanya melanggar izin atau hukum administrasi. Karena itu, majelis hakim membebaskannya dari semua tuntutan pidana, baik korupsi maupun illegal logging (Koran Tempo, Selasa, 16 November 2007).
Berbagai pihak mengkritik putusan hakim. Ada yang menuding hakim tidak berpihak pada keadilan serta perlindungan hutan dan ekosistemnya. Ada lagi yang mengatakan bahwa hakim tidak peka terhadap kebijakan pemerintah dan keinginan rakyat serta tidak memiliki sense of crisis. Bahkan Mahkamah Agung akan melakukan eksaminasi terhadap vonis tersebut dan bila perlu, akan menjatuhkan sanksi terhadap majelis hakimnya (Koran Tempo, 7 November 2007).
Pada sisi berseberangan, hakim atau korpsnya pasti menampik itu dengan alasan bahwa putusan telah dibuat berdasarkan due process of law, fakta di persidangan, dan yang terpenting, keyakinan hakim. Padahal, Satjipto Rahardjo, guru besar hukum pidana, melalui artikelnya di Kompas, Jumat, 2 November (tiga hari sebelum putusan Pengadilan Negeri Medan dibacakan), telah mengingatkan hakim agar dalam memutus perkara, tidak hanya merujuk pada hukum, tapi juga pada rasa keadilan dan kondisi riil yang berkembang di masyarakat.
Pandangan ini menghendaki hakim supaya lebih progresif dalam memutus perkara dengan menggali nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Cara bekerja seperti itulah yang dikenal sebagai aktivisme hukum (judicial activism), yang menuntut daya pikir hakim yang tajam serta kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi.
Sekarang, mari kita kupas vonis itu secara jernih, kendati hanya berdasarkan bahan sekunder yang terkumpul dari surat kabar. Mudah-mudahan bisa membuka nuansa asumsi yang melarang penegakan hukum bagi perusahaan kayu yang sudah punya izin.
Dalam perkara Adelin, jaksa membidik perbuatan illegal logging-nya dengan dua macam tuntutan primer, yaitu korupsi dan illegal logging. Dalam tuntutan korupsi, jaksa menggunakan Pasal 2 UU Tipikor, yang unsurnya terdiri atas (1) setiap orang, (2) secara melawan hukum, (3) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan (4) perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Unsur nomor 1 (setiap orang), nomor 3 (perbuatan memperkaya diri sendiri), dan nomor 4 (merugikan keuangan negara) tidak perlu kita perbincangkan karena sudah cukup jelas dan tidak diperdebatkan oleh majelis hakim.
Unsur nomor 2 (melawan hukum) adalah unsur yang dipersoalkan oleh hakim, yang menganggap perbuatan Adelin Lis memang melanggar Pasal 50 ayat 2 UU Kehutanan, tapi hakim mengklasifikasikan perbuatan itu sebagai pelanggaran aturan atau izin TPTI, jadi bukan perbuatan pidana. Karena bukan perbuatan pidana, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur melawan hukum Pasal 2 UU Tipikor tidak terpenuhi. Lalu bebaslah Adelin Lis.
Secara dangkal, mungkin pandangan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan itu bisa dibenarkan. Sebab, prinsip umum hukum pidana, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa tiada satu pun perbuatan dapat dipidana kalau undang-undang tidak menyebutkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan adagium ini, the man on the street atau orang yang tidak mengerti hukum menyimpulkan putusan Pengadilan Negeri Medan sudah tepat, karena perbuatan terdakwa yang hanya melanggar izin bukan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum. Contohnya adalah pandangan Menteri Kehutanan (Kompas, 7 November 2007).
Namun, dari kacamata argumentasi hukum (legal reasoning), pandangan hakim Pengadilan Negeri Medan jelas sangat superfisial, karena hakim hanya mengartikan illegal logging sebagai perbuatan menebang kayu di area yang tidak ada izin. Dengan kata lain, kalau penebangan kayu dilakukan dalam kawasan yang sudah ada izin, tidak dapat diklasifikasi sebagai illegal logging. Di sinilah letak kekeliruannya. Hakim menyamaratakan saja permasalahannya. Izin TPTI jelas ada persyaratan ukuran kayu yang boleh ditebang. Kalau kayu yang ditebang tidak sesuai dengan ketentuan TPTI, penebangan itu juga harus diklasifikasikan sebagai illegal logging.
Illegal logging harus diartikan sebagai penebangan kayu secara melawan hukum. Melawan hukum di sini termasuk melawan peraturan perundang-undangan, seperti perizinan. Dalam hukum pidana, perbuatan pidana melanggar izin ini disebut delik formal (administrative-dependent crime), yaitu suatu perbuatan dianggap perbuatan pidana dengan melanggar izin an sich tanpa perlu membuktikan timbulnya akibat dari perbuatan.
Apalagi Pasal 50 ayat 2 jo Pasal 78 ayat 1 UU Kehutanan dengan jelas menggambarkan bahwa perbuatan melanggar izin, termasuk izin TPTI, dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Dengan demikian, rasanya, pandangan hakim Pengadilan Negeri Medan sungguh bertentangan dengan roh Pasal 50 ayat 2 jo Pasal 78 ayat 1.
Dalam hal tindak pidana illegal logging-nya, Adelin Lis dituntut oleh jaksa dengan Pasal 50 ayat 2 jo Pasal 78 UU Kehutanan, yang unsurnya adalah (1) setiap orang; (2) dengan sengaja; (3) melanggar izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan (4) menimbulkan kerusakan hutan.
Bila disimak secara teliti keempat unsur perbuatan pidana yang disebut illegal logging, kita dapat melihat dengan jelas bahwa semua unsur telah terpenuhi. Adelin Lis bukan orang yang dikecualikan oleh Pasal 44, 48, 49, dan 50 KUHP. Karena itu, dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Unsur sengaja dapat dibuktikan dengan perbuatannya yang menebang kayu secara berencana melanggar ketentuan TPTI. Unsur melanggar izin jelas terpenuhi karena dia mengeluarkan kayu tidak berdasarkan ketentuan izin TPTI. Unsur keempat juga terpenuhi karena perbuatan menebang kayu yang belum sepantasnya ditebang jelas akan menimbulkan kerusakan hutan.
Dengan terbuktinya keempat unsur Pasal 50 ayat 2 UU Kehutanan, hakim seyogianya menghukum Adelin Lis. Seandainya hakim memahami teori pemidanaan dengan baik, putusan yang harus dijatuhkannya adalah kebalikan dari apa yang terjadi sekarang.
Berdasarkan teori pemidanaan, untuk dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukan hanya bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu.
Karena saat ini pemerintah menyatakan genderang perang terhadap illegal logging, bila perbuatan itu dilakukan juga oleh seseorang, dia dapat dianggap tercela. Faktor inilah barangkali yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam perkara Adelin Lis.
Dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, di samping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (schuld), dan melawan hukum (wederechtelijk) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, perbuatan tersebut membahayakan masyarakat.
Illegal logging jelas perbuatan yang membahayakan lingkungan hidup dan ekosistemnya serta dapat mengakibatkan kemelaratan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, hutan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida (carbon absorber) dalam upaya mengurangi dampak pemanasan global (global warming). Dengan demikian, perbuatan illegal logging juga membahayakan masyarakat dunia sehingga pelakunya pantas dan patut dihukum.
Terakhir, hakim hendaknya berani melakukan breaking the rule. Katakanlah, hakim berkeyakinan bahwa perbuatan melanggar TPTI secara hukum tidak merupakan perbuatan pidana. Tapi majelis hakim perkara Adelin Lis pasti tahu bahwa illegal logging merupakan masalah multidimensional, yang menimbulkan akibat multidimensi yang dapat memperburuk kondisi lingkungan serta kondisi ekonomi bangsa dan negara.
Untuk itu, hakim harus lebih progresif dengan melanggar keyakinannya sendiri, yang belum tentu juga benar.

Kewenangan KPK


Kewenangan KPK
Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, adalah fakta.oleh sebab itu dilahirkanlah KPK melalui UU No 30 Tahun 2002. Pertanyaannya sekarang, bisakah KPK mengusut kasus korupsi BLBI? Pertanyaan ini penting dimunculkan, mengingat dengan kelambanan yang ditunjukkan oleh Kejaksaan dalam mengusut korupsi BLBI menimbulkan kekhawatiran kasus ini akan gugur secara hokum karna terlampauinya daluarsa penuntutan.
Tertangkapnya Jaksa Urip oleh KPK sesungguhnya merupakan blessing in disguise dalam konteks menuntaskan kasus hokum BLBI secara menyeluruh. Dengan tertangkapnya Urip, telah secara otomatis mendelegasikan kewenangan penyelidikan, penyelidikan dan penuntutan dari Kejaksaan Agung kepada KPK.
Berdasarkan dakwaan Jaksa KPK terhadap Artalyta Suryani, terungkap penyerahan uang AS$660 ribu kepada Urip erat kaitannya dengan kasus penyimpangan dana BLBI yang melibatkan taipan Sjamsul Nursalim, eks pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) -bank penerima BLBI senilai Rp28,4 triliun yang kini sudah dilikuidasi (hukumonline/ 22/5/08).
Apabila dakwaan ini terbukti nantinya, maka secara legalitas KPK berwenang mengusut kasus BLBI. Hal ini didasarkan atas mandat pasal 9 huruf c dan Pasal 68 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK , yang berbunyi :
Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
Selanjutnya , Pasal 68 menyatakan : Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Terhadap pasal 68 tersebut, harus ditegaskan kasus BLBI belum usai, adanya penghentian penyelidikan oleh Kejaksaan Agung terhadap kasus Sjamsul Nursalim bukanlah dalam artian kasus ini telah tuntas diproses secara hokum oleh Kejaksaan Agung, tetapi lebih karena adanya ketidakmampuan Kejaksaan Agung menuntaskan kasus ini secara professional. Dengan kata lain, sehinga proses hukumnya masih tetap berjalan.
Pelanggaran Asas Non Retroaktif ?
Sejauh dapat di cermati, keragu-raguan KPK dalam mengambil alih kasus BLBI didasarkan atas ketakutan KPK dituduh melanggar asas non retroaktif yang berlaku dalam hokum pidana. Untuk menepis keraguan tersebut, kiranya perlu dijelaskan substansi dan sejarah lahirnya ketentuan non retroaktif yang diakui secara universal dalam hokum pidana, sehingga dapat secara jelas diketahi substansi dan peruntukan asas tersebut.
Secara normatif, substansi asas non retroaktif sebagai yang terkandung pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan perundang-undangan yang telah ada. Lebih lanjut, apabila kita melihat aturan main asas ini, dapat ditemukan dalam Pasal 12 Piagam HAM (UDHR) PBB, yang membatasi bahwa pemberlakuan surut suatu perundang-undangan (ex post facto law)tidak diperkenankan apabila hal tersebut :Pertama, menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana; Kedua, menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan
Dari persfektif sejarah, lahirnya asas non retroaktif ini dilatar belakangi oleh kesewenang-wenangan Raja-Raja pada masa Romawi dalam mempergunakan istrumen yang disebut criminal extra ordinariayang berarti ‘kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang’. Di antara criminal extra ordinaria ini yang terkenal adalah crimina stellionatus (perbuatan durjana/jahat). Atas kondisi ini, kemudian dimunculkanlah asas legalitas, dimana salah satu elemennya non retroaktif tersebut. Dengan dilahirkannya asas ini, maka timbul batasan-batasan kepada negara untuk menerapkan hukum pidana, terhadap penggunaan hokum pidana, yang kelak memberikan sanksi kepada seseorang
Dari titik ini, secara tegas dan jelas dapat dikatakan, bahwa pemberlakuan surut suatu ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan hanya dalam ranah hokum pidana materil, bukan dalam hokum pidana formil. Hal ini dapat dibuktikan dari rumusan frasa ; suatu perbuatan, perbuatan yang dapat dipidana, pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan sebagai bagian inti dari ketentuan pasal 12 Piagam HAM (UDHR) PBB, yang pada hakekatnya menunjuk suatu perbuatan yang diancam pidana.
Dengan demikian tidak ada alasan untuk menggugat kewenangan KPK mengusut kasus BLBI, apalagi jika gugatan tersebut didasarkan kepada asas non retroaktif yang berlaku dalam hokum pidana. Karena secara factual, perbuatan korupsi telah dikriminalisasi sejak tahun 1971 dalam undang-undang No 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Lebih lanjut, kompetensi KPK dalam mengusut kasus BLBI identik dengan “precedent”KUHAP rules (tentang pemberlakuan Undang-undang N0 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) yang diberlakukan secara surut, hal ini dapat dilihat dalam pasal 284 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini .
Atas dasar tersebut, KPK kiranya tidak perlu ragu dalam mengambil alih kasus BLBI dari Kejaksaan Agung. Terlebih, secara normatif hal ini merupakan kewajiban sekaligus hak KPK yang “halal” menurut undang-undang.
Maka sesuai perintah undang-undang, setelah Urip, KPK usut BLBI!